Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Bestuur FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies AMANNA GAPPA Hasanuddin Law Review Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling The Studies of Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Innovative: Journal Of Social Science Research Tumou Tou Law Review Advances In Social Humanities Research SASI
Donna Okthalia Setiabudhi
Faculty Of Law, Sam Ratulangi University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA Muhammad Fitrah Syafar Lihawa; Donna Okthalia Setiabudhi; Susan Lawotjo
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tetapi tidak semua orang bisa paham bahwa setiap orang bisa mendapatkannya, apalagi golongan orang yang termasuk dalam Fakir Miskin, penelitian ini ditujukan untuk setiap masyarakat Indonesia bahwa pentingnya menempuh pendidikan dan untuk memberitahukan kepada setiap masyarakat Indonesia yang tergolong Fakir Miskin mempunya hak dalam hal pendidikan dan malahan diberikan hak yang khusus agar setiap masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sebaai mestinya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga menggunakan metode komparatif law yang dimana hal ini bertujuan untuk membandingkan antara peraturan-peraturan yang ada secara formil dan realita yang ada terjadi kepada masyarakat, adapun beberapa hasil yang didapatkan adalah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimanamestinya. Kata kunci : Hak Fakir Miskin Dalam Hal Pendidikan
ASPEK HUKUM PLAGIARISME SEBAGAI PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI Rian Amadeo Christofel Palandeng; Donna Okthalia Setiabudhi; Marhcel Reci Maramis
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi merupakan salah satu komponen penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari seorang mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral berupa skripsi, tesis atau disertasi. Namun pada kenyataannya, dalam dunia pendidikan masih saja ditemukan adanya praktik plagiarisme yang dilakukan orang untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Penjiplakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan populer “plagiarisme” merupakan fenomena global yang telah lama terjadi dan membudaya dalam dunia pendidikan pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Masalah plagiarisme dalam dunia pendidikan tingi telah lama mendapat perhatian dari pemerintah melalui dibentuknya peraturan-peraturan berkaitan dengan plagiarisme. Namun seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, aturan mengenai plagiarisme juga memerlukan perubahan dan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih menyempurnakan aturan integritas akademik dalam penulisan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi, Mendikbudristek pada tanggal 14 Desember 2021 menerbitkan peraturan menteri yang baru yaitu Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah untuk menggantikan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kriteria plagiarisme sebagai suatu pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terhadap peraturan yang berlaku saat ini dan perubahannya serta bagaimana perbandingannya terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya. Kata Kunci : Plagiarisme, Karya Tulis Ilmiah, Pelanggaran Integritas Akademik.
Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia Epafras Nyong Eli Massie; Jacobus R. Mawuntu; Donna O. Setiabudhi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2872

Abstract

Kasus sengketa tanah muncul karena adanya klaim kepemilikan hak milik, maupun penguasaan atas tanah. Masing-masing pihak bersengketa merasa paling berhak atas tanah yang disengketakan Sertifikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai ke Pengadilan. Berbagai konflik diatas mencerminkan masih minimnya kepastian hukum yang dapat dimiliki oleh masyarakat pemegang hak atas tanah atas keputusan pemerintah sendiri dalam hal ini BPN selaku pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, Adapun hasil penelitian yakni Bahwa bidang pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga memberikan kedudukan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di indonesia.  Urusan pemerintahan yang oleh pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menurut PP No. 38 Tahun 2007 tersebut termasuk didalamnya adalah urusan di bidang pertanahan sebagaimana disebut dalam Undan-Undang Pemerintahan Daerah.  Jaminan kepastian hukum dari pemerintah daerah terhadap pendaftaran tanah di daerah didasarkan pada kedudukan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan dan melakukan identifikasi penguasaan tanah negara di wilayahnya dan kewenangan ini seyogianya menjadi dasar untuk memberikan perintah kepada pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melaksanakan inventarisasi dan pencatatan rutin mengenai status penguasaan tanah negara di wilayah tersebut, kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan dialamnya berisikan tentang bagaimana mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencangkup pada bidang tanah.
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DILUAR PENGADILAN DALAM KASUS SERTIFIKAT GANDA DI KOTA TONDANO KABUPATEN MINAHASA Maria Ezra Montolalu; Toar Neman Palilingan; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan Dalam Kasus Sertifikat Ganda di Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian Sengketa Pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian. Kewenangan Penyelesaian Sengketa atau Konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penupukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan. Kewenangan Kementrian ATR/ Kepala BPN dalam Penyelesaian Konflik atau Sengketa diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021 Tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dimaksud dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Mengenai Penyelesaian Sengketa dan Konflik yang bukan merupakan Kewenangan Kementrian dapat dilakukan melalui Mediasi. Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka penyelesaian diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : sertifikat ganda, Tondano
Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Jusak Sindar; Jakobus Ronald Mawuntu; Donna Okthalia Setiabudhi
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.17168

