Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Analisis Tinjauan Administrasi Pertanahan Bidang Tanah Terdampak Pembangunan Jalan (Studi Kasus : Jalan Frontage Road Gedangan - Buduran, Sidoarjo) Pratama, Rifqi Achmad; Budisusanto, Yanto
GEOID Vol. 17 No. 1 (2021)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v17i1.1718

Abstract

Sidoarjo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menghubungkan kota-kota lain seperti Surabaya dengan Malang, oleh karena itu berperan penting sebagai jalur transportasi industri yang ada di Jawa Timur. Dikarenakan terdapat beberapa ruas jalan yang sempit dan tidak proporsional dengan volume kendaraan yang melintas, seperti contohnya ruas Jalan Gedangan – Buduran, menyebabkan selalu terjadi kepadatan lalu lintas terutama pada jam operasional kerja. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan rencana pembuatan ruas jalan baru Frontage Road dengan melebarkan jalan yang sudah ada sebelumnya di sisi Timur rel Kereta, hal tersebut dituangkan dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2009 – 2029. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap letak, luas, jumlah lahan yang terdampak pelebaran dan pembuatan jalan baru secara administratif. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan overlay menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan data peta bidang digital dengan peta rencana pembangunan jalan yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, serta BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisa hasil overlay dan analisa berdasarkan aspek administrasi pertanahan, didapatkan: 1) hak atas tanah yang terdampak antara lain HM 52 bidang, HBG 4 bidang, Letter C 13 bidang, belum/tidak ada data 57 bidang pada hasil overlay dan 51 bidang pada peta bidang tanah; 2) penggunaan bidang tanah yang terdampak antara lain rumah 101 bidang, lahan industri 17 bidang, sarana peribadatan 2 bidang, dan lahan kosong 6 bidang; 3) kesesuaian bidang antara lain 31 bidang tidak sesuai berdasarkan hasil overlay peta bidang dengan peta rencana dan 33 bidang yang tidak sesuai berdasarkan peta bidang; 4) serta nilai bidang terdampak dengan nilai Rp 1.000.000 – Rp 10.000.000 sebanyak 126 bidang pada hasil overlay dan 120 bidang berdasarkan peta bidang oleh BPN.
Studi Implementasi RRR (Right, Restiction and Responsibilities) untuk Pemanfaatan di Wilayah Pesisir Perindustrian. (Studi Kasus: Pesisir Perindustrian Kabupaten Gresik) Pribadi, Cherie Bhekti; Budisusanto, Yanto
GEOID Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v17i2.1736

Abstract

Ruang laut dan pesisir adalah lingkungan yang sangat kompleks, berbagai macam kegiatan dilangsukan di ruang laut. Konsep RRR adalah suatu dasar untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir dan laut dalam lingkup penetapan batas laut wilayah (restriction), batas kewenangan (right) izin dan (responsibility) tanggung jawab, yang membentuk keterpaduan antara wilayah administrasi [1]. ada penelitian kali ini dilakukan evaluasi terkait penerapan konsep kadaster laut RRR di wilayah pesisir perindustrian di wilayah Kabupaten Gresik, dengan melakukan analisis kesesuaian terhadap rencana oleh pemerintah melalui RZWP-3-K.Melakukan proses inventarisasi jenis pengelolaan ruang laut di sekitar wilayah studi kasus, lalu melakukan analisis perubahan fungsi lahan wilayah perairan menjadi daratan dengan metode NDWI (Normalized Different Water Index), dan evaluasi ketersediaan penjagaan ekosistem di wilayah perindustrian.Dari penelitian ini didapatkan hasil inventarisasi dari Peta RZWP-3-K dan juga Peta Eksisting mengenai jenis pengelolaan di sekitar wilayah perairan PT.Petrokimia Gresik. Didapatkan pula hasil identifikasi tiap konsep RRR (Right, Restriction, and Responsibility) yakni konsep Right yang terimplementasikan dalam bentuk izin. PT.Petrokimia Gresik telah izin yang sesuai di kawasan, zona, dan sub-zona peruntukannya dalam rencana oleh pemerintah yang tertuang dalam peta RZWP-3-K sebagai bentuk kesesuaian rencana jangka panjang wilayah perairan di Jawa Timur. Lalu penerapan konsep Restriction tertuang dalam bentuk batasan pengelolaan wilayah perairan di sekitar wilayah pesisir dan perairan PT.Petrokimia Gresik, yang dalam 4 tahun terakhir mengalami perubahan alih fungsi wilayah perairannya menjadi daratan. Sedangkan konsep Responsibility di implementasikan dalam bentuk penjagaan ekosistem di sekitar wilayah perindustrian PT.Petrokimia Gresik melalui aktivitas terkait pengelolaan lingkungan yang tertulisdalam izin-izin lingkungan yang telah dikantongi PT.Petrokimia Gresik dan beberapa penghargaan yang diraih dalam pengelolaan limbah.
Analisis Nilai Tanah Di Wilayah Kota Penyangga (Studi Kasus: Kota Surabaya) Maharani, Kartika Tamara; Deviantari, Udiana Wahyu; Budisusanto, Yanto
GEOID Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v17i2.1741

