Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.524
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dentino: Jurnal Kedokteran Gigi Hasanuddin Law Review JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Hukum Prasada Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum JUSTISI JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Language and Health Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Dinamika Hukum
Mokhamad Khoirul Huda
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Responsibility of A Notary Regarding The Cancellation of a Notarial Deed Containing a Pretended Agreement Based on a Decision From the District Court Fitrotinisak, Istna Kamelina; Huda, Mokhamad Khoirul
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8133

Abstract

There are various ways a person can obtain land rights, including borrowing and borrowing by handing over land rights as collateral. The lending party also makes a power of sale agreement and follows up on the sale and purchase agreement. When the borrower breaks the contract, the lending party approaches the PPAT to have a sale and purchase deed drawn up and registered with the Land Office for name change purposes. The method used is normative juridical with a statutory regulation approach, concept approach and case approach. The research results obtained: The land sale agreement made before the PPAT is not the same as in fact it does not have legal force, does not meet objective requirements, so the result is that it is null and void/is considered non-existent. PPATs that make pseudo-agreements do not apply the precautionary principle in making deeds, namely acting untrustworthy, dishonest, not thorough, not independent, taking sides, and not safeguarding the interests of the parties involved in legal actions. The notary's actions violate the Debtor's rights which are protected by law. Debtors can sue for compensation on the basis of violating Article 1365 of the Civil Code in conjunction with Article 16 paragraph (12) UUJN, violating Article 3 point 4 of the Notary Code of Ethics.
Perlindungan Hukum Rumah Sakit Atas Jasa Pelayanan Yang Tidak Dibayar Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Shi, Ng Phi; Huda, Mokhamad Khoirul; Nugraheni, Ninis; Al-Hasni, Fariz
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1348-1357

Abstract

BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASKES) atas layanan yang telah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas klaim diterima lengkap dan benar. Terkait klaim pelayanan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sering ditemui permasalahan, seperti ketidaksesuaian tarif yang diajukan dengan tarif yang tercantum dalam paket INA CBGs dan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, ataupun keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.  Persoalan ini timbul dikarenakan, pihak BPJS menganggap bahwa berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prosedur pengajuan klaim, padahal pelayanan yang telah dilakukan di rumah sakit sebelumnya telah diverifikasi oleh TIM verifikator BPJS dan pihak rumah sakit telah menerima sejumlah pembayaran 70% dari total pengajuan. Namun, ketika ada audit atau post review klaim, rumah sakit diminta mengembalikan dana yang sudah dibayarkan sebagai jasa pelayanan bahkan sudah dibukukan dalam laporan pajak. Kata kunci:  Perlindungan Hukum, Pelayanan, Rumah Sakit
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Artanty, Dian; Huda, Mokhamad Khoirul; Persada Putera, Andika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2705

Abstract

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan Dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi ini bertujuan untuk  menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dalam menjamin terselenggaranya standart kompetensi pendidikan profesi dokter gigi dengan mengacu kepada PP 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan terhadap mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi karena tidak menyediakan pasien/klien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan Pasal 5 PP  93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, pencabutan atau pembatalan status rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, dan penghentian fungsi sebagai rumah sakit pendidikan.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli Subagiyo, Rinka Laila; Huda, Mokhamad Khoirul; Adriano, Adriano
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14539

Abstract

Kebutuhan akan air bersih dan layak konsumsi di Indonesia meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Studi ini menyelidiki perlindungan konsumen dari bahaya pembelian air minum isi ulang yang tercemar bakteri E-Coli, sekaligus mengeksplorasi kewajiban hukum penjual. Melalui pemanfaatan penelitian yuridis normatif yang meliputi metodologi perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditemukan temuan bahwa penjual menanggung tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Hal ini mencakup kewajiban untuk menawarkan restitusi, mematuhi peraturan kesehatan, dan melakukan penilaian rutin terhadap kemurnian air. Pelanggaran terhadap standar kesehatan ini berdampak serius pada kesehatan konsumen, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Kesimpulannya, perlindungan hukum konsumen dan penegakan regulasi yang ketat sangat diperlukan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum serta mengembangkan model edukasi konsumen yang lebih efektif.
Legal Protection for Medical Laboratories Concerning Risk-Based Business Licensing Standards and the Fulfillment of Clinical Pathology Specialist Etik Nunuk Setyorini; Mokhamad Khoirul Huda; Andika Persada Putra
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3644