Abstract

Kewenangan atas penyelesaian sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) fiktif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam praktik lebih dikenal dengan sengketa fiktif positif. Dalam artian ketika suatu permohonan diajukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang maka ia wajib menerbitkan KTUN yang dimohon jika memenuhi syarat. Namun jika sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tidak terbit keputusan maka dianggap pejabat tersebut dianggap mengabulkan permohonan tersebut menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 setelah mendapat putusan pengadilan tata usaha negara. Kemudian berlaku Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) yang sudah menghapus kewenangan atas KTUN fiktif positif sehingga timbul permasalahan apakah PTUN berwenang menyelesaikan sengketa atas KTUN fiktif positif? Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif mengguankan pendekatan statutory Approach dan conceptual Approach. Penulis dalam penulisan ini menemukan bahwa meski pun kewenangan Peradilan TUN mengadili permohonan fiktif positif telah dihapus tetapi hal ini dapat direkonseptualisasi dengan bentuk gugatan, yang objek sengketanya adalah KTUN fiktif positif. Penggugat dalam gugatan bentuk ini adalah pihak yang dituju dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya KTUN fiktif positif, sedangkan Tergugat adalah badan/pejabat pemerintahan yang menerbitkan KTUN fiktif positif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA Dripsy Teresa Pugon Sapni; Dani R.Pinasang; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk – bentuk pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara dan mengetahui efektivitas sanksi atau penegakan hukum yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang melanggar asas netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian Normatif – empiris: 1. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh asas netralitas memiiki peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan profesionalitas kerja dari ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pasal 2 Huruf (F) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN termaktub asas netralitas. Pengertian netralitas dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau (PERBAWASLU) Nomo 6 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 14 mengandung arti bahwa netralitas adalah keadaan pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.[1] 2. Berdasarkan sumber dari data laporan akhir pengawasan pemilihan umum, yang di observasi dan diolah oleh penulis 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan menerima dan menangani 88 Jenis dari 87 ASN dugaan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan pemilihan umum tahun 2019, dari data tersebut, 87 dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN. hal ini menandakan bahwa pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara masih ada dan berkembang menjelang masa pemilihan umum, terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara, dan harus menjadi atensi kita bersama demi menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang non diskriminatif dan profesional demi kemajuan bangsa Indonesia. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum, Provinsi Sulawesi Utara.
Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum Setiabudhi, Donna Okthalia; Apituley, Jovano Abraham Alfredo; Umar, Muhammad Farhan; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks problematikanya saat menemui tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efesien dengan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali substansi hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, karena berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek substansi hukum (legal substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.
Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik Pinori, Josepus Julie; Setiabudhi, Donna Okthalia; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.
Internalizing Animal Welfare Norms: Legal Frameworks for Protecting Animals from Mistreatment Setiabudhi, Donna Okthalia; Irwansyah, Irwansyah; Yunus, Ahsan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no4.3205

