Articles
<![CDATA[Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.413
<![CDATA[Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban merupakan tugas dan kewajiban Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama, yang marak terjadi akibat aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Peristiwa pidana tersebut membutuhkan penanganan serius, sebab tindak pidana tersebut berujung merugikan masyarakat sekitar lokasi terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya mengakibatkan luka pada korban juga perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan strategi penanggulangannya.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye ]]>
<![CDATA[Darma, Yunes Prawira]]>;
<![CDATA[Susi Delmiati]]>;
<![CDATA[Fahmiron]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.449
<![CDATA[Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan dengan sengaja menjanjikan/memberikan/menerima uang atau materi lainnya yang tujuannya mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau dikenal dengan tindak pidana politik uang dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum. Putusan hakim ini jauh dari tuntutan penuntut umum dan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp telah berlandaskan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dijadikan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim. Penerapan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilakda pada tahapan kampanye ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.]]>
<![CDATA[Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan ]]>
<![CDATA[Helmiranita, Siska]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/jb1wqq39
<![CDATA[Pengaturan tentang alat bukti keterangan ahli terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Sesuai Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli digunakan di sidang pengadilan. Hasil visum psikiater tersangka menyatakan tersangka tidak mampu bertanggung jawab, sehingga penghapusan pidana karena alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP dapat diberikan kepada tersangka. Namun, penyidik menghentikan penyidikan perkara, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah. Untuk dapat menghentikan penyidikan, penyidik mempedomani Pasal 109 ayat 2 (dua) KUHAP. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang?, Kedua, Bagaimanakah Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Gangguan Kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang? Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang ialah membuat terang unsur subyektif berupa kesengajaan (dolus) sebagai bentuk kesalahan tersangka tidak terpenuhi sehingga tersangka tidak mengerti sebab akibat dari perbuatannya. Hasil koordinasi aparat penegak hukum mengusung perkara dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan gangguan kejiwaan berupa faktor pendukung yaitu anggaran penyidikan perkara sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Satreskrim Polres Padang Panjang dapat disesuaikan kembali dengan peruntukkanya. Faktor penghambat berupa ketidakpedulian keluarga terhadap tersangka, sedangkan penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa penyidikan perkara dihentikan. Pencapaian tujuan keadilan dan kepastian hukum ditakutkan tidak tercapai secara maksimal.]]>
<![CDATA[Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse ]]>
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Irsal]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.3
<![CDATA[The implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse by the National Narcotics Agency of Payakumbuh City is for drug addicts who are undergoing judicial proceedings can be placed in medical rehabilitation institutions and / or social rehabilitation. For addicts, both those caught and those through the IPWL program, before rehabilitation is carried out, they will first go through an assessment carried out by an integrated assessment team. In addition to medical treatment and/or rehabilitation, healing of drug addicts can be organized by government agencies or the community through religious and traditional approaches. The obstacle faced by the Payakumbuh City National Narcotics Agency in the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation of addicts and victims of drug abuse is that the recommendation letter of the integrated assessment team consisting of the medical team and the legal team is only a recommendation. Rehabilitation places in each area have not been fulfilled (none). Weak coordination between law enforcement, health services and social services. Optimization of the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse at the National Narcotics Agency Payakumbuh City is carried out with counseling, supervision and monitoring, carried out so that victims of narcotics abuse do not return to using narcotics under any conditions by checking periodically for 4 months after completing rehabilitation at BNNK Payakumbuh. Optimization is measured from the results of the rehabilitation and the number of people who participate in rehabilitationRehabilitation participants then no one repeats. This shows that the implementation of rehabilitation has been optimal.]]>
<![CDATA[Application of Elements of Criminal Acts of Plantation Land Clearing in National Park Areas by Investigators of the South Coast Police Crime Squad ]]>
<![CDATA[Yovrizal, Ryki]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/tp5vzf08
<![CDATA[The South Coast Police Crime Squad conducted an investigation into the crime of carrying out plantation activities without ministerial permission in forest areas. The difficulty of the South Coast Police Detective Investigator is to implement 'Elements in forest areas'. This happened because of the unclear boundaries of the National Park forest area. In the investigation process, the Investigator applied the provisions of Article 17 paragraph (2) letter b Juncto Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction as Police Report Number: LP/25/A/II/2019/ Res-Pessel dated February 12, 2019. The application of the elements of the criminal act of clearing plantation land in the National Park area consists of subjective elements and objective elements. The subjective element is a person, then what is meant by everyone in this article is the perpetrator as a person who can account for his actions and the objective element is that his actions are unlawful, namely: "Elements intentionally, elements carrying out plantation activities, elements without the permission of the Minister and elements dnature forest area". According to investigators, the suspect's actions have fulfilled the formulation and elements of Article 17 paragraph (2) letter b Juncto Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Patrol Implementation by the Padang Police Traffic Unit in Combating Wild Racing ]]>
