Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Studi Pembuatan Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) Dengan Partisipasi Masyarakat Menggunakan Peta Dasar Dari Pemetaan Fotogrametri Metode Foto Format Kecil Budisusanto, Yanto; Widodo, Anggoro Wahyu; Cahyono, Agung Budi
GEOID Vol. 14 No. 1 (2018)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v14i1.1582

Abstract

Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) merupakan peta hasil dari kegiatan pemetaan bidang tanah melalui partisipasi masyarakat dalam pengumpulan datanya[3]. Peta ini berisi informasi mengenai 1 (satu) atau lebih bidang tanah yang memuat posisi bidang tanah dan informasi tentang bidang tanah tersebut beserta nama pemiliknya atau subyek yang menguasai bidang tanah tersebut. Dalam pembuatan peta informasi bidang tanah ini dilakukan dengan peta dasar yang didapatkan melalui pemetaan fotogrametri dengan metode foto format kecil menggunakan wahana drone jenis quadcopter. Pada peta dasar (orthophoto), RMS Error nilai pergeseran pada proses  georeferencing sebesar 4,671 cm. Untuk uji akurasi planimetrik dihasilkan RMSEr sebesar 0,099 m dan pada uji CE90 memiliki ketelitian 1:1000 kelas 1. Penggalian informasi mengenai data pertanahan dilakukan dengan masyarakat desa setempat (pemetaan partisipatif). Dari hasil PIBT diketahui bahwa Desa Pojok didominasi oleh areal persawahan (bidang tanah sawah) dengan total luas 128,597 hektar yang terdiri dari bidang tanah sebanyak 615 bidang dan daerah pemukiman (bidang tanah pekarangan) dengan total luas 69,378 hektar yang terdiri dari 1.443 bidang.
ANALISA POTENSI DAERAH BENCANA TANAH LONGSOR PADA CURAH HUJAN RENDAH DAN CURAH HUJAN TINGGI DI KAWASAN GUNUNG WILIS Kurniawan, Akbar; Budisusanto, Yanto; RJ, Ainur Rofiq
GEOID Vol. 14 No. 1 (2018)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v14i1.1590

Abstract

Kawasan Gunung Wilis merupakan wilayah yang cukup sering terjadi bencana tanah longsor. Salah satu bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Gunung Wilis yaitu pada hari kamis 6 april 2017 Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan overlay metode intersection, Setiap parameter yang telah dilakukan reclassify dan skoring akan di overlay. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya peta tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Kawasan Gunung Wilis yang dibagi kedalam 3 kelas yaitu : rendah, sedang, dan tinggi. Dari pengolahan data pada kondisi Curah Hujan Rendah dihasilkan identifikasi bahwa wilayah Kabupaten Kediri disekitar Kawasan Gunung Wilis masuk kedalam kategori kerawanan tinggi dengan area kerawanan paling luas dibandingkan kabupaten lainnya sebesar 0,45% , Kabupaten Nganjuk masuk kedalam kategori kerawanan sedang terluas sebesar 6,26% , dan Kabupaten Madiun masuk kedalam kategori kerawanan rendah terluas sebesar 18,53% dari total wilayah penelitian. Sedangkan pengolahan data pada kondisi Curah Hujan TInggi dihasilkan identifikasi bahwa wilayah Kabupaten Kediri disekitar Kawasan Gunung Wilis masuk kedalam kategori kerawanan tinggi dengan area kerawanan paling luas dibandingkan kabupaten lainnya sebesar 0,55% , Kabupaten Ponorogo masuk kedalam kategori kerawanan sedang terluas sebesar 10,75% dan Kabupaten Nganjuk masuk kedalam kategori kerawanan rendah terluas sebesar 16,10% dari total wilayah penelitian.
ANALISA AKTUALISASI LAHAN REKLAMASI TAMBANG MENGGUNAKAN GPS BERBASIS SMARTPHONE Irawan, Galih Bhagaskhara; Budisusanto, Yanto
GEOID Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v14i2.1603

