Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.597
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Erudio: Journal of Educational Innovation Journal of Political Issues Mendapo: Journal of Administrative Law JPOL: Journal of Pedagogy and Online Learning Limbago: Journal of Constitutional Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki
Bustanuddin .
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Fadhillah, Muhammad Daffa; Priskap, Ridham; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.37447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memberlakukannya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah keputusan tersebut dapat menimbulkan menimbulkan hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski keputusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Irwandi, Irwandi; Bustanuddin, Bustanuddin; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1526

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Delima menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Hasil Kegiatan Pengabdian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Delima belum optimal, menghambat efektivitas program peningkatan ekonomi masyarakat desa. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik, didukung dengan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes, dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari Kegiatan Pengabdian ini mencakup pentingnya sosialisasi peraturan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian Mutiara, Elsha; Bustanuddin, Bustanuddin; Agus, Agus
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38881

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Upaya Reformasi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri? bagaimana Reformasi regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang? Metode penelitain ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri adalah melakukan reformasi kultural yang berpusat pada perubahan kebiasaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat tujuan reformasi kultural adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia pada institusi Polri yang berkualitas, bermoral, dan memiliki mentalitas guna memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, reformasi kultural dapat wujudkan dengan pendidikan dan pembinaan moral,reformasi instrumental juga merupakan bagian dari langkah awal yang harus dilakukan, reformasi ini memusatkan pada perbaharuan instrumen institusi Polri yang dinilai tidak detail, tujuan dari reformasi ini adalah meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntanbilitas anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang adalah regulasi yang lengkap dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak terjadi perdebatan akibat perbedaan pendapat, regulasi yang baik juga merupakan regulasi yang dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan regulasi yang dibentuk sudah lengkap namun masih terdapat beberapa kerancuan, walau pada dasarnya regulasi tersebut belum terlaksana dengan baik.
Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yudistira; A Zarkasi; Muhmmad; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.46053

Abstract

Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkotika dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Haryadi, Haryadi; Raffles, Raffles; Munandar, Tri Imam; Monita, Yulia; Bustanuddin, Bustanuddin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5391

Abstract

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi target luarannya yaitu memahami mengenai Ruang Lingkup Narkotika dan Bahaya dari Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja khususnya siswa dan mengetahui serta dapat menerapkan peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogoti oleh zat adiktif Narkotika. Data dari Indonesia Drugs Report Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 % pada tahun 2019 menjadi 1,96 % di tahun 2021. metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari meteri yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba terkhusus dikalangan anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa harus dijamin cita citanya. Upaya pencegahan (Preventif) mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika khususnya di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan Bustanuddin, Bustanuddin; Radjab, Dasril
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.39

Abstract

Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.
IMPLEMENTATION OF THE COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE SPONTANEOUS GROUP DISCUSSION (SGD) IN FIQH SUBJECT TO IPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES Bustanuddin, Bustanuddin; Subakri, Subakri; Usriyah, Lailatul
Erudio Journal of Educational Innovation Vol 12, No 1 (2025): Erudio Journal of Educational Innovation
Publisher : Faculty of Administrative Science, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Low student achievement in the subject of Fiqh at the junior secondary level (SMP) remains a major challenge in Islamic religious education. Monotonous learning methods, dominated by teacher-centered lectures with minimal active student involvement, have led to a lack of conceptual understanding of both normative and applicative Islamic teachings. This study aims to examine in depth the implementation of the Cooperative Learning model type Spontaneous Group Discussion (SGD) in the teaching of Fiqh at SMP Negeri 2 Kuta Badung, and to analyze its influence on improving student learning outcomes, particularly in the cognitive domain.The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including direct classroom observation, interviews with teachers and students, and analysis of student learning outcome documents. The research subjects were eighth-grade students and Islamic Education (PAI) teachers at the school. The SGD model was implemented by spontaneously dividing students into discussion groups without formal planning. Each group discussed a selected Fiqh topic and presented their findings to the class. The process was facilitated by the teacher as a discussion guide.The findings reveal that the application of the SGD model promotes an interactive, participatory, and enjoyable learning environment. Students became more active, confident, and demonstrated increased understanding of the Fiqh material. The average student score increased significantly from 63.4 (pre-test) to 81.2 (post-test), with more than 80% of students achieving scores above the Minimum Mastery Criteria (KKM). Additionally, teachers experienced a positive shift in their role from information deliverers to learning facilitators. The model supports the principles of the Merdeka Curriculum, particularly in shaping learners who are critical thinkers, independent, and collaborative. In conclusion, the Cooperative Learning model type SGD is effective for Fiqh instruction as it enhances student achievement while also developing character and social skills relevant to contemporary educational demands. The study recommends broader implementation of the SGD model in schools and its integration into character-based and contextually religious lesson planning. These findings are expected to serve as a valuable reference for Islamic Education teachers, curriculum developers, and policy-makers in designing transformative, learner-centered education.
Enhancing Sustainable Environmental Legal Awareness through Legal Education: Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Berkelanjutan melalui Pendidikan Hukum Helmi, Helmi; Hafrida, Hafrida; Kusniati, Retno; Rosmidah, Rosmidah; Bustanuddin, Bustanuddin
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 3 (2025): 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i3.51959

Abstract

This article examines the role of legal education in strengthening sustainable environmental legal awareness amid the increasing complexity of ecological problems and the low level of compliance with environmental protection principles. This study employs a normative juridical approach by analyzing concepts, doctrines, and contemporary paradigms of environmental law in relation to the formation of legal awareness. The findings indicate that the limited effectiveness of environmental protection is not merely caused by weaknesses in legal norms, but is largely influenced by the insufficient internalization of environmental legal values within social consciousness. Legal education holds a strategic position as an instrument for fostering ecological awareness through the understanding of the precautionary principle, social responsibility, intergenerational justice, and sustainability. Through value-oriented and critical legal education, environmental law is not only understood as a set of normative rules, but also as a value system that shapes human behavior and mindset in relation to nature. Therefore, legal education functions as a means of social transformation that promotes behavioral change, strengthens legal compliance, and contributes to the prevention of environmental degradation in a sustainable manner
Interpretasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi UU Pemilu Dan Dampaknya Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 Bagi Indonesia Hananta F; A Zarkasi; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50713

Abstract

Penelitian ini membahas interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia manimal calon presiden dan wakil presiden menjadi di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Latar belakang penelitian adalah kontroversi putusan tersebut yang dinilai melampaui kewenangan MK dan memengaruhi fairness demokrasi elektoral menjelang Pemilu 2024, di tengah dugaan konflik kepentingan. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar hukum interpretasi MK, keselarasannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik berdasarkan UUD 1945, serta implikasi yuridis dan politik terhadap sistem pemilu. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi reformasi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta literatur akademik, melalui teknis analisis kualitatif deskriptif.
Co-Authors A Zarkasi AGUS AGUS Alcika Ferdin Amanda Dea Lestari Ansorullah Ansorullah Arfa'i Aziza Bustanil, Dimas Dasril Radjab Dasril Radjab efianingsih, dian Erwin Erwin Fadhillah, Muhammad Daffa Hafrida Hananta F Haryadi - Helmi Helmi Iznan Habib Kashogi M. Yogi Riyantama Isjoni Melia Surya Dharma Meri Yarni Muhammad Gibral Fareza Muhmmad Munandar, Tri Imam Mutiara, Elsha Pebriani, Rizki Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Raffles Raffles Retno Kusniati Ridham Priskap Rosmidah Rosmidah Sesi Deska Fitri Subakri Subakri Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Tania Ananda pratiwi Usriyah, Lailatul Yudistira Yulia Monita