Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Upaya Bersama Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum Arief Teguh Nugroho; Arum Tarina; Nining Yurista Prawitasari
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 4 No. 3 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v4i3.2214

Abstract

Capacity building of human resources through legal literacy understanding in Muktiwari Village aims to provide insights and comprehension in the areas of law and human rights, population administration, and protection of children and women from domestic violence. The legal education provided is expected to enhance legal literacy. The target audience for this activity is approximately 40 members of the Muktiwari Village community. The method used will be through lectures, case examples, and interactive Q&A sessions. Participants in this Community Service activity can benefit by gaining knowledge about (1) human rights as residents of Indonesia, a country governed by the rule of law, (2) the procedures and importance of handling and possessing documentation related to population administration in social and economic life, and (3) being aware of and understanding the actions to be taken by women and children experiencing domestic violence.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Perkara PN Limboto Nomor 197/PID.SUS/2020/PN.LBO) Herculanus, Elyas; Nining Yurista Prawitasari
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.235

Abstract

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mencari tahu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual (2) guna mencari tahu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual pada (Putusan Perkara Nomor: 197/PID.SUS/2020/PN.LBO). Metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif yang berkarakteristik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual belum efektif karena masih banyak terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta Hidayah, Hasmi Kun; Prawitasari, Nining Yurista
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.48413

Abstract

Visum Et Repertum is a valid evidence tool that has a very important role and power in the trial of criminal cases, especially in criminal cases where the object is the human body, in addition to simplifying the evidentiary process, it can also convince the judge in deciding a case. This research method uses normative juridical research approaches, legislation, conceptual approaches, and case approaches. The results of the study show that the judge in deciding the case went through several considerations, namely considerations with several pieces of evidence submitted by the public prosecutor as well as incriminating considerations and mitigating considerations for the defendant. In the verdict, the Defendant SA als Aan Bin RC was found guilty of his actions, namely deliberately persecuting the witness MA Bin MY. The defendant received a sanction, namely imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months.
Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Aborsi Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan Di SMK Farmasi Bintang Harapan Cibarusah, Kabupaten Bekasi Tarina, Arum; Prawitasari, Nining Yurista
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 6 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/99nzwf62

Abstract

This Community Service activity aims to provide socialization and counseling to the students of the Bintang Harapan Nursing Pharmacy Vocational School so they can learn about the legal aspects of abortion. With this socialization and counseling, it is hoped that the students of the Bintang Harapan Nursing Pharmacy Vocational School can be careful and scrupulous about matters relating to legal aspects of abortion and the applicable professional ethics. This community service activity method uses interaction quiz methods, counseling, discussions, and case study learning practiced by participants and lecturers. The implementation of this community service involved lecturers at the Pelita Bangsa University Law Study Program in collaboration with the Bintang Harapan Pharmacy Vocational School, Cibarusah District, Bekasi Regency, West Java as the target subject.
EFEKTIFITAS PERAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BEKASI DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hisdayati, Siti Alifa; Prawitasari, Nining Yurista
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.10626

Abstract

Narkotika merupakan zat yang mengandung depresan, stimulant dan halusinogen atau istilah yang dikenlakan oleh departemen kesehatan Indonesia adalah NAPZA (Narkotika Psikotropika dan zat adiktif),namun disisi lain juga mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan ketergantungan sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, Karna maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Peran Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Dalam Upaya Preventif Dan Represif Pada Tindak Pidana Narkotika” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan memberikan penjelasan mengenai keektifan peran BNK Kabupaten Bekasi dalam upaya preventif dan represif dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan penelitian lapangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Kabupaten bekasi masih kurang efektif dalam melakukan sosialisai P4GN yang kurang merata di desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi karena belum memiliki ke khususan wewenang dan kurangnya sumber daya manusia (SDM), yang dapat dilihat dari jumlah penyalahguna narkotika yang terus bertambah ditiap tahunnya.  
Sosialisasi “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa” di SDN Jatimulya 11, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Prawitasari, Nining Yurista; Akbar Sayudi; Gina Asri Ruwaida
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.3007

Abstract

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. Perlindungan hukum terhadap guru adalah upaya pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, merupakan perlindungan hukum terhadap guru terkait tindak pidana kekerasan dalam proses pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor No. 19 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Terjadinya perbedaan persepsi dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik yaitu hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit, menjewer, memotong rambut dan tindakan pendisiplinan lainnya telah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik untuk mendisiplinkan siswa. Sosialisasi hukum terhadap guru sangat penting dilakukan untuk bekal guru agar memahami hukum dan menimbulkan kesadaran hukum.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN. BLT) Nining Yurista Prawitasari; Husein Manalu; Riyanto Riyanto
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.138

Abstract

Korban tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia, melainkan hewan juga bisa menjadi korbannya. Penyiksaan terhadap hewan semakin merajalela dilakukan oleh sekelompok orang. Latar belakang masalah adalah berawal dari maraknya kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan, baik terhadap hewan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi, hewan yang dimanfaatkan untuk atraksi hiburan, dan hewan langka/dilindungi oleh Pemerintah. Hal demikian merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut telah dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dan penjatuhan hukuman yang tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan ketentuan umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan khusus pada Undang- Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis KUHP, KUHAP, Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, putusan pengadilan serta literatur-literatur terkait. Hasil dari penelitian yang dicapai adalah bagaimana analisa yuridis secara tepat terhadap putusan perkara nomor:207/Pid.Sus/2022/PN.BLT). Diharapkan agar manusia memiliki rasa saling mengasihi kepada hewan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan kesadaran taat hukum bahwa menganiaya hewan merupakan suatu kesalahan dan tergolong tindak pidana.
Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) Nining Yurista Prawitasari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2916

Abstract

Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, meskipun pada praktiknya sering terjadi permasalahan seperti masalah perlindungan, pemberian penghargaan, mekanisme permohonan perlindungan dan penentuan status Justice Collaborator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Justice Collaborator tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. serta untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi terhadap Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Justice Collaborator dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel adalah menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagai Justice Collaborator dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Analisa Yuridis terhadap Klinik yang Mempekerjakan Dokter Asing Tanpa Surat Tanda Registrasi Sementara dan Surat Izin Praktek Nining Yurista Prawitasari; Anisa Dewi Ariani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i1.3954

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap klinik yang memperkerjakan dokter asing tanpa surat tanda registrasi sementara dan surat izin praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang menganalisis suatu aturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dokter asing yang tidak memiliki surat tanda registrasi sementara dan surat izin praktik, melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 6 Tahun 2023. Dijelaskan pula bahwa seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
The Role of Visum Et Repertum in Exposing Criminal Acts of Persecution (Study of Decision Number 330/Pid.B/2023/PN. Cbi) Nining Yurista Prawitasari; Akbar Sayudi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4048

Abstract

The purpose of this study is to determine the important role of Visum Et Repertum in proving criminal acts of persecution.  This research uses normative juridical legal methods, namely legal research conducted by examining textbooks of legal experts, legal journals, and scientific works of legal experts and primary data including legislation and judges' decisions. The results showed that the role of visum repertum in Decision Number: 330/Pid.B/2023/PN. CBI, is very important as one of the evidence in the trial in accordance with article 184 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure, and is subject to the consideration of the Judge.