Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.077
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syntax Idea jurnal syntax admiration Jurnal ComunitA Servizio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Action Research Literate (ARL) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains
Aartje Tehupeiory, Aartje
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Bagi Investor Terhadap Pemetaan Lahan Sawah Dilindungi Andy Rachmat Soeharjono; Aartje Tehupeiory; Wiwik Sri Widiarty
Syntax Idea 2281-2298
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i5.3306

Abstract

Kebijakan Dasar Pertanahan yang menetapkan tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus selalu dilandasi persatuan kesatuan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan menguraikan suatu permasalahan hukum dengan menganalisis suatu hukum serta melalui peraturan Perundang-Undangan, literatur yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan Tahapan sinkronisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Sering terjadinya alih fungsi lahan sawah di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan eksistensi lahan sawah untuk menjamin ketersediaan lahan sawah sebagai bentuk hak menguasai dari negara. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, pemerintah mengamanatkan untuk percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi sebagai bentuk perlindungan eksistensi lahan sawah. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi melalui tiga tahapan yaitu verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kedua, sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan melalui permohonan dikeluarkannya lahan dari peta lahan sawah yang dilindungi selama memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 dan selanjutnya dilakukan perubahan peta lahan sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah, ketua tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan
Extraterritorial Act versus the Indigenous People Protection: An Analysis of the European Union Deforestation-Free Regulation Tehupeiory, Aartje; Simbolon, Putu George Matthew
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

At first glance, indigenous people and international trade appear to be two separate issues. However, this perception does not apply in the case of European Regulation 2023/1115. This study aims to provide an understanding of how Indonesia should respond to the EU DFR, which has affected Indonesia’s national interests in protecting indigenous people. This study applied a normative method through doctrinal and conceptual approaches to achieve the objective. The study covers two main discussions. The first explains how due diligence under the EU DFR has indirectly pushed Indonesia to become an EU trading partner and provide more excellent protection for local indigenous people to gain access to the Union’s market for its agricultural products. The second discussion explains how Indonesia should respond to this regulation by considering protecting its indigenous people and ensuring the availability of market access for Indonesian companies and traders. The first discussion states that the EU DFR will prohibit the export and import of agricultural products if the trading partner’s company does not provide adequate legal protection for its indigenous people. The second discussion suggests that Indonesia must better protect its indigenous people to secure market access to the European Union. However, if the EU regulator acts arbitrarily, Indonesia reserves the right to address these issues through the available means of trade dispute settlement under international law.
The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office Fobia, Bella Febriani; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1571

Abstract

Land dispute resolution through mediation is one of the alternative methods regulated in Article 44 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to examine the legal strength of peace deeds produced through the mediation process at the Karawang Regency Land Office, as well as the effectiveness of its implementation in resolving land disputes. The method used is a normative juridical approach with reference to legal documents, legal doctrines, and interviews with relevant sources. The results of the study show that the peace deed has binding legal force equivalent to a court decision with permanent legal force, but its effectiveness in the field is still low due to factors such as lack of public understanding, the ego of the parties to the dispute, and the low level of attendance in the mediation process. To increase the success of mediation, it is recommended that BPN be more active in socialization, increase the capacity of mediators, and strengthen legal arrangements related to peace deeds so that they can be more reliable in the process of resolving land disputes.
Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Melalui Bpsk Ardian Rizaldi; Wiwik Sri Widiarty; Aartje Tehupeiory
Action Research Literate Vol. 9 No. 2 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i2.2608

Abstract

Penyelesaian sengketa perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi isu penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam perjanjian KPR, yang sering kali melibatkan inkonsistensi dalam pemenuhan kewajiban dan hak-hak yang tidak terlindungi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dalam penyelesaian sengketa KPR melalui BPSK dan memahami pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait sengketa KPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa, praktik di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum yang menyebabkan putusan BPSK dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa KPR, serta memberikan masukan bagi penguatan perlindungan konsumen dan penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan Ke Otoritas Jasa Keuangan Febriyanti, Emilia; Sri Widiarty, Wiwik; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.351

Abstract

Perusahaan asuransi menanggung pertanggungan selama pengangkutan dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan.  Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi, mengkaji dan menganalisa tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi. Teori yang digunakan ialah Teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Metode yang diterapkan dalah kajian metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan analitis (Analytical Approach). Hasil Penelitian upaya pemberian perlindungan hukum terhadap tertanggung khususnya dalam penolak klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan prinsip – prinsip pelaksanaannya, antara lain: Prinsip Transparansi, Prinsip Perlakuan yang adil, Prinsip Keadilan, Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data, Prinsip Penanganan Pengaduan dan Hambatan yang dihadapi adalah Kendala Internal, meliputi Pengaduan yang disampaikan nasabah kurang jelas dan Bukti pengaduan berupa dokumen pendukung yang disampaikan kurang lengkap, kendala Eksternal, yaitu: Kurangnya Informasi yang didapat dan Kurangnya pemahaman Tertanggung terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan. Serta, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Kesimpulan: kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim asuransi asuransi, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemilik Kapal yang Mengalami Kecelakaan Kapal di Alur Pelayaran dalam Perspektif Hukum Harlansyah, Harlansyah; Sri Widiarty, Wwik; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.352

