Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Kepastian Hukum Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam Menetapkan Norma Baru yang Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor  90/PUU-XXI/2023) Hotjen Simamarta; HedwIg Adianto Mau; Mardi Chandra
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah akibat hukum putusan tersebut terhadap kewenangan legislasi serta kepastian hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif melalui interpretasi sistematis, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan akibat hukum berupa perubahan makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk syarat alternatif mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini menimbulkan perdebatan karena Mahkamah Konstitusi dinilai bergerak dari fungsi negative legislator menuju kecenderungan sebagai positive legislator. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kepastian hukum secara praktis, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan kepastian hukum kelembagaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang.
KEPASTIAN HUKUM TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PRAJURIT TNI BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENIADAAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN Ahmad Jaeni; Maliki Setyawan; Hedwig Adianto Mau; Rudy M Ramdan
Journal of Social, Humanity, and Education Vol. 6 No. 3 (2026): May
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jshe.v6i3.3955

Abstract

Purpose: This study examines the legal implications of the dismissal of Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers, particularly when a Military Court's review decision revokes the dismissal penalty. It explores whether soldiers, once dismissed for legal violations, should be entitled to reinstatement if the dismissal penalty is nullified. Research Methodology: The research uses a qualitative approach with document studies and interviews. Document studies analyze legal documents, court rulings, and administrative regulations, while interviews involve legal experts, TNI personnel, and stakeholders in military law. Results: The findings suggest that the revocation of the dismissal penalty in a review decision can be considered a novum (new legal fact), nullifying the legal basis for the dismissal. As a result, the dismissal becomes invalid, and the soldier may be entitled to apply for reinstatement in the military. Conclusions: The study concludes that soldiers whose dismissals are revoked in a review decision should have the right to seek reinstatement. However, current regulations do not provide for such a provision, highlighting the need for regulatory changes to accommodate this right. Limitations: The study is limited by the availability of relevant legal cases and the absence of administrative regulations on reinstating dismissed soldiers. Further research may be needed to explore broader implications for TNI personnel. Contributions: This research contributes to the understanding of legal processes regarding military personnel, offering recommendations for policy reforms in military justice and personnel management.