Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.443
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Substantive Justice International Journal of Law Journal on Education Sociological Jurisprudence Journal Ilomata International Journal of Management Ilomata International Journal of Management Aktual Justice RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia Action Research Literate (ARL) YUSTHIMA Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Indonesia Sosial Sains Vyavahara Duta E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Sanksi Dratikrama (memperkosa) dalam Hukum Hindu dan KUHP I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i1.696

Abstract

Abstract Rape is an act that is prohibited both in Hindu law and in Indonesian criminal law. These acts not only violate the law, but also violate human rights and contain elements of violence. This research will discuss about the application of rape sanctions with a comparative study between comparative arrangements in Hindu law and in the National Law in Indonesia. Viewed from the aspect of Hindu law, witness dratikrama is regulated in the book Sarasamuscaya Sloka 153 and and Article 364 Astamo'dyayah Manava Dharmasastra. Based on this provision, the perpetrator of rape will be punished with direct physical punishment. From the aspect of Indonesian criminal law, rape is regulated in the provisions of Article 285 to Article 290 of the Criminal Code. The penalty for the perpetrator of rape is imprisonment. Rape is prohibited in Hindu law as well as in the Criminal Code, so that whoever commits this act is subject to sanctions in the form of physical punishment or corporal punishment. Keywords: Rape, in Hindu law and in Indonesian criminal law. Abstrak Pemerkosaan adalah tindakan yang dilarang baik dalam hukum Hindu maupun hukum pidana Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan mengandung unsur kekerasan. Penelitian ini akan membahas tentang penerapan sanksi perkosaan dengan studi banding antara pengaturan komparatif dalam hukum Hindu dan hukum nasional di Indonesia. Dilihat dari aspek hukum Hindu, dratikrama saksi diatur dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 153 dan Pasal 364 Astamo'dyayah Manava Dharmasastra. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku pemerkosaan akan dihukum dengan hukuman fisik langsung. Dari aspek hukum pidana Indonesia, pemerkosaan diatur dalam ketentuan Pasal 285 hingga Pasal 290 KUHP. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah penjara. Pemerkosaan dilarang baik dalam hukum Hindu maupun dalam KUHP, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman fisik atau hukuman fisik. Kata kunci: Pemerkosaan, hukum Hindu dan hukum pidana Indonesia.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUTAN I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i2.811

Abstract

Forests are an environment that must be protected. Forest protection is carried out by establishing laws and regulations and programs made by the government, non-governmental organizations and the community. The rate of forest destruction is something that cannot be avoided, both in the form of forest fires, illegal logging and others. In this study, the criminal law policy in forest protection will be discussed. Regulations on forest protection are regulated in The Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and The Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. These provisions regulate prohibited acts. Criminal liability can be held against people who can be legally responsible.
TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.898

Abstract

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hubungan personal. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan personal dapat ditinjau dari relasi kuasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai relasi kuasa antara pelaku dengan korban serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hubungan personal. Dalam konteks relasi kuasa, korban adalah kelompok rentan yakni perempuan dan anak. Pelaku memiliki power yang lebih tinggi sehingga dapat menindas korban. Kekerasan seksual dalam hubungan personal, mencakup pula kekerasan yang dilakukan oleh pacar. Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi korban. Ketentuan terbaru yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yakni pelecehan seksual;eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.
Juridical Analysis of Divorce Annulment Norms Reviewed from Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (Comparative Study with Australia) Roni Eko Susanto; I Wayan Putu Sucana Aryana; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1188

Abstract

Marriage is a physically and mentally binding agreement based on faith, so marriage is living with a man and a woman by fulfilling certain conditions. There are times when disputes are involved in a marriage between husband and wife, which, if not managed properly, can cause divorce. It is regulated regarding the annulment of divorce as contained in Law Number 23 of 2006. However, the mechanism for the annulment of divorce is not further regulated in Indonesian law, so it is necessary to discuss the current arrangement and its comparison with Australia and analyze the existence of divorce annulment arrangements in Indonesia. This type of research is normative research using primary, secondary, and tertiary legal materials, a statutory approach, and a comparative study comparing with other countries, namely Australia, using a conceptual approach and a case approach. Nothing related to the mechanism for annulment of divorce was found in Indonesia except in the KHI, while in Australia, it can be found in the Family Law Act 1975. Therefore, in Indonesia, further arrangements are needed in the form of legislation.
PKM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PEMASARAN BERBASIS DIGITAL PADA UKM PENGERAJIN BESI UD PANDE DJEGOG DI KELURAHAN PENATIH DENPASAR TIMUR I Wayan Putu Sucana Aryana; I Made Adi Suwandana; Gede Sumarda
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1220

