Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

KUALITAS LAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA: STUDI DI KANTOR DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER Egimanda, Revo Alghazar; Sugiharto, Ivan; Oktavio, Raul Fahni; Alamsyah, Muhammad Iqbal; Angin, Ria
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 6 No 1 (2026): Edisi September- Maret
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v6i1.5551

Abstract

Layanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kualitas layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga, memberikan kemudahan akses, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di tingkat desa, kualitas layanan publik memegang peranan yang sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, masih banyak tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, termasuk di desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi kualitas layanan publik dalam sistem pemerintahan desa di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi masyarakat dan aparat pemerintah desa terkait kualitas pelayanan yang diberikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan keberhasilan atau kegagalan pelayanan publik di tingkat desa serta persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterima. Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dan menunjukan bahwa kualitas layanan Publik di kantor Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember telah sesuai dengan yang diinginkan meskipun belum dikatakan efektif. Selain itu terdapat pula hambatan-hambatan yang mempengaruhi seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam layanan Publik di kantor Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.
Penguatan Kelembagaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Sumbersari Melalui Pelatihan Kewirausahaan E-Kelontong Angin, Ria; Oktavianto, Hardian
JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiwakerta.v5i1.22710

Abstract

Kegiatan PKM ini dilatar belakangi oleh tujuan penguatan kelembagaan melalui pelatihan kewirausahaan.   Prosedur  kegiatan meliputi  1.Tahap persiapan: merupakan  koordinasi dengan mitra Panti Asuhan, 2) Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi : (a) melakukan kajian dengan metode SWOT terkait dengan kelemahan dan kekuatan mitra (Panti Asuhan),  (b)memberikan pelatihan kewirausahaan,(c) memberikan pendampingan kewirausahaan. (3) Tahap evaluasi kegiatan meliputi: (a) Evaluasi proses kegiatan, dilakukan pada setiap tahap kegiatan; (b) Evaluasi hasil kegiatan, dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian tujuan PKM ini yakni sejauh mana kegiatan yang diselenggarakan dipahami oleh mitra dan anak asuh mitra  (c).  Evaluasi dampak kegiatan, dengan melihat  kemajuan mitra pasca kegiatan PKM.    Pada tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan peserta telah  memahami  seluruh materi yang diberikan dan berminat mengembangkan wirausaha baru. . Para peserta kemudian dibagi menjadi empat kelompok dan  membuat rintisan  usaha baru yang pelaksanaannya  disesuaikan dengan kesibukan mereka. Kelompok 1,  kue keju aroma; kelompok 2 : ceker, sayap pedas dan es jelly sruput;  kelompok 3: siomay mercon dan kelompok 4: Chikuwa. Setiap kelompok mendapatkan modal sebesar Rp. 250.000, dan  digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan produk yang dijual. Empat usaha ini  dipasarkan secara on line dan secara bertahap  berhasil memberikan tambahan penghasilan pada Panti Asuhan.
PENGALOKASIAN DANA APBD UNTUK PROGRAM RUANG RINDU DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK Wijaksono, Agung; Angin, Ria
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v7i1.385

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan melalui program Ruang Rindu. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara yang mendalam kepada narasumber terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori alokasi anggaran dari Bland. Teori Bland mampu menjawab alokasi anggaran APBD yang jumlahnya pada tahun 2023 itu 325 juta dan 2024 itu 444 juta mampu dengan baik teralokasi sampai ke bawah ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Alokasi anggaran APBD yang disalurkan untuk program Ruang Rindu yang didalamnya mempunyai dua titik fokus yakni penanganan korban kekerasan dan pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan berhasil dalam pengimplementasiannya dan mampu terealisasi dengan baik disetiap kegiatan yan ada di program Ruang Rindu. Hal ini menunjukkan Bahwasannya program Ruang Rindu sangatlah membantu terutama dalam penanganan korban kekerasan di Kabupaten Banyuwangi serta dengan adanya anggaran yang cukup memadahi mampu menunjang segala aspek yang menjadi kebutuhan didalamnya seperti bantuan medis, ahli psikolog, alat menjahit,kain dan canting serta hal lainnya.
Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat) Wafa, Ali; Angin, Ria
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i1.3604

