Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : PKM Maju UDA

SOSIALISASI PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERBASIS MANAJEMEN SYARIAH DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN Reza Nurul Ichsan; Mhd Ansori Lubis; Venny Fraya Hartin Nst; Nazla Rachma Panggabean
PKM Maju UDA Vol 4 No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i2.3699

Abstract

Dikecamatan Medan Area menjadi tempat dilaksanakan pengabdian kepada Masyarakat, merupakan bagian wilayah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan aktivitas UMKM dilaksanakan pada kalangan menengah kebawah, akan tetapi belum terfokus kepada pengembangan UMKM yang dikelolanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan Rita handayani (2017) bahwa Akses Perbankan berhubungan negatif dan signifikan terhadap Pengembangan UMKM diKecamatan Medan Denai, Perluasan Pemasaran berhubungan positif dan Signifikan terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Medan Denai Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan akses perbankan dalam pengembangan UMKM sangat penting untuk mendorong UMKM lebih naik kelas. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang kini akan dilaksanakan merupakan program yang terstruktur dan terorganisir. Hasil Kegiatan pengabdian Masyarakat ini Dengan empat tujuan Manajemen Sumber daya Insani yaitu tujuan sosial, Tujuan Organisasi, Tujuan Fungsional, Tujuan Individual yang didasari Al-Qur’an dan hadist dengan pengembangan Sumber Daya Insani untuk mengelola UMKM menjadi lebih baik berdasarkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 125. UMKM punya peran penting dalam Pembangunan Nasional maka diperlukan produk keunggulan yang berdaya saing, dan nilai alami atau absolut dan nilai yang diperoleh. Dengan manfaat tersebut maka pengetahuan UMKM, keterampilan mengelola UMKM, kemampuan Pengembangan UMKM, sikap disiplin mengatur keuangan UMKM dan perilaku yang proposional sangat diperlukan dalam mengelola UMKM di wilayah kecamatan Medan Area agar semakin maju.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND) Siregar, Gomgom; Lubis, Mhd Ansori; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Nasution, Lukman
PKM Maju UDA Vol 4 No 1 (2023): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i1.4011

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
PROSEDUR JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT(PROCEDURE FOR SALE AND PURCHASE OF HERITAGE LAND AND BUILDINGS CARRIED OUT BEFORE THE PPAT) Lubis, Muhammad Ansori; Siregar, Gomgom TP; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Ichsan, Reza Nurul
PKM Maju UDA Vol 4 No 3 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi dalam pembuatan akta jual beli tersebut terjadi masalah karena adanya bantahan dari ahli waris. Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah pihak penjual membawa sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual, KTP (Kartu Tanda Penduduk), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), surat persetujuan suami/isteri, bagi yang sudah berkeluarga, KK (Kartu Keluarga) sedangkan pihak pihak pembeli membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), uang pembayaran atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Akibat hukum akta jual beli tanah dan bangunan warisan yang dibuat oleh PPAT menjadi sebuah akta yang otentik. Kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut sangat kuat, karena akta pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta notaril sehinga merupakan akta otentik.