Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PERAN STREET-LEVEL BUREAUCRATS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA TUGUSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER Hoir, Faizul; Angin, Ria
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 11 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i11.12387

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran birokrat jalanan dalam pelaksanaan PTSL di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. PTSL merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat legalisasi kepemilikan tanah masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran, tantangan, dan interaksi birokrat jalanan dalam pelaksanaan program untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran birokrat jalanan sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur PTSL, dan munculnya sengketa tanah yang memperlambat proses sertifikasi. Meskipun demikian, strategi adaptasi yang diterapkan oleh Street-Level Bureaucrats berupa komunikasi langsung dan fleksibilitas prosedur terbukti membantu kelancaran pelaksanaan program. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program PTSL di Desa Tugusari sangat bergantung pada efektivitas peran Street Level Bureaucrats dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan yang lebih optimal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi program PTSL.
Inovasi Menuju Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Kajian Sistem Manajemen Pelayanan Desa (SIMPEDA) di Desa Balung Lor Cahya Ningtyas, Vella Nur; Angin, Ria
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v1i1.1937

Abstract

Digital transformation is largely seen as a cultural shift that changes the way governments work, communicate, and deliver services, but can also have far-reaching implications, including changing organizational structures and cultures. One of the efforts made by the Jember Regency Government to innovate in digital transformation is by launching the SIMPEDA (Village Service Management System) application for villages in Jember Regency, one of which is Balung Lor Village. This research aims to describe the service transformation process before and after the existence of SIMPEDA in Balung Lor Village. This research uses a qualitative descriptive research method by collecting data through interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of the SIMPEDA innovation has gone very well in Bakung Lor Village and they have benefited from this innovation even though there are also negative impacts. Apart from that, according to the study findings, researchers found weaknesses. The theory put forward by Rogers does not cover innovation culture. Rogers' theory does not explain how innovation culture also requires changes in behavior in providing services from manual to digital-based.
Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol ) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Jember Astutik, Hesti Dwi; Angin, Ria
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.111

Abstract

Salah satu tugas KPU adalah melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Partai politik (Sipol) yang merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan kinerja KPU sehingga bisa lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang digitalisasi sistem informasi partai politik pada tahapan verifikasi pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kualitas sistem belum baik yang ditandai dengan masih belum adanya jaminan data bisa masuk secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Kedua, kualitas informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten terhadap partai politik cukup baik, akan tetapi pada saat pengumpulan data informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Jember dari partai politik baru kurang akurat. Ketiga, kualitas pelayanan KPU Kabupaten Jember terhadap proses pencalonan partai politik cukup baik mulai dari awal pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik yang bisa lolos pada pemilihan umum tahun 2024.
EVOLUSI KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA: KAJIAN INKREMENTAL DALAM REFORMASI PENDIDIKAN DAN OTONOMI DAERAH Khaliq, zaskia Afrina; Solehah, Hafidatus Solehah; Hafizh W, Naufal; Mevia, Nevila Marta; Angin, Ria
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 2 No 2 (2025): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v2i2.64

Abstract

The transformation of public policy in Indonesia takes place gradually and accumulatively, not through radical changes. The analytical framework of policy evolution theory can be used to understand this change as an adaptive process to internal and external dynamics. This research aims to describe the application of the incremental approach in education reform and regional autonomy in Indonesia. Utilizing a desk study method, the article traces patterns of policy change through analysis of academic literature. The findings reveal that curriculum reform and decentralization policy revision clearly embody evolutionary principles, such as institutional selection, collective learning, and adaptation to environmental pressures. The conclusion of the article emphasizes the relevance of the policy evolution approach to understand the complexity and contextuality of governance change in Indonesia.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA NO 1: DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI PROGRAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI PETANI Maya Hapsari, Wara Egha; Angin, Ria
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v7i2.356

Abstract

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa No. 1 adalah menghapus kemiskinan di tingkat desa melalui langkah-langkah strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam mewujudkan SDGs Desa No. 1 di Desa Purwoharjo. Fokus utama penelitian ini adalah pada program-program yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian petani sebagai elemen utama penggerak ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, petani, dan pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi petani di Desa Purwoharjo, seperti pemberian bantuan alat pertanian, pelatihan pengelolaan hasil panen, dan fasilitasi akses pasar, memiliki kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya akses teknologi modern, dan ketergantungan pada pasar tradisional. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga desa, memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, serta memanfaatkan teknologi digital untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi petani dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Program Sekolah Sadar Lingkungan (SEDARLING) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Lumajang hidayat, Ahmad rifki; Fatima, Fatima; Putri, Selvira Eka; Arzaq, Muhammad Nur Syamal; Angin, Ria
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 5 No 2 (2025): Edisi: Agustus
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v5i2.5613