Abstract

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sama kayanya, di mana harta ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antara semua kekayaan alam yang tersedia, kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola yaitu berada di sektor pertambangan. Dalam pertambangan, terdapat kegiatan penunjang untuk melestarikan lingkungan daerah pasca-tambang, seperti contohnya reklamasi. Pada pelaksanaannya dibutuhkan metode pemantauan yang praktis dan mudah untuk kinerja yang lebih efektif dan efisien. Seiring perkembangan teknologi yang pesat, munculah berbagai inovasi yang dapat meringankan dan membantu manusia agar dapat bekerja lebih efisien terutama dibidang geospasial. Smartphone (smartphone) merupakan salah satu teknologi yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dan dapat membantu pekerjaan manusia dibidang geospasial, khususnya dibidang pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur luasan lahan reklamasi tambang menggunakan teknologi smartphone (smartphone) dan membandingkannya dengan data eksplorasi. Uji coba dilakukan dilahan reklamasi tambang PT. AMNT Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, danmenggunakan aplikasi GPS praktis bernama Avenza Map. Hasil studi ini menunjukkan bahwa aplikasi GPS smartphone yang digunakan memiliki selisih luasan yang lebih sedikit sebesar 1.04% hinnga 6.72% terhadap luasan lahan eksplorasi dibandingkan dengan luasan yang dihasilkan dari GPS handheld yang persentase selisihnya adalah 7.59% dan yang paling kecil yaitu 2.20%. Sehingga dapat dikatakan layak untuk menjadi alat pengukuran.
EVALUASI PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN MENGGUNAKAN VEHICLES TRACKING ANALYSIS (STUDI KASUS: JALAN LINGKAR LUAR BARAT KOTA SURABAYA) . , Yuwono; Budisusanto, Yanto; Rozi , Akhmad Fatkhur
GEOID Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v14i2.1614

Abstract

Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya merupakan akses jalan baru yang bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Direncanakan Jalan Lingkar Luar Barat Kota Surabaya menghubungkan dari arah utara yaitu Jalan Tambak Osowilangon menuju ke arah selatan yaitu ke Jalan Lakarsanti Raya dengan melewati jalan Tol Surabaya-Gresik. Aspek geometrik merupakan salah satu bidang yang dikaji dalam tahap studi pra kelayakan, karena bentuk dan ukuran dari desain jalan raya harus secara rinci direncanakan sedimikian rupa sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota dalam hal ini digunakan pedoman perencanan jalan raya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang menjadi landasan dalam merumuskan bentuk dan ukuran dari desain jalan raya. Isi pedoman tersebut yang lengkap serta didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pedoman tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penentuan parameter evaluasi geometrik jalan berbasis pemodelan dan simulasi (modelling & simulation). Vehicles Tracking Analysis adalah metode evaluasi geometrik rencana jalan dalam bentuk 3D menggunakan perangkat lunak AutoCAD Civil 3D lisences student dan 3D Studio Max lisences student. Hasil kualitas pemodelan jalan setelah dilakukan uji korelasi sebesar 0,999 untuk bagian panjang busur lingkaran dan 0,999 untuk bagian posisi alinyemen horizontal. Kemudian setelah dilakukan simulasi uji geometrik menggunakan kendaraan rencana (kecil, sedang dan besar) diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan geometrik jalan lingkar luar barat Surabaya telah memenuhi spesifikasi teknis. Beberapa faktor yang mendukung ketercapaian spesifikasi teknis dalam uji simulasi kendaraan rencana adalah radius alinyemen horizontal dan lebar lajur.
ANALISA KRONOLOGIS PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN DONGGALA DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK DAN GEOSPASIAL ., Yuwono; Budisusanto, Yanto; Firdaus, Zahratu
GEOID Vol. 15 No. 1 (2019)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v15i1.1630

Abstract

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan yang paling terbaru UU No. 23 Tahun 2014, batas antar daerah menjadi perhatian yang sangat penting. Dalam era otonomi daerah, banyak sekali perkembangan daerah baik desa, kabupaten/kota maupun provinsi yang mengadakan pemekaran. Akibat dari adanya pemekaran yaitu adaya perebutan lahan atau sengketa lahan. Satu diantaranya yaitu batas wilayah antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara. Konflik batas daerah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara ini muncul sebagai akibat dari adanya kebijakan penataan batas daerah berdasarkan Kepmendagri No. 52 Tahun 1991 terutama setelah pemasangan Tugu / Patok Batas pada kawasan perbatasan antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Mamuju Utara yang kurang melibatkan masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan batas wilayah yang terjadi pada Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan data historis kedua Kabupaten tersebut serta mengimplementasikan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kartometrik serta kajian literatur terkait berbagai aspek menggunakan perangkat lunak SIG. Hasil analisa diketahui bahwa daerah yang diklaim atau Desa Ngovi lebih memilih untuk berada pada Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, namun jika dilihat dari segi hukum yang berlaku, daerah klaim tersebut tetap berada pada wilayah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah yang diperebutkan sebesar 4696.469 ha, dimana wilayah tersebut terdapat penduduk dan bangunan pemerintah.
IMPLEMENTASI KADASTER LAUT DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI (RAPERMEN) TENTANG IZIN LOKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT BERBASIS WEBGIS (STUDI KASUS: PULAU MARATUA, BERAU, KALIMANTAN TIMUR) Budisusanto, Yanto; Rachmawati, Aulia
GEOID Vol. 15 No. 1 (2019)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v15i1.1634

