Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Gema Wiralodra Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung Mendapo: Journal of Administrative Law El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research
Tri Setiady, Tri
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO. 28/2014 TENTANG HAK CIPTA Setiady, Tri; Astawa, I Ketut; Ansari, Teuku Syahrul; Yunus, Muhammad
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.52930

Abstract

Lagu sebagai salah satu objek yang dilindungi oleh UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, memiliki kompleksitas perlindungan hukum yang signifikan. Meskipun sudah didukung oleh landasan hukum yang kokoh, karya musik tetap rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, terutama karena nilai ekonomi yang melekat padanya. Keuntungan finansial dan peningkatan popularitas yang dapat diperoleh dari sebuah lagu sebanding dengan risiko penyalahgunaan, seperti penggandaan, perubahan lirik, pembawaan, atau publikasi tanpa izin dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian meliputi dua strategi perlindungan: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui ketentuan dalam undang-undang, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme hukum setelah pelanggaran terjadi, dengan tujuan memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak pencipta lagu. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta, Hak Cipta. Abstract Songs are one of the objects protected by Law no. 28/2014 concerning Copyright, has significant legal protection complexity. Even though it is supported by a solid legal foundation, musical works remain vulnerable to various forms of copyright infringement, especially because of the economic value attached to them. The financial gain and increase in popularity that can be gained from a song is outweighed by the risks of covers, such as duplication, changes to lyrics, renditions, or publication without permission from the composer. This research aims to analyze legal protection for songwriters using qualitative methods with a normative juridical approach. The research focus includes two protection strategies: preventive and repressive. Preventive protection aims to prevent violations through provisions in law, while repressive protection is carried out through legal mechanisms for violations that occur, with the aim of providing comprehensive protection for the rights of songwriters. Keywords: Legal Protection, Creator, Copyright.
KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO Ansari , Teuku Syahrul; Setiady, Tri; Astawa, I Ketut; Yunus, Muhammad
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.52963

Abstract

Abstrak BUMN merupakan pelaku usaha strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun masih berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak dikelola secara profesional. UU No. 37 Tahun 2004 Kepalailitan dan PKPUmengatur mekanisme pengajuan pailit BUMN, khususnya dalam Pasal 2 Ayat 5. Praktek pengadilan menunjukkan kompleksitas permasalahan, di mana beberapa putusan Pengadilan Niaga menolak permohonan kepailitan dari kreditur dengan alasan hanya Menkeu yang berwenang mengajukan permohonan. Kondisi ini mengindikasikan ketidakharmonisan dalam penanganan kasus kepailitan BUMN Persero. Penyebab utama ketidakselarasan ini adalah adanya konflik antar peraturan per-UU di bidang keuangan negara, perbendaharaan, kepailitan, BUMN, dan PT. Perbedaan interpretasi hukum di antara penegak hukum menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap BUMN. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum. Kata Kunci: BUMN, Persero, Kepailitan. Abstract BUMN is a strategic business actor that contributes significantly to the national economy, but still has the potential to go bankrupt if it is not managed professionally. UU KPKPU concerning KPPU regulates the mechanism for filing bankruptcy for BUMN, especially in Article 2 Paragraph 5. Court practice shows the complexity of the problem, where several Commercial Court decisions reject bankruptcy applications from creditors on the grounds that only the Minister of Finance has the authority to submit applications. This condition indicates disharmony in the handling of the BUMN Persero bankruptcy case. The main cause of this disharmony is the conflict between laws and regulations in the fields of state finance, treasury, bankruptcy, BUMN, and PT. Differences in legal interpretation between law enforcers create legal uncertainty, which in turn can hinder the investment climate and business actors' trust in BUMN. Therefore, it is necessary to harmonize laws and regulations to create legal clarity and certainty. Keywords: State-Owned Enterprises, Persero, Bankruptcy.
PENYIMPANGAN PUPUK BERSUBSIDI PERSPEKTIF HUKUM KEJAHATAN BISNIS BERDASARKAN UU NO. 31/1999 JO. UU NO. 20/2001 (STUDI PUTUSAN NO. 28/PID.SUS-TPK/2022/PN SRG) Herlambang, Embang; Setiady, Tri
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55710

