Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Kurniawan, Wan Rahmat; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8900

Abstract

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Suwitra, I Ketut; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9434

Abstract

The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the primary location. Money laundering not only threatens economic stability and national security, but also undermines the integrity of the global financial system. Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results of the research show that the implementation of international standards still requires enhanced international cooperation and tighter monitoring mechanisms. The study also emphasizes the importance of enhancing the capacity of law enforcement and financial institutions in detecting and preventing money-laundering practices through the use of new technologies and training. The proposed solutions include the implementation of tighter sanctions against countries that do not comply with international standards. The conclusion of this study is that the internationalization of anti-money-laundering strategies is an important dynamic aspect in counteracting cross-border money-launching practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as well as concrete recommendations for improving the effectiveness of international cooperation in the prevention of money laundering. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang lintas internasional. Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, dengan Indonesia sering menjadi lokasi utama. Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global.. Meskipun standar dan peraturan internasional telah diterapkan, tingkat kepatuhan negara-negara masih bervariasi dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitain hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa internasionalisasi strategi anti-pencucian uang merupakan aspek dinamis yang penting dalam menanggulangi praktik pencucian uang lintas batas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional, serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang. 
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Jawa, Dominikus; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9507

Abstract

The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Karjono, Arpandi; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9571

Abstract

The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and holistic solution to the settlement of criminal cases, given that the retributive approach that has so far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing and comparative approaches. Research findings show that applying restorative justice that takes into account local wisdom can reduce the burden of court work, increase the participation of victims, and encourage the responsibility of perpetrators in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice, integrated with local cultural values such as musyawarah, mufakat, and gotong royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan penedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLE PREFERENCES AND INTEREST IN YOUTUBE FOR LEARNING ENGLISH AT UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN Chairiah, Annisa Melfida; Ramadhani, Nursyahidah Suci; Aqilla, Dhiya Veeza; Aguspriawan, Muryadi; Navisa, Sayyida; Syahrila, Farah Dieba Nashwa; Dewi, Desi Surlitasari; Ratnasari, Sri Langgeng; Ciptono, Ciptono; Niko, Triyanda Desma
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i3.8194

Abstract

Advances in digital technology in the 21st century have changed the way students access and interact with learning materials, particularly through platforms like YouTube. This study aims to examine the relationship between students' learning style preferences—based on the VARK (Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic) model—and their interest in using YouTube as an English language learning medium. The research design employed a quantitative correlational approach applied to a sample of 20 sixth-semester students from the University of Kepulauan Riau. Data were collected using the VARK questionnaire and a Likert scale instrument adapted from validated research to measure interest in YouTube-assisted English language learning. The results of the normality test indicated that the data for the variables of interest were normally distributed (p = 0.148). However, due to the categorical nature of the learning style variables, Spearman's Rank Correlation was used. The findings revealed a weak and insignificant negative correlation (ρ = -0.266, p > 0.05) between learning style preferences and students' interest in YouTube-based English language learning. This suggests that YouTube, as a multimodal learning platform, can attract a diverse range of learners, regardless of their preferred learning styles. This study recommends integrating YouTube into teaching practices and conducting further research with broader variables and larger samples.