Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNES Journal of Swara Justisia IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Susi Delmiati
Universitas Ekasakti
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Darma, Yunes Prawira; Susi Delmiati; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.449

Abstract

Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan dengan sengaja menjanjikan/memberikan/menerima uang atau materi lainnya yang tujuannya mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau dikenal dengan tindak pidana politik uang dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum. Putusan hakim ini jauh dari tuntutan penuntut umum dan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp telah berlandaskan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dijadikan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim. Penerapan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilakda pada tahapan kampanye ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.
Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan Helmiranita, Siska; Delmiati, Susi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jb1wqq39

Abstract

Pengaturan tentang alat bukti keterangan ahli terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Sesuai Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli digunakan di sidang pengadilan. Hasil visum psikiater tersangka menyatakan tersangka tidak mampu bertanggung jawab, sehingga penghapusan pidana karena alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP dapat diberikan kepada tersangka. Namun, penyidik menghentikan penyidikan perkara, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah. Untuk dapat menghentikan penyidikan, penyidik mempedomani Pasal 109 ayat 2 (dua) KUHAP. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang?, Kedua, Bagaimanakah Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Gangguan Kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang? Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang ialah membuat terang unsur subyektif berupa kesengajaan (dolus) sebagai bentuk kesalahan tersangka tidak terpenuhi sehingga tersangka tidak mengerti sebab akibat dari perbuatannya. Hasil koordinasi aparat penegak hukum mengusung perkara dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan gangguan kejiwaan berupa faktor pendukung yaitu anggaran penyidikan perkara sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Satreskrim Polres Padang Panjang dapat disesuaikan kembali dengan peruntukkanya. Faktor penghambat berupa ketidakpedulian keluarga terhadap tersangka, sedangkan penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa penyidikan perkara dihentikan. Pencapaian tujuan keadilan dan kepastian hukum ditakutkan tidak tercapai secara maksimal.
Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Karaoke Di Kota Padang Ismail Agus Saputra; susi delmiati; Rianda prima putri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/50jw8a34

Abstract

Prostitution has been an enduring phenomenon in Indonesia for an extended period of time. Prostitution is the sale of human beings for financial gain, among other motives. The jurisdiction over prostitution in Padang is transferred to the Padang City Satpol PP, as stipulated in Chapter 1, Article 1 of the Regional Regulation of the City of Padang Number 11 of 2005 pertaining to General Provisions. Several issues can be deduced from the preceding description, including the following: What is the function of the Satpol PP in overseeing clandestine prostitution at karaoke establishments in Padang City? Furthermore, what challenges does Satpol PP face when attempting to regulate clandestine prostitution in Padang City's karaoke establishments? The study employs a sociological juridical methodology. Both primary and secondary data are utilised. Methods of data collection include document analysis and interviews. The data underwent qualitative analysis. The findings of the study indicate that effective control by Satpol PP is contingent upon the proper operation of nightly patrols, regulations, and stringent measures implemented by Satpol PP. Two factors impeded the Padang City Satpol PP's ability to control karaoke: internal constraints, such as raid information leaks, and external obstacles, such as the large number of TNI personnel who own karaoke and the protection it receives from other officials, which prevented the Satpol PP from conducting policing.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta) Delmiati, Susi; Ridha, Mochammad
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.408

Abstract

Penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dalam tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.
PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK SODOMI TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN Arvi, Muhammad; Delmiati, Susi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.510

Abstract

Recently there have been many criminal cases where the victims were not only adults but had reached teenagers, children, and even toddlers. One of the crimes that is being hotly discussed in our society today is crimes against decency such as rape and obscenity (sodomy) of minors. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.
Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Putra, Undra; Delmiati, Susi; A. Kana, Philips
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.841

Abstract

Article 127 paragraph (1) in conjunction with Article 128 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the use of roads outside their functions. This research is an empirical juridical research. The role of Satlantas Polresta Padang in controlling the use of roads outside the function to prevent traffic accidents is to regulate, guide, and/or supervise. Use of public roads for personal purposes for parties must obtain permission from the Police. The consideration for granting permission to use a road for personal gain by the Police is that there are alternative roads that can be used by the public so that they do not hinder traffic activities and that there are road markings that can provide indications that the road cannot be traversed, that road use cannot be carried out by completely closing the entire body. road. Forms of law enforcement by giving warnings and making forced efforts. Not yet in the jurisdiction of the Padang Police Traffic Unit has been subject to criminal sanctions for this violation. Obstacles in controlling the use of non-functional roads to prevent traffic accidents by the Padang Traffic Police, namely the insufficient number of police personnel to supervise and control the use of non-functional roads, lack of dissemination of laws and regulations regarding criminal threats to the use of roads outside of functions. Lack of coordination and cooperation between the Police and the local government, namely RT/RW, Kelurahan, to the Government of each sub-district within the city of Padang in this case, concrete actions taken by RT/RW, Kelurahan Government, and the National Police as law enforcers to curb the use of way outside the function.
Penegakan Hukum oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Luter, Anton; Ismansyah, Ismansyah; Delmiati, Susi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1243

