Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.328

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Toleransi: Media Ilmiah komunikasi Umat Beragama Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman Sosial Budaya jurnal niara Demography Journal of Sriwijaya Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Awang Long Law Review Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) Collegium Studiosum Journal International Journal of Education and Social Science (IJESS) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Tamaddun Ummah (JTU) Concept: Journal of Social Humanities and Education Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia English Education and Applied Linguistics Journal (EEAL Journal) Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan

Husni Thamrin

Unknown Affiliation

Author-ID : 460928

Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam Muhammad Fikri; Husni Thamrin
Tamaddun Ummah (JTU) Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Tamaddun Ummah
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Islam sebagai pedoman hidup memiliki separangkat aturan atau syariat, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan sang pencipta, dan hubungan dengan sesama manusia yang komprehensif. Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dukungan dan pengelelolaan finansial yang didapatkan dari adanya zakat, kharaj, jizyah, dan pajak. Pada dasarnya pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-quran dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Alasan dari diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama diatas adalah semata-mata demi kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber referensi untuk mendapatkan banyak informasi yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan konsep pajak konvensional dengan dharibah. Salah satunya adalah perbedaan dalam sifat dharibah yang temporer sedangkan pajak konvensional berkelanjutan.

Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam Supriadi; Husni Thamrin
Tamaddun Ummah (JTU) Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Tamaddun Ummah
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Sebagai seorang filosof, Ibnu Rusyd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof muslim sebelumnya. Ibnu Rusyd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles sehingga ia terkenal sebagai komentator Aristoteles. Dalam makalah ini sekilas akan diuraikan beberapa pemikiran filsafat Ibnu Rusyd, biografi dan karyanya, tanggapan terhadap kritik al-Ghazali, di samping pengaruh pemikirannya dalam ilmu pengetahuan yang kemudian memunculkan gerakan Averroisme. Kemajuan peradaban Barat yang spektakuler seperti sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari sentuhan peradaban Islam Abad Pertengahan, karena pada Abad Pertengahan, Islam tampil sebagai puncak peradaban dunia. Makalah ini mengkaji dari berbagai literatur tentang riawayat hidup singkat, pemikiran filsafat Ibn Rusyd serta pengaruh pemikirannya tersebut di Barat.

Urgensi Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan HAM M. Alvi Jumbang; Muh Nasir; Husni Thamrin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2166

Penelitian ini menganalisis urgensi legalisasi ganja medis di Indonesia dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan pelarangan total ganja medis berpotensi melanggar hak atas kesehatan sebagaimana dijamin UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Perbandingan dengan negara lain menegaskan bahwa legalisasi dapat dilakukan secara ketat melalui regulasi dan pengawasan. Simpulan penelitian menekankan perlunya reformasi hukum narkotika untuk membuka akses ganja medis secara legal, aman, dan manusiawi.

Dampak Pengembangan Desa Wisata Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Geopani Pakpahan; Randa Putra Kasea Sinaga; Husni Thamrin
RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2024): Maret: RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/risoma.v2i2.71

The tourism sector is a potential sector to be developed as a source of local revenue. With the development of a tourist village, it will have an impact on the welfare of the surrounding community. The purpose of this study is to describe and analyze the impact of the development of Pearung Tourism Village on the welfare of the surrounding community. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. The research location was in Pearung Tourism Village, Paranginan Sub-district, Humbang Hasundutan Regency. The results of this study show that the impact of the development of Pearung Tourism Village is the impact on the environment and social, as well as the economic impact. The impact on the environment is the cleanliness that is maintained and the state of the surrounding environment that is maintained. The social impact felt is the cooperation between residents to jointly protect the surrounding environment. The economic impact is that with the development carried out, it can provide the surrounding community with new job opportunities so as to increase community income. Some people who previously did not have jobs also now have jobs so that they can improve their standard of living.

Penerapan Intervensi Psikososial dalam Pelayanan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang Muhammad Raghib; Husni Thamrin; Hairani Siregar
RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2025): November: RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/risoma.v3i6.1236

Child sexual abuse is a severe problem that profoundly affects victims’ physical, psychological, and social well-being. The Deli Serdang Child Protection Institution (LPA) functions as a non-governmental organization providing recovery and rehabilitation services for victims of such abuse. This study aims to examine the implementation of psychosocial interventions for child sexual abuse victims at LPA Deli Serdang. Conducted in Deli Serdang Regency, the research involved several informants, including the Chairperson and Psychologist of LPA as key informants, two child victims identified by the initials Z and N as main informants, and four supporting informants consisting of the victims’ parents, the LPA Secretary, and Legal Staff. Data collection was carried out through literature review, observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively to gain a comprehensive understanding of the psychosocial intervention process. The findings show that LPA Deli Serdang has fulfilled its role in accordance with Law No. 35 of 2014 on Child Protection, particularly in providing integrated services that address victims’ emotional and behavioral needs. Based on Nitimiharjo’s (2012) framework, psychosocial interventions implemented by LPA have contributed to positive improvements in the victims’ cognitive, emotional, behavioral, and environmental domains. Moreover, according to Caroline’s (2012) theory, individual and play therapy have been identified as the primary methods used to assist victims in the recovery process. Overall, these interventions have proven effective in supporting psychological healing and social reintegration for child sexual abuse victims under the institution’s care.

