Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan AGRI-SOSIOEKONOMI
Kimbal, Alfon
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SITARO Tamaka, Danny Rinaldy; Monintja, Donald; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroKata Kunci : Peran, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD.
KUALITAS PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Rumondor, Ezrani Maria; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakikatnya, manusia akan memerlukan fungsi pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, kehadiran pemerintahan serta pemerintah menjadi sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut aspek ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang pada kajian selanjutnya, merupakan kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan dasar lain terpenuhi. Aspek-aspek ini kemudian diatur menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang semakin dinamis dan kritis menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik termasuk dalam bidang pemerintahan. Satpol PP dalam kewenangannya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang ada, umumnya memiliki citra atau image yang kurang baik, karena selalu diidentikan dengan aparat yang sewenang-wenang, arogan, kasar, penindas, serta sering dianggap lebih mengutamakan otot daripada brain ketika melaksanakan tugas termasuk kegiatan penertiban yang paling sering mengangkat citra dan kualitas Satpol PP ke publik. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, didasarkan pada kajian konsep tentang betapa penting dan strategisnya fungsi Satpol PP maka perlu juga diimbangi dengan kualitas pelayanan saat bertugas, secara khusus pada penertiban aset pemerintah daerah. Dengan metode penelitian kualitatif, didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kualitas dalam penelitian ini didasarkan pada delapan dimensi kualitas menurut Garvin yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, service ability, estetika, dan persepsi kualitas, dan disimpulkan secara keseluruhan kualitas pelayanan Satpol PP (Provinsi Sulawesi Utara) dalam penertiban aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulut sudah cukup baik karena sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, namun perlu untuk terus dimaksimalkan secara kualitas terlebih yang menyangkut beberapa hal dasar di antaranya perihal pengembangan SDM termasuk standarisasi rekrutmen Satpol PP (dengan mayoritas Tenaga Harian Lepas/Honorer), Pelatihan dan Pendidikan, masalah kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pengadaan sarana prasara serta penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Kualitas, Satpol PP, Penertiban Aset.
REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019-2024: STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA Pandelaki, Andrei I.; Niode, Burhan; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses rekrutmen politik oleh partai politik yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, fokus group discussion, dan studi dokumentasi. Informan terbagi dalam dua kategori, yaitu informan formal yang dipilih dari pengurus partai dan informan informal yang mewakili masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan dapat menentukan kualitas calon legislatif yang akan diusung. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penetilian ini yaitu proses rekrutmen yang dilakukan partai politik sangat penting bagi partai dan juga masyarakat untuk mengetahui kualitas, pemahaman, prinsip, serta tujuan yang dimiliki seorang calon legislatif.Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Legislatif.
DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN MINIMARKET TERHADAP USAHA KECIL DI KECAMATAN KAWANGKOAN DAN KAWANGKOAN BARAT Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dilihat dari sisi ekonomi, dampak berarti bahwa pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi problem dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Minimarket dalam dunia perdagangan saat ini, adalah toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakn istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen 15 akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari- hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Minimarket, Usaha Kecil Menengah.
PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BEASISWA ANAK ASUH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Alfon Kimbal, Dini Asti Gonibala, Ventje Kasenda,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Dalam pelaksanaan program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, efektivitas merupakan tujuan utama para pelaksana program. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama tersebut, koordinasi merupakan hal yang penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Populasi penelitian sebanyak 126 responden. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sebanyak 56 responden yang merupakan pegawai di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan beberapa kepala desa yang merupakan unsur pemerintah desa. Hasil analisis membuktikan bahwa koordinasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dengan tingkat hubungan kuat dan nilai determinasi sebesar 47,3% serta memiliki arah hubungan positif dengan nilai Y’ = 12,153 + 0,562 X. Kata Kunci: Koordinasi; Efektivitas; Program Beasiswa   ABSTRACTIn implementing the scholarship program for the local government of Bolaang Mongondow Selatan Regency, effectiveness is the main goal of program implementers. Therefore, to achieve this main goal, coordination is essential. The purpose of this study was to determine how much influence the coordination has on the effectiveness of the local government foster children scholarship program in Bolaang Mongondow Selatan Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. The study population was 126 respondents. By using purposive sampling technique, there were 56 respondents who were employees of the Education Office, Social Service and several village heads who were elements of the village government. The results of the analysis prove that coordination has a significant effect on effectiveness with a strong relationship level and a determination value of 47.3% and has a positive relationship direction with the value of Y '= 12.153 + 0.562 X. Keywords: Coordination; Effectiveness; Scholarship Program
