Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Perspektif Profetik Prakoso, Andria Luhur; Kuswardani, Kuswardani; ningsih, Marisa Kurnia
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1850

Abstract

AbstrakNotaris dapat dikenai sanksi moral atau sanksi etik, sanksi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kode etik dan lebih ditujukan untuk menjaga integritas profesi. Permasalahan yang akan difokuskan pada tulisan ini adalah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik sesuai dalam kode etik lebih condong dan mirip dengan sanksi hukum apabila seseorang melanggar norma hukum. Hal ini menjadi kegelisahan karena kode etik adalah aturan moral bukan merupakan aturan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan gagasan sanksi etik kepada notaris yang berprespektif profetik agar pemberian sanksi etik sesuai dengan tujuannya untuk menjaga moral dan integritas notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraiaan deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu : Pertama, pengaturan sanksi etik terhadap notaris terdapat pada kode etik notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian dari anggota perkumpulan; Kedua, sanksi etik yang berprespektif profetik bermakna sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hukuman saja tetapi sanksi tersebut harus memperhatikan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi.Kata kunci : kode etik ; notaris ; sanksi
UNDERHAND ACTE: KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ,, Rosimawati; Prakoso, Andria Luhur
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian serta bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan (underhand acte) di Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Praktik jual beli tanah tanpa menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan memerlukan biaya yang lebih rendah. Namun, transaksi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi pihak pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan lima responden yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, serta pejabat Kantor Pertanahan, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik jual beli tanah yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tetap sah menurut hukum perdata karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, perjanjian di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai permulaan bukti tertulis sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, seperti mekanisme legalisasi atau konversi perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik melalui verifikasi oleh pejabat yang berwenang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pertanahan di wilayah pedesaan.Kata Kunci: perjanjian di bawah tangan, jual beli tanah, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum