Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan AGRI-SOSIOEKONOMI
Kimbal, Alfon
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO Edwin, Fandy; Nayoan, Herman; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran  sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manado
PARTISIPASI POLITIK PEMUDA (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan) Rompis, Arthur Verlend; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan politik pemuda Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan KNPI Minahasa Selatan cenderung bersifat simbolik dan terdapat perselisihan antar pengurus yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lobi yang belum memiliki dampak yang signifikan, program-program yang bersifat partisipasi politik yang masih kurang serta adanya disintegrasi antar pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian diperlukan penerapan disiplin organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga KNPI Minahasa Selatan dapat bekerja sesuai dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar dan pancasila sebagai ideologi bangsa.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemuda, KNPI.
IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KAUM DIFABEL PADA SEKOLAH LUAR BIASA-A BARTEMEUS DI KOTA MANADO Mawikere, Michael Giovanni; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pelayanan Pendidikan Kaum Difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan 3 orang sebagai informan. Penelitian ini menunjukkan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sulawesi dalam pelayanan pendidikan kaum difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Dari hasil penelitian, penulis temukan bahwa (1), di Sekolah Luar-Biasa A Bartemeus, belum tersedia ruang keterampilan untuk proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi siswa difabel, (2) walaupun fasilitas ruangan proses belajar mengajar dan latihan belum tersedia secara lengkap bagi siswa difabel, namun demikian, proses belajar mengajar dan keterampilan ini tetap dilaksanakan sesuai keadaan tempat/kondisi ruangan yang tersedia, (3) kondisi ruangan yang kurang lengkap ini menurut hasi penelitian peneliti sudah sekitar 15 tahun belum tersedia secara lengkap, (4) pihak sekolah Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Kota Manado telah membuat program dan mengusulkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan.Kata Kunci: Implementasi, Program, Pelayanan, Pendidikan, Kaum Difabel.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Telenggen, Terien; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan dengan  program kegiatan pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado melalui fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif dan wujud partisipasi yang diberikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, dimana peneliti sebagai Instrumen kunci.Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan berperan besar dalam proses koordinasi melaksanakan program-program pembangunan. Implementasi program pembangunan dilaksanakan dengan baik serta efektif. Aspek kepemimpinan Lurah sebagai administrator pembangunan di Kelurahan berperan dalam pemberian instruksi pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalanny fungsi konsultatif yang menjadi salah satu peran pemerintah kelurahan untuk menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan karena yang lebih tahu akan kebutuhan pembangunan adalah masyarakat Kelurahan itu sendiri,oleh karena itu Pemerintah Kelurahan perlu mengadakan konsultasi dengan masyarakat Kelurahan sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan berguna bagi masyarakat. Untuk mengetahui apakah fungsi ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan atau tidak maka peneliti telah menanyakan hal ini kepada perangkat Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan.Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat menbantu Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci: Pemerintah, Partisipasi dan Pembangunan
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN SISTEM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LOTA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Undap, Gustaf J. E.; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara ystem ive, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam ystem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal penting bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih lemahnya system transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa. System transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa secara baik maka akan memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih lemahnya system transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana strategi pemerintah Desa Lota dalam memaksimalkan system transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Karena dengan system Transparansi dan Akuntabilitas secara baik maka akan memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.HAsil dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dimana strategi pemerintah desa Lota pada saat ini sudah lebih dapat mempunyai kemampuan untuk menyusun dan mengisi Format laporan Alokasi dana Desa (ADD) pertangungjawaban secara transparan dan akuntabel karena telah banyak mempelajari tentang berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu laporan pertangungjawaban secara tansparan dan bertanggung jawab.Kata Kunci: Pemerintah Desa, Sistem, Akuntabilitas, Transparansi, ADD.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA MULUGOL, ENEAS; MAMENTU, MAICHAEL; KIMBAL, ALFON
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 90 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur sipil Negara ( asn) DalamMemberikan Pelayanan Publik di kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dantinjauan pustaka, dan dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itutidak optimal/masih rendah karena masih ada keluhan masyarakat atau publik tentang pekerjaanAparatur Sipil Negara, yaitu sikap aparatur, transparansi proses pelayanan, ketepatan waktu danmekanisme atau prosedur pelayanan dan kurangnya disiplin aparatur.Kata Kunci: Kinerja,Aparatur Sipil Negara, dalam memberikan pelayanan, publik
