Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Makanan Coklat Re-Packing secara Online Kholid Anggara; Moh. Andri Ibrahim; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.459 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2953

Abstract

Abstract. Currently buying and selling is growing rapidly along with increasingly advanced technology, now buying and selling can be done online. However, with the progress of buying and selling online, sellers are being used to commit fraud as was done by one of the online shops, namely Lubishop, regarding the quality of their products. The fraud committed occurs because the seller and buyer do not meet directly so that they can manipulate the goods being sold. Even though in Islam it has been explained about the terms and conditions as well as ethics that must be carried out by the seller. The problem in this study is where the seller sells re-packed chocolate food online. This research was conducted to be able to review online sales from the perspective of Islamic business ethics by using a qualitative approach with the type of case study research. Data collection techniques with interviews and literature studies, data sources obtained from qualitative analysis techniques. The results of the study explain that the sale of re-packed chocolate food online is allowed if the seller applies the principles of Islamic business ethics, namely by explaining in detail that the food is the result of re-packing so that consumers know and agree. If this is not done, the seller can be said to have violated Islamic business ethics. However, buying and selling is legal because it is in accordance with existing Islamic law, but in terms of Islamic business ethics it violates. Abstrak. Dalam jaman modern ini jual beli sangatlah berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin maju, kini jual beli dapat dilakukan secara online. Namun dengan kemajuan jual beli secara online ini dimanfaatkan oleh penjual untuk melakukan kecurangan seperti yang dilakukan oleh salah satu onlineshop yaitu Lubishop akan kualitas produk mereka. Kecurangan yang dilakukan terjadi karena tidak bertemu langsungnya penjual dan pembeli sehingga dapat memanipulasi barang yang dijual. Padahal dalam Islam sudah dijealskan mengani rukun syarat juga etika yang harus dilakukan oleh penjual. Permasalah dalam penelitian ini dimana penjual menjual makanan coklat re-packing secara online. Penelitian ini dilakukan untuk bisa meninjau penjualan secara online dari perspektif etika bisnis Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan juga studi literature, sumber data didapat dari teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya penjualan makanan coklat re-packing secara online ini diperbolehkan apabila si penjual menerapkan prinsip dari etika bisnis islam yaitu dengan menjelaskan secara detail bahwasanya makanan tersebut hasil dari re-packing sehingga konsumen mengetahui dan setuju. Apabila hal itu tidak dilakukan maka penjual bisa dikatakan melanggar etika bisnis Islam. Tetapi untuk jual beli tersebut sah dikarenakan sesuai dengan hukum Islam yang ada, namun secara tinjauan etika bisnis Islam melanggar.
Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Nesya Bilqish Firmansyah; Radia Purbayati; Hasbi Assidiki Mauluddi; Intan Nurrachmi
Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol 3 No 1 (2022): Journal of Applied Islamic Economics and Finance (October 2022)
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/jaief.v3i1.3794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2016-2020. Data yang digunakan meliputi Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), BI Rate, Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode regresi berganda untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder secara time series yang bersumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik dengan data bulanan dari periode waktu bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan DPK ialah faktor internal yaitu bagi hasil dan FDR, sedangkan faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan DPK BUS. Selain itu, faktor internal dan eksternal secara bersama-sama menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan DPK.
Analisis Streaming Film Gratis Melalui Telegram berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Aljiel Sarah; Andri Ibrahim; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5265

