Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta International Journal of Artificial Intelligence Research Politeia: Jurnal Ilmu Politik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah Al-Hadi Jurnal Media Informatika Mudabbir: Journal Research and Education Studies Indonesian Research Journal on Education QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies ANDREW Law Journal PESHUM Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Faisar Ananda Arfa, Faisar Ananda
Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI Lubis , Indah Amani; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan yang terjadi akibat poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Poligami, meskipun diizinkan dengan syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang Perkawinan, seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait serta studi kasus pembatalan perkawinan akibat poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan jika poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti tidak adanya izin dari pengadilan atau dari istri pertama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pembatalan perkawinan akibat poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum terkait aturan poligami untuk meminimalisir kejadian pembatalan perkawinan di masa mendatang
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM SERTA PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA Syuhada, Layla; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31027

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana perkembangan hukum keluarga Islam dan bagaiamana penerapannya pada masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library resecarh). Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait dengan pembahasan perkembangan hukum keluarga islam di Indonesia tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum masa penjajahan muncul, dan hukum-hukum keluarga yang terkadung dalam Islam diterima baik oleh masyarakat muslim di Indonesia. Hukum keluarga islam telah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia dan telah banyak ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Semoga kedepannya lebih banyak lagi hukum-hukum keluarga Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
KONSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Nasution, Saphira Husna; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31029

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai konsep Hukum Keluarga Islam yang mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, terutama ketika masyarakat telah mengalami kemajemukan baik secara sosial dan juga budaya. Terdapat beberapa permasalahan di dalama regulasi perkawinan di Indonesia yaitu mengenai pencatatan perkawinan, usia perkawinan, poligami, dan juga perceraian. Tulisan ini menggunakan studi pustaka, yaitu sebuah kajian yang mengunakan buku-buku sebagai sumber utamanya, dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relefansi materi dalam tulisan ini. UU Perkawinan 1974 mencerminkan upaya menyatukan hukum perkawinan sesuai dengan hukum adat dan agama, serta menanggapi tuntutan kaum perempuan mengenai poligami dan perceraian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di masyarakat tentang pengakuan dan penerapan UU Perkawinan. Kelompok yang mendukung UU ini sebagai hukum yang sah bagi umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok yang ideal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun untuk melengkapi UU Perkawinan juga diakui secara nasional dan diterapkan dalam peradilan agama. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehari-hari. UU Perkawinan dan KHI bersama-sama membentuk kerangka hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang harus dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali.
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUAT HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MEMBENTUK PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG KELUARGA Alawiyah , Nur Suci; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31030

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas Pembangunan Hukum Nasional Dengan Mempertimbangkan Dan Memuat Hukum Keluarga Islam Dalam Membentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Keluarga, Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode Discovery Learning Kajian ini membahas tentang pembangunan hukum nasional yang mempertimbangkan dan memuat hukum keluarga Islam yang merupakan sebuah isu yang kompleks dan multidimensi.
Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law Number 41 of 2004 (Analysis of Nazir Performance in Productive Waqf Development) Iqbal, Muhammad Nur; Arfa, Faisar Ananda; Irham, M. Iqbal
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.38048

Abstract

The purpose of the research is to find out how the performance of Nazhir in the management of waqf land in Tanjung Morawa Subdistrict, to find out what are the steps taken by Nazhir in Tanjung Morawa Subdistrict in productive waqf management, and to find out what are the inhibiting factors for productive waqf management in Tanjung Morawa Subdistrict. The research conducted is social research. The research method used in this discussion is qualitative research method. The approach that the author uses in discussing this research is an empirical or sociological approach. The method of data collection carried out by the author is by means of field observation and examining the data sources that the author mentions, namely primary, secondary, and tertiary. The management of waqf land carried out by Nazhir in Tanjung Morawa District has not led to productive waqf, only limited to maintenance and utilization, In general, the management of waqf land in Tanjung Morawa District is still in the traditional and consumptive period, which is only effective in terms of social religion. The steps taken by Nazhir in developing waqf productively in Tanjung Morawa District are: The making of the baitul Mall box carried out by the Nazhir of the Shalatul falah mosque and the management of rice fields as a baitul mall carried out by Mr. Masduki in Punden Rejo Village, where the proceeds from the rice fields are used as a source of KAS income for the mosque and are also distributed to underprivileged people. factors that hinder the development of productive waqf in Tanjung Morawa District, including: The strength of the old understanding of Muslims regarding waqf management, Lack of socialization to Nazir and Nazirs who are not professional in carrying out productive waqf management.
Harmonisasi ‘Urf Syar’i pada Pernikahan Adat Suku Minangkabau dengan Tujuan dapat Diterima Semua Pihak Arfa, Faisar Ananda; Siregar, Muhammad Sya’ban
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3778