Abstract

Medical laboratories play a crucial role in the healthcare system but often face regulatory challenges, particularly in the context of licensing. The amendment to the Ministry of Health Regulation on the Standards of Business Activities and Risk-Based Licensing in the Health Sector, which requires Clinical Pathology Specialists (DSPK) as the responsible physician, replacing general practitioners, has created difficulties for medical laboratory operators. The main issue is the uneven distribution of DSPK across Indonesia, which impacts the operation of medical laboratories. This research aims to analyze the legal protection of medical laboratories concerning the fulfillment of risk-based business licensing standards, particularly regarding the requirement for DSPK. The research employs a normative juridical method by examining relevant laws, government regulations, and judicial decisions. The results indicate that in the formulation of regulation, the legislative rationale must consider philosophical, sociological, and juridical aspects. However, the sociological aspects is not fully addressed due to the uneven distribution of DSPK, rendering the regulation ineffective at the national level. This issue hampers public access to quality laboratory services. Therefore, legal protection is needed to ensure that national health standards are achieved without creating disparities in access to healthcare services across different regions.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Dian Artanty; Mokhamad Khoirul Huda; Andika Persada Putera
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2705

Abstract

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan Dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi ini bertujuan untuk  menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dalam menjamin terselenggaranya standart kompetensi pendidikan profesi dokter gigi dengan mengacu kepada PP 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan terhadap mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi karena tidak menyediakan pasien/klien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan Pasal 5 PP  93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, pencabutan atau pembatalan status rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, dan penghentian fungsi sebagai rumah sakit pendidikan.
Tanggung Jawab Hukum Dokter Orthopedi dalam Tindakan Operasi Pembedahan Minimal Invasive pada Pasien BPJS Kesehatan Henry Ricardo Handoyo; Mokhamad Khoirul Huda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter ortopedi dalam pelaksanaan operasi bedah minimal invasif (MIS) pada pasien BPJS Kesehatan dalam kerangka sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun MIS menawarkan berbagai keunggulan seperti pengurangan trauma jaringan dan pemulihan lebih cepat, penerapannya di Indonesia dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya medis dalam sistem JKN. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter ortopedi memiliki tanggung jawab hukum besar dalam menjalankan prosedur MIS, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan memperoleh persetujuan yang sah (informed consent). Kendala sistemik dalam JKN berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis dan gugatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihan untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kualitas pelayanan medis.
Legal Protection for Patient of Independent National Health Insurance’s Participant: Restriction on Hospitalization Upgrade I Nyoman Sudastra; Mokhamad Khoirul Huda; Asmuni
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.7.2.2020.111-117

Abstract

The government issued Regulation of the Minister of Health Number 51 of 2018 which regulates the increase in inpatient classes which are difficult to understand. After the issuance of the Minister of Health's regulation regarding the imposition of fees and the difference in costs in the Health Insurance program, causing confusion in the community. This study aims to analyze the legal protection for independent national Health Insurance Participants after the issuance of the Minister of Health Regulation concerning imposition of cost and difference in the health insurance Program. In addition, to analyze the existence of a norm conflict between the Minister of Health Regulation about Imposition of cost and Difference in cost toward the laws and regulations above. This study uses a statutory, conceptual and comparative approach. The type of research used in this study is normative legal research. The results showed that the legal protection of JKN participants independently after the enactment of Permenkes Number 51 of 2018 regarding the Imposition of Costs and Difference in Costs in the Health Insurance Program was unclear and caused legal uncertainty. Besides that, it turns out there has been a norm conflict between the Minister of Health Imposition of Imposition of costs and costs difference in Health Insurance with the Perpres Health Insurance, the National Social Security Act, the Consumer Protection Law and Human Rights. Settlement that can be taken to harmonize the norm conflict is to revoke Article 10 paragraph (5) Permenkes Number 51 of 2018, set aside the Article and conduct a judicial review to the Supreme Court.
Characteristics of Professional Liability Insurance for Doctors in Indonesia I Putu Gde Budhi Setiawan; Mokhamad Khoirul Huda
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.1.15465

