Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuluhan Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Forest and Society Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Journal of Environmental Science and Sustainable Development Salasika Jurnal Kependudukan Indonesia Indonesian Journal of Multidisciplinary Science SIGn Journal of Social Science Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Masyarakat: Jurnal Sosiologi (Journal of Environmental Sustainability Management)
Ekawati Sri Wahyuni
Department Of Communication And Community Development Sciences, Faculty Of Human Ecology, IPB University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

 1 
Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan Nuraini, Nuraini; Satria, Arif; Wahyuni, Ekawati Sri; Bengen, Dietriech Geoffrey
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.14900

Abstract

Masalah pengelolaan kawasan konservasi seringkali dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah melalui analisis pada tiga level aksi kelembagaan yaitu level konstitusional, kolektif dan operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten peraturan dan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat pada bulan Oktober 2022. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, focus group discussion dan analisis dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat telah terbentuk. Pada level konstitusional, integrasi kelembagaan terlihat dari kesesuaian aturan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat. Pada integrasi di level kolektif terwujud melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan terwujud melalui kesesuaian pemahaman mengenai batas wilayah konservasi perairan, pelaksanaan aturan konservasi dan pemberlakuan sanksi. Rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat antara lain: 1) penyesuaian pembaruan penetapan kebijakan mengenai wewenang pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya dengan cara memberi dukungan dana, keterampilan, atau keahlian untuk menjalankan program-program konservasi perairan; 3) penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat; serta 4) pemberian tanda batas pada zona-zona konservasi. Title : The Institutional Integration of Marine Conservation Area Management in Raja Ampat Regency Through Institutional Action Level AnalysisThe management of conservation areas is often influenced by the misalignment of policies between the central government, provincial government, and regional government, as well as the level of compliance with the implementation of these policies. This study aims to examine the institutional integration in the management of regional marine conservasion areas through an analysis of three institutional levels: constitutional, collective and operational. A qualitative method with a policy analysis and descriptive analysis approach was employed. The research was conducted in the villages of Arborek, Yenbuba, and Sawinggrai, Raja Ampat Regency, in October 2022. Data were collected through interviews, observations, focus group discussions, and document analysis. The findings show that institutional integration in the management of marine conservation areas in Raja Ampat Regency has been established. At the constitutional level, institutional integration is reflected in the alignment of regulations concerning the authorities responsible for drafting zoning plans and managing marine conservation areas, as well as the recognition of indigenous people’s authority. At the collective level, institutional integration is manifested in the alignment of cross-sectoral objectives, collaboration among stakeholders, and the involvement of indigenous communities. At the operational level, institutional integration is evident in the consistency of understanding regarding the boundaries of marine conservation area, the enforcement of conservation regulations, and the imposition of sanctions. Policy recommendations that could strengthen institutional integration in the management of marine conservation area in Raja Ampat include: 1) adjusting policies regarding management authority between the central, provincial, and regionak governments; 2) enhancing the institutional capacity of the Maya Indigenous Council by providing financial support, skills, or expertise to support marine conservation programs; 3) adjusting the area of the conservation between the central government,the West Papua Provincial Government and the Raja Ampat Regency government; and 4) marking boundaries in the marine conservation zones.
PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar) Aini, Nur; Satria, Arif; Wahyuni, Ekawati Sri; Bengen, Dietrich G.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9655

Abstract

Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan Conservation International Indonesia berada pada posisi key player, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampungkampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar stakeholders, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat. Title:  Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District )Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International Indonesia are the key players who had a high interest and influence on marine ecotourism management. Community and private groups are in subjects position who had a high interest in natural resources, but their influence in decision-making is low. The management of marine ecotourism in the tourist village of Raja Ampat has several institutional obstacles. The main obstacle is conflict over space utilization in the environmental service card tariff management system. To overcome the obstacles, it is necessary to implement strategic programs effectively. This study suggests a strategic program consisting of several levels. The strategic programs that are prioritized are the development of collaborative management among stakeholders, community empowerment, increasing conservation effectiveness, and distributing access to the community.
Co-Authors *, Sampean A. Faroby Falatehan A. Nurul Mutmainnah A. Nurul Mutmainnah, A. Nurul Ageng Hasanah Sulaiman Ahmad Choibar Tridakusumah Ahmad, Risdawati Aida Vitayala S.Hubeis Aida Vitayala S.Hubeis, Aida Vitayala Aleeka Sari Narulita Pramesvari Alfiasari Alifa Nugrahayuningtyas Anggriani Syarif, Selvy Anisafarah, Sophie Annisa Ramadhani Apriani, Lutfia Putri Ardhian, David Arif Satria Arya Hadi Dharmawan Azizah, Reni Nur Dhevi Pradipta, Novitha Syari Dietrich G. Bengen Dietriech Geoffrey Bengen Dimas Erik Sumilat Dina Nurdinawati, Dina Dudung Darusman Elok Mulyoutami Endriatmo Soetarto Faris Budiman Annas Fazayanti, Qori Nur Hotma Yuli Kasih Theresia Husna, Latifah Irni Rahmayani Johan Irwan Abdullah Irwan Irwan KOSUKE MIZUNO, KOSUKE Lala M Kolopaking Maihasni M Martua Sihaloho Matsubayashi, Kozo Mayani, Nur Meziriati Hendri Mizan, Abdullah Al Muh. Asri, Muh. Muhamad Haris Zamaludin Setiadiputra Muhammad Fathan Raditasani Mulyono, Pudji Muryanti Muryanti Muryanti Muryanti Novitha Syari Dhevi Pradipta Nugrahayuningtyas, Alifa Nur Aini Nuraini Nuraini Pudji Muljono Putri Asih Sulistiyo Putri, Rizky Trisna Rachmat, Sri Hartini Raditasani, Muhammad Fathan Rahma Mutiya Sari Rahma Mutiya Sari, Rahma Mutiya Rilus Kinseng Rina Mardiana Riqa Arifah Zulkifli Risca Ardita Novianti Sara Endarwati Sardjo, Sulastri Septri Widiono Setiadiputra, Muhamad Haris Zamaludin Soeryo Adiwibowo Sofyan Sjaf Sumilat, Dimas Erik Syamsul Bakhri Thaliya Andini Labbaikha Titik Sumarti Tsania Akmala Tuty Irawaty, Tuty Tyas Retno Wulan Wada, Taizo Wenny Dwiharyenti Wenny Dwiharyenti, Wenny Zulkifli, Riqa Arifah