Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.158
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Sosio Dialektika Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Mataram Journal of International Law
Muh. Risnain
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Risalah Kenotariatan

 1 
Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kota Mataram ( Studi di Notaris Kota Mataram) Sukma W, Pebriana Putri; Djumardin, Djumardin; Risnain, Muh.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.91

Abstract

Kategorisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bukan hanya terdapat pada hasil akhir akta yang dibuat, tapi ketika seorang datang untuk berkonsultasi dengan hasil akhir tanpa akta, maka itu juga termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma, karena seorang Notaris tidak mungkin memungut honorarium dari hasil disiplin ilmu yang dimilikinya. Sanksi yang dibuat untuk menjatuhkan para Notaris yang tidak melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak diimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Daerah bahwa masyarakat tersebut tidak dilayani secara baik oleh Notaris. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di kota mataram dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum Cuma-Cuma. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normative-empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara (interview) dan Analisa bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunkan metode deskriptif.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study di Kota Bima Dan Kabupaten Bima) Ilham, Ilham; Parman, Lalu; Risnain, Muh.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Mekanisme dan kendala-kendala dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Jenis Penelitian Sosio-Legal. Metode pendekatan Menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konsep, dan Sosiologis. Mekanisme penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Dimulai dari adanya laporan, diregistrasi dan diteruskan Kepada Sentra Gakkumdu kemudian dilakukan Penyelidikan dan dibuatkan Laporan lalu dilakukan Rapat Pleno, Hasilnya kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik, Hasil dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Prapenuntutan. Jaksa melimpahkan berkas kepada Pengadilan Negeri lalu disidangkan oleh Majelis khusus dan diputus Inkrah. Apabila diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Kendala-kendala dalam penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada yaitu Pertama Kendala Substansi Hukum seperti adanya Batasan Waktu, Perbedaan Interprestasi, dan Lemahnya Pengaturan tentang Money Politic dan Penahanan. Kedua, Kendala Struktur Hukum yaitu Perbedaan persepsi anggota Gakkumdu mengenai operasi tangkap tangan, Kurangnya sarana dan fasilitas, Sumber Daya Manusia serta Anggaran. Ketiga, Kendala Budaya Hukum yaitu keengganan masyarakat melaporkan dugaan tindak Pidana Pemilihan dan menganggap Money Politics adalah lumrah dalam setiap Pemilukada.
Pembentukan Peraturan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Risnain, Muh.; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Zunnuraeni, Zunnuraeni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.181

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja dalam rangka karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah provinsi. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD dan pelaksanaan perintah pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja . Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB. Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dan sebagainya. Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.
Co-Authors Abuzar . Annisa Raudlatul Rahmah Asmara, M. Galang Bah Jatun Nadrati Djumardin, Djumardin Dwi Putro, Widodo Erwin, Yulias Fani Shania Putri Farhan Farhan, Muhammad Ammar Galang Asmara Galang Asmara, Galang Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro Guna Nugraha, Lalu Hafina Haula Arsy Harun, Andi Ihdal Umam Ilham Ilham Imran Imran Indra Wahyudi, Indra Irawan Kusumahadi Kaharudin Kaharudin M. Galang Asmara Maya, Lailatil Mithalina, Fatona Mithalina Muhammad Sood, Muhammad Muhammad, Teguh Ernaldi Nata Legawa, Baiq Hemas Nugraha, Lalu Guna Parman, Lalu Pitaloka, Diva Rajab Fadli, Muhamad Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Sekarningrum, Elvira Alya Sembiring, Rinawati Suadi, Amran Sukma W, Pebriana Putri Tyanto, Amar Wahyudi, Ikhsan Wardhana, Yunanto Estika Widodo Dwi Putro Yunanto Estika Wardhana Zampara Mernissi Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni