Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.115
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Iwan Riswandie
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENINGKATAN KETERAMPILAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT Nurul Listiyani; Rakhmat Nopliardy; Iwan Riswandie
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200

Abstract

Kegiatan ini berawal dari hasil survey terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bumi Makmur yang menjadi lokasi KKN Mahasiswa UNISKA. Dari hasil survey tersebut terdata bahwa kehidupan masyarakt setempat cukup komunal. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan KKN yang mengkondisikan tim banyak berinteraksi dengan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur menjadi wahana diskusi berkaitan dengan permasalahan desa. Solusi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan Kepala-Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur adalah Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memberikan pemahaman pentingnya menyelesaikan sengketa lewat jalur mediasi serta melatih para Kepala Desa agar terampil dalam merundingkan sengketa-sengketa keperdataan (bukan masalah pidana) dalam upaya menjaga kondisi masyarakat tetap aman tenteram; Hasil kegiatan PkM diharapkan mampu mencapai target luaran dalam bentuk publikasi dan rekayasa sosial.
PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEKERJA PEREMPUAN ( IBU RUMAH TANGGA) DESA TIWINGAN BARU JASA PENGEMASAN KOPI ARANIO Rakhmat Nopliardy; Nurul Listiyani; Iwan Riswandie; Nasrullah Nasrullah
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 2 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i2.12202

Abstract

Ibu Rumah Tangga Di Desa Tiwingan Baru, walaupun mereka berada dalam lingkungan masyarakat Perkebunan/Pertanian/Perikatan di Kawasan hutan konervasi Riam Kanan Kabupaten Banjar, akan tetapi pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan dengan status Ibu Rumah Tangga masih mengikuti tradisi konvensional, sehingga ketika mereka menjadi tenaga kerja masih dipandang sebagai suatu kegiatan yang menyimpang dalam lingkungan tersebut, kalaupun hal itu dilakukan maka jasa atas pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, dalam arti pekerjaan yang mereka lakukan dapat berbenturan dengan hak-hak pekerja Perempuan dalam perspektif gender, mengingat mereka masih kurang paham akan hak-hak Tenaga Kerja dalam hubungan Industrial, maka ibu rumah tangga dimaksud perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan Hubungan Industrial dan Pemahaman hak-hak Pekerja Perempuan dalam Jasa Pengemasan Kopi Aranio. Ibu Rumah Tangga dimaksud merupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk memahami Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menjaga Hak-hak mereka sebagai Pekerja Perempuan, sekaligus menjadi pemandu bagi ibu rumah tangga lainnya, sehingga mereka tetap bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal Mereka. Target luaran dalam bentuk publikasi pada Jurnal Pengabdian Nasional Ber ISSN dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia berbasis ekonomi pembangunan, sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ketahanan ekonomi keluarga tanpa melanggar tradisi yang ada di sekitar lingkungan mereka
Religious Internal Policy Integration Strategy: An Innovative Approach to the Protection of Workers’ Rights in Employment Agreements Riswandie, Iwan; Syafa'i, Imam
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.47407

Abstract

Protecting workers' rights through internal policies that integrate religious values is a crucial innovative step in creating a fair, inclusive, and sustainable work environment in Indonesia. This study examines the strategy of integrating internal policies based on religious values as an innovative approach to protecting workers' rights in employment agreements. Using a mixed-methods explanatory sequential design, the study involved 15 multi-sector companies in Indonesia, along with 120 workers and 30 management/union representatives. Findings indicate that a strategy of multi-stakeholder collaboration and contextualizing abstract values into operational practices significantly increased job satisfaction (32%), procedural justice (41%), feelings of appreciation (38%), and employee retention (18%), while reducing stress symptoms (27%) and formal disputes (45%). The majority of workers (85%) supported the integration of universal, inclusive, and non-dogmatic religious values. The study also developed the RELIEF Evaluation Model (Religious Ethics-Led Impact Evaluation Framework) as a multidimensional framework for measuring the success of integration. The main contribution of this study is the provision of a tested collaborative implementation model, empirical evidence of holistic impact, and an innovative evaluation framework, which collectively enrich the literature on Ethical Human Resource Management and Employment Law.
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin Nahdhah, Nahdhah; Riswandie, Iwan
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i3.725