Abstract

Abstrak Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi Masyarakat. Dalam konteks sektor pertanian di Indonesia, PT Pupuk Indonesia berperan sebagai salah satu korporasi utama dalam penyediaan pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani. Namun, keberadaan pupuk bersubsidi yang seharusnya memberikan manfaat kepada petani sering kali menjadi sasaran penyimpangan. Kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan PT Pupuk Indonesia dan oknum-oknum terkait mengundang perhatian besar dalam ranah hukum bisnis. Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi merupakan tipikor yang serius, sebagaimana diatur dalam UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001. Pelanggaran Pasal 3 UU tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, dan merugikan keuangan negara. Analisis kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg mengungkapkan dampak hukum dan sosial yang signifikan. Secara hukum, terdakwa Mahdi dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- atas pelanggaran Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Kata Kunci: Bersubsidi, Bisnis, Korupsi, Penyimpangan. Abstract The agricultural sector plays a strategic role in development, especially in ensuring food availability for the community. In the context of the agricultural sector in Indonesia, PT Pupuk Indonesia plays a role as one of the main corporations in providing subsidized fertilizer which is very important for farmers. However, the existence of subsidized fertilizer which is supposed to provide benefits to farmers is often the target of irregularities. The case of irregularities in the distribution of subsidized fertilizer involving PT Pupuk Indonesia and related individuals has attracted great attention in the realm of business law. Based on a comprehensive analysis, it can be concluded that irregularities in the distribution of subsidized fertilizer are a serious criminal act of corruption, as regulated in Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001. Violations of Article 3 of the Law include legitimate protection, enrichment of oneself or other parties, and harm to state finances. Analysis of cases of irregularities in the distribution of subsidized fertilizer in Decision Number 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg reveals significant legal and social impacts. Legally, the defendant Mahdi was sentenced to 1 year and 3 months in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- for violation of Article 3 Jo. Article 18 Law No.31/1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Keywords: Subsidies, Business, Corruption, Deviations.
Co-Authors Abas, Muhamad Ade Maman Suherman Ahmad Zulfikar Anan, Moh. Shofi Ansari , Teuku Syahrul Ansari, Teuku Syahrul Ariani, Taufiqoh Bina Astawa, I Ketut Azizah, Faiqah Nur Budi Santoso, Imam Dadi Firmansyah, Aceng Damiri, Damiri Danambar, Maria Cristienza Fadhilah, Meita Fahmi Rifal Marpaung, Moch Fauziah, Kania Esfandiari Febianti, Pepe Fitrianna, Wiwit Tasya Hanafiah, Yohan Hariyadi, Nazla Shafira Hasanah, Aulia Fatin Nur Hasanah, Dewi Agustin Hasiholan Gultom, Kalvin Herlambang, Embang Irawan, Andry Iswari, Benny Jemadu, Yustinus Jasrin Merin Kartika, Andri Ketut Astawa, I Lestari, Rr. Winarti Pudji Lidnan, Zulfan Maman Suherman, Ade Maman, Ade Mariza, Siska Maulina, Yulia Putri Maysaroh, Maysaroh Muhamad Abas Muhammad Yunus Nopianti, Wike Nurainiyah, Nilam Nurliawan, Alvianda Oktadiana, Viri Prakoso, Andrianto Dwi Putri, Laura Aprilia Salidja, Suhaendi Santoso, Imam Budi Siti Sumartini, Siti Slana Muslim, Heru Suprianto, Yusup Syamil, Muhammad Irsyad Tahir, Erdin Taufik Hidayat Triyunarti, Wiwin Wiguna, Adhi Gani