Abstract

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 755/MENKES/PER/IV/2011 concerning the Organization of Medical Committees in Hospitals in the section on credential mechanisms and granting of clinical authority for medical personnel in Hospitals in number 12 point D states that: "Doctors have Professional Indemnity Insurance ."This provision creates an obligation for hospitals or doctors to have professional liability insurance for doctors to protect their profession. This study aimed to determine the characteristics of professional liability insurance for doctors. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. This study indicates that professional liability insurance for doctors is included in loss insurance because what is insured is the risk of compensation for the doctor's profession carried out by the doctor in carrying out his profession. At the same time, the doctor's medical risk is not covered according to what is regulated in the policy. In addition, the characteristics of professional liability insurance for doctors are also related to the grouping of the level of risk of medical negligence in each classification of doctors. This group determines the premium and compensation paid to the doctor as compensation to the patient. Doctors use insurance claims to compensate patients if the doctor commits medical negligence and other costs.
Co-Authors Abdullah Khamdi Adilia Bi Maya Antari Adriano Adriano, Adriano Agung Pramono, Agung Agus Yudha Hernoko Ahmad Fadhli Busthomi Al-Hasni, Fariz Andika Persada Putera Andika Persada Putra Angdiarto, Ricardo Stanislaus Anton Cahyono Artanty, Dian Askan Asmuni Brilian TitaPutri Budi Pramono Cempaka Dewi Chandranita Manuaba Cinderella A.N Rieuwpassa Deny Sulistyorini Desy Martha Panjaitan Dian Anggraini Wikamorys Dian Sari Pratiwi Dwikky Ananda Rinaldi Dyas Witri Murtiningsih Edwin Triwidianto Ernawaty Ernawaty Etik Nunuk Setyorini Fitriyah, Dyah Kusumaning Fitrotinisak, Istna Kamelina Gede Angga Dharmadiputra Gede Sanjaya Ghansham Anand Gregory Agung Himawan Heni Pujiastuti Henry Ricardo Handoyo Henry Ricardo Handoyo Herliyani Nor Hidayat I Nyoman Sudastra I Putu Gde Budhi Setiawan Intan Sudarmadi Irma Indra Wahyuni Khusnul Huda Made Maylisca Theresia Mulya Diprasta Makhfudli Makhfudli Mohammad Zamroni Mohammad Zamroni Mohammad Zamroni Muhammad Firdan Resaldi Muhammad Joni Ardi Ninis Nugraheni Nisa AmaliyaVariansyah Noviana Indarti NURUL HIDAYAH Onge Margareth Hendro Putri, Ruri Eka Putu Bagus Redika Janasuta R. HardadiAirlangga Retno Ariani Rinaldi, Dwikky Ananda Rizka Dianita Sadjijono Sari, Betty Yunita SherlyIntan Shi, Ng Phi Sri Ariani Sri Mugirahayu Subagiyo, Rinka Laila Sugianto Prajitno Sulaksono Sulaksono Sutarno Sutarno Suwondo Ariyanto Swabawa Wicaksana Sylvia Meylinda Tagor Sibarani Vinandita Nabila Karina Wahyudi Wahyuni, Irma Indra Waty Anton Widyana Beta Arthanti Widyasih Pritasari Yoan Nursari Simanjuntak Yuna Ariawan