Abstract

Pertanggungan terhadap kapal laut merupakan sebuah bagian pertanggungan pada umumnya. Penelitian ini bertujuan menguraikan, menganalisa tanggung jawab pemilik kapal terhadap klaim yang timbul akibat kecelakaan kapal serta upaya yang dilaksanakan pemilik kapal dalam memberikan solusi penyelesaian yang timbul akibat kecelakaan kapal agar tidak terulang. Teknik yang dipakai pada studi berikut ialah studi hukum yuridis normatif. Perolehan studi yang diperoleh ialah pemilik kapal memiliki tanggung jawab untuk mengangkut meliputi pada keamanan ataupun kesejahteraan penumpang, perihal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran. Terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan melakukan pendekatan teori tanggung jawab hukum, kepastian hukum dan keadilan. Teori Tanggungjawab hukum pemilik kapal berarti memberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum digunakan dipakai dalam usaha untuk memberikan perlindungan keperluan pihak – pihak pada sebuah kesepakatan yang absah berdasarkan hukum. Sedangkan, Teori kepastian hukum digunakan sebagai hak yang dimiliki penumpang guna memperoleh imbalan terhadap peristiwa yang dirasakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, kemudian Teori Keadilan dalam pemberian ganti rugi, jika terjadi permasalahan terkait kesepakatan dapat melalui upaya perdamaian (non litigasi) atau secara pengadilan (litigasi). Kesimpulan penelitian perlunya perusahaan angkutan untuk melakukan asuransi tanggung jawabnya serta mengasuransikan perlindungan asas penumpang dan memberi ganti kerugian pada pihak korban yang mengalami kecelakaan laut melalui aturan yang terdapat dalam Undang – Undang Pelayaran.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI Andika Bayangkara, Bernadus; Tehupeiory, Aartje; R.W.Napitupulu, Diana
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.359

Abstract

Tindak pidana korupsi berupa penyitaan harta kekayaan, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum bagi masyarakat (pihak ketiga) menjadi penting apakah undang-undang yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam rancangan undang-undang Perampasan Harta Kekayaan. Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan masalah periode. Data tersebut menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Selain itu menggunakan data primer untuk mendukung materi hukum data sekunder, analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum maksimalnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak ketiga terkait penyitaan aset tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saran yang dikemukakan adalah pelaksanaan perlindungan pihak ketiga dalam penyitaan harta karva, baik melalui Rancangan Undang-Undang maupun putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi ini. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kesimpulannya, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang diperlukan untuk memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan, dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi Meimunah, Meimunah; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.371

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila kandungan limbah B3 yang tercemar ke dalam lingkungan telah melampaui baku mutu lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis landasan hukum yang mengatur hak korban pencemaran lingkungan akibat limbah B3 untuk memperoleh restitusi, serta menguraikan dan menganalisis tata cara permohonan, pelaksanaan, dan pemberian restitusi kepada korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukan Penelitian ini menganalisis restitusi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pembangunan yang tidak terkontrol sering menyebabkan pencemaran lingkungan, yang berdampak buruk pada korban. Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana memberikan harapan baru. Perma ini mencakup hak restitusi bagi korban pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya memerlukan inisiatif dari korban. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang memberikan restitusi kepada korban pencemaran lingkungan berdasarkan UUPPLH. Kesimpulan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban pencemaran lingkungan, baik melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan.
Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum Dilago, Ansel; Tehupeiory, Aartje; R.W, Diana; Napitupulu, Napitupulu
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.385

Abstract

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan batas wilayah, lemahnya penegakan hukum adat, dan intervensi pihak luar. Dampaknya terlihat dari hilangnya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat, akan tetapi mengancam kelestarian lingkungan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengutamakan analisis faktor penyebab perselisihan tanah ulayat berdasarkan kepastian hukum. Hasil menunjukan penyelesaian perselisihan menekankan pada musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Kepastian hukum, berdasarkan UUPA, harus memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Kesadaran masyarakat terhadap hak ulayat dan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat penting, disertai dengan aktifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik.
Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Owner Kapal dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal Pinantoan, Tuamy; Widiarty, Wiwik Sri; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.443

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemilik kapal diharuskan memeberikan perlindungan asuransi kapal mereka dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal di Indonesia. Fokus penelitian bertujuan guna untuk memahami, mengkaji, dan melakukan penjelasan tentang tanggung jawab pemilik kapal dalam kejadian tubrukan atau kecelakaan kapal di Indonesia. Metode yang diggunakan daam penelitian yaitu metode hukum yuridis normatif atau kepustakaan, melibatkan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus guna menyajikan penjelasan dan analisis yang detail, terstruktur, dan keseluruhan tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pemilik kapal terhadap kecelakaan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur kewajiban ini, pematuhan masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecukupan modal yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah. Pentingnya pemilik kapal memahami asuransi ini sebagai perlindungan aset, bukan hanya sebagai tanggung jawab publik, juga ditekankan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas tentang kewajiban pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal mereka, implementasinya masih menghadapi tantangan.
Co-Authors ., Marthin Andika Bayangkara, Bernadus Andy Rachmat Soeharjono Ardian Rizaldi Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Bustami, Simona Dhaniswara K. Harjono Diana Napitupulu Diana R. W Napitupulu Diane Prihastuti Didiarty, Wiwik Sri Dilago, Ansel Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Febriyanti, Emilia Fobia, Bella Febriani Gerald Wuhanbino Gindo L Tobing Harlansyah, Harlansyah Heddy Kandou Heni Novalisa Tabisu I Dewa Ayu Widiyani I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Maria T.Geme Meimunah, Meimunah Mohammad Jamin Napitupulu, Diana R.W. Napitupulu, Napitupulu Nur, Abdul Rahman P.S.I Anthonie, Yoshua Pinantoan, Tuamy R.W, Diana R.W.Napitupulu, Diana Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Sahat M.Sihombing Simbolon, Putu George Matthew Sri Warjiyati Sri Widiarty, Wwik St. Laksanto Utomo Sugiono, Alexander Supratman Ramba, Vermita Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Wiwik Sri Widiarty Wuhanbino, Gerald Yapri, Yimmy Octavian Yulia .