Abstract

Mengawali tahun 2020, Indonesia diresahkan dengan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 (Corona Virus Desease-19). Salah satu yang terkena dampaknya adalah sektor UKM. Di masa Pandemi sektor UKM mengalami penurunan omset penjualan yang sangat signifikan yang menyebabkan masyarakat khususnya pemilik UKM mengalami kesulitan finansial. Salah satu usaha yang terdampak pandemi virus Covid-19 ini adalah UKM Pengerajin Besi UD Pande Djegog di Kelurahan Penatih Denpasar Timur. UKM Pengerajin Besi UD Pande Djegog merupakan usaha yang bergerak di bidang industri alat- alat pengolahan pakan ternak dan alat- alat penunjang pertanian. Melihat kondisi tersebut, melalui Program Kemitraan Masyarakat Universitas Ngurah Rai hadir membawa solusi untuk membantu UKM yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Solusinya yaitu dengan membuat program kerja UKM Melawan Pandemi, dimana proker ini memiliki tujuan yakni menciptakan ketersediaan penomoran untuk badan mesin guna melengkapi bahan pengajuan paten dan hki produk. Kemudian memasarkan hasil kerajinan pot tersebut melalui pemasaran digital dengan memanfaatkan internet dan platform media sosial. Selain itu dalam program kerja ini juga memberikan edukasi, simulasi, pendampingan dan evaluasi mengenai manfaat internet sebagai media pemasaran yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian UKM Pengerajin Besi UD Pande Djegog tersebut agar dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19
Upaya Pemberantasan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar Kaley, Marthen Loghe; Aryana, I Wayan Putu Sucana
Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Vol. 2 No. 2 (2023): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jastaka.v2i2.1953

Abstract

Purpose: The problem of Narcotics today is enough to seize public attention. The target of victims is not only adults, children are also many victims of narcotics distribution. Narcotics is also used as a promising business event and continues to grow rapidly, this activity is certainly a negative impact such as mental damage both physically and psychologically narcotics users, especially the younger generation. In fact, the younger generation is the generation that is expected to become a successor to the Indonesian nation going forward. From the fact that there are, even though there have been severe criminal sanctions, but the perpetrators of narcotics crimes still exist until now so it is necessary to eradicate efforts in solving narcotics crime. Based on the background described, as for the formulation of the problem in writing this thesis, What are the obstacles in eradicating the completion of narcotics crime in the jurisdiction of the Denpasar City Police and how the eradication efforts in the resolution of narcotics crime in the jurisdiction of the Denpasar City Police. Method: To answer the formulation of the problem using the normative juridical approach, using the statutory approach, the concept approach. Sources of legal materials used are primary, secondary sources. The theory used emphasizes the theory of legal certainty so as to achieve the completion of narcotics crime in the area of ??Denpasar City Police Department Law. Result: The process of this research has found that eradication efforts in the resolution of narcotics crimes in the Denpasar City Police Legal Area have constraints in facilities, infrastructure and lack of public awareness. Efforts made in the eradication of narcotics crime in the Denpasar City Police Legal Area through Preventive (preventive) and Repressive (enforcement) efforts.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA DESA ADAT DALAM MELAKUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DENPASAR Karyadha, I Made; Aryana, I Wayan Putu Sucana
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8088

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah apabila telah dilaksanakan upacara menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat. Proses pencatatan proses pencacatan perkawinan di Kota Denpasar, tidak hanya menjadi kewenangan dari pemerintah namun juga terdapat peran serta lembaga Desa Adat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pencatatan perkawinan di kota denpasar sudah berjalan efektif. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara menimbulkan adalah dapat menimbulkan permasalah bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu, permasalah terkait hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Ediana, I Made; Laksmi, Cokorde Istri Dian; Aryana, I Wayan Putu Sucana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1581