Abstract

Abstract. Assets in the perspective of muamalah fiqh in terms of their nature have two types, namely those that are material and non-material. Non-material assets include the copyright of a film that has commercial value, so it must be treated as material property. The number of activities to watch movies (streaming) for free on the Telegram application has caused a polemic in the community about its legitimacy. Based on these problems, the purpose of this study is to find out how the practice of streaming free movies via Telegram is from the perspective of fiqh muamalah and to find out how the practice of streaming free movies via Telegram according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is qualitative with a case study approach, using primary and secondary data. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Fiqh Muamalah is unlawful or illegal. Then the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the act is categorized as copying which is a form of copyright infringement in accordance with article 9 paragraph 3 and violates exclusive rights, especially economic rights. Abstrak. Harta dalam persepktif fikih muamalah dari sisi sifatnya memiliki dua jenis yaitu yang bersifat material dan bersifat non material. Harta non material diantaranya adalah hak cipta dari sebuah karya film yang memiliki nilai komersial, sehingga harus diberlakukan sebagaimana harta yang bersifat material. Banyaknya kegiatan menonton film (streaming) secara gratis pada aplikasi Telegram menimbulkan polemik di masyarakat tentang keabsahannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik streaming film gratis melalui Telegram menurut perspektif fikih muamalah dan mengetahui bagaimana praktik streaming film gratis melalui Telegram menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik streaming film secara gratis melalui ‎aplikasi Telegram menurut perspektif Fikih Muamalah hukumnya adalah haram atau tidak sah. Kemudian praktik streaming film secara gratis melalui ‎aplikasi Telegram menurut perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang ‎Hak Cipta perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggandaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sesuai dengan pasal 9 ayat 3 dan melanggar hak eksklusif khususnya hak ekonomi.
SWOT Analysis in Developing Zakat at The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bandung Regency Intan Nurrachmi; Elisa Siti Widyastuti; Tiya Rissa Kamila; Fahira Febriana Ayuni Destari
Indonesian Journal of Economics and Management Vol 3 No 1 (2022): Indonesian Journal of Economics and Management (November 2022)
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/ijem.v3i1.4687

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islamic development and is also one of the pillars of Islamic economic strength. The way of zakat management also affects public trust in a zakat management institution, such as the Bandung City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which has the task of collecting and receiving zakat from muzakki, maintaining it and for that reason, distributing or distributing to mustahiks who have the right to write it. The purpose of zakat management is to increase justice in the distribution of zakat funds, welfare of the community, and to overcome poverty in order to utilize zakat funds to be more productive. So that BAZNAS Bandung Regency should improve zakat management in order to improve the quality of zakat mustahik. This study will review the extent of zakat management in the city of Bandung, which is a non-profit institution in the management and distribution of zakat funds. This research uses a SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) analysis method with a literature study approach. From the results of the study using the SWOT method, it is stated that in the strength factor (Strengths) and in the weakness factor table the total of all internal variables, namely 2.8 and opportunities (opportunities) shows that the total is greater than threats, the two variables are 2.91. This shows that the opportunities in BAZNAS Bandung Regency are very high compared to the weaknesses and threats that occur. So that if BAZNAS Bandung Regency can take advantage of these opportunities and strengths, BAZNAS Bandung Regency can develop its zakat funds to be even more productive and can improve the welfare of the people of Bandung Regency in particular.
POLA PENERAPAN FINTECH SYARIAH : PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Intan Nurrachmi Intan; Silvia Renia Devi; Raissya Salsabila Febriandhane; Syintia Ulfa Juliani
Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Vol 15 No 1 (2023)
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/ekspansi.v15i1.4732

Abstract

Perkembangan fintek atau financial technologi kian berkembang seiring berjalannya waktu hal ini menyebabkan minat masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tertarik menggunakannya. Fintek adalah sebuah fenomena yang dikarenakan adanya sebuah inovasi yang memperkenalkan kepraktisan, kenyamanan dan biaya ekonomis. Sama halnya dengan fintek Syariah yang kini sedang digencarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak MUI mengeluarkan penawaran produk berbasik syariah dari para startup bisnis syariah kepada pelaku UMKM. Di sisi lain, fenomena fintek ini memiliki kendala pada penerapannya pada UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana suatu kajian bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah fintek syariah dapat menjadi solusi khususnya bagi pelaku UMKM dengan memfasilitasi layanan keuangan , fintech menjadi inovasi yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan dan kemudahan dalam penyediaan layanan keuangan. Para pelaku industri fintek perlu mengedukasi kepada seluruh masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal guna melindungi masyarat dari penipuan dan kejahatan keuangan. Otoritas jasa keuangan (OJK) akan membantu regulator mengembangkan dan mengawasi layanan fintek syariah. Dalam fintek syariah ada beberapa aplkasi yang menyediakan penawaran layanan pengelolaan keuangan UMKM dalam berbisnis yang tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efesiensi pada hal pelayanan nasabah.
Analisis Streaming Film Gratis melalui Telegram berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta Aljiel Sarah; Mohamad Andri Ibrahin; Intan Nurrachmi
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i1.1807

