Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Gema Wiralodra Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung Mendapo: Journal of Administrative Law El-Iqtishady Action Research Literate (ARL) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research
Tri Setiady, Tri
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Concept of Oil Palm Plantation Supply Chain Partnership as an Effort to Increase Competitiveness for Business Actors Astawa, I Ketut; Setiady, Tri; Iswari, Benny; Azizah, Faiqah Nur
Jurnal Cita Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Summer Edition
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v13i2.44629

Abstract

The study of the concept of partnership legal relationship patterns in the palm oil industry business world aims to explore the idea of partnership relationship patterns between farmers, processors, and suppliers in the oil palm plantation supply chain, as well as the role of each party in improving operational efficiency, sustainability, and competitiveness for business actors. Partnership legal relationship pattern theory emphasizes the importance of synergy and collaboration between various actors in the supply chain to achieve common goals. The purpose of this study is to examine the pattern of legal relationships in supply chain partnerships between the private sector and oil palm planters to enhance the competitiveness of business actors. Qualitative research methods with normative research types, descriptively analyzed to examine and explain the research objects to be researched through legal and conceptual approaches, with literature study data collection techniques to identify effective partnership models, such as partnerships between farmers and processing plants, which are based on agreements or contracts, as well as vertical partnerships that integrate various stages in the supply chain. Qualitative research methods with normative research types, descriptively analyzed to examine and explain the research objects to be researched through legal and conceptual approaches, with literature study data collection techniques to identify effective partnership models, such as partnerships between farmers and processing plants, which are based on agreements or contracts, as well as vertical partnerships that integrate various stages in the supply chain. The results of the study show that a good partnership can facilitate technology transfer, improve cultivation practices and strengthen the bargaining position of business actors and in general, the application of the concept of legal relationship patterns of oil palm plantation supply chain partnerships between private parties and private parties, oil palm planters in realizing the competitiveness of effective business actors in the supply chain can be a key strategy to increase the competitiveness of business actors and ensure Sustainability of the palm oil industry.
Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO Hasanah, Dewi Agustin; Sumartini, Siti; Setiady, Tri
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 1 (2023): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i1.272

Abstract

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul dari kebijakan sepihak UE yang menaikan Bea Masuk Imbalan (BMI) kepada komoditas biodiesel Indonesia sebesar 8%-18% yang berlaku secara provisional dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada 4 Januari 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti meliputi: (1) subsidi; (2) kerugian materil; (3) hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian. Serta negara pengimpor harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil pada industri mapan; (2) mengancam kerugian material industri mapan; (3) menghambat pendirian industri dalam negeri. Pengenaan BMI secara sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam Paragraph 6(b) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO dengan mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan litigasi meliputi meminta hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Dan kebijakan non litigasi meliputi perbaikan tata kelola hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel; peremajaan lahan sawit; memberikan perhatian serius dan tata kelola yang baik pada program mandatori biodiesel B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100; perbaikan reputasi minyak kelapa sawit melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat
Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Perbangkan Syariah No. 21 Tahun 2008 Danambar, Maria Cristienza; Jemadu, Yustinus Jasrin Merin; Setiady, Tri
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i3.23244

Abstract

Penelitian ini mengkaji optimalisasi akad murabahah dalam konteks perbankan syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad murabahah serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memberikan landasan yang kuat, implementasi akad murabahah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi dan kebutuhan akan edukasi yang lebih baik. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan pengawasan internal, adopsi teknologi informasi, dan inovasi produk yang lebih fleksibel. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah secara keseluruhan.
Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam dengan Dinamika Keuangan Hasanah, Aulia Fatin Nur; Maysaroh, Maysaroh; Fitrianna, Wiwit Tasya; Lidnan, Zulfan; Setiady, Tri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10779

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan dinamika keuangan global yang dipengaruhi oleh globalisasi dan inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah diselaraskan dengan dinamika keuangan kontemporer serta mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi. Metode analisis deskriptif digunakan dengan fokus pada regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah, baik dari sumber hukum positif maupun Islam. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulannya, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya dalam pasar keuangan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus berinovasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan perbankan syariah.
Legal Protection for Workers in Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in Regional-Owned Enterprises Regarding the Absence of Maternity Leave: A Human Rights Perspective in Relation to Law Number 6 of 2023 on Job Creation Febianti, Pepe; Suherman, Ade Maman; Setiady, Tri
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i12.1554