Abstract

Kebutuhan lahan permukiman yang semakin terbatas dan mahalnya lahan permukiman di daerah Kota Surabaya terutama yang berada di pusat kota membuat masyakarat lebih memilih bermukim di wilayah penyangga yaitu pinggiran kota Surabaya. Oleh karena itu, para pengembang cenderung membangun perumahan di wilayah penyangga tersebut yang harga lahannya relatif murah dan lahan yang masih tersedia. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui nilai tanah di wilayah penyangga di Kota Surabaya dan dapat menggambarkannya dalam bentuk peta ZNT. Pada jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan pasar. Hasil nya terdapat 19 zona yang terdiri dari Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Gununganyar dengan rentang nilai tanah 1 s/d 1,500,000 sampai dengan 12.000.001 s/d 13.500.000. Hasil untuk zona tertinggi ada di zona SUB2 yang merupakan zona Perumahan di Kecamatan Gayungan dengan NIR Rp 11,775,252 dan zona dengan nilai terendah adalah SUB17 yang merupakan zona Pemukiman di Kecamatan Karang Pilang dengan NIR Rp 4,394,569 dan zona dengan nilai tengah adalah SUB13 yang merupakan zona industri di Kecamatan Gununganyar dengan NIR Rp 7,869,938.
Visualisasi Objek Fisik dan Yuridis Kadaster 3 Dimensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tentang Rumah Susun Tahun 2011 (Studi Kasus: Rumah Susun Grudo, Surabaya) Imani , Daud Wahyu; Budisusanto, Yanto
GEOID Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v17i2.1744

Abstract

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 2011, Rumah Susun Grudo merupakan Rumah susun umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun sederhana sewa Grudo, berdasarkan peraturan Walikota nomor 24 tahun 2019 merupakan Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikuasai oleh pemerintah Surabaya.Rumah Susun Grudo memiliki 97 unit rumah susun. Lantai 1 terdiri atas Ruang BLC, Ruang Panel serta Genset, Ruang Tidur Penjaga, Kantor Kelurahan Dr Soetomo (Sementara), Ruang Serbaguna, Musala, dua Lokasi Parkir Sepeda Motor, Perpustakaan, Gudang, sebuah satuan rumah susun, dan Ruang Pengelola Satuan Rumah Susun, Lantai 2-4 Terdapat 72 unit rumah susun dengan 3 tangga setiap lantainya dan di lantai 5 terdapat 24 unit. Bagian atap terdiri dari dua genting, tiga tandon air, dan bagian atap. Rumah Susun Grudo terdiri atas 5 lantai, 108 ruang yang terbagi atas 11 bagian bersama berupa ruangan, 12 benda bersama berupa tangga, 2 benda bersama berupa dua genting, 3 benda bersama berupa 3 tandon air dan 97 satuan rumah susun. Pembuatan model tiga dimensi dapat diambil dari Detailed Engineering Design. Metode yang digunakan pure 3D cadastre yang menyatakan volume digunakan sebagai entitas dasar dari kadaster, suatu hak atas tanah tidak dapat dikenakan pada bentuk persil tanah saja namun pada bentuk volume [14]. Pemodelan tiga dimensi bertujuan untuk mengerintegrasikan objek yuridis dengan objek fisik sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2011. Pada kadaster dua dimensi di mana bidang tanah (benda hukum) mewakili batas fisik tanah yang secara hukum memiliki hak atas ruang ke atas dan ke bawah yang tidak terbatas. Sehingga pada kadaster tiga dimensi objek direpresentasikan oleh struktur fisik seperti dinding, lantai, dan langit-langit pada gedung adalah sebagai obyek fisik yang terintegrasi dengan obyek yuridisnya yaitu berupa ruang yang terbatas oleh obyek fisik tersebut.
Interactive Tourism Website Balai Pemuda Surabaya with Spherical Cameras Yong, Raul Javier De; Budisusanto, Yanto; Hidayat, Husnul
GEOID Vol. 19 No. 1 (2023)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v19i1.1784

