Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUTAN I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forests are an environment that must be protected. Forest protection is carried out by establishing laws and regulations and programs made by the government, non-governmental organizations and the community. The rate of forest destruction is something that cannot be avoided, both in the form of forest fires, illegal logging and others. In this study, the criminal law policy in forest protection will be discussed. Regulations on forest protection are regulated in The Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and The Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. These provisions regulate prohibited acts. Criminal liability can be held against people who can be legally responsible.
Legal Consequences of Using Other People's Identity in Online Loans I Wayan Putu Sucana Aryana
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.5.1.2022.61-70

Abstract

Online loans that are part of Financial Technology create a new mode of crime, in which perpetrators can use other people's personal data to find the online loans. This action causes losses to the online loan service providers and people whose personal identities are used by the perpetrators to make online loans. For this reason, the problems discussed in this paper are: 1) How is the formulation of fintech based on online loans? 2) How is the protection of personal data in online loans? 3) What are the criminal sanctions for using other people's identities in online loans? To answer these problems, a normative juridical research method is used by using the literature sources as the primary source of legal material. Based on research originating from literature sources, criminal sanctions that can be imposed on perpetrators can be charged with Article 27 paragraph (1), (2), (3) or paragraph (4) of the Law on Information and Electronic Transactions, with a criminal penalty regulated in Article 45 of the Law on Information and Electronic Transactions with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 750,000,000 (seven hundred and fifty million rupiah). Judging from the elements in the criminal act of using false identities in making online loans, the criminal sanctions for using false identities on online loans can be suspected by Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code regarding the crime of identity fraud, Article 378 of the Criminal Code on fraud, Article 311 paragraph (1) KUHP on slander/defamation.
TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hubungan personal. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan personal dapat ditinjau dari relasi kuasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai relasi kuasa antara pelaku dengan korban serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hubungan personal. Dalam konteks relasi kuasa, korban adalah kelompok rentan yakni perempuan dan anak. Pelaku memiliki power yang lebih tinggi sehingga dapat menindas korban. Kekerasan seksual dalam hubungan personal, mencakup pula kekerasan yang dilakukan oleh pacar. Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi korban. Ketentuan terbaru yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yakni pelecehan seksual;eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.
REKONTSRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL Dewi Bunga; Ida Bagus Sudarma Putra; I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.981

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu menganalisisbudaya hukum masyarakat yang melakukan investasi ilegal dan menganalisis serta menemukanpenegakan hukum terhadap investasi ilegal. Kebebasan finansial (financial free) dapat dicapaidengan berinvestasi. Berbagai bentuk investasi dalam masyarakat ditawarkan oleh para pelakuusaha. Ekspektasi untung besar justru memicu tumbuhnya investasi ilegal. Padahal, ada hal yangsangat mudah yang bisa membedakan investasi aman dengan investasi ilegal, yaitu investasiilegal, keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Namun, keuntungan besar tersebut justrumembuat banyak orang tergiur untuk menginvestasikan dananya. Investasi ilegal menggunakanskema money game atau skema Ponzi yaitu dengan menggunakan dana yang didapat dari nasabahbaru untuk membayar bonus kepada nasabah lama. Kerugian yang ditimbulkan dari praktekinvestasi ilegal tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.
PKM Pendampingan Desain Kemasan pada RH (Reta Handycrafts) di Banjar Titih Tengah Kota Denpasar I Wayan Putu Sucana Aryana; I Wayan Astawa; I Made Adi Suwandana; Agus Wiryadhi Saidi; Siluh Putu Natha Primadewi
Journal on Education Vol 5 No 3 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i3.1966

Abstract

Packaging design is fundamental for a company because it has a visual meaning that is implied both from the corporate culture, history, and positioning of a company. Every company has a packaging design, some are well-conceived and some are just perfunctory. Maintaining the consistency and quality of the brand image in the minds of consumers is very important so that it is easy to recognize the company in every communication. Products and services that are successful will be satisfying and easy to remember by consumers, as well as the company's brand. The packaging design in which there is a logo makes it the main identity for the launch of a newly established company or new organization. Without a visual identity, it will be difficult for consumers to identify the company. Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs can be interpreted as businesses run by individuals, households, or small-scale business activities that drive the movement of development and the Indonesian economy. According to data from the Cooperatives and UKM Office of the City of Denpasar, for the type of Creative MSMEs, the Micro scale is specifically in the creative field of knitwear craftsmen. RH (Reta Handycrafts) doesn't have a packaging design yet, of course this will cause problems when introducing a product. A product that is sold has more value if it can be packaged very well, but not a few partners ignore it. able to support their business income.
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 12 No 1 (2018): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v12i1.174

Abstract

Justice collaborator adalah pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi, sebagai apresiasi terhadap kesaksian tersebut, maka justice collaborator mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Dasar hukum keberadaan justice collaborator adalah United Nation Convention against Transnasional Organized Crime, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators). Kedudukan justice collaborator sebagai saksi pelaku dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi. Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan.
KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i1.273

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan cara yang strategis untuk mengungkapkannya. Dalam perkembangan hukum pidana, pengungkapan kasus korupsi dapat dilakukan oleh informasi yang diberikan oleh whistleblower yakni orang yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang ada di lingkungannya. Dalam penelitian ini akan dibahas dua rumusan masalah yakni whistleblower dalam konteks sistem peradilan pidana dan peran whistleblower dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Keberadaan whistleblower sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Peran whistleblower dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah sebagai pelapor, saksi, dan bahkan petunjuk dalam pembuktian pidana guna mencari kebenaran materiil.
PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i2.396

Abstract

The existence of whistleblowers in the criminal law system in various countries can be seen from the role of whistleblowers in uncovering corruption cases. Some countries define the practice of corruption only in the public sector, but some other countries expand the practice of corruption, namely in the public sector and private sector. These provisions have implications for whistleblower protection. Each country has different policies for the protection of whistleblowers. However, basically, countries provide protection for the security of whistleblowers, both against personal safety, from lawsuits and from discrimination at the career level. Whistleblower protection is regulated by law. The protection system includes physical protection against whistleblowers or non-physical.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN NEGATIF COVID-19 I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 14 No 1 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i1.486

Abstract

The criminal policy on COVID-19 negative health certificates stating conditions that are not true or falsified are very important in efforts to accelerate the response to the COVID-19 pandemic. In the context of counterfeiting COVID-19 negative statements, the intended criminal law policy is the policy in applying the law. The penalties policy in the falsification of COVID-19 negative letter of statements must see who is the legal subject who is the perpetrator. Perpetrators other than doctors are convicted under the provisions of Article 268 of the Indonesian Criminal Code, whereas if the perpetrators are doctors, they are convicted according to Article 267 of the Indonesian Criminal Code.
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i2.488

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang masih ditangani oleh dunia internasional. Anak menjadi objek kekerasan seksual karena dianggap sebagai individu yang lemah. Pelaku kekerasan seksual bahkan adalah orang-orang yang berada di lingkungan keluarga terdekat, seperti ayah dan saudara laki-laki korban. Penelitian ini akan membahas tentang viktimisasi dan re-viktimisasi anak korban kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung membuat anak merasa bersalah, malu, memiliki citra diri yang buruk, merasa berbeda dengan orang lain, dan menjadi marah dengan tubuhnya sendiri. Apalagi jika diikuti dengan bullying dari lingkungan sosial. Perlindungan anak korban kekerasan seksual meliputi perlindungan hak-hak korban, penegakan hukum dan pemulihan kondisi korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Viktimologi.