Abstract

Abstract. Assets in the perspective of muamalah fiqh in terms of their nature have two types, namely those that are material and non-material. Non-material assets include the copyright of a film that has commercial value, so it must be treated as material property. The number of activities to watch movies (streaming) for free on the Telegram application has caused a polemic in the community about its legitimacy. Based on these problems, the purpose of this study is to find out how the practice of streaming free movies via Telegram is from the perspective of fiqh muamalah and to find out how the practice of streaming free movies via Telegram according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is qualitative with a case study approach, using primary and secondary data. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Fiqh Muamalah is unlawful or illegal. Then the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the act is categorized as copying which is a form of copyright infringement in accordance with article 9 paragraph 3 and violates exclusive rights, especially economic rights. Abstrak. Harta dalam persepktif fikih muamalah dari sisi sifatnya memiliki dua jenis yaitu yang bersifat material dan bersifat non material. Harta non material diantaranya adalah hak cipta dari sebuah karya film yang memiliki nilai komersial, sehingga harus diberlakukan sebagaimana harta yang bersifat material. Banyaknya kegiatan menonton film (streaming) secara gratis pada aplikasi Telegram menimbulkan polemik di masyarakat tentang keabsahannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik streaming film gratis melalui Telegram menurut perspektif fikih muamalah dan mengetahui bagaimana praktik streaming film gratis melalui Telegram menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik streaming film secara gratis melalui ‎aplikasi Telegram menurut perspektif Fikih Muamalah hukumnya adalah haram atau tidak sah. Kemudian praktik streaming film secara gratis melalui ‎aplikasi Telegram menurut perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang ‎Hak Cipta perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggandaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sesuai dengan pasal 9 ayat 3 dan melanggar hak eksklusif khususnya hak ekonomi.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Binary Option untuk Membantu Pembangunan Yayasan Sosial Wahyu Rizki Hadiwijaya; Amrullah Hayatudin; Intan Nurrachmi
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2846

Abstract

Abstract. Binary options are a trading effort that is carried out by buying foreign currency or assets through online transactions based on fluctuating exchange rates or market patterns. Under these conditions, the Islamic legal approach to the specification of the eligibility of sharia rules is still experiencing problems among the scholars. The use of the proceeds from binary option profits for donations to a foundation, judging from the practice of binary options themselves, which are still the pros and cons among users. The purpose of the research is to examine in more depth the muamalah fiqh review of binary option practices and the benefits of transactions used to help build social foundations. The research method used is a qualitative method, the type of research is field research, the activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the results of binary option activities to be used for the development of social foundations are not permissible. Because in binary option trading there are indications that it contains elements of maysir (speculation or chance) in which the way to get wealth is not justified in Islam. Abstrak. Binary option merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan transaksi membeli faluta asing atau aset melalui daring berdasarkan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif. Dalam kondisi tersebut, maka pendekatan hukum Islam terhdap spesifikasi kelayakan kaidah syariah masih mengalami persoalan dikalangan para ulama. Penggunaan hasil dari keuntungan binary option untuk dana sumbangan kepada salah satu yayasan, dilihat dari praktik binary option sendiri yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan pengguna. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik binary option dan keuntungan transaksinya digunakan untuk membantu pembangunan yayasan sosial Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data  primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari kegiatan binary option untuk digunakan pembangunan yayasan sosial adalah tidak boleh dilakukan. Karena dalam trading binary option terindikasi mengandung unsur maysir (spekulasi atau untung-untungan) yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalan Islam.
Analisis Streaming Film Gratis melalui Telegram berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta Aljiel Sarah; Mohamad Andri Ibrahin; Intan Nurrachmi
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i1.1807