<![CDATA[Junaidi, Andes]]>;
<![CDATA[Susi Delmiati]]>;
<![CDATA[Fahmiron]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/dt33aj19
<![CDATA[One of the efforts made to prevent Kamtibmas disturbances by the Police is to conduct patrols, which are regulated in the Regulation of the Head of the Security Maintenance Agency of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning Patrols. This is important because it is an essential need for everyone in various aspects of life, and is free from all worries, threats, disturbances of kamtibmas. One of the triggers for kamtibmas disturbances is the wild racing action that occurred in Padang City. Research is descriptive analytical with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of research and analysis obtained first, the effectiveness of the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing has not been maximally proven until now there are still wild racing actions at several road points in Padang City. In addition, the actions of the Police only use repressive measures, namely fines based on traffic violations. Second, the obstacles encountered in the implementation of patrols by the Padang Police Traffic Unit in tackling wild racing include internal obstacles , namely the absence of a Special Unit that handles wild racing actions so that it is limited to control and disbandment, as well as the lack of personnel of the Padang Police Station considering the large number of illegal racing actors who often move around in holding wild racing actions. External constraints are the absence of integrated cameras with traffic units at road points that are used as wild racing actions so that patrols must still be carried out directly to areas prone to wild racing and betting culture among people who love speed racing and the absence of special facilities and places or racing arenas in Padang City.]]>
<![CDATA[Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Karaoke Di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Ismail Agus Saputra]]>;
<![CDATA[susi delmiati]]>;
<![CDATA[Rianda prima putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ITTC INDONESIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62379/50jw8a34
<![CDATA[Prostitution has been an enduring phenomenon in Indonesia for an extended period of time. Prostitution is the sale of human beings for financial gain, among other motives. The jurisdiction over prostitution in Padang is transferred to the Padang City Satpol PP, as stipulated in Chapter 1, Article 1 of the Regional Regulation of the City of Padang Number 11 of 2005 pertaining to General Provisions. Several issues can be deduced from the preceding description, including the following: What is the function of the Satpol PP in overseeing clandestine prostitution at karaoke establishments in Padang City? Furthermore, what challenges does Satpol PP face when attempting to regulate clandestine prostitution in Padang City's karaoke establishments? The study employs a sociological juridical methodology. Both primary and secondary data are utilised. Methods of data collection include document analysis and interviews. The data underwent qualitative analysis. The findings of the study indicate that effective control by Satpol PP is contingent upon the proper operation of nightly patrols, regulations, and stringent measures implemented by Satpol PP. Two factors impeded the Padang City Satpol PP's ability to control karaoke: internal constraints, such as raid information leaks, and external obstacles, such as the large number of TNI personnel who own karaoke and the protection it receives from other officials, which prevented the Satpol PP from conducting policing.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta) ]]>
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Ridha, Mochammad]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.408
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dalam tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.]]>
<![CDATA[PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK SODOMI TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN ]]>
<![CDATA[Arvi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.510
<![CDATA[Recently there have been many criminal cases where the victims were not only adults but had reached teenagers, children, and even toddlers. One of the crimes that is being hotly discussed in our society today is crimes against decency such as rape and obscenity (sodomy) of minors. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.]]>
<![CDATA[Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas ]]>
<![CDATA[Putra, Undra]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[A. Kana, Philips]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.841
<![CDATA[Article 127 paragraph (1) in conjunction with Article 128 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the use of roads outside their functions. This research is an empirical juridical research. The role of Satlantas Polresta Padang in controlling the use of roads outside the function to prevent traffic accidents is to regulate, guide, and/or supervise. Use of public roads for personal purposes for parties must obtain permission from the Police. The consideration for granting permission to use a road for personal gain by the Police is that there are alternative roads that can be used by the public so that they do not hinder traffic activities and that there are road markings that can provide indications that the road cannot be traversed, that road use cannot be carried out by completely closing the entire body. road. Forms of law enforcement by giving warnings and making forced efforts. Not yet in the jurisdiction of the Padang Police Traffic Unit has been subject to criminal sanctions for this violation. Obstacles in controlling the use of non-functional roads to prevent traffic accidents by the Padang Traffic Police, namely the insufficient number of police personnel to supervise and control the use of non-functional roads, lack of dissemination of laws and regulations regarding criminal threats to the use of roads outside of functions. Lack of coordination and cooperation between the Police and the local government, namely RT/RW, Kelurahan, to the Government of each sub-district within the city of Padang in this case, concrete actions taken by RT/RW, Kelurahan Government, and the National Police as law enforcers to curb the use of way outside the function.]]>