Abstract

Penerapan konsep kadaster kelautan diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan seragam sehingga  data daninformasi dapat digunakan untuk saling berbagi pakai dan dirubah secara cepat (Syarif 2012). Adagium abad ketujuhbelas yang menyatakan ruang laut adalah kepunyaan bersama, tersedia untuk semua tetapi tidak untuk dimiliki. Negara mengatur penguasaannya kepada pihak lain (baik itu perseorangan atau swasta) dalam bentuk izin. Saat ini proses pendaftaran izin lokasi oleh KKP dilaksanakan secara offline. Penelitian ini akan merancang sebuah Website Sistem Informasi Geografis (SIG) pendaftaran izin lokasi pemanfaatan ruang laut. Lokasi penelitian berada pada Pulau Maratua, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yaitu pada koordinat 2 04’11,38” - 2 20’11,10”LU dan 118 31’48,93”-118 45’29,56”BT. Data spasial yang digunakan adalah peta dasar kadaster laut, rencana zonasi dan eksisting pemanfaatan ruang laut. RPP dan RAPERMEN izin lokasi digunakan untuk membangun sistem pendaftaran berbasis WebGIS. Implementasi basis data menggunakan PostgreSQL 9.0 dan Google Maps API sebagai penampil peta. Website dapat diakses secara online pada http://www.kadasterlautmaratua.com sehingga proses pendaftaran izin lokasi dapat dilaksanakan secara online. Dari hasil uji kebergunaan beerdasarkan 30 responden menunjukkan persentase 86.00 %. Berdasarkan hasil tersebut maka website termasuk kategori sangat layak sesuai dengan tabel Kategori Penilaian Usability dengan rentang nilai 81%-100%.
PENGGUNAAN METODE TRANSFORMASI AFFINE SEBAGAI PERBAIKAN KUALITAS DATA HASIL PENGUKURAN BIDANG TANAH DENGAN GPS NAVIGASI PADA PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM (STUDI KASUS: DESA ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU) Budisusanto, Yanto; Zaenuri , Muhammad Kiki
GEOID Vol. 15 No. 1 (2019)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v15i1.1642

Abstract

Redistribusi tanah merupakan program Badan Pertanahan Nasional yang berfokus pada pembebasan tanah-tanah garapan petani yang telah diatur di Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961. Pada tahun 2018 target yang harus dipenuhi oleh kantor pertanahan terkait pengukuran bidang program tersebut yaitu 350.000 bidang tanah. Target yang banyak serta minimnya waktu membuat banyak kantor pertanahan terutama didaerah pedalaman yang menggunakan GPS navigasi sebagai alat pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan hasil analisis planimetrik dengan kelas yang dapat diterima (kelas 1-2) sebesar 39,31%. Pada penelitian ini dilakukan perbaikan data hasil pengukuran menggunakan metode transformasi affine. Dari 173 bidang tanah, diambil 10 sample titik sebagai titik referensi transformasi. Dari transformasi affine, didapatkan hasil analisis planimetrik dengan kelas yang dapat diterima (kelas 1-2) sebesar 49,71%. Hasil ini meningkat sebesar 10,4% dibandingkan hasil sebelum dilakukan tranformasi.
Analisis Kesesuaian Kawasan Terbangun Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Rembang Izza, Asyfi’na Shofiyal; Pribadi, Cherie Bhekti; Budisusanto, Yanto
GEOID Vol. 16 No. 1 (2020)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v16i1.1662

Abstract

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kawasan yang berada di pesisir pantai utara jawa dengan luas sebesar 101.408 ha yang secara geografis terletak pada 6o30’- 7o 6’LS dan 111o – 111o30’ BT dengan garis pantai sepanjang 63 km. Panjangnya garis pantai di Kabupaten Rembang memungkinkan banyaknya aktivitas di wilayah pesisir yang akan berdampak pada banyaknya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan semestinya yang banyak mengakibatkan abrasi. Fenomena abrasi yang terjadi pada 30 agustus 2019 di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang mengikis pantai sejauh 15 m dengan panjang 1,5 km. Mengingat besarnya ancaman bencana abrasi yang melanda Kabupaten Rembang maka perlu adanya evaluasi penggunaan lahan pada wilayah pesisir terutama di kawasan sempadan pantai. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai kesesuaian kawasan terbangun (Land Use) di area sempadan pantai dengan peta rencana tata ruang wilayah (Land Development). Selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk ArcGIS Online yang akan memudahkan dalam mengakses peta. Hasil dari penelitian yang dilakukan diperoleh empat kelas pada peta rencana tata ruang wilayah yaitu berupa peruntukan pemukiman, industri, sempadan pantai, dan hutan. Selanjutnya luas tertinggi kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kondisi eksisiting adalah untuk kelas industri sebesar 163,497 Ha, pemukiman sebesar 45,798 Ha, sedangkan untuk peruntukan sempadan pantai dan hutan tidak ada luasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Rembang Regency is one of the areas that located on the north coast of Java Sea with an area of 101.408 Ha which is geographic located at 6o30’- 7o 6’S dan 111o – 111o30’ E and coastline 63 Km from Kaliori to Sarang. The magnitude of the coastline in Rembang Regency make amount of activity in the Coastal region which will have an impact on the amount of land use that is not in accordance with the plan, make abrasion happened. As on August 30, 2019, abrasion occurred in Kragan, Rembang Regency, which eroded the coast as far as 15 m with a length of 1.5 km. Given the magnitude of the emergency abrasion problem that is affecting Rembang Regency, it is necessary to evaluate land use expecially in coastal areas. In this study an analysis will be made of the suitability of the built area (Land Use) in the coastal border area with a regional spatial plan map. Furthermore, it will facilitate in the form of ArcGIS Online which will facilitate accessing maps. The results of the research carried out obtained four classes on the spatial map of the territory consisting of the allotment of settlements, industry, coastal borders, and forests. Furthermore, the area in accordance with the suitability of the spatial plan and the existing conditions for the industrial class is 163.497 Ha, settlement is 45.798 Ha, while for the designation of the coast and forest border there is an area in accordance with the spatial plan of the area.
Visualisasi Spasial dan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus : Desa Bener, Madiun) Firdaus, Savira Salsabila; Budisusanto, Yanto; Deviantari , Udiana Wahyu
GEOID Vol. 16 No. 1 (2020)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v16i1.1675

