Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Journal of Educational, Health and Community Psychology Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia Journal of Business & Banking Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Journal of Vocational and Career Education FOCUS: Journal of Social Studies Indo-MathEdu Intellectuals Journal IBLAM Law Review Lux Mensana: Journal of Scientific Health IJCIED Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Economic, Accounting Scientific Journal (CASH) Journal of Law
Suriyanto Suriyanto, Suriyanto
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Jl. Dr. Cipto No. 35, Telp. (0328) 662325 – 662322 Kode Pos 69417
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Wahid, Abdul; Suriyanto, Suriyanto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.502

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 memperkenalkan norma hukum baru yang memberikan pengecualian terhadap syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden bagi calon yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan terpilih melalui pemilihan umum. Norma hukum baru ini mewajibkan adanya penyesuaian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar sejalan dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban legislasi DPR dan Pemerintah dalam merespons putusan tersebut, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan politis dan administratif yang muncul dalam proses penyelarasan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak dari keterlambatan penyesuaian legislasi yang dapat menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilu berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasi legislasi menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi politik dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh norma baru, serta proses birokrasi yang lambat dalam menyusun revisi undang-undang. Hambatan-hambatan ini dapat memperlambat penyesuaian yang diperlukan, yang berdampak pada jalannya pemilu dan kepastian hukum bagi para calon. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim legislasi khusus yang bertugas untuk mempercepat proses revisi undang-undang pemilu, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan. Dengan demikian, norma hukum baru dapat diimplementasikan secara efektif, memastikan stabilitas politik dan kepastian hukum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di masa mendatang.
SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? Cahya, Tiyar; Aris, Umar; Pranacitra, Resi; Suriyanto, Suriyanto; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.528

Abstract

Smart Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Di Indonesia, penerapan Smart Governance difokuskan melalui desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam mendukung transformasi digital nasional. Artikel ini mengeksplorasi potensi desa dalam menjalankan program transformasi digital serta menilai kesiapan Indonesia dalam menerapkannya. Meskipun berbagai inisiatif seperti Desa Digital dan Internet Desa telah diluncurkan, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Kesimpulannya, desa dapat menjadi pusat inovasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan jika didukung dengan regulasi dan sumber daya yang memadai
Co-Authors Abd Hamid , Abdul Alif Abdul Wahid Ahmad Fauzan ARDIANSYAH ARDIANSYAH Aris, Umar Cahya, Tiyar Cakradetha, Ivenda Sasquea Daniel Happy Putra Dewa, Krisna Kumara Dewanto, Wishnu Faradila, Fian Arifiona Fuadah, Sururul Hadi Wardoyo, Hadi Halim, M. Amirul Hutabarat, Rode Parohon Santoso ISNI UTAMI Juwita Juwita, Juwita Kamalia, Amalia Rohmatul Kholifah, Jayanti Khusnul Marzuqi, Muhammad Hilmi Mustaan, Mustaan Nisa, Khurrotun Patisina Pettalongi, Adawiyah Pranacitra, Resi Putri, Nurul Farahdila Rahmawati, Rahmawati Rahmawaty, Lutfiah Rahmi Lubis Retno Damayanti Ridwan, Topan Safira, Andrilia Sasquea, Ivenda Saude Saude Sintha Soraya Santi Sri Handayani Sulastri, Neng Lina sutiyono sutiyono Sya’diyah, Halimatus Syaiful Rijal Alinata, Syaiful Rijal Triansya, Andika