Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Syntax Idea jurnal syntax admiration Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal ComunitA Servizio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Action Research Literate (ARL) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Indonesia Sosial Sains
Aartje Tehupeiory, Aartje
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Supratman Ramba, Vermita; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.501

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan proses legal yang penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi konflik yang berkaitan dengan status kepemilikan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mencegah konflik yang disebabkan status kepemilikan tanah dan meciptakan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. 2) apa yang menjadi faktor-faktor penghambat terlaksananya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Hasil pada penelitian disimpulkan: 1) Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pencegahan sengketa tanah di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan efektif, meskipun ada beberapa kendala didalamnya. Ini artinya menurut penulis PTSL efektif dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa pertanahan. 2) Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Luwu Timur secara teknis adalah ketidak tersediaan para pihak dari kelurahan yang terkait, dan di bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang belum menyeluruh dilaksanakan. Adapun kendala dari faktor SDM adalah keterbatasan tenaga pelaksana dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PTSL. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada area desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, dan dengan meningkatkan kualitas SDM dan masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Skema Cost Recovery dalam Investasi Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia Yapri, Yimmy Octavian; Tehupeiory, Aartje; Didiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 10 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i10.2220

Abstract

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km2) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km2 laut territorial, serta 2,7 juta km2 perairan nusantara (perairan kepulauan) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (law in action), atau hukum yang bergerak (recht in beweging). Pada kegiatan usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya migas terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia, disimpulkan ialah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Regulasi Investasi dan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan Saat Negara Berada dalam Keadaan Darurat Militer Tahun 1966 Sinaga, Hotman Capandi; Tehupeiory, Aartje
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2561

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yaitu surat surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu meneliti lebih mendalam mengenai Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat dan meneliti lebih mendalam upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (State Of Emergency). Dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain: adanya legalitas pembelokiran dan penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (economic crimes); Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah Ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945; dan penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (state of exception) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.
ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Jawalsen Ralian; Aartje Tehupeiory; Fernando Silalahi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2085

Abstract

The purpose of this research is to 1) Describe and analyse how the meaning of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila and the perspective of constitutional law, and 2) Describe and analyse how legal certainty is in favour of realising social welfare and justice in social life in the Pancasila nation. The writer conducts this research using John Rawls' theory of Justice and the conceptual theory of Pancasila. The research method used in this study uses qualitative research methods where the research approach is juridical normative. The data collection techniques carried out by the writer are triagulation (combined) data collection techniques, inductive / qualitative data analysis, and qualitative research results, and qualitative research results are more emphasis on the meaning than generalisation. The results of the research that the author gets are the meaning of Article 33 (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila from the perspective of Constitutional Law, that is, non-profit economic enterprise is the idea of the founding fathers of the nation which even before Indonesia's independence had prepared a social welfare state.
MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL UNTUK MENINGKATKAN PROSEDUR OPERASIONAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM Dinata, Dinata; Erfan, Erfan; Tehupeiory, Aartje; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2169

Abstract

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting dari sertifikat aktif dan surat kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sejalan dengan ISM Code dan Konvensi SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktor- faktor dan hambatan yang mempengaruhi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung seperti unsur internal dan eksternal, serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara. Kesimpulannya menekankan perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal.
MENYELAMI IMPLIKASI HUKUM DAN ASPEK PAJAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH Pardede, Jayanti Minarosa; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana Ria Winanti
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalihan hak atas tanah melalui PPJB dikenai beberapa pajak seperti Pajak Penghasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Biaya Akta Jual Beli dan Proses Balik Nama, Biaya Zona Nilai Tanah, dan Biaya Administrasi Pengelolaan oleh PT. X. Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama terkait kepastian hukum PPJB yang disusun secara informal dan prosedur perpajakan pada peralihan hak atas tanah melalui PPJB informal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat hukum yuridis normatif dan menghasilkan deduksi konkret. Hasilnya antara lain: 1) PPJB informal mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata dan berdasarkan beberapa peraturan, termasuk UU No. 1 Tahun 2011, SEMA No. 4 Tahun 2016, dan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019; 2) Pengalihan hak atas tanah terjadi setelah penyerahan, sesuai Pasal 1459 KUHPerdata; 3) Terdapat kebingungan terkait aturan pengalihan hak atas tanah dalam PPJB; dan 4) PPJB sebelum Akta Jual Beli dapat dilakukan melalui kesepakatan.
Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Melalui Bpsk Rizaldi, Ardian; Widiarty, Wiwik Sri; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 9 No. 2 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i2.2608

