Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta International Journal of Artificial Intelligence Research Politeia: Jurnal Ilmu Politik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah Al-Hadi Jurnal Media Informatika Mudabbir: Journal Research and Education Studies Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Faisar Ananda Arfa, Faisar Ananda
Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
STUDI ELABORASI SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Nauval, Ahmad Zaky; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31021

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas studi elaborasi antara konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Pembangunan ketahanan keluarga yang gencar di sampaikan oleh pemerintah hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang ada didalam hukum positif di Indonesia karena pada hakikatnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan lainnya atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sakinah mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika dielaborasi dengan aturan-aturan pada hukum positif di Indonesia.
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI Lubis , Indah Amani; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan yang terjadi akibat poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Poligami, meskipun diizinkan dengan syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang Perkawinan, seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait serta studi kasus pembatalan perkawinan akibat poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan jika poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti tidak adanya izin dari pengadilan atau dari istri pertama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pembatalan perkawinan akibat poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum terkait aturan poligami untuk meminimalisir kejadian pembatalan perkawinan di masa mendatang
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM SERTA PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA Syuhada, Layla; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31027

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana perkembangan hukum keluarga Islam dan bagaiamana penerapannya pada masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library resecarh). Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait dengan pembahasan perkembangan hukum keluarga islam di Indonesia tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum masa penjajahan muncul, dan hukum-hukum keluarga yang terkadung dalam Islam diterima baik oleh masyarakat muslim di Indonesia. Hukum keluarga islam telah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia dan telah banyak ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Semoga kedepannya lebih banyak lagi hukum-hukum keluarga Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
KONSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Nasution, Saphira Husna; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31029

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai konsep Hukum Keluarga Islam yang mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, terutama ketika masyarakat telah mengalami kemajemukan baik secara sosial dan juga budaya. Terdapat beberapa permasalahan di dalama regulasi perkawinan di Indonesia yaitu mengenai pencatatan perkawinan, usia perkawinan, poligami, dan juga perceraian. Tulisan ini menggunakan studi pustaka, yaitu sebuah kajian yang mengunakan buku-buku sebagai sumber utamanya, dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relefansi materi dalam tulisan ini. UU Perkawinan 1974 mencerminkan upaya menyatukan hukum perkawinan sesuai dengan hukum adat dan agama, serta menanggapi tuntutan kaum perempuan mengenai poligami dan perceraian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di masyarakat tentang pengakuan dan penerapan UU Perkawinan. Kelompok yang mendukung UU ini sebagai hukum yang sah bagi umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok yang ideal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun untuk melengkapi UU Perkawinan juga diakui secara nasional dan diterapkan dalam peradilan agama. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehari-hari. UU Perkawinan dan KHI bersama-sama membentuk kerangka hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang harus dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali.
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUAT HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MEMBENTUK PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG KELUARGA Alawiyah , Nur Suci; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31030

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas Pembangunan Hukum Nasional Dengan Mempertimbangkan Dan Memuat Hukum Keluarga Islam Dalam Membentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Keluarga, Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode Discovery Learning Kajian ini membahas tentang pembangunan hukum nasional yang mempertimbangkan dan memuat hukum keluarga Islam yang merupakan sebuah isu yang kompleks dan multidimensi.
Law Enforcement Of Environmental Criminal Actions Performed By Corporations In North Sumatra Andoko, Andoko; Arfa, Faisar Ananda; Rokan, Mustafa Kamal
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.2893

Abstract

The environmental condition in North Sumatra continues to decline which can endanger the surrounding community, the mangrove forest area has changed its function to become an oil palm plantation in Langkat Regency as if its existence is approved by the local government, the PT.Perkebunan Nusantara 2 (PTPN 2) plantation area in the Deli Serdang Regency area has changed its function to become a residential area elite and hotels, the existing forests around Karo district have been completely depleted due to illegal logging, the existence of floating cages and hotels around Lake Toba Toba Regency has also been polluted by hotel, factory and other waste disposal, on the other hand the floods that hit The city of Medan has also not been able to be overcome by the local government, seeing the damaged and polluted environmental conditions in North Sumatra, of course the main factor or main actor is none other than the company or also called the Corporation. The Law on the Protection and Management of the Environment has made guidelines as contained in Article 116 paragraph 1 concerning criminal sanctions committed by corporations, so those responsible are the business entity itself, the person giving the orders and the management. The formulation of the problem in this research is who should be responsible for environmental crimes by corporations and what is the authority of the local government? Method This research uses a normative approach, namely by analyzing related regulations. The results of this study indicate that determining who is responsible for environmental crimes by corporation the public prosecutor must be able to prove who the parties are involved, while the regional government has the authority to take legal action through article 90 UUPPLH which regulates the right to sue government agencies and local governments.
Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law Number 41 of 2004 (Analysis of Nazir Performance in Productive Waqf Development) Iqbal, Muhammad Nur; Arfa, Faisar Ananda; Irham, M. Iqbal
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.38048

Abstract

The purpose of the research is to find out how the performance of Nazhir in the management of waqf land in Tanjung Morawa Subdistrict, to find out what are the steps taken by Nazhir in Tanjung Morawa Subdistrict in productive waqf management, and to find out what are the inhibiting factors for productive waqf management in Tanjung Morawa Subdistrict. The research conducted is social research. The research method used in this discussion is qualitative research method. The approach that the author uses in discussing this research is an empirical or sociological approach. The method of data collection carried out by the author is by means of field observation and examining the data sources that the author mentions, namely primary, secondary, and tertiary. The management of waqf land carried out by Nazhir in Tanjung Morawa District has not led to productive waqf, only limited to maintenance and utilization, In general, the management of waqf land in Tanjung Morawa District is still in the traditional and consumptive period, which is only effective in terms of social religion. The steps taken by Nazhir in developing waqf productively in Tanjung Morawa District are: The making of the baitul Mall box carried out by the Nazhir of the Shalatul falah mosque and the management of rice fields as a baitul mall carried out by Mr. Masduki in Punden Rejo Village, where the proceeds from the rice fields are used as a source of KAS income for the mosque and are also distributed to underprivileged people. factors that hinder the development of productive waqf in Tanjung Morawa District, including: The strength of the old understanding of Muslims regarding waqf management, Lack of socialization to Nazir and Nazirs who are not professional in carrying out productive waqf management.
Co-Authors Alawiyah , Nur Suci Andoko Andoko, Andoko azmi, armaya Bayu Suhairi, Mhd. Arbi Burhanuddin Burhanuddin Dede Ruslan Fuad, Zainul Harisman Harisman, Harisman Indra Utama Tanjung Iqbal, Muhammad Nur Irham, M. Iqbal Lubis , Indah Amani Muhammad Syukri Albani Nasution Nasution, Saphira Husna Nauval, Ahmad Zaky Nurasiah Nurasiah Panjaitan, Budi Sastra Rahmadani, Gema Rokan, Mustafa Kamal Saparuddin Siregar Siregar, Muhammad Hajatoleslam Siregar, Rais Abdurrahman Syafaruddin Syafaruddin Syuhada, Layla Uswatun Hasanah Vientiany, Dini