Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Political Issues JPOL: Journal of Pedagogy and Online Learning Limbago: Journal of Constitutional Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki
Bustanuddin .
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Fadhillah, Muhammad Daffa; Priskap, Ridham; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.37447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memberlakukannya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah keputusan tersebut dapat menimbulkan menimbulkan hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski keputusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Irwandi, Irwandi; Bustanuddin, Bustanuddin; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1526

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Delima menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Hasil Kegiatan Pengabdian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Delima belum optimal, menghambat efektivitas program peningkatan ekonomi masyarakat desa. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik, didukung dengan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes, dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari Kegiatan Pengabdian ini mencakup pentingnya sosialisasi peraturan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian Mutiara, Elsha; Bustanuddin, Bustanuddin; Agus, Agus
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38881

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Upaya Reformasi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri? bagaimana Reformasi regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang? Metode penelitain ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri adalah melakukan reformasi kultural yang berpusat pada perubahan kebiasaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat tujuan reformasi kultural adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia pada institusi Polri yang berkualitas, bermoral, dan memiliki mentalitas guna memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, reformasi kultural dapat wujudkan dengan pendidikan dan pembinaan moral,reformasi instrumental juga merupakan bagian dari langkah awal yang harus dilakukan, reformasi ini memusatkan pada perbaharuan instrumen institusi Polri yang dinilai tidak detail, tujuan dari reformasi ini adalah meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntanbilitas anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang adalah regulasi yang lengkap dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak terjadi perdebatan akibat perbedaan pendapat, regulasi yang baik juga merupakan regulasi yang dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan regulasi yang dibentuk sudah lengkap namun masih terdapat beberapa kerancuan, walau pada dasarnya regulasi tersebut belum terlaksana dengan baik.
Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yudistira; A Zarkasi; Muhmmad; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.46053

Abstract

Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkotika dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Haryadi, Haryadi; Raffles, Raffles; Munandar, Tri Imam; Monita, Yulia; Bustanuddin, Bustanuddin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5391

Abstract

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi target luarannya yaitu memahami mengenai Ruang Lingkup Narkotika dan Bahaya dari Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja khususnya siswa dan mengetahui serta dapat menerapkan peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogoti oleh zat adiktif Narkotika. Data dari Indonesia Drugs Report Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 % pada tahun 2019 menjadi 1,96 % di tahun 2021. metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari meteri yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba terkhusus dikalangan anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa harus dijamin cita citanya. Upaya pencegahan (Preventif) mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika khususnya di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan Bustanuddin, Bustanuddin; Radjab, Dasril
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.39

Abstract

Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.
Co-Authors A Zarkasi AGUS AGUS Alcika Ferdin Amanda Dea Lestari Ansorullah Ansorullah Arfa'i Aziza Bustanil, Dimas Dasril Radjab Dasril Radjab efianingsih, dian Erwin Erwin Fadhillah, Muhammad Daffa Haryadi - Irwandi Irwandi Iznan Habib Kashogi Melia Surya Dharma Meri Yarni Muhammad Gibral Fareza Muhmmad Munandar, Tri Imam Mutiara, Elsha Pebriani, Rizki Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Raffles Raffles Ridham Priskap Sesi Deska Fitri Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Tania Ananda pratiwi Yudistira Yulia Monita