Abstract

Background: The high volume of waste in Banyuwangi Regency, which reaches 1,245 tons every day, is a serious threat and needs to be addressed through alternative waste management programs. Household waste and low public awareness are major contributors to the waste pile. The Banyuwangi Regency Government through the green Banyuwangi program is expected to be the most up-to-date solution for sustainable waste management. Research Objectives: To find out how the policy formulation of the Banyuwangi green program, within the Bunder Village Government, Kabat District. Research Methods: Using qualitative methods, by conducting field survey activities and in-depth interviews with actors who play an active role in the Banyuwangi Hijau program, and program triggering documents that explain the participation of Bunder Village community. Research Results: The Banyuwangi Hijau program is a very cheap and aligned program, so that it gets high community participation, gets subsidies from the Banyuwangi Regency APBD & the proceeds from the sale of waste sorting, and the program is regulated independently in two Bunder Village Regulations compiled jointly with the Environmental Service (DLH) and the Village Consultative Body (BPD), as well as BUMDes as the body that collects fees and provides services.
Pengembangan Program Pimpinan Aisyiyah Ranting Karimata, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam Pelayanan Warga Lansia Angin, Ria; Juariyah, Juariyah
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jompaabdi.v3i1.1042

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengembangkan upaya filantropis bagi anggota Aisyiyah lanjut usia. Maksud dari programs ini untuk: (1) mengetahui permasalahan anggota lanjut usia; (2) merancang program dibutuhkan lansia; dan (3) implementasi program. Program pelayanan lanjut usia anggota Aisyiyah adalah kegiatan dakwah. Oleh karena itu disarankan agar Pimpinan Ranting Aisyiyah Karimata, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berjejaring dan berinteraksi semaksimal mungkin dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk meningkatkan dakwah dengan memberikan pelayanan kepada anggota dan simpatisan. Hasil kegitan ini adalah (1) Memberikan arahan bagaimana seyogyanya memberikan pelayanan kepada lanjut usia. Tim pelaksana kegiatan menekankan pada pentingnya  mengembangkan program pelayanan lanjut usia tidak hanya pemberian santunan yang diselenggarakan secara insidentil yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri dan memperingati Hari Kemerdekaan RI. Pimpinan Ranting Aisyiyah Karimata dan Majelis-majelis yang berkaitan penting untuk  membangun jaringan dengan lembaga-lembaga di luar ranting agar pelayanan kepada lansia bisa dioptimalkan. Lembaga-lembaga di luar ranting misalnya Puskesmas terdekat (Klinik Dr. Suherman) dan Lembaga-lembaga independent yang memiliki kewenangan lainnya (2) Memberikan arahan tentang pentingnya pengembangan program-program kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan sekaligus pembinaan kerohanian Islam kepada warga Aisyiyah yang berusia lanjut sesuai dengan visi misi Aisyiyah.
Population and Civil Registration Public Services Digital Transformation During the Covid-19 Pandemic Angin, Ria; Adawiyah, Putri Robiatul
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.7180

