Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

SCHOOL BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Siti Nur Umariyah Febriyanti
Jurnal ADIL Vol 17 No 1 (2026): JULI 2026
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v17i1.6257

Abstract

Pendidikan serta perlindungan dari kekerasan, cedera dan pelecehan, baik secara psikologis maupun fisik, merupakan hak anak. School bullying merupakan salah satu bentuk perundungan. Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan bahwa 30% pengaduan perundungan dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak pada tahun 2023 terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis school bullying dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan metodologi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Perundungan di sekolah (school bullying) merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Perlindungan korban diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan pelaku anak ditangani berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 melalui keadilan restoratif.
SUBSTANSI REGULASI PEMBERIAN INSENTIF BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH: THE REGULATORY SUBSTANCE OF INCENTIVE PROVISION FOR WHISTLEBLOWERS IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FROM THE PERSPECTIVE OF GUSTAV RADBRUCH Widya Kusuma Ningasih; Siti Nur Umariyah Febriyanti; Fanny Agustina Sri Rahayu
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.166

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas dan kompleks serta memiliki karakter yang tertutup sehingga dalam upaya pemberantasannya membutuhkan akses internal yang biasanya dilakukan oleh whistleblower dalam memberikan informasi penting. Beberapa peraturan perundangan-undangan telah mengatur mengenai whistleblower antara lain UU LPSK, UU Tipikor, PP No 43 Tahun 2018, dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Secara normatif, hukum harus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan untuk menganalisis substansi regulasi pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis telah diketahui bahwa substansi umum dari seluruh regulasi yang telah ada meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, jaminan keamanan, perlakuan khusus, serta pemberian penghargaan dalam bentuk premi. Namun regulasi yang telah ada belum mengatur mengenai pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi secara komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi telah memberikan pengakuan normatif terhadap whistleblower, tetapi pengaturannya belum jelas dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Insentif; Tindak Pidana Korupsi; Whistleblower; Regulasi; Keadilan; dan Kepastian Hukum.
ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DARI PERSPEKTIF HAK ATAS INFORMASI: INFORMED CONSENT UNDER LAW NO. 17 OF 2023 ON HEALTH Siti Nur Umariyah Febriyanti; Rielia Darma Bachriani; Suci Ramadhani
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.184

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa pembaruan dalam pengaturan informed consent sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan informed consent dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan perwujudan unsur kesepakatan dalam perjanjian terapeutik. Apabila persetujuan diberikan tanpa informasi yang lengkap dan memadai, unsur kesepakatan dapat dianggap mengalami cacat kehendak sehingga perjanjian terapeutik berpotensi dimintakan pembatalan. Selain itu, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, implementasi informed consent harus dipahami sebagai proses komunikasi yang menjamin terpenuhinya hak pasien atas informasi, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.   Kata kunci: Informed consent, Perjanjian terapeutik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Peppermint oil inhalation reduces ARI (Acute Respiratory Infection) symptoms in toddler Mei Lia Nindya Zulis Windyarti; Dyah Ayu Wulandari; Khesva Aheni Kristiani; Siti Nur Umariyah Febriyanti
Journal of Biomedical Sciences and Health Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/jbsh.v2.i1.195

Abstract

Background: Acute respiratory infection (ARI) is a common upper respiratory illness among toddlers, typically starting with fever, cough, nasal congestion, and sore throat, and it can progress to bronchitis, sinusitis, laryngitis, or pneumonia when poorly managed. Aim: This study aimed to examine the effect of peppermint oil inhalation on ARI symptoms in toddlers. Methods: This quantitative study used a one-group pretest-posttest quasi-experimental design without a control group, involving 16 toddlers aged 4 years with non-pneumonia ARI in the working area of Puskesmas Kedungmundu, Semarang. The independent variable was peppermint oil inhalation (3 drops on a dry tissue, twice daily for 5 minutes, over seven consecutive days), while the dependent variable was an ARI symptom score covering four components, cough, nasal congestion, mucus production, and discomfort, rated on a 0-4 scale using an observation sheet. Data were analysed with the Wilcoxon signed-rank test after Shapiro-Wilk testing indicated a non-normal distribution. Results: Symptom scores fell from a pretest median of 2.00 (range 1-4) to a posttest median of 1.00 (range 0-2), a statistically significant reduction (p<0.001); 15 of 16 respondents (93.8%) improved. Conclusion: Peppermint oil inhalation was associated with a reduction in ARI symptoms among 4-year-old toddlers, although the absence of a control group limits causal interpretation and calls for confirmation in more rigorous trial designs.