Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Gema Wiralodra Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung Indonesian Journal of Law and Economics Review Mendapo: Journal of Administrative Law El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Ipso Jure
Tri Setiady, Tri
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO Hasanah, Dewi Agustin; Sumartini, Siti; Setiady, Tri
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 1 (2023): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i1.272

Abstract

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul dari kebijakan sepihak UE yang menaikan Bea Masuk Imbalan (BMI) kepada komoditas biodiesel Indonesia sebesar 8%-18% yang berlaku secara provisional dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada 4 Januari 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti meliputi: (1) subsidi; (2) kerugian materil; (3) hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian. Serta negara pengimpor harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil pada industri mapan; (2) mengancam kerugian material industri mapan; (3) menghambat pendirian industri dalam negeri. Pengenaan BMI secara sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam Paragraph 6(b) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO dengan mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan litigasi meliputi meminta hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Dan kebijakan non litigasi meliputi perbaikan tata kelola hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel; peremajaan lahan sawit; memberikan perhatian serius dan tata kelola yang baik pada program mandatori biodiesel B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100; perbaikan reputasi minyak kelapa sawit melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat
Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Perbangkan Syariah No. 21 Tahun 2008 Danambar, Maria Cristienza; Jemadu, Yustinus Jasrin Merin; Setiady, Tri
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i3.23244

Abstract

Penelitian ini mengkaji optimalisasi akad murabahah dalam konteks perbankan syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad murabahah serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memberikan landasan yang kuat, implementasi akad murabahah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi dan kebutuhan akan edukasi yang lebih baik. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan pengawasan internal, adopsi teknologi informasi, dan inovasi produk yang lebih fleksibel. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah secara keseluruhan.
Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam dengan Dinamika Keuangan Hasanah, Aulia Fatin Nur; Maysaroh, Maysaroh; Fitrianna, Wiwit Tasya; Lidnan, Zulfan; Setiady, Tri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10779

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan dinamika keuangan global yang dipengaruhi oleh globalisasi dan inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah diselaraskan dengan dinamika keuangan kontemporer serta mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi. Metode analisis deskriptif digunakan dengan fokus pada regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah, baik dari sumber hukum positif maupun Islam. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulannya, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya dalam pasar keuangan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus berinovasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan perbankan syariah.
Legal Protection for Workers in Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in Regional-Owned Enterprises Regarding the Absence of Maternity Leave: A Human Rights Perspective in Relation to Law Number 6 of 2023 on Job Creation Febianti, Pepe; Suherman, Ade Maman; Setiady, Tri
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i12.1554

Abstract

The absence of maternity leave for female workers in Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in regionally-owned companies is an important issue related to legal protection and human rights. This study aims to examine legal protection and relevant regulations based on Law No. 6 of 2023 on Job Creation, with specific objectives to: 1) analyze the extent of compliance of regionally-owned companies with labor laws concerning maternity leave; and 2) identify and address the factors contributing to the non-implementation of these rights. Using a normative juridical approach, this study identifies discrimination against female workers, who by nature require more protection in terms of reproduction. The results show that the elimination of maternity leave rights violates Article 153 paragraph (1) of Law Number 6 of 2023, which prohibits termination of employment for reasons of pregnancy or childbirth. The Labor Law provides special rights such as maternity leave to female workers. In conclusion, the company's policy of eliminating this right is against the principle of non-discrimination in human rights. It is recommended that companies comply with labor regulations to ensure the welfare of female workers.
Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi) Nopianti, Wike; Setiady, Tri; Abas, Muhamad
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1799

Abstract

Problems that arise due to the increasing number of female workers, ranging from issues of gender equality, health, legal protection and wages. The 2000 Indonesian Occupational Health and Safety (K3) training document explains that for certain chemicals, conditions in factories such as excessive heat. In this research, researchers focused on the problems that existed when the research was carried out, secondary data related to reviewing maternity rights for pregnant women workers in ensuring the safety and health of pregnant women and the fetuses they contain. Article 86 paragraph (1) of the Manpower Law emphasizes: every worker has the right to obtain protection for occupational safety and health (K3) where pregnant female workers can ask to do work that is not heavy and dangerous. PT. This AFI violates existing legislation where pregnant women workers are employed on night shifts in accordance with the Company's operations without paying attention to Occupational Health and Safety, but the author provides a strategy to increase the fulfillment of maternity rights for pregnant women workers at PT. AFI's first step involves understanding the company's understanding of the applicable legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, which regulates the protection of female workers, including maternity rights.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Nurainiyah, Nilam; Ketut Astawa, I; Setiady, Tri
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang berdampak pada kerugian pemegang polis. Kasus Jiwasraya menjadi contoh di mana proses restrukturisasi yang tidak transparan menyebabkan penurunan manfaat bagi pemegang polis, serta ketidakpastian terkait hak-hak mereka. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses restrukturisasi dilakukan dengan adil dan transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan transparansi yang lebih baik dalam proses restrukturisasi asuransi. Penting bagi perusahaan asuransi dan OJK untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis dilindungi secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang polis dan menghindari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN DADING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN NO.48/PDT.G/2022/PN.CKR) Dadi Firmansyah, Aceng; Maman Suherman, Ade; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.62-68