Abstract

This article's main focus research result is on the unpredictable public service in Covid-19 pandemic as a factor in the quick digitization of public services. During the Covid-19 Pandemic, in the Population and Civil Registry Office of Situbondo Regency adopted an online population management service information system (SILAO). Data for this study were gathered through observation and interviews using a qualitative methodology. Using qualitative descriptive analysis is applied to data collection and analysis. Face-to-face interaction has been displaced with electronic delivery of public services. The results of the study show that This article's main focus is on the unpredictable COVID-19 pandemic as a factor in the quick digitization of public services. During the Covid-19 Pandemic, the Population and Civil Registry Office of Situbondo Regency adopted an online population management service information system (SILAO). Face-to-face interaction has been displaced with electronic delivery of public services. This research found that the public service technology system that had been built during the pandemic did not always guarantee that the public service had been implemented successfully. Public service technology system, requires a stable internet signal. The power of the internet, which has been unstable, has affected the poor quality of public services. Fokus utama artikel  ini adalah pada ketidakpastian  pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 sebagai faktor cepatnya digitalisasi pelayanan publik. Pada Masa Pandemi Covid-19, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo mengadopsi sistem informasi pelayanan pengelolaan kependudukan secara daring (SILAO). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan metodologi kualitatif. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif diterapkan pada pengumpulan dan analisis data. Interaksi tatap muka telah digantikan dengan penyampaian layanan publik secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus utama artikel ini adalah pada pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi sebagai faktor dalam digitalisasi layanan publik yang cepat. Pada Masa Pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo mengadopsi sistem informasi pelayanan pengelolaan kependudukan secara online (SILAO). Interaksi tatap muka telah digantikan dengan penyampaian layanan publik secara elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa sistem teknologi pelayanan publik yang telah dibangun selama pandemi tidak selalu menjamin bahwa pelayanan publik telah berhasil dilaksanakan. Sistem teknologi pelayanan publik, membutuhkan sinyal internet yang stabil. Kekuatan internet, yang selama ini tidak stabil, telah mempengaruhi buruknya kualitas pelayanan publik.
The Phenomenon of Ambivalence in Policy Implementation: How Muhammadiyah Universities Protect Women against Sexual Violence Angin, Ria; Fauziah, Fauziah; Haerah, Kahar
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i1.10056

Abstract

This article discusses "The phenomenon of ambivalence in policy implementation: How Muhammadiyah / Aisyiyah Universities protect women from sexual violence". This phenomenon began when the Ministry refused to change the statement by the Council for Higher Education, Research and Development regarding the revision of article 5 (paragraph 2). ).Due to the Minister's rejection, the Rectors of Muhammadiyah/Aisyiyah as street level bureaucracy, only adopted clauses in the articles of the ministerial regulations that were in line with Islamic values and principles, and integrated them with interpretive clauses related to Article 5 (paragraph 2). ) becomes a new policy. This research uses qualitative research. The informant were the Rectors of Muhamamdiyah/Aisyiyah Universities in the Eastern part of East Java. Qualitative descriptive techniques are used to analyze the data. Each Muhamamdiyah/Aisyiyah University is currently implementing this new policy internally. Presumably because it is enforced internally, the Ministry has not banned this practice. These findings highlight the flexibility of implementing policies to protect women against sexual violence, allowing for changes in line with the internal norms and principles of street-level bureaucracy.Artikel ini membahas tentang “Fenomena ambivalensi dalam implementasi kebijakan: Bagaimana Perguruan Tinggi Muhammadiyah /Aisyiyah melindungi perempuan dari kekerasan seksual”. Fenomena ini bermula ketika Kementerian menolak mengubah pernyataan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan terkait revisi pasal 5 (ayat 2). Atas penolakan Menteri tersebut, maka para Rektor Muhammadiyah/Aisyiyah sebagai street level birokrasi, hanya mengadopsi klausul dalam pasal-pasal peraturan menteri yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, serta mengintegrasikan dengan klausul penafsiran terkait dengan Pasal 5 (ayat 2). ) menjadi kebijakan baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Informannya adalah Rektor Universitas Muhamamdiyah/Aisyiyah di Jawa Timur bagian Timur.Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Masing-masing Universitas Muhamamdiyah/Aisyiyah saat ini sedang melaksanakan kebijakan baru secara internal. Agaknya karena diberlakukan internal, Kementerian belum melarang praktik ini. Temuan- temuan ini menyoroti fleksibilitas penerapan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual, yang memungkinkan perubahan sejalan dengan norma dan prinsip internal birokrasi tingkat jalanan.