Abstract

The absence of maternity leave for female workers in Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in regionally-owned companies is an important issue related to legal protection and human rights. This study aims to examine legal protection and relevant regulations based on Law No. 6 of 2023 on Job Creation, with specific objectives to: 1) analyze the extent of compliance of regionally-owned companies with labor laws concerning maternity leave; and 2) identify and address the factors contributing to the non-implementation of these rights. Using a normative juridical approach, this study identifies discrimination against female workers, who by nature require more protection in terms of reproduction. The results show that the elimination of maternity leave rights violates Article 153 paragraph (1) of Law Number 6 of 2023, which prohibits termination of employment for reasons of pregnancy or childbirth. The Labor Law provides special rights such as maternity leave to female workers. In conclusion, the company's policy of eliminating this right is against the principle of non-discrimination in human rights. It is recommended that companies comply with labor regulations to ensure the welfare of female workers.
Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi) Nopianti, Wike; Setiady, Tri; Abas, Muhamad
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1799

Abstract

Problems that arise due to the increasing number of female workers, ranging from issues of gender equality, health, legal protection and wages. The 2000 Indonesian Occupational Health and Safety (K3) training document explains that for certain chemicals, conditions in factories such as excessive heat. In this research, researchers focused on the problems that existed when the research was carried out, secondary data related to reviewing maternity rights for pregnant women workers in ensuring the safety and health of pregnant women and the fetuses they contain. Article 86 paragraph (1) of the Manpower Law emphasizes: every worker has the right to obtain protection for occupational safety and health (K3) where pregnant female workers can ask to do work that is not heavy and dangerous. PT. This AFI violates existing legislation where pregnant women workers are employed on night shifts in accordance with the Company's operations without paying attention to Occupational Health and Safety, but the author provides a strategy to increase the fulfillment of maternity rights for pregnant women workers at PT. AFI's first step involves understanding the company's understanding of the applicable legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, which regulates the protection of female workers, including maternity rights.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Nurainiyah, Nilam; Ketut Astawa, I; Setiady, Tri
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang berdampak pada kerugian pemegang polis. Kasus Jiwasraya menjadi contoh di mana proses restrukturisasi yang tidak transparan menyebabkan penurunan manfaat bagi pemegang polis, serta ketidakpastian terkait hak-hak mereka. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses restrukturisasi dilakukan dengan adil dan transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan transparansi yang lebih baik dalam proses restrukturisasi asuransi. Penting bagi perusahaan asuransi dan OJK untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis dilindungi secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang polis dan menghindari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
Co-Authors Abas, Muhamad Ade Maman Suherman Anan, Moh. Shofi Ansari , Teuku Syahrul Ansari, Teuku Syahrul Ariani, Taufiqoh Bina Astawa, I Ketut Azizah, Faiqah Nur Budi Santoso, Imam Damiri, Damiri Danambar, Maria Cristienza Fadhilah, Meita Fauziah, Kania Esfandiari Febianti, Pepe Fitrianna, Wiwit Tasya Hanafiah, Yohan Hariyadi, Nazla Shafira Hasanah, Aulia Fatin Nur Hasanah, Dewi Agustin Herlambang, Embang Iswari, Benny Jemadu, Yustinus Jasrin Merin Kartika, Andri Ketut Astawa, I Lestari, Rr. Winarti Pudji Lidnan, Zulfan Maman Suherman, Ade Mariza, Siska Maulina, Yulia Putri Maysaroh, Maysaroh Muhamad Abas Muhammad Yunus Nopianti, Wike Nurainiyah, Nilam Nurliawan, Alvianda Oktadiana, Viri Putri, Laura Aprilia Salidja, Suhaendi Santoso, Imam Budi Siti Sumartini, Siti Sumartini, R. Siti Syamil, Muhammad Irsyad Tahir, Erdin Taufik Hidayat Wiguna, Adhi Gani