Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Strata Law Review LamLaj
Ichsan Anwary, Ichsan
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas Proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Analisis terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Fahrurrazi, Fahrurrazi; Anwary, Ichsan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 2) Mengetahui Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas proses penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosioligis dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau belum optimal dan belum sesuai permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa. Pemeriksaan yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau lebih menekankan pada pemeriksaan yang sifatnya regular daripada pengawasan yang sifatnya pembinaan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Adapun Langkah efektif APIP dalam rangka optimalisasi dalam pengawasan keuangan desa yaitu dengan mengupayakan penambahan pegawai, anggaran, dan peningkatan kompetensi pegawai sehingga APIP diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan early warning system
Kepastian Hukum dalam Penentuan Segmentasi Kualifikasi Usaha untuk Paket Pekerjaan yang Menuntut Kemampuan Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Putri, Juwita; Anwary, Ichsan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian hukum dalam menentukan kualifikasi perusahaan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis sangat penting. Ini karena peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengandung persyaratan kualifikasi yang spesifik yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menawar barang/jasa. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat kualifikasi ini, mereka tidak dianggap sebagai penyedia barang/jasa yang layak dan tidak akan memenangkan kontrak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa syarat-syarat kualifikasi yang mereka tetapkan adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses penilaian kualifikasi transparan dan adil, dan bahwa semua penyedia barang/jasa yang menawar barang/jasa memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat-syarat kualifikasi. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Sifat penelitian secara prespektif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adanya kekosongan hukum mengenai pengertian kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menuangkan pengertian kemampuan teknis didalam penjelasan pasalnya telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam hal tidak adanya pengertian kemampuan teknis di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang terkini, tidak menghapuskan pengertian yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengganti peraturan yang ada.
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Putri*, Dita Tatiana; Anwary, Ichsan; Qamariyanti, Yulia
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28850

Abstract

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.
Women's Participation in Mediation Houses in Banjarmasin City Zulaeha, Mulyani; Faishal, Achmad; Anwary, Ichsan; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin; Tornado, Anang Shophan; Ilmy, Muhammad Azianoor; Mustika, Cindyva Thalia
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51206

Abstract

Community service in the Compulsory Lecturer Service Program (PDWA) aims to develop the capacity of women in resolving disputes/conflicts and the strategic role of women's involvement in the Mediation House, so that equality of position is created between men and women to obtain opportunities/opportunities and participation in development, especially in facilitating the resolution of disputes and disputes in the community through mediation channels that prioritize deliberation and consensus with an approach that prioritizes peace. Through this service theme, it is hoped that it can inspire women to take a role in the Mediation House. The results of this service activity show that women also have the capacity and ability to become facilitators in resolving disputes in the community through mediation, because in principle women have good communication skills to facilitate the resolution of disputes/conflicts between the parties. Thus, women's participation in the mediation space can be an important investment for a better future in Banjarmasin City, which has a domino effect on increasing women's legal literacy and strengthening social networks (agents of change).
Co-Authors Ahmad Syaufi Caesar, Fadel Muhammad Dewantara*, Dwian Abdi Erlina Erlina Erliyani, Rahmida Fahmanadie, Daddy Fahrurrazi Fahrurrazi Faishal, Achmad Haiti, Diana Ilmy, Muhammad Azianoor Koswara, Deden Lestari, Santi Rosiana Lsestari, Santi Rosiana Mirza Satria Buana Mispansyah, Mispansyah Muhjad, M.Hadin Mulyani Zulaeha Mursalin, Arisandy Mustika, Cindyva Thalia Phalosa, Nydia Azaria Putri*, Dita Tatiana Putri, Dita Tatiana Putri, Juwita Putri, Kerina Maulidya Rahim, Muhammad Rizky Pratama Ar Ramli, Verawati Rika , Rika Rika, Rika Saprudin Saprudin, Saprudin Suprapto Suprapto Tornado, Anang Shophan Yulia Qamariyanti Zainuddin, Zainuddin