Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Protection for Medical Laboratories Concerning Risk-Based Business Licensing Standards and the Fulfillment of Clinical Pathology Specialist Etik Nunuk Setyorini; Mokhamad Khoirul Huda; Andika Persada Putra
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3644

Abstract

Medical laboratories play a crucial role in the healthcare system but often face regulatory challenges, particularly in the context of licensing. The amendment to the Ministry of Health Regulation on the Standards of Business Activities and Risk-Based Licensing in the Health Sector, which requires Clinical Pathology Specialists (DSPK) as the responsible physician, replacing general practitioners, has created difficulties for medical laboratory operators. The main issue is the uneven distribution of DSPK across Indonesia, which impacts the operation of medical laboratories. This research aims to analyze the legal protection of medical laboratories concerning the fulfillment of risk-based business licensing standards, particularly regarding the requirement for DSPK. The research employs a normative juridical method by examining relevant laws, government regulations, and judicial decisions. The results indicate that in the formulation of regulation, the legislative rationale must consider philosophical, sociological, and juridical aspects. However, the sociological aspects is not fully addressed due to the uneven distribution of DSPK, rendering the regulation ineffective at the national level. This issue hampers public access to quality laboratory services. Therefore, legal protection is needed to ensure that national health standards are achieved without creating disparities in access to healthcare services across different regions.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Dian Artanty; Mokhamad Khoirul Huda; Andika Persada Putera
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2705

Abstract

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan Dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi ini bertujuan untukĀ  menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dalam menjamin terselenggaranya standart kompetensi pendidikan profesi dokter gigi dengan mengacu kepada PP 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan terhadap mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi karena tidak menyediakan pasien/klien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan Pasal 5 PPĀ  93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, pencabutan atau pembatalan status rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, dan penghentian fungsi sebagai rumah sakit pendidikan.
Tanggung Jawab Hukum Dokter Orthopedi dalam Tindakan Operasi Pembedahan Minimal Invasive pada Pasien BPJS Kesehatan Henry Ricardo Handoyo; Mokhamad Khoirul Huda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter ortopedi dalam pelaksanaan operasi bedah minimal invasif (MIS) pada pasien BPJS Kesehatan dalam kerangka sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun MIS menawarkan berbagai keunggulan seperti pengurangan trauma jaringan dan pemulihan lebih cepat, penerapannya di Indonesia dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya medis dalam sistem JKN. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter ortopedi memiliki tanggung jawab hukum besar dalam menjalankan prosedur MIS, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan memperoleh persetujuan yang sah (informed consent). Kendala sistemik dalam JKN berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis dan gugatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihan untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kualitas pelayanan medis.
Co-Authors Abdullah Khamdi Adilia Bi Maya Antari Adriano Adriano, Adriano Agung Pramono, Agung Agus Yudha Hernoko Ahmad Fadhli Busthomi Al-Hasni, Fariz Andika Persada Putera Andika Persada Putra Angdiarto, Ricardo Stanislaus Anton Cahyono Artanty, Dian Askan Asmuni Brilian TitaPutri BUDI PRAMONO Cempaka Dewi Chandranita Manuaba Cinderella A.N Rieuwpassa Deny Sulistyorini Desy Martha Panjaitan Dian Anggraini Wikamorys Dian Artanty Dian Sari Pratiwi Dwikky Ananda Rinaldi Dyas Witri Murtiningsih Edwin Triwidianto Ernawaty Ernawaty Etik Nunuk Setyorini Fitriyah, Dyah Kusumaning Fitrotinisak, Istna Kamelina Gede Angga Dharmadiputra Gede Sanjaya Ghansham Anand Gregory Agung Himawan Heni Pujiastuti Henry Ricardo Handoyo Henry Ricardo Handoyo Herliyani Nor Hidayat I Nyoman Sudastra Intan Sudarmadi Irma Indra Wahyuni Khusnul Huda Made Maylisca Theresia Mulya Diprasta Makhfudli Makhfudli Mohammad Zamroni Mohammad Zamroni Mohammad Zamroni Muhammad Firdan Resaldi Muhammad Joni Ardi Ninis Nugraheni Nisa AmaliyaVariansyah Noviana Indarti NURUL HIDAYAH Onge Margareth Hendro Putri, Ruri Eka Putu Bagus Redika Janasuta R. HardadiAirlangga Retno Ariani Rinaldi, Dwikky Ananda Rizka Dianita Sadjijono Sari, Betty Yunita Setiawan, I Putu Gde Budhi SherlyIntan Shi, Ng Phi Sri Ariani Sri Mugirahayu Subagiyo, Rinka Laila Sugianto Prajitno Sulaksono Sulaksono Sutarno Sutarno Suwondo Ariyanto Swabawa Wicaksana Sylvia Meylinda Tagor Sibarani Vinandita Nabila Karina Wahyudi Wahyuni, Irma Indra Waty Anton Widyana Beta Arthanti Widyasih Pritasari Yoan Nursari Simanjuntak Yuna Ariawan