Abstract

ABSTRACT Halal certification is important because the majority of Indonesia's population is Muslim so the halalness of the products consumed is a major concern. Even though the government has established regulations through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees which was updated with the Job Creation Law of 2020, many MSMEs have not fully implemented them, especially the city of Banjarmasin. The method used is an empirical research method with the research object being MSMEs located in Banjarmasin City, East Banjarmasin District. Research identifies factors inhibiting implementation, including lack of outreach and education, cost constraints, and limited supporting infrastructure. The results of this research recommend the need to increase socialization, technical support and mentoring so that MSMEs can meet halal standards more easily and increase competitiveness. Keywords: Implementation, Halal Certification, MSMEs   ABSTRAK Sertifikasi halal menjadi penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi perhatian utama. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, banyak UMKM belum sepenuhnya menerapkannya khususnya kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan objek penelitian UMKM yang berada di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi, termasuk kurangnya sosialisasi dan edukasi, kendala biaya, dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, dukungan teknis, serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat memenuhi standar kehalalan dengan lebih mudah dan meningkatkan daya saing. Kata Kunci : Implementasi, Sertifikasi Halal, UMKM    
PEMBERIAN KETERAMPILAN DASAR HUKUM MELALUI PELATIHAN DASAR PARALEGAL KELUARGA MASYARAKAT MARGINAL DI BANJARMASIN Iwan Riswandie; Nahdhah; Ningrum Anbarsari; Nisa Anindya Rahma; Maisyarah; Rissa Melvyanasari
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pendidikan, pengenalan keterampilan hukum sejak dini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat marginal. Ini membuka pintu untuk generasi yang lebih paham dan mandiri secara hukum, yang dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum mereka, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kesetaraan dan keadilan bagi semua. Secara keseluruhan, perlunya keterampilan hukum yang dengan ini melalui pendidikan paragregal untuk masyarakat marginal bukan hanya tentang melindungi mereka dari ketidakadilan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk hidup dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab secara hukum. Masyarakat yang dilengkapi dengan keterampilan hukum dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif, memahami hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum di kalangan masyarakat marginal merupakan investasi yang berharga untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan.
SELF DECLARE DALAM PROSES PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL Nahdhah Nahdhah; Iwan Riswandie
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20904

Abstract

This study aims to examine and analyze the regulatory framework of the self-declaration mechanism in the halal certification process and the adequacy of the normative basis for oversight by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The research is prompted by several controversies, such as the "Nabidz halal wine" case, in which products obtained halal certification through the self-declaration mechanism, subsequently triggering significant public debate. These cases demonstrate a multiplicity of interpretations regarding the oversight mechanisms within the self-declaration-based certification system. Employing a normative legal research methodology, this study analyzes Articles 49 and 50 of Law Number 33 of 2014. The findings reveal that while the self-declaration mechanism legally expands the reach of halal certification, the presence of vague clauses results in a lack of legal certainty regarding product halal status. Furthermore, the normative foundation for BPJPH oversight is legally insufficient; although Articles 49 and 50 grant supervisory authority, they are characterized as open norms and do not explicitly encompass the self-declaration mechanism.
Eksekusi Jaminan Fidusia Berasaskan Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i2.48

Abstract

Ease of execution is based on protection for creditors to be able to guarantee repayment of debtor obligations at the risk of default or bad credit with the existence of a Fiduciary Certificate, of course, the creditor's position is protected in an execution activity in the event of a breach of promise (default) from the debtor in the main agreement or additional agreements. who use the fiduciary guarantee institution instrument. This decision from the Constitutional Court in a legal perspective that there is legal protection by carrying out the principle of balance from the parties carrying out a legal act is that within a framework of creditors and debtors, they must receive equal and balanced treatment in accordance with the rights and obligations as wellas the risks in the resulting situation so that justice which is the main purpose of the law itself can run well. This paper examines the implications of this decision in the principle of justice in the framework of the balance of protection between debtors and creditors. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. At the conclusion of this paper, the Constitutional Court's decision which provides conditions regarding the execution of fiduciary guarantees based on the Fiduciary Guarantee Certificate will certainly result in unfavorable conditions for creditors if problems occur in the future. it is necessary to apply in order to ensure the direction of protection in the event of a breach of contract/default, in the future to ensure legal certainty and maximum protection for the parties in a more balanced manner, the revision of the Fiduciary Guarantee Law needs to be put forward
Kajian Hukum Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Khairunnisa Fahriati; Nurul Listiyani; Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.49