Abstract

Akta Van Dading merupakan dokumen hukum yang diakui sebagai bentuk kesepakatan damai antara para pihak dalam sengketa perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1851–1855 KUHPerdata. Setelah memperoleh pengesahan melalui penetapan hakim, akta ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan putusan pengadilan. Artikel ini membahas dampak yuridis dari Akta Van Dading terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dengan meninjau Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr yang melibatkan PT Qyupack Kaleh Selaras dan PT Aptar BH Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan putusan (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa akta perdamaian yang telah disahkan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi efektivitas pelaksanaan kesepakatan sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan keadilan yang termuat dalam klausul perdamaian. Putusan PN Cikarang juga mengungkap bahwa pelanggaran terhadap isi akta dading oleh salah satu pihak dapat memunculkan sengketa baru.
URGENSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG Irawan, Andry; Maman Suherman, Ade; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.37-45

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam urgensi penerapan sistem pemilihan kepala desa berbasis elektronik/digital di Kabupaten Karawang serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan karakter deskriptif, yang memusatkan perhatian pada pemaparan kondisi hukum berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Pendekatan penelitian menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan ditafsirkan menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebutuhan penerapan sistem elektronik/digital dalam Pilkades Karawang didasari oleh berbagai kendala dalam metode konvensional, antara lain risiko kecurangan, durasi pemungutan dan penghitungan suara yang panjang, serta tingginya beban kerja panitia. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPM-DESA tanggal 17 September 2025 memberikan dukungan normatif terhadap penggunaan teknologi dalam Pilkades. Pemerintah daerah juga memandang bahwa sistem elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas pemilu dan justru lebih efektif serta efisien. Implementasi Pilkades digital di Karawang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa e-voting merupakan inovasi signifikan yang berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi desa di era digital.
ANALISIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DI ERA ALIH TEKNOLOGI PADA STUDI KASUS KOPI KENANGAN VS KENANGAN MANTAN DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM Zulfikar, Ahmad; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin; Maman, Ade
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4762-4775

Abstract

Kemajuan alih teknologi telah mengubah sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang di Indonesia. Meskipun digitalisasi mempermudah perolehan merek, hal ini juga meningkatkan risiko pendaftaran dengan itikad tidak baik yang memanfaatkan popularitas suatu merek. Penelitian ini menganalisis manifestasi itikad tidak baik dalam perlindungan merek di tengah transformasi teknologi, dengan berfokus pada kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, serta mengkaji bagaimana teori perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh perspektif teoretis dari Philipus M. Hadjon, Hans Kelsen, dan Satjipto Rahardjo, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas hukum. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan normatif bagi pemilik merek yang bertindak dengan itikad baik, penegakan hukum dalam praktik masih lemah sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sistem pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek yang efektif di era digital membutuhkan mekanisme hukum preventif dan represif, yang didukung oleh verifikasi teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum guna memastikan keadilan dan kejujuran dalam persaingan usaha
RELASI ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BADUY: KAJIAN TENTANG HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN NILAI LOKAL Suprianto, Yusup; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin; Maman, Ade
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.46-54

Abstract

Penelitian ini membahas relasi antara hukum adat Baduy sebagai manifestasi das sein dan hukum positif Indonesia sebagai das sollen dalam konteks perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya menjaga eksistensi, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat Baduy di tengah arus modernisasi dan ancaman eksternal, seperti alih fungsi lahan dan intervensi pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, melibatkan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat negara, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus terus diupayakan melalui penguatan regulasi, pemberdayaan lembaga adat, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat agar keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat Baduy dapat terwujud secara optimal.
Co-Authors Abas, Muhamad Ade Maman Suherman Ahmad Zulfikar Anan, Moh. Shofi Ansari , Teuku Syahrul Ansari, Teuku Syahrul Ariani, Taufiqoh Bina Armeta, Zhelin Astawa, I Ketut Azizah, Faiqah Nur Budi Santoso, Imam Dadi Firmansyah, Aceng Damiri, Damiri Danambar, Maria Cristienza Fadhilah, Meita Fahmi Rifal Marpaung, Moch Faizin, Moh Fakhira, Cut Tsania Fauziah, Kania Esfandiari Febianti, Pepe Fitrianna, Wiwit Tasya Hanafiah, Yohan Hariyadi, Nazla Shafira Hasanah, Aulia Fatin Nur Hasanah, Dewi Agustin Hasiholan Gultom, Kalvin Herlambang, Embang Indrahayati, Aloysia Irawan, Andry Iswari, Benny Jemadu, Yustinus Jasrin Merin Kartika, Andri Ketut Astawa, I Lesmana, Rikal Lestari, Rr. Winarti Pudji Lidnan, Zulfan Maman Suherman, Ade Maman, Ade Maman`, Ade Mariza, Siska Maulina, Yulia Putri Maysaroh, Maysaroh Muhamad Abas Muhammad Yunus Nopianti, Wike Nurainiyah, Nilam Nurliawan, Alvianda Oktadiana, Viri Prakoso, Andrianto Dwi Putri, Laura Aprilia Salidja, Suhaendi Santoso, Imam Budi Sembiring , Adil Siti Sumartini, Siti Slana Muslim, Heru Suprianto, Yusup Syamil, Muhammad Irsyad Tahir, Erdin Taufik Hidayat Tiawardana, Triadi Triyunarti, Wiwin Wiguna, Adhi Gani