Abstract

Penyelesaian sengketa perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi isu penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam perjanjian KPR, yang sering kali melibatkan inkonsistensi dalam pemenuhan kewajiban dan hak-hak yang tidak terlindungi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dalam penyelesaian sengketa KPR melalui BPSK dan memahami pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait sengketa KPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa, praktik di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum yang menyebabkan putusan BPSK dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa KPR, serta memberikan masukan bagi penguatan perlindungan konsumen dan penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Legal Analysis of Compensation in Land Acquisition for Public Use: A Case Study of Priority Tourism Road Development in Golo Mori Village Feliks Suwandri; Aartje Tehupeiory; Diana R.W. Napitupulu
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.613

Abstract

This study examines the legal aspects of compensation in land acquisition for public interest projects, specifically focusing on the road development project in the priority tourism area of Golo Mori Village, Manggarai Barat Regency. The main objectives are to evaluate the implementation of compensation payments in accordance with applicable laws and regulations, and to identify challenges faced during the land acquisition process in practice. The research employs a normative and empirical juridical approach, collecting data through literature review and interviews with relevant stakeholders, including local government officials, affected communities, and project implementers. The findings of this study are significant for policymakers and land acquisition practitioners, as they provide a foundation for recommendations to improve procedures and regulations, making them more transparent, fair, and protective of the rights of affected communities. Additionally, this research contributes academically by enriching the legal studies on agrarian law and land acquisition in Indonesia, especially regarding justice and legal certainty in compensation processes. The results reveal a gap between existing regulations and their application in the field, including unclear criteria for determining compensation amounts and insufficient community involvement in the acquisition process. These issues potentially lead to social conflicts and hinder the progress of desired development projects. Therefore, policy reform and improvements in land acquisition mechanisms that are more participatory and accountable are necessary to ensure the protection of community rights and the smooth implementation of development
The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office Fobia, Bella Febriani; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1571

Abstract

Land dispute resolution through mediation is one of the alternative methods regulated in Article 44 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to examine the legal strength of peace deeds produced through the mediation process at the Karawang Regency Land Office, as well as the effectiveness of its implementation in resolving land disputes. The method used is a normative juridical approach with reference to legal documents, legal doctrines, and interviews with relevant sources. The results of the study show that the peace deed has binding legal force equivalent to a court decision with permanent legal force, but its effectiveness in the field is still low due to factors such as lack of public understanding, the ego of the parties to the dispute, and the low level of attendance in the mediation process. To increase the success of mediation, it is recommended that BPN be more active in socialization, increase the capacity of mediators, and strengthen legal arrangements related to peace deeds so that they can be more reliable in the process of resolving land disputes.
Co-Authors ., Marthin Andika Bayangkara, Bernadus Andy Rachmat Soeharjono Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Bustami, Simona Dhaniswara K. Harjono Diana Napitupulu Diana R. W Napitupulu Diana R.W. Napitupulu Diane Prihastuti Didiarty, Wiwik Sri Dilago, Ansel Dinata, Dinata Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Erfan, Erfan Febriyanti, Emilia Feliks Suwandri Fernando Silalahi Fobia, Bella Febriani Gerald Wuhanbino Gindo L Tobing Harlansyah, Harlansyah Heddy Kandou Heni Novalisa Tabisu I Dewa Ayu Widiyani I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Jawalsen Ralian Maria T.Geme Meimunah, Meimunah Mohammad Jamin Napitupulu, Diana R.W. Napitupulu, Diana Ria Winanti Napitupulu, Napitupulu Nur, Abdul Rahman P.S.I Anthonie, Yoshua Pardede, Jayanti Minarosa Pinantoan, Tuamy R.W, Diana R.W.Napitupulu, Diana Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Rizaldi, Ardian Sahat M.Sihombing Simbolon, Putu George Matthew Sinaga, Hotman Capandi Sri Warjiyati Sri Widiarty, Wwik St. Laksanto Utomo Sugiono, Alexander Supratman Ramba, Vermita Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Wiwik Sri Widiarty Wuhanbino, Gerald Yapri, Yimmy Octavian Yulia .