Abstract

Environmental pollution can occur due to activities carried out by corporations. The increasing number of development activities has an impact on the environment, pollution and environmental damage. The impact of environmental pollution is very  dangerous for the lives of living things and the comfort of the environment in the future. The state of Indonesia has prepared a regulation in an effort to protect the environment as in law number 32 of 2009 conceming prorection and management of the environment. With the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation using the omnibus law model, the main theme of this law is to create jobs and investment. To make it easier to achieve this goal, a simplification of a permit was carried out. Therefore, law number 32 of 2009 conceming prorection and management was also affected by to permits and several articles that were changed, replaced, and abolished. This research was conducted to find out how the legal regulation of environmental pollution in law number 11 of 2020 concerning job creation and how the form of corporate responsibility as perpetrators of environmental pollution according to law number 11 of 2020 concerning job creation. The mothod used in this study is normative. The source of the legal material used is primary secondary legal material. The results of this study discuss the simplification of licensing and revisions to a number of articles in law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management due to the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation and shifting criminal sanctions into administrative sanctions in the job creation act is one the weaknesses in environmental law enforcement against corporations that are perpetrators of pollution environment.  
Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia Chiquita Andina Putri; Yati Nurhayati; Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i3.82

Abstract

Cryptocurrency is a type of virtual currency that works similarly to real money and enables users to virtually send payments for transactions involving business. With the development of crypto assets today, several pawn and loan institutions accept crypto assets as collateral objects. In the case of pawning, default can also occur which requires that the collateral from the debtor be confiscated in the event of default. The purpose of this study is to determine the legal strength of crypto assets used as collateral objects and to find out the execution mechanism for crypto asset confiscation in Indonesia in the event of default. This study used a normative juridical research method for its research. The type of information used in this study is secondary information, specifically information found through library research. The result of this research is that crypto assets can be used as collateral objects, but not as main collateral. Crypto assets as collateral objects already have strong legal force, this is based on Book II of the Civil Code, Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. In terms of regulating the confiscation of crypto assets, it can be said that currently in Indonesia itself there are no special regulations and special institutions that regulate the confiscation of crypto assets. But the process of confiscation of crypto assets can be carried out with procedures such as foreclosure of other material guarantees.
Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Diaz Rahadiyan Rizkirobbi; Nurul Listiyani; Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i3.92

Abstract

Aside from the rise of environmental issues regarding mining activities, especially in the context of reclamation and post-mining activities, there have been changes in the regulations governing them. The reclamation program for ex-mining land is a mandatory program that must be carried out by every company, both private and non-private. Reclamation is an activity carried out throughout the mining business stages to organize, restore, and improve the quality of the environment and the ecosystem so that they function again according to their designation. The placement of post-mining guarantees by companies should not eliminate the company's obligation to carry out post-mining activities. If the company has a shortage of reclamation planning costs, placement of reclamation guarantees, implementation of reclamation, or release or disbursement of reclamation guarantees to complete post-mining activities under the stipulated guarantee, it remains the company's responsibility.  
Co-Authors Adwin Tista Chiquita Andina Putri Diaz Rahadiyan Rizkirobbi Emilia Hanafi Ramsi Hening Putri Maharani Imam Syafa'i Istiana Heriani Jamaluddin Khairunnisa Fahriati Maisyarah Maria Alberta Liza Quintarti Miftah Ulumuddin Tsani Muhamad Ilyas Muhammad Aini Nahdhah Nahdhah Nasrullah Nasrullah Ningrum Anbarsari Nisa Anindya Rahma Noor Azizah Nurul Listiyani Putri Maharani , Hening Rakhmat Nopliardy Rina Auliana Rissa Melvyanasari Salamiah Salamiah Syafa'i, Imam Yati Nurhayati