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Modoinding) Linelejan, Failen; Pangemanan, Sofia; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanian merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena pertanian merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan salah satunya adalah dengan memberikan pupuk yang berkualitas dan harganya disubsidi, hal tersebut dilakukan karena sebagian besar petani merupakan orang yang tinggal di desa dan tergolong tidak mampu, langkah subsidi merupakan sebuah langkah yang bijak namun juga memiliki unsur resiko akan penyelewengan. Oleh sebab itu pengawasan yang baik merupakan suatu langkah yang tepat agar program pupuk bersubsidi tersalurkan kepada pihak yang tepat. Kecamatan Modoinding merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga tidak terlepas dari permasalahan distribusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Modoinding, informan yang digunakan merupakan informan yang dipilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perencanaan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, selain itu komisi pengawas pupuk dan pestisida juga telah dibentuk sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian republik Indonesia. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pupuk bersubsidi di Kecamatan Modoinding telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan sistem inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.Kata Kunci : Pengawasan, Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Daerah
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA MULUGOL, ENEAS; MAMENTU, MAICHAEL; KIMBAL, ALFON
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 91 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine performance of state civil apparatus in public service andimplementation of public service duties at the office of the sub- district of Loa Janan. This researchis a descriptive research with qualitative approach. Data obtained through interviews, observationand literature review, and analyzed with interactive model. The result of the research shows that it isnot optimal because there are still public complaints about the work of the State Civil Apparatus,namely the apparatus attitude, the transparency of the service process, the timeliness and the mechanismor the procedure of service and the lack of discipline of the apparatus.Keywords : Performance of the State Civil Apparatus in providing public services
KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon) Montolalu, Marcelino; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dijalankan Dinas Penanaman Modal Kota Tomohon dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, 1 orang Seksi Pelayanan bagian front office, 2 orang masyarakat yang sedang mengurus IMB, 2 orang masyarakat yang sudah mengurus IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Parasuraman terdapat lima variabel yaitu: (1) Tangibles. Pada aspek ini sarana dan prasarana telah sesuai dengan harapan, tetapi untuk kenyamanan belum.(2) Reliability Pada aspek ini standar pelayanan sudah jelas dan dijalankan hanya saja untuk keahlian pegawai menggunakan alat bantu belum sepenuhnya. (3) Responsiviness. Aspek ini pegawai telah melayani dengan cepat, tepat dan mudah.(4) Assurance. Aspek ini jaminan biaya dan waktu telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal kepada masyarakat yang mengurus IMB. (5) Emphaty. Aspek ini pegawai melayani dengan sopan santun dan tidak membeda-bedakan, tetapi yang belum yaitu mendahulukan kepentingan pengguna layanan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan.
KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI APARATUR SIPIL NEGARA PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MOTTO KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG Tuwonaung, Andrew; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan sebagai sebuah organisasi pemerintah Kota yang paling dekat danberhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan suatu kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dalam UU Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan Merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Untuk mewujudkan pelayanan publik pada ujung tombak pemerintah tersebut, dibutuhkan Pegawai yang memadai dan kompetibel dari sisi jumlah dan kualitas kerja. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PegawaiNegeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu ASN menjadi salah satu unsur paling vital dalam instansi pemerintahan, sehingga managemen pegawai ASN atau management kepegawaian merupakan salah satu instrument penting bagi organisasi public dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar dalam memberi tanggung jawab besar birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus di dukung oleh pegawai asn yang professional dan kompoten.alasan dalam hal ini adalah pegawai asn tersebut, memenuhi efisiensi dan efektifitas yang terjadi di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebagai pegawai ASN, sumber daya ini bertugas merancang danmemproduksi jasa publik. Kata kunci: Kebutuhan, Distribusi, Pelayanan Publik, Kebutuhan Aparatur SipilNegara.
Co-Authors Amar, Krisma Verselina Babo, Gracia Bataha, Kharisma Hardika Bawenti, Juan Riko Bringan, Dafit Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode DADI, KALSUM Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Goni, Injilia Sherel Goni, Shirley Y.V.I Gustiani, Intan Dwi Kalalo, Maria Marcelina Kambuna Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Luki Gerard Johannes Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kaunang, Amanda F. Kawengian, Claudia Loreyna Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra KAWUNG, EVELINE Kere, Debby Natasia Lapian, Marlien Lariti, Wartini Lengkey, Fendi F. F. Linelejan, Failen Lumi, Bill Madila, Oklian Makaminan, Henderson Christian MAMENTU, MAICHAEL Mamuaja, Brandon C. D. Mangole, Riki Manoppo, Rudolf Toar Shaloom Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Masambe, Ireine Marcelia Mawikere, Michael Giovanni Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Mole, Maikel Monintja, Donald Monintja, Donald K. Montolalu, Marcelino MULUGOL, ENEAS Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Ngantung, Vinaldi Novie pioh, Novie Paendong, Ekaristi Junaidi Panambunan, Jesica Pandelaki, Andrei I. Pangemanan, Sofia Pantow, Rafel F. F. Paparang, Boyke Richard Pati, Agustinus Pati, Agustinus ., Pehingirang, Vaghelina Pilat, Junarto Pioh, Novie R. Pioh, Novie Revlie Pondaag, Alfira Pratama, Irfandi Rantelore, Marwan Rinaldy Rompas, Jufri Rompis, Arthur Verlend Rumondor, Ezrani Maria Rumondor, Ray Steve Samson, M. Sahrul Fikri Sangari, Celtis Lativolia Sarah Sambiran, Sarah Sitepu, Andre Sondakh, Revaldo W. Stefanus Sampe, Stefanus T. A. M. Ronny Gosal Takasihaeng, Ade Lohoraung Putri Talumedun, Gryfid Joysman Tamaka, Danny Rinaldy Tampinongkol, Dipo Tampongangoy, Gabriel Ch. Tandaju, Vicky ., Tandayu, Raldi Tangkere, Gabriel Marjulando Telenggen, Terien Thesia, Marchalino Genotri Tiwa, Juita Lidya Tongkotow, Nadia F Tuerah, Stevie Tuidano, Epafras Tuwonaung, Andrew Undap, Gustaf Wawointana, Caesar V Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Olenus Wowor, Alfa Zefanya Wowor, Angga B. Wurara, Citta N. C. Yikwa, Usson