Abstract

Balai Pemuda Surabaya or now commonly called Surabaya square, is one of the historical buildings in the city of Surabaya. According to Bappeko Surabaya, this Balai Pemuda building began to be established in 1907 during the Dutch East Indies colonial period. The name of this building is De Simpangsche Societeit. In the Dutch colonial period, this building was used as a recreation centre for Dutch people to dance and exercise, such as bowling. In 2011, the Balai Pemuda Building experienced a fairly large fire incident in the west side building which is usually used for parties, exhibitions, art performances, and weddings. Regional revenues decreased after the fire incident. In 2013, the Surabaya city government carried out revitalization and was completed in 2015. To increase the number of tourists who will visit this tourist spot, the idea emerged to make Interactive Tourism Website Balai Pemuda Surabaya with Spherical Cameras. The results of this study were obtained via a virtual tour of Gedung Merah Putih and the surrounding area. Data from spherical cameras and non-spatial data are uploaded to the virtual tour Balai Pemuda website. The final step was to calculate the usage rate for a website that had already been built by roughly 88.5%.
LOW-COST LIDAR TLS-100 COMPARISON WITH LIDAR IPAD PRO FOR 3D MAPPING Budisusanto, Yanto; Rizki Ubaidillah, Muchammad; Nur Cahyadi, Mokhamad; Wahyu Imani, Daud; Wahyudi Farid, Imam
Journal of Marine-Earth Science and Technology Vol. 2 No. 3 (2021): December
Publisher : Marine & Earth Science and Technology Research Center, DRPM, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j27745449.v2i3.430

Abstract

Currently, creating a 3D model of an object has undergone relatively rapid development, especially in technology. Several technologies that can be used to create 3D models are total stations, LiDAR, UAVs, terrestrial laser scanners, and various other products. There are also various methods for obtaining 3D models, such as aerial photogrammetry, close-range photogrammetry, terrestrial, and satellites. This study focuses on comparing the TLS-100 from aerial portraits with the iPad Pro LiDAR product from Apple Inc. The results to be analyzed are the resulting data format, the speed of data retrieval, the quality of the data obtained, and statistical analysis. This study is expected to assist in proving the quality of low-cost LiDAR and iPad Pro LiDAR products.
Digital Transformation in the Validation of Land Tax Block Maps and Land Parcel Maps in Bojonegoro Regency Budisusanto, Yanto; Soetedjo, Abid Mushthofa
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v11i2.845

Abstract

The digital era has brought significant changes across various sectors, including the management of Land and Building Tax (PBB) in Indonesia. As one of the country’s key revenue sources, a large portion of PBB is allocated to regional income, which supports public facilities provided by both central and local governments. Therefore, accurate and integrated taxation data is essential for fair and precise tax calculation. This study aims to evaluate and analyze the consistency between the Land and Building Tax (PBB) maps and the Land Parcel (PBT) maps in Kedaton Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. The research identifies discrepancies in land area, the consistency of taxpayer and landowner names, and the spatial data quality between both map types. Spatial evaluation was conducted using Polygon Area, Polygon Near Distance, and Polygon Circularity Ratio methods to assess spatial accuracy, proximity between polygons, and shape regularity. The results show a 48% area discrepancy beyond the acceptable tolerance, and only 30% of parcels had matching taxpayer and landowner names. Based on PBT evaluation, 52% of parcels in the PBB map were categorized as accurate. The study recommends improving data integration between PBB and PBT maps to enhance taxation accuracy, land administration efficiency, and regional tax revenue optimization.