Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Skripsi STMIK TIME Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Applied Smart Electrical Network and System (JASENS) Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia International Review of Humanities Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS] Advances In Social Humanities Research Journal of Innovative and Creativity Journal of Transcendental Law
Andika Wijaya, Andika
STMIK TIME
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Bagus Setiawan, Muhammad; Wijaya, Andika; Sangalang, Rizki Setyobowo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18662

Abstract

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. LPSK yang diatur dalam UU PSK berfungsi untuk memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Namun, meskipun telah memiliki kewenangan yang diatur dalam UU tersebut, LPSK menghadapi sejumlah tantangan hukum dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala utama yang dihadapi LPSK antara lain adalah kurangnya kepastian hukum mengenai perlindungan saksi dan korban, ketidakjelasan kewenangan dalam implementasi putusan hakim, serta kurangnya pengaturan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator (JC). Ketidakjelasan dalam kewenangan serta kurangnya pengaturan yang lebih rinci dalam UU PSK menyebabkan kesulitan bagi LPSK dalam memberikan perlindungan yang maksimal. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK menjadi isu yang perlu segera ditangani. Diperlukan revisi terhadap UU PSK untuk memperjelas kewenangan LPSK, memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban, serta memastikan hak-hak dari saksi dan korban terlindungi secara lebih efektif. LPSK harus bekerja lebih intensif dengan lembaga terkait, meningkatkan sumber daya manusia, dan merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih terperinci untuk menghadapi tantangannya
Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial Aster Yansen Basah, Desty; Wijaya, Andika; Januardy, Ivans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20258

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan tantangan baru dalam ranah hukum pidana, salah satunya melalui fenomena deepfake. Teknologi ini memungkinkan penciptaan konten visual dan audio yang menyerupai kenyataan, namun bersifat manipulatif dan berpotensi menimbulkan kerugian serius, baik terhadap individu maupun terhadap tatanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran konten deepfake di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hukum yang relevan, serta ditunjang dengan studi komparatif dari regulasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki aturan eksplisit mengenai deepfake, sehingga menyebabkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada kesulitan pembuktian dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP dan UU ITE masih bersifat umum dan tidak mengakomodasi kompleksitas karakteristik deepfake. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dalam bentuk undang-undang khusus atau amandemen terhadap regulasi yang ada guna mengklasifikasikan kejahatan deepfake sebagai tindak pidana tersendiri. Negara juga perlu memperkuat kapasitas penegak hukum serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam merespons tantangan teknologi manipulatif yang semakin masif di era digital.
Problematika Kriminalisasi Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan dan KUHP Nasional Oktaviana Ayuningrum, Clara; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20259

Abstract

Artikel ini membahas problematika kriminalisasi aborsi dalam KUHP Nasional dari perspektif hak asasi perempuan. Meskipun KUHP 2023 telah memberikan ruang pengecualian terbatas terhadap tindakan aborsi, seperti dalam kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, ketentuan tersebut belum cukup menjamin perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan otonomi tubuh perempuan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana tentang aborsi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi menciptakan hambatan struktural dan psikologis bagi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Artikel ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan perempuan, sejalan dengan komitmen konstitusional dan instrumen HAM internasional
Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Modus Arisan di Kota Palangka Raya Prabowo, Supriyadi; Wijaya, Andika; Setyobowo Sangalang, Rizki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan adalah lingkungan sosial yang permisif, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terdiri dari upaya preventif melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat serta upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, kesadaran hukum yang rendah dan faktor ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pemberantasan kejahatan in.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Di PHK Pada Masa Perjanjian Kerja Berlangsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk) Wahyu Sedewo, Surya; Wijaya, Andika; Setyobowo Sangalang, Rizki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha pada saat perjanjian kerja masih berlangsung merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia serta meninjau pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PHK sepihak dalam masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa dasar hukum yang sah merupakan wanprestasi yang mewajibkan pengusaha membayar ganti rugi kepada pekerja. Putusan hakim menunjukkan orientasi terhadap keadilan substantif, perlindungan terhadap hak pekerja, dan pemulihan hak-hak normatif secara proporsional. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum ketenagakerjaan untuk terus memperkuat perlindungan hukum melalui regulasi, penegakan, dan edukasi bagi para pihak.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Ali, Nuraliah Aprilita, Lusya Asfia, Hilyatul Aster Yansen Basah, Desty Azani, Anggira Bagus Setiawan, Muhammad Dewi, Haru Deliana Farina, Thea Fortuna, Selvia Hendra Marta Yudha Herlintang, Rium Hidayat, Rahayu S. Ivans Januardy Karlinae D. Bangas Majesty, Cherent Marselino, Fernando Milionhart, Benaya Oktaviana Ayuningrum, Clara Pieresky, Andrea Pola Risma Prabowo, Supriyadi Putri, Fatmasari Putri, Jesika Ananda Renny Maulidda, Renny Rizki Setyobowo Sangalang Saloh, Trissyeba Yuliani SALSABILA, ANNISA Sangalang, Rizki Setyobowo Sanggalang, Rizki Setyobowo Sari, Teresa Indah Puspita Satriya Nugraha Simanjuntak, Manat Simarmata, Judika Wahyu Sedewo, Surya Wahyudi, Fachriannur