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah Komisi Yudisial. Akan tetapi apakah kewenangan tersebut berlaku keseluruh hakim termasuk hakim konstitusi sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pada Hakim Konstitusi. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.  Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Pendekatan Sejarah. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kuallitatif. Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.” Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Kemudian dibuatlah penormaan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011. Akan tetapi Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. hingga sekarang Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan Lembaga yang berwenang adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Peraturan MK 2 Tahun 2014.
EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG ASING YANG PERMOHONAN STATUS PENGUNGSINYA DITOLAK OLEH UNHCR (FINAL REJECTED PERSON) PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR Kumara, I Gusti Bagus Indra; Aryana, I Wayan Putu Sucana; KAYUAN, PUTU CHANDRA KINANDANA; Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Rimbawa, I Made Artha
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1357

Abstract

Isu pencari suaka dan pengungsi luar negeri sedang hangat di Indonesia. Data dari UNHCR menunjukkan jumlah mereka yang datang ke Indonesia meningkat setiap tahun. Di Indonesia, UNHCR dan IOM menangani pencari suaka dan pengungsi: UNHCR menentukan status pengungsi dan negara ketiga bagi mereka, sementara IOM menyediakan fasilitas hidupnya. Menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR atau final rejected person (FRP) ditempatkan di Rudenim untuk proses pemulangan. Namun terdapat kesenjangan pelaksanaannya, tercatat 63 orang FRP di seluruh Rudenim Indonesia yang belum dapat dipulangkan, termasuk 2 orang di Rudenim Denpasar. Dari fenomena tersebut, diangkat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektivitas penanganan orang asing yang berstatus FRP pada Rudenim Denpasar? Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Rudenim Denpasar dalam menangani orang asing yang berstatus FRP? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak Rudenim Denpasar berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pemulangan terhadap FRP belum optimal, proses pemulangan memakan waktu lama hingga 7 tahun lebih. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala meliputi deteni yang menolak dipulangkan, deteni yang mengaku stateless, deteni yang tidak memiliki biaya tiket pulang, dan kurangnya respons dari UNHCR dan Kedutaan setelah penolakan permohonan status pengungsi. Telah dilakukan berbagai upaya dalam menangani kendala tersebut seperti meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kedutaan, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, UNHCR, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pemindahan deteni, dan penempatan di negara ketiga.
Bureaucratic Challenges in Village Fund Management: Effects on Tourism Village Community Welfare Sumada, I Made; Aryana, I Wayan Putu Sucana; Kartika, I Made; Suwandana, I Made Adi; Adnyana, Yudistira
Ilomata International Journal of Management Vol. 6 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study describes the bureaucratic challenges in managing village funds and their impact on welfare improvement in the tourism village community by taking Badung Regency in Bali as the case study. Specifically, it examines how government role, governance, and social capital may influence fraud and economic performance in determining community welfare improvement. In this quantitative study, data were obtained from 150 respondents who used structured questionnaires with a Likert scale ranging from 1-5. Data was analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS 3). The results indicated that governance and social capital significantly enhance economic performance and welfare at the community level and reduce fraud. Financial performance at the district/municipality level mediates the positive influence of governance and social capital on welfare at the community level. In contrast, fraud negatively mediates the impact of governance on economic performance. These findings emphasize the need to strengthen governance, build social capital, and minimize fraud to maximize village funds for sustainable community development in tourism villages. The study provides actionable insight into how policymakers and stakeholders can improve village fund management and enhance rural welfare.
Co-Authors Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi Dewi Bunga Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Ediana, I Made Gede Sumarda I Made Kartika I Wayan Astawa Ida Bagus Sudarma Putra Kaley, Marthen Loghe Karyadha, I Made Kayuan, Putu Chandra Kinandana Kumara, I Gusti Bagus Indra Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi, Cokorde Istri Dian Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas Rimbawa, I Made Artha Roni Eko Susanto Rupadana, I Nyoman Saidi, Agus Wiryadhi Siluh Putu Natha Primadewi Siti Yeri Rezyu Wahida Sukawinata, I Gusti Ngurah Anom Sumada, I Made Suwandana, I Made Adi Yudistira Adnyana, Yudistira