Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI Lubis , Indah Amani; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan yang terjadi akibat poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Poligami, meskipun diizinkan dengan syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang Perkawinan, seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait serta studi kasus pembatalan perkawinan akibat poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan jika poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti tidak adanya izin dari pengadilan atau dari istri pertama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pembatalan perkawinan akibat poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum terkait aturan poligami untuk meminimalisir kejadian pembatalan perkawinan di masa mendatang
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM SERTA PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA Syuhada, Layla; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31027

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana perkembangan hukum keluarga Islam dan bagaiamana penerapannya pada masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library resecarh). Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait dengan pembahasan perkembangan hukum keluarga islam di Indonesia tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum masa penjajahan muncul, dan hukum-hukum keluarga yang terkadung dalam Islam diterima baik oleh masyarakat muslim di Indonesia. Hukum keluarga islam telah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia dan telah banyak ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Semoga kedepannya lebih banyak lagi hukum-hukum keluarga Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
KONSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Nasution, Saphira Husna; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31029

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai konsep Hukum Keluarga Islam yang mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, terutama ketika masyarakat telah mengalami kemajemukan baik secara sosial dan juga budaya. Terdapat beberapa permasalahan di dalama regulasi perkawinan di Indonesia yaitu mengenai pencatatan perkawinan, usia perkawinan, poligami, dan juga perceraian. Tulisan ini menggunakan studi pustaka, yaitu sebuah kajian yang mengunakan buku-buku sebagai sumber utamanya, dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relefansi materi dalam tulisan ini. UU Perkawinan 1974 mencerminkan upaya menyatukan hukum perkawinan sesuai dengan hukum adat dan agama, serta menanggapi tuntutan kaum perempuan mengenai poligami dan perceraian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di masyarakat tentang pengakuan dan penerapan UU Perkawinan. Kelompok yang mendukung UU ini sebagai hukum yang sah bagi umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok yang ideal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun untuk melengkapi UU Perkawinan juga diakui secara nasional dan diterapkan dalam peradilan agama. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehari-hari. UU Perkawinan dan KHI bersama-sama membentuk kerangka hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang harus dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali.
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUAT HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MEMBENTUK PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG KELUARGA Alawiyah , Nur Suci; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31030

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas Pembangunan Hukum Nasional Dengan Mempertimbangkan Dan Memuat Hukum Keluarga Islam Dalam Membentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Keluarga, Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode Discovery Learning Kajian ini membahas tentang pembangunan hukum nasional yang mempertimbangkan dan memuat hukum keluarga Islam yang merupakan sebuah isu yang kompleks dan multidimensi.
Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law Number 41 of 2004 (Analysis of Nazir Performance in Productive Waqf Development) Iqbal, Muhammad Nur; Arfa, Faisar Ananda; Irham, M. Iqbal
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.38048

Abstract

The purpose of the research is to find out how the performance of Nazhir in the management of waqf land in Tanjung Morawa Subdistrict, to find out what are the steps taken by Nazhir in Tanjung Morawa Subdistrict in productive waqf management, and to find out what are the inhibiting factors for productive waqf management in Tanjung Morawa Subdistrict. The research conducted is social research. The research method used in this discussion is qualitative research method. The approach that the author uses in discussing this research is an empirical or sociological approach. The method of data collection carried out by the author is by means of field observation and examining the data sources that the author mentions, namely primary, secondary, and tertiary. The management of waqf land carried out by Nazhir in Tanjung Morawa District has not led to productive waqf, only limited to maintenance and utilization, In general, the management of waqf land in Tanjung Morawa District is still in the traditional and consumptive period, which is only effective in terms of social religion. The steps taken by Nazhir in developing waqf productively in Tanjung Morawa District are: The making of the baitul Mall box carried out by the Nazhir of the Shalatul falah mosque and the management of rice fields as a baitul mall carried out by Mr. Masduki in Punden Rejo Village, where the proceeds from the rice fields are used as a source of KAS income for the mosque and are also distributed to underprivileged people. factors that hinder the development of productive waqf in Tanjung Morawa District, including: The strength of the old understanding of Muslims regarding waqf management, Lack of socialization to Nazir and Nazirs who are not professional in carrying out productive waqf management.
Harmonisasi ‘Urf Syar’i pada Pernikahan Adat Suku Minangkabau dengan Tujuan dapat Diterima Semua Pihak Arfa, Faisar Ananda; Siregar, Muhammad Sya’ban
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3778

Abstract

Pernikahan adat Minangkabau merupakan sistem pernikahan yang sarat dengan nilai adat, agama, dan budaya yang berlandaskan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh kompleksitas prosesi adat, terutama dari segi biaya dan tuntutan sosial. Fenomena ini menimbulkan dilema antara mempertahankan adat yang dianggap sesuai syariat Islam namun membutuhkan biaya besar, dengan meninggalkan adat yang berpotensi memicu konflik sosial dan ketegangan antar keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai dengan syariat Islam serta bentuk penyederhanaan adat (‘urf syar‘i) yang dapat dilakukan melalui kesepakatan para tetuah dan sesepuh adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perumusan masalah mengenai praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai syariat dan strategi penyederhanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi maresek dapat dipahami sebagai bagian dari konsep ta‘aruf dalam Islam, sedangkan batimbang tando sejalan dengan konsep khitbah. Rangkaian adat seperti baralek, manjampuik marapulai, panyambutan rumah anak daro, basandiang di palaminan, malam baretong, mamulangkan tando, dan malewakan gala marapulai merupakan bentuk ‘urf dalam konsep walimatul ‘ursy. Tradisi bainai juga memiliki kesesuaian dengan sunnah yang diajarkan kepada perempuan. Penyederhanaan adat dilakukan melalui pelaksanaan simbolik beberapa prosesi, pembatasan lingkup kegiatan dalam keluarga inti, penghindaran unsur adat yang membebani, serta penguatan nilai spiritual melalui pengajian dan doa bersama.