Abstract

Abstract. Assets in the perspective of muamalah fiqh in terms of their nature have two types, namely those that are material and non-material. Non-material assets include the copyright of a film that has commercial value, so it must be treated as material property. The number of activities to watch movies (streaming) for free on the Telegram application has caused a polemic in the community about its legitimacy. Based on these problems, the purpose of this study is to find out how the practice of streaming free movies via Telegram is from the perspective of fiqh muamalah and to find out how the practice of streaming free movies via Telegram according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is qualitative with a case study approach, using primary and secondary data. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Fiqh Muamalah is unlawful or illegal. Then the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the act is categorized as copying which is a form of copyright infringement in accordance with article 9 paragraph 3 and violates exclusive rights, especially economic rights. Abstrak. Harta dalam persepktif fikih muamalah dari sisi sifatnya memiliki dua jenis yaitu yang bersifat material dan bersifat non material. Harta non material diantaranya adalah hak cipta dari sebuah karya film yang memiliki nilai komersial, sehingga harus diberlakukan sebagaimana harta yang bersifat material. Banyaknya kegiatan menonton film (streaming) secara gratis pada aplikasi Telegram menimbulkan polemik di masyarakat tentang keabsahannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik streaming film gratis melalui Telegram menurut perspektif fikih muamalah dan mengetahui bagaimana praktik streaming film gratis melalui Telegram menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik streaming film secara gratis melalui ‎aplikasi Telegram menurut perspektif Fikih Muamalah hukumnya adalah haram atau tidak sah. Kemudian praktik streaming film secara gratis melalui ‎aplikasi Telegram menurut perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang ‎Hak Cipta perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggandaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sesuai dengan pasal 9 ayat 3 dan melanggar hak eksklusif khususnya hak ekonomi.
ASPEK HUKUM PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Sulistiani, Siska Lis; Nurrachmi, Intan; Bayuni, Eva Misfah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of cash waqf in Indonesia in the past 10 years is of particular concern. With the law No. 41 of 2004 concerning endowments became the initial foothold in the development of forms of cash endowments, including endowments of money, endowments sukuk, endowments of Islamic insurance policies and others. Of all the innovations of this waqf because waqf has more flexible properties to be able to make new breakthroughs that fit the needs of the times without reducing the essence of the waqf. The legal aspect of developing cash waqf is important because it will affect its position and its validity as an endowment asset. This research is a normative juridical study, which uses library research as a method of collecting data and analyzed through descriptive analytical methods, so that innovation in the form of cash waqf in Indonesia has a strong legal basis as a basis for its operation in society.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai’al-Istighlal Prinisa Hamdani; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7493