Abstract

Pernikahan adat Minangkabau merupakan sistem pernikahan yang sarat dengan nilai adat, agama, dan budaya yang berlandaskan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh kompleksitas prosesi adat, terutama dari segi biaya dan tuntutan sosial. Fenomena ini menimbulkan dilema antara mempertahankan adat yang dianggap sesuai syariat Islam namun membutuhkan biaya besar, dengan meninggalkan adat yang berpotensi memicu konflik sosial dan ketegangan antar keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai dengan syariat Islam serta bentuk penyederhanaan adat (‘urf syar‘i) yang dapat dilakukan melalui kesepakatan para tetuah dan sesepuh adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perumusan masalah mengenai praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai syariat dan strategi penyederhanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi maresek dapat dipahami sebagai bagian dari konsep ta‘aruf dalam Islam, sedangkan batimbang tando sejalan dengan konsep khitbah. Rangkaian adat seperti baralek, manjampuik marapulai, panyambutan rumah anak daro, basandiang di palaminan, malam baretong, mamulangkan tando, dan malewakan gala marapulai merupakan bentuk ‘urf dalam konsep walimatul ‘ursy. Tradisi bainai juga memiliki kesesuaian dengan sunnah yang diajarkan kepada perempuan. Penyederhanaan adat dilakukan melalui pelaksanaan simbolik beberapa prosesi, pembatasan lingkup kegiatan dalam keluarga inti, penghindaran unsur adat yang membebani, serta penguatan nilai spiritual melalui pengajian dan doa bersama.
POLITIK HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH Maulana, Ingah; Nurasiah, Nurasiah; Arfa, Faisar Ananda
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1280

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum Islam dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya menghadirkan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan substantif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kecenderungan praktik politik hukum Islam yang masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dasar syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi maqāṣid al-syarī‘ah dalam politik hukum Islam serta prospeknya dalam pembangunan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memiliki peran strategis sebagai orientasi nilai dan instrumen evaluatif dalam politik hukum Islam, sehingga kebijakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī‘ah berpotensi memperkuat pembangunan hukum nasional yang inklusif, humanis, dan selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Kamil, Ahmad; Nurasiah, Nurasiah; Arfa, Faisar Ananda
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.143

Abstract

Tulisan ini membahas dinamika teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-12, hukum Islam telah menjadi bagian integral tata sosial masyarakat, namun keberlakuannya senantiasa dinegosiasikan melalui interaksi dengan hukum adat dan hukum kolonial (Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kajian ini memfokuskan tiga aspek utama. Pertama, hakikat hukum Islam beserta konsep dasar pemberlakuannya, yang menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hasil dialektika antara wahyu, nalar, dan konteks sosial. Kedua, pemetaan delapan teori pemberlakuan hukum Islam, mulai dari Teori Kredo, Receptio in Complexu, Receptie, Receptie Exit, Receptio a Contrario, Recoin, Teori Eksistensi, hingga Eklektisisme, yang masing-masing mencerminkan konteks dan kepentingan politik-hukum pada masanya. Ketiga, analisis kritis terhadap relevansi dan problem penerapannya dalam negara bangsa modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada teori yang sepenuhnya dapat menjelaskan pemberlakuan hukum Islam secara tunggal. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bergantung pada tiga pilar: penerimaan sosial, proses legislasi formal, dan pelembagaan dalam struktur negara. Dalam konteks kekinian, tantangan utama adalah bagaimana menghadirkan hukum Islam secara adil, inklusif, dan sesuai prinsip negara hukum tanpa mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia.
Konfigurasi Politik di Era Orde Baru dan Keterkaitannya dengan Hukum Islam Pratitis, Sugih Ayu; Arfa, Faisar Ananda; Nasution, M. Syukri Albani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15450

Abstract

Studi ini meneliti politik hukum Islam selama era Orde Baru dan hubungannya dengan konfigurasi politik yang berkembang selama periode tersebut. Studi ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak muncul di ruang netral, melainkan sebagai produk dari dinamika dan kepentingan kekuasaan politik yang berkuasa. Selama periode Orde Baru (1966–1998), konfigurasi politik yang terpusat dan otoriter sangat memengaruhi arah kebijakan hukum negara, termasuk pengaturan dan pengakuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum Islam diimplementasikan oleh rezim Orde Baru dan bagaimana konfigurasi politik yang berlaku menentukan ruang lingkup dan bentuk hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan melalui pemeriksaan literatur ilmiah, kebijakan negara, dan peraturan perundang-undangan, menggunakan Teori Politik Hukum Mahfud MD sebagai kerangka analisis utama. Temuan menunjukkan bahwa politik hukum Islam selama era Orde Baru bersifat represif-akomodatif, menekan Islam di ranah politik formal sambil memberikan akomodasi terbatas di ranah privat. Negara berupaya mendepolitisasi Islam, sekaligus melegalkan hukum Islam di bidang hukum keluarga dan pengadilan agama melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akomodasi ini diimplementasikan secara selektif, dari atas ke bawah, dan tetap berada di bawah kendali ketat negara. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum Islam selama periode Orde Baru berfungsi sebagai kebijakan hukum yang sebagian besar ditentukan oleh konfigurasi politik otoriter dan berorientasi pada pemeliharaan stabilitas politik, sekaligus menunjukkan kesesuaian hukum Islam dengan Pancasila dan Konstitusi 1945.
Co-Authors Ahmad Kamil Alawiyah , Nur Suci azmi, armaya Bayu Suhairi, Mhd. Arbi Burhanuddin Burhanuddin Dede Ruslan Fuad, Zainul Indra Utama Tanjung Iqbal, Muhammad Nur Irham, M. Iqbal Lubis , Indah Amani Maulana, Ingah Muhammad Syukri Albani Nasution Nasution, M. Syukri Albani Nasution, Saphira Husna Nauval, Ahmad Zaky Nurasiah Nurasiah Pratitis, Sugih Ayu Rahmadani, Gema Saparuddin Siregar Siregar, Muhammad Hajatoleslam Siregar, Muhammad Sya’ban Siregar, Rais Abdurrahman Syafaruddin Syafaruddin Syuhada, Layla Uswatun Hasanah Vientiany, Dini