Desain Rumah Tumbuh Masyarakat Pedesaan Mandailing Cut Nuraini; Husni Thamrin
Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Vol. 7 No. 2 (2018): JLBI
Publisher : Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32315/jlbi.v7i2.158

Leluhur masyarakat Mandailing yang ada di desa Hutagodang telah memiliki pemahaman tentang rumah tumbuh yang berbasis falsafah lokal, seperti yang ditemukan di desa Singengu (penelitian sebelumnya). Hal ini menarik untuk diteliti seperti apa desain rumah tumbuh masyarakat tersebut ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain rumah tumbuh masyarakat Mandailing yang ada di desa Hutagodang, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatera Utara. Untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian, dilakukan metode studi kasus dengan analisa deduktif yang berpijak pada hasil temuan penelitian sebelumnya di desa Singengu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain rumah tumbuh masyarakat Mandailing di desa Hutagodang sama dengan desain rumah tumbuh yang ada di desa Singengu. Desain tersebut mengacu pada konsep Bincar-Bonom yang mengatur letak ruang-ruang dan pertumbuhan rumah sedemikian rupa sehingga selalu mengacu pada ruang Bincar-Bonom.

The Effectiveness of the 1998 Rome Statute and the International Criminal Court in Preventing Impunity for War Criminals Shindi; Angga Aldilla Gussman; Husni Thamrin
Ipso Jure Vol. 3 No. 7 (2026): Ipso Jure - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/3cdj0g63

War crimes are one of the serious violations of international humanitarian law that still raise the issue of impunity for the perpetrators. The presence of the 1998 Rome Statute and the International Criminal Court (ICC) is an effort by the international community to realize criminal accountability for war crimes perpetrators through a permanent international justice mechanism. This study aims to analyze the regulation of war crimes law enforcement based on the 1998 Rome Statute, assess the effectiveness of the ICC in preventing impunity, and examine the conflict of norms that are obstacles in its implementation. This study uses normative legal research methods with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used include the 1998 Rome Statute, the Charter of the United Nations, the 1949 Geneva Conventions, the judgments of the International Criminal Court, as well as various relevant legal literature. The results of the study show that the 1998 Rome Statute has provided a comprehensive legal basis through the principle of complementarity that places national jurisdiction as the main forum, while the ICC plays a complementary role when the state is unable or unwilling to prosecute war criminals. However, the effectiveness of the ICC in preventing impunity is still not optimal because the exercise of its authority depends on state cooperation. In addition, the conflict of norms between the principle of complementarity and state sovereignty, the jurisdiction of the ICC with the veto power of the United Nations Security Council, and the obligation to surrender suspects with the doctrine of immunity of the head of state are the main obstacles in the enforcement of international criminal law. Therefore, it is necessary to strengthen the country's commitment to the Rome Statute, increase international cooperation, and harmonize international legal norms so that the goal of ending impunity for war criminals can be realized more effectively.

Co-Authors Andriani Andriani Andriani Andriani Angga Aldilla Gussman Arpina Ayu Linanda Bengkel Ginting Chairika Nasution Cut Nuraini Dadang Purnama Desy Ratnasari Dinda Renita Sibagariang Eflin Novita Sinaga Eli Tri Kursiswanti Erik Rusmana Fajar Utama Ritonga Fauziah Geopani Pakpahan Hairani Siregar Harmila Morika Tarigan Indah Nabila Ira Pebriani Irfan Fahreza Jordan Joel Hiroshi Pinem Kadarudin Khaira Annisa Liza Afilia Suryani M. Ali Ruben M. Alvi Jumbang Mhd. Ali Sadikin Mochamad Rifai Muh Nasir muhammad fikri Muhammad Raghib Naufal Azmi Verdikha Otto Fajarianto Ramadhan Damanik Randa Putra Kasea Sinaga Rhani Septarini Mukti Rifqi Muhammad Saskia Amanda Hasibuan Shabarudin, Shabarudin Shindi Sisilia Supian Supian Supriadi Susanto, Muhammad Riza Radyaka Zulfan saan

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search