Abstract

Abstract. One investment instrument is the State Sharia Securities (SBSN). Investment in SBSN uses several types of contracts, one of which is bai’ al-istighlal and scholars differ on its permissibility. This study aims to find out how the practice of buying and selling SBSN using the bai’ al-istighlal contract, to find out the legal arguments and istinbath of the Hanafi and Rafiq Yunus al-Mishri scholars, and to analyze the muamalah fiqh review of the differences in the opinions of these two scholars about the bai’ contract al-istighlal. This study uses a qualitative method that is descriptive analysis with a normative approach. The type of data is qualitative data with data sources from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techiques use library research that comes from books, journals, literature related to contractual issues in investment. The method of analysis using descriptive analysis method. This study concludes that the practice of buying and selling SBSN using a bai’ al-istighlal contract is similar to SBSN Ijarah Sale and Lease Back. The legal terms of Hanafi scholars that allow bai’al-istighlal contracts are Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Asar, Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, and Al-Urf’. While the legal istinbath of Rafiq Yunus al-Mishri which prohibits the bai’ al-istighlal contract is the Al-Qur’an, Al-Hadits, and Ijma’. According to muamalah fiqh, the practice of buying and selling SBSN using a bai’ al-istighlal contract is permissible. Abstrak. Salah satu instrumen investasi adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Investasi dalam SBSN menggunakan beberapa macam akad, salah satunya bai’al-istighlal dan para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal, untuk mengetahui argumen dan istinbath hukum ulama Hanafi dan Rafiq Yunus al-Mishri, serta untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap perbedaan kedua pendapat ulama tersebut tentang akad bai’al-istighlal. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Jenis datanya adalah data kualitatif dengan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah akad dalam investasi. Adapun metode analisis menggunakan metode analisis deskrptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal mirip dengan Ijarah Sale and Lease Back. Istinbath hukum yang memperbolehkan akad bai’al-istighlal adalah Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Asar, Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, dan-Al-Urf’. Sedangkan istinbath hukum Rafiq Yunus al-Mishri yang melarang akad bai’al-istighlal adalah Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’. Menurut fikih muamalah praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal diperbolehkan.
Co-Authors Adam Agus Putra, Panji Agung Laksono Aljiel Sarah Aljiel Sarah Alya Syifa Utami Handriansyah Amalia solihat Amrullah Hayatudin Andri Ibrahim Arafah, Mudrikatul Asep Ramdan Hidayat Aulia Resa, Alif Azri Bhari Azzahra, Fatma Azzahra, Putri Bhari, Azri Darwis Robinson Manalu Davina Jasmine Azzahra Deden Gandana Madjakusumah Elisa Siti Widyastuti Eva Fauziah Eva Misfah Bayuni Fahira Febriana Ayuni Destari Fawzi, Ramdan Fitriyanti, Asti Geugeut Kinasih Wahyuni Guellica Agnesia Claudia Thanos Hana Khairunnisa Hasbi Assidiki Mauluddi Hery Widijanto Ibadurrahman, Zayd iil waludi Ivana Nurul Zahra Iwan Permana Jaka Rukmana Kholid Anggara Lasmanah, Lasmanah Lina Jamilah Maman Surahman Moh. Andri Ibrahim Mohamad Andri Ibrahin Mohamad Dandi Maulana Muhamad Anwar Siddiqi Muhammad Celvin Julian Soza Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Farhan Bagja Naufal Muhammad Hanif MUHAMMAD TAUFIK Najmah Salamah Nandang Ihwanudin Nanik Eprianti Nasawi, Avicenna Mujtahid Nazwa Khoerunisa, Fadila Neneng Nurhasanah Neni Sri Imaniyati Nesya Bilqish Firmansyah Novita Siti Mulyasari Nurliawati, Nita Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Prinisa Hamdani Putri Diah Ayu Lestari Radia Purbayati Raissya Salsabila Febriandhane Refanisa Zaeni, Mutiara Resya Wahyuni Rizqia Nur Afifah Robbi Rahim Sadam Mochamad Fahrurozi Sari, Ninuk Permata Setiawan Setiawan Silvia Renia Devi Siska Lis Sulistiani Siti Husna Alawiyah Syamsu Rijal Syarief, Mochamad Edman Syintia Ulfa Juliani Taufiqurrachman Tiya Rissa Kamila Toong Hai Sam Trie, Cheira Baby Tubagus Farhan Fauzian Udin Saripudin Usi Sumiati Wahyu Rizki Hadiwijaya Wanda Puspita Sari Yuaniko Paramitra Yudiyanto Tri Kurniawan Zaeni, Mutiara Refanisa