Abstract

This study examines the critical dimensions of animal welfare, focusing on the impact of various situations and environments on animals from their perspective. Neglecting animal welfare, especially for livestock and slaughter animals, can lead to fear, stress, and pain during essential processes such as transportation, marketing, and inadequate provision of feed and water. Utilizing a socio-juridical approach, the research centers on North Sulawesi Province, where certain animal slaughter practices have been criticized for their cruelty on an international scale. The findings suggest that effective animal protection to ensure welfare can be realized through the establishment of specific laws and regulations that comprehensively address animal protection issues. Such regulations are necessary to prevent legal disharmony and mitigate multiple interpretations by enforcement officials. Moreover, it is crucial to recognize animals as subjects capable of transmitting diseases rather than mere objects of disease transmission, particularly concerning zoonotic infections affecting humans. In Indonesia, the primary factors contributing to inadequacies in animal protection include insufficient sanctions for violations and a lack of knowledge and understanding among law enforcement officials.
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA OLEH KEPALA DESA ( STUDI KASUS DI DESA KIAWA KABUPATEN MINAHASA ) Aiko Kezia Silap; Donna Okthalia Setiabudhi; Muaja, stanlymuaja
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi dan peran Kepala Desa Kiawa Kabupaten Minahasa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Desa dan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa tanah di desa oleh Kepala Desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peran Kepala Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu bahwa kepala desa dapat bertindak sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. 2. Pengaturan hukum kewenangan Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa yang terjadi antar warga desa, secara substansi diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pelaksanaan fungsi seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat mempercayakan berbagai pengurusan dan penyelesaian masalah warga kepada kepala desa, termasuk upaya menyelesaikan sengketa tanah. Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diwilayahnya tanpa terkecuali. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kata Kunci : penyelesaian sengketa tanah, kepala desa, desa kiawa
Co-Authors Aiko Kezia Silap Apituley, Jovano Abraham Alfredo Arie Sendow Benedikta Bianca Darongke carlo A Gerungan Cobi Elizabeth M Mamahit Cornelis Dj. Massie Dani R.Pinasang Defrianti Paputungan Delasnova S. S. Lumintang Delasnova Sonya S. Lumintang Dennis Mckly Kyrieleison Mawitjere Donald A. Rumokoy Dripsy Teresa Pugon Sapni Edwin Neil Tinangon Emma V. T. Senewe Epafras Nyong Eli Massie Feri Arumajaya Frisher Maloringan, Julius Grand Yohanes Manoppo Irwansyah Irwansyah J. Ronald Mawuntu Jacobus R. Mawuntu JACOBUS RONALD MAWUNTU Jakobus Ronald Mawuntu Jakobus Ronald Mawuntu Javier Rivaldo Beckham Mandey Jeany Anita Kermite Jufri Takatelide Jusak Sindar Jusak Sindar Kreisyen Jonathan Repi Lengkong, Natalia Lana Maarthen Y, Tampanguma Maramis, Ronny Adrie Marhcel Reci Maramis Maria Ezra Montolalu Marthin L. Lambonan Mawuntu, Jacobus R. Muaja, stanlymuaja Muhamad Farhan Umar Muhammad Fitrah Syafar Lihawa Naftali Yesaya Gabriel Sumant Natalie Tresye Rondonuwu Nathan Samuel Victor Pesak Palilingan, Toar Neman Palilingan, Toar Neman Rawung, Franqois Steward Rekiyanto Latodjo Reynaldi Hizkia Pessak Rian Amadeo Christofel Palandeng Rifky, Andi Robert Pinasang, Dani Roy Imany Theodoron Liow Sachio Willardo Sambul Sarah Shakira Siregar, Rosdiana Felty Sofyan Piyo Sukaynah Q. A Rizal Susan Lawotjo Tanonggi, Rebecca Telly Sumbu Theresia Joan Rindengan Toar Kamang Ronald Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Umar, Muhammad Farhan Yehezkiel Hertog Beslar Yoan Jeniver Makasenda Yohanes G. Timporok Yunus, Ahsan