Abstract

Cases of distribution of goods, especially illegal cigarettes, which are rife in Limapuluh Kota Regency, must be a serious concern. A very significant spike was found in cases resulting from prosecution during the 2019 to 2020 period where the number of illegal cigarettes of various brands destroyed was 4,180,352 (four million one hundred eighty thousand three hundred and fifty two) cigarettes. This research is legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data as main data and primary data as supporting data, which was collected through literature study/document study and field study using interview techniques. The data was then analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form. Based on the results of research, discussion and analysis, the following conclusions can be drawn: First, law enforcement at the level of investigating criminal acts of distribution of illegal cigarettes at the Fifty Cities Police Criminal Investigation Unit by applying the provisions of Article 199 in conjunction with Article 114 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 62 Paragraph ( 1) Juncto Article 8 Paragraph (1) Letter I of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection Juncto Article 55, Article 56 of the Criminal Code. Second, the obstacles faced by the Limapuluh Kota Resort Police Criminal Investigation Unit in enforcing the law against the criminal act of distributing illegal cigarettes are the lack of personnel, lack of community role and the difficulty of finding illegal cigarette distributors. Third, the efforts made by the Limapuluh Kota Resort Police Criminal Investigation Unit in enforcing the law against the criminal act of distributing illegal cigarettes are by conducting examinations of health experts, conducting examinations of criminal experts and conducting examinations of witnesses of PT Leadon Tobacco, which is a factory that produces Luffman brand cigarettes.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Waruwu, Linda Krisdawenta; Delmiati, Susi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6pyb0e19

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah dilarang berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT, meskipun telah di ancam pidana namun masih ditemui perbuatan tersebut seperti pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Pasal yang digunakan hakim sama, namun dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan hukuman terhadap terdakwa, sehingga penting diketahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi kedua terdakwa. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl didasarkan pertimbangan yuridis yaitu terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik kepada korban yang mengakibatkan luka sayat namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Pertimbangan non yuridis yaitu antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian. Sedangkan pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup serius. Adapun pertimbangan non yuridis meliputi korban mengalami trauma dan tidak adanya penyesalan terdakwa.
Legal Protection Against Abortionists Of Rape Victims Susi Delmiati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.2523

Abstract

Rape is a crime that causes trauma to the victim, besides the trauma of rape can also cause pregnancy in the victim. Pregnancy from rape behavior is certainly a pregnancy that the victim did not expect, so that not a few have abortions for their pregnancies. This study aims to determine the legal protection for abortion perpetrators who are rape victims. This study uses a normative legal research method with a normative juridical approach, while data collection techniques are carried out by exploring journals, books and applicable laws and regulations. The results of the study show that legal protection for abortion victims of rape is with the policy of Article 76 of the Health Law which considers the condition of rape victims so as to allow abortion with certain conditions stated in the law in it.
Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian Purnama, Fadli Ilham; Delmiati, Susi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/5qzsyv03

Abstract

Pengumpulan alat bukti di tahap penyidikan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai peristiwa pidana. Disamping itu terdapat perluasan alat bukti yang diatur Pasal 5 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Seperti dalam kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, terdapat pelaku yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui media sosial instagram. Namun akun yang digunakan oleh pelaku merupakan akun palsu, sehingga penyidik dalam pengumpulan alat bukti harus melakukan cara khusus termasuk dalam penanganan alat bukti yang mensyaratkan keaslian, keutuhan dan ketersediaan data dan dokumen elektronik untuk menjamin hak-hak pribadi tersangka.
Co-Authors A. Kana, Philips Abdelmufti, Muhammad Athio Abdi Amiruddin Andes Junaidi Andiko Angraini, Nia Anton Luter Arisman Susanto Arvi, Muhammad Ashari, Arya Beatrix Benni Candra, Fifriki Darma, Yunes Prawira Eko Kurniawan Elizabeth Gozali Fahmiron Fahmiron Fahmiron Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Fujianto, Hariman Gunawan, Aldi Helen, Zennis Helmiranita, Siska Irfantoni Irsal Irsal Irvan Ismail Agus Saputra Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah J. Sam Miekhel Jaya, Urip Indra Junaidi, Andes Khairi, Thariq Ilhamdi Laurensius Arliman Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Luter, Anton M, Susrida Miekhel, J. Sam Mochammad Ridha MT, Edward Muhammad Arvi Oki Saputra Syamer Otong Rosadi Patmawanti, B. Philips A. Kana Purnama, Fadli Ilham Putra Sinurat, Roy Suganda Putra, Undra Rahman, Mutia Rahmatul Husna Rahmatul Husna, Rahmatul Rianda prima putri Ridha, Mochammad Roy Suganda Putra Sinurat Rudi Chandra Ryki Yovrizal Saktiko, Rizki Sari, Anggela Intan Surya Putra, Eka Undra Putra Urip Indra Jaya Waruwu, Linda Krisdawenta Wiraladini, Arief Yovrizal, Ryki Yunes Prawira Darma Yuspar