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Alfon Kimbal, Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tata kelola BUMDes tersebut akan dikaji dengan melihat panduan pendirian pengelolaan BUMDes yang mewajibkan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes. Kata Kunci : Tata kelola; BUMDes.    ABSTRACTDevelopment in rural areas is one of the supporting factors for the success of the village economy, such as creating jobs for the community and increasing village income. The successful implementation of development depends on the selection of goals to be achieved by using resources to achieve these goals. By using a qualitative method, this research aims to see how the governance of BUMDes in Kiawa Satu Utara Village and Kiawa Dua Induk Village, Kawangkoan Utara District, Minahasa Regency. The BUMDes governance will be reviewed by looking at the guidelines for establishing BUMDes management which require the principles of Cooperative, Participatory, Transparency, and Accountable. The research findings illustrate from the cooperative side, the ability of BUMDes administrators in Kiawa Satu Utara is currently not fully capable or effective in managing BUMDes because BUMDes management is often changed so that it affects the development of existing BUMDes. From the participatory side, it is seen that there is still a lack of participation from the community and there is still a lack of contributions from BUMDes managers in Kiawa Satu Utara. In terms of transparency, BUMDes managers in Kiawa Satu Utara are always open in managing BUMDes, especially regarding BUMDes revenue and income. Meanwhile, from the accountable side, there are different opinions from BUMDes managers and village governments in the accountability for management or BUMDes results. Keywords: Governance; BUMDes.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe) Neni Kumayas, Tiarasary Dhiharcristiani Batahari, Alfon Kimbal,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah persampahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini sangat menghawatirkan. Kumpulan sampah di pinggiran jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan Kabupaten. Hal ini perlu penanganan serius, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang representatif dan memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe  dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa problem yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program pengelolaan sampah cukup kompleks. Diantaranya terkait dengan anggaran, kordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta belum tersedianya fasilitas daur ulang. Hal tersebut membuat dinas ini kesulitan dalam menyediakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; Manajemen Pengelolaan Sampah   ABSTRACTThe problem of solid waste in Sangihe Islands Regency is currently very worrying. Garbage collection on the side of the road can easily be seen on a number of district roads. This needs serious handling, especially local governments to carry out representative and adequate waste management. Each local government has the task of carrying out waste management and facilitating the provision of infrastructure and facilities for waste management (Law Number 18 of 2008). The Environmental Service of Sangihe Islands Regency is the agency responsible for carrying out waste management tasks. The purpose of this research is to find out how the waste management in Sangihe Islands Regency is. This study seeks to identify the problems faced by the Environmental Service of Sangihe Islands Regency in carrying out its duties related to waste management. From the research results, it was found that the problems faced by the Environmental Agency of Sangihe Islands Regency in the waste management program are quite complex. Among them are related to the budget, coordination with various related parties, and the unavailability of recycling facilities. This makes it difficult for this agency to provide management management as expected. Key words: Garbage; Environmental services; Waste Management Management
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halamahera Barat Periode 2014-2019 terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018) Alfon Kimbal, George Stenlly Tjaane, Tuerah A.M.R Gosal
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                    Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat terhadap pengelolaan APBD, hanya bisa dinilai jika ada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses pengawasan menjadi penting untuk melihat proses pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 masih lemah. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lebih memungkinkan  pengkajian secara komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Analisis difokuskan pada tiga tahap pengawasan, yaitu: pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, pengawasan awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada pengelolaan APBD sudah sesuai mekanisme atau peraturan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal, karena ada beberapa program usulan dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam pembahasan APBD tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai repsesentasi masyarakat. Pada pengawasan proses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan instrumen menggunakan komisi dan hak yang dimilikinya, juga masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena DPRD belum mampu memaksimalkan perannya dengan baik dalam mengawasi setiap program dari pemerintah. Dari aspek pengawasan akhir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu untuk lebih optimal lagi, sehingga dalam proses pertanggungjawaban eksekutif terhadap DPRD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada bukan karena hasil loby-loby antar fraksi. Kata Kunci: Pengawasan; Anggaran;  Pemerintah  ABSTRACT                      The oversight function of the West Halmahera District People's Representative Council (DPRD) on the management of the APBD can only be assessed if there is a transparent and accountable mechanism. Therefore, the monitoring process is important to see the APBD management process carried out by local governments. This research is intended to find out why supervision in the management of the Regional Budget (APBD) of West Halmahera Regency in 2018 is still weak. This research uses qualitative methods, with a descriptive approach. This is based on the consideration that it is more likely to make a comprehensive assessment of the implementation of the supervisory function. The analysis is focused on three stages of supervision, namely: initial supervision, process supervision and final supervision. The research findings illustrate that, the initial supervision carried out by the West Halmahera Regency DPRD on the management of the APBD is in accordance with the existing mechanisms or regulations, it's just that in field implementation it is still not optimal, because there are several proposed programs from the community that are not accommodated in the 2018 APBD discussion. This is due to the lack of supervision carried out by the DPRD as a community representation. The supervision of the process carried out by the West Halmahera DPRD with instruments using commissions and the rights it has, is also still far from expectations, this is because the DPRD has not been able to maximize its role properly in overseeing every program of the government. From the aspect of final supervision it has been carried out well, it's just that it needs to be more optimal, so that the executive accountability process to the DPRD can run according to the existing mechanism, not because of the results of lobbies between factions. Keywords: Supervision, Budget, Government
Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam Meningkatkan Stabilitas Keamanan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina (Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe) Bataha, Kharisma Hardika; Kimbal, Alfon; Bataha, Katerina
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v11i1.2532

Abstract

ABSTRAK Di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak pelintas batas illegal tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktek penyelundupan, terorisme, penjualan senjata, narkotika, dan perdagangan manusia. Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Untuk mengatasinya dibutuhkan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Instansi-Instansi Vertikal dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ditinjau dari 9 syarat koordinasi yang efektif yaitu: hubungan langsung; kesempatan awal; kontinuitas;  dinamisme; tujuan yang jelas; organisasi yang sederhana; perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; komunikasi yang efektif; dan kepemimpinan dan supervisi yang efektif.  . Hasil penelitian menunjukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, belum memenuhi semua syarat sebagai koordinasi yang efektif. Kata Kunci: Koordinasi, Stabilitas Keamanan, Wilayah Perbatasan   ABSTRACT In the border area of ​​the Republic of Indonesia-the Republic of the Philippines, which is part of the Sangihe Islands Regency, there are still many illegal border crossers without going through the Marore Border Post so that they are prone to be exploited for the practice of smuggling, terrorism, arms sales, narcotics and human trafficking. Another problem that still occurs is illegal fishing by Filipino fishermen. To overcome this, it requires effective coordination between the Sangihe Islands Regency Government and vertical agencies in order to improve security stability. This study aims to analyze how the coordination of the local government of Sangihe Islands Regency and vertical agencies in improving security stability in border areas. This research uses qualitative methods with data collection through interviews, observation and documentation. Judging from the 9 requirements for effective coordination, namely: direct relationship; chance early; continuity; dynamism; clear objectives; simple organization; clear formulation of authorities and responsibilities; effective communication; and effective leadership and supervision. . The results showed that the coordination between the Sangihe Islands Regency Government and Vertical Agencies in an effort to improve security stability in the border area, has not fulfilled all the requirements for effective coordination. Keywords: Coordination, Security Stability, Border Areas  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2532
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) Wurara, Citta N. C.; Kimbal, Alfon; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah system informasi yang digunakan BAPPELITBANGDA sebagai system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah,serta system pemerintahan daerah yang lain,termasuk system pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan system informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu,sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan system informasi pemerintahan daerah ini.sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan data perencanan,adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi system informasi pemerintahan daerah kota Manado.Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward (IIl) dalam buku penerapan kebijakan public (2004). Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Co-Authors Amar, Krisma Verselina Babo, Gracia Bataha, Kharisma Hardika Bawenti, Juan Riko Bringan, Dafit Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode DADI, KALSUM Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Goni, Injilia Sherel Goni, Shirley Y.V.I Gustiani, Intan Dwi Kalalo, Maria Marcelina Kambuna Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Luki Gerard Johannes Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kaunang, Amanda F. Kawengian, Claudia Loreyna Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra KAWUNG, EVELINE Kere, Debby Natasia Lapian, Marlien Lariti, Wartini Lengkey, Fendi F. F. Linelejan, Failen Lumi, Bill Madila, Oklian Makaminan, Henderson Christian MAMENTU, MAICHAEL Mamuaja, Brandon C. D. Mangole, Riki Manoppo, Rudolf Toar Shaloom Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Masambe, Ireine Marcelia Mawikere, Michael Giovanni Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Mole, Maikel Monintja, Donald Monintja, Donald K. Montolalu, Marcelino MULUGOL, ENEAS Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Ngantung, Vinaldi Novie pioh, Novie Paendong, Ekaristi Junaidi Panambunan, Jesica Pandelaki, Andrei I. Pangemanan, Sofia Pantow, Rafel F. F. Paparang, Boyke Richard Pati, Agustinus Pati, Agustinus ., Pehingirang, Vaghelina Pilat, Junarto Pioh, Novie R. Pioh, Novie Revlie Pondaag, Alfira Pratama, Irfandi Rantelore, Marwan Rinaldy Rompas, Jufri Rompis, Arthur Verlend Rumondor, Ezrani Maria Rumondor, Ray Steve Samson, M. Sahrul Fikri Sangari, Celtis Lativolia Sarah Sambiran, Sarah Sitepu, Andre Sondakh, Revaldo W. Stefanus Sampe, Stefanus T. A. M. Ronny Gosal Takasihaeng, Ade Lohoraung Putri Talumedun, Gryfid Joysman Tamaka, Danny Rinaldy Tampinongkol, Dipo Tampongangoy, Gabriel Ch. Tandaju, Vicky ., Tandayu, Raldi Tangkere, Gabriel Marjulando Telenggen, Terien Thesia, Marchalino Genotri Tiwa, Juita Lidya Tongkotow, Nadia F Tuerah, Stevie Tuidano, Epafras Tuwonaung, Andrew Undap, Gustaf Wawointana, Caesar V Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Olenus Wowor, Alfa Zefanya Wowor, Angga B. Wurara, Citta N. C. Yikwa, Usson