Abstract

Indonesia, sebagai negara yang terletak di jalur tektonik aktif, menghadapi risiko bencana alam yang tinggi, termasuk erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana alam, terutama karena keberadaan Gunung Semeru yang aktif. Untuk mengurangi dampak bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang meluncurkan program Sekolah Sadar Lingkungan (SEDARLING), yang bertujuan untuk membangun kesadaran mitigasi bencana di kalangan siswa sejak usia dini. Program ini mengintegrasikan pendidikan mitigasi bencana dengan kepedulian terhadap lingkungan, seperti evakuasi mandiri, pengelolaan sampah, dan penanaman pohon. Meskipun program ini berpotensi besar untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pelatihan untuk guru, fasilitas simulasi bencana yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan program SEDARLING sebagai strategi mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara BPBD, sekolah, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelatihan guru dan fasilitas simulasi bencana. Diharapkan, melalui program ini, anak-anak dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan mitigasi bencana di lingkungan mereka.
IMPLEMENTASI KEBIJAAN REVITALISASI ALUN-ALUN JEMBER NUSANTARA Rizka Ramadhani, Rizka; Angin, Ria
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): INTERELASI - Maret
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/etkgpq41

Abstract

Revitalisasi ruang publik, khususnya alun-alun, merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Alun-Alun Jember Nusantara, sebagai pusat kota, memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai kendala dalam pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan revitalisasi Alun-Alun Jember Nusantara, dengan fokus pada proses perencanaan dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jember, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap perekonomian lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun revitalisasi ini telah berhasil menciptakan ruang yang lebih inklusif dan ramah pejalan kaki, tantangan dalam hal perencanaan, koordinasi antar pihak terkait, dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari revitalisasi ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal, dengan munculnya peluang usaha dan peningkatan aktivitas pariwisata. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang memerlukan perhatian lebih dalam hal pelibatan masyarakat dan pemeliharaan infrastruktur. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ruang publik yang fungsional dan berkelanjutan.
Collaborative Governance on Social Safety Networks During The Pandemic Covid-19 Angin, Ria; Muhammady, Iffan Gallant El
POLITICO Vol. 23 No. 1 (2023): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v23i1.1466

Abstract

This article discusses collaborative governance between governments institutions and NGOs as well as the community groups to manage the social safety network. We have categorized these activities into two types, government’s JPS and NGO’s JPS. The government's JPS program has been funded by the government budget, but the NGO's JPS has been supported from local non-governmental funds. This study used Narrative Policy Framework (NPF) methods.
Initiating a Good Governance Formulation Model with a Perspective on Mainstreaming Poverty in Regional Budgeting Angin, Ria; Emy Kholifah R.; Edhi Siswanto
POLITICO Vol. 23 No. 2 (2023): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v23i2.3258

Abstract

The target of increasing HDI which has become a priority for the regional government of Jember Regency requires a special strategy to achieve it, (1) The existence of regulations that enable the aspirations and interests of the poor to be accommodated; (2) There are clear benchmarks regarding achievement indicator targets for each SKPD program; (3) There is an agreement between the DPRD and the Regional Government regarding the percentage or ceiling of funds that must be provided for poverty alleviation programs.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TOA MASJID AL-IKHLAS (SE MENAG NO.5 TAHUN 2022) DI KEBONSARI KABUPATEN JEMBER Wardani, Ocvelya Gatining; Wicaksono, Itok; Angin, Ria
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.951

Abstract

Penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat memahami bagaimana Implementasi Kebijakan pengeras suara masjid sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No.5 Tahun 2022 di Kebonsari Kabupaten Jember. Didalam kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Agama Republik Indonesia terdapat fenoma yang terjadi di masyarakat, disini pembaca akan mengetahui tentang mekanisme bagaimana implementasi yang dibuat oleh pusat yaitu Kementrian Agama bisa terselenggara sampai ditingkatan desa, serta dapat mengetahui apa saja isi dari Kebijakan Pengeras Suara Masjid Surat Edaran No.5 Tahun 2022 Kementrian Agama Republik Indonesia.