Abstract

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki kepadatan dengan proporsi 673 penduduk per hektar. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun yaitu Desa Bener memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yakni sebesar 1.376 jiwa per km2(1). Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diperlukan adanya kegiatan penarikan PBB secara lebih efisien. Namun dalam kegiatan penarikan PBB masih dilakukan secara manual oleh pihak Kantor Desa Bener(2). Oleh karena itu dibutuhkan suatu daya tampung dalam menghimpun basis data PBB yang sistematis sehingga dapat digunakan dalam penyelenggaraan komputerisasi untuk meningkatkan efektivitas. Sebagai peran yang perlu dilakukan untuk memaknai adanya fungsi pertanahan secara maksimal dari segi spasial, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan visualisasi status atau kondisi PBB terkait dengan kewajiban para Wajib Pajak, terutama untuk memberikan informasi tentang pajak terhutang agar mempermudah dalam pengelolaan pemungutan PBB. Informasi ini diperlukan juga untuk mengetahui objek dengan nilai PBB tinggi harus didahulukan penagihannya.Madiun Regency is one of the districts in Indonesia with a population density with a population of 673 inhabitants per hectare. One of the villages in Madiun Regency is Bener Village with a high population density of 1,376 people per km2 (1). With a high enough population, a more efficient UN withdrawal activity is needed. However, PBB withdrawal activities are still carried out manually by the Bener Village Office (2). Therefore a capacity is needed in compiling a systematic PBB database so that it can be used in computerization to increase effectiveness. As a role that needs to be done to interpret the existence of a land function maximally from a spatial perspective, this study aims to visualize the status or condition of the PBB related to the obligations of taxpayers, especially to provide information about payable taxes to facilitate the management of PBB collection. The information needed to view objects with PBB value must take precedence for the billing.
Analisis Kesesuaian Peta Bidang Tanah Tersertifikat dengan Wajib Pajak untuk Penentuan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus : Desa Bungurasih) Deviantari, Udiana Wahyu; Budisusanto, Yanto; Muhammad, Rizal Nur
GEOID Vol. 17 No. 1 (2021)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v17i1.1710

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, data persil tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berbeda dengan data wajib pajak yang dimiliki oleh pemerintah desa. Pada penelitian kali ini dilakukan analisis kesesuaian antara persil tanah yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan data wajib pajak dimiliki oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dengan cara melakukan overlay terhadap peta persil tanah dengan peta desa. Kemudian dengan melakukan pembuatan zona nilai tanah terlebih dahulu, dapat diketahui potensi PAD yang dapat dihasilkan dari persil tanah yang belum memeiliki identitas pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada zona dengan persil yang teratur dan ruko memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi yaitu Perumahan DPU dengan 56 persil tanah dan 53 wajib pajak, Wisma Bungurasih dengan 302 persil tanah dan 320 wajib pajak, dan Ruko Taman Bungurasih dengan 70 persil tanah dan 71 wajib pajak. Lalu, pada zona dengan persil yang tidak teratur memiliki tingkat kesesuaian yang rendah yaitu Bungurasih Utara dengan 38 persil tanah dan 204 wajib pajak dan Bungurasih Dalam dengan 13 persil tanah dan 37 wajib pajak. Kemudian, untuk potensi PAD yang dapat dihasilkan adalah Rp 1.114.461,60 dari 6 persil tanah di Perumahan DPU dan Wisma Bungurasih yang tidak memiliki informasi pajak.