Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNES Journal of Swara Justisia IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Susi Delmiati
Universitas Ekasakti
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan Lazzuardy, Aldy; Faniyah, Iyah; Delmiati, Susi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/d1hrac72

Abstract

Tindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana serta menentukan aturan hukum mana yang dapat diterapkan terhadap tersangka di dalam suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP. Seperti dalam kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan, yaitu terdapat peminjaman modal guna pembangunan perumahan. Namun dari hasil penyidikan ditemukan adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka untuk memperdaya korban agar memberikan sejumlah uang dengan modus akan memberikan keuntungan.
Penerapan Pidana Secara Kumulatif Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Abdelmufti, Muhammad Athio; Delmiati, Susi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rabry969

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan pidana secara kumulatif oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur / Rumah Tahanan Negara di Larantuka sedangkan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw Hakim menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pada kedua kasus tersebut hakim menerapkan pidana kumulatif menggabungkan pembinaan dalam lembaga dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja. Penerapan ini berfokus pada rehabilitasi dan pengembalian anak ke Masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana secara kumulatif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah berupa pidana penjara untuk menjalani proses pembinaan mental agar klien bisa sadar dan bertaubat. cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw dengan fokus pada keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Pertimbangan Pidana kumulatif merujuk pada tujuan agar anak dapat menjalani hukuman yang berimbang, di mana unsur rehabilitasi menjadi prioritas utama. Hakim memperhatikan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat Terhadap Pelanggaran Muatan Kelapa Sawit Melebihi Kapasitas Candra, Fifriki; Delmiati, Susi; Arliman, Laurensius
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qnmk4v14

Abstract

Ketentuan dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat melalui Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berfokus pada upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Pasal 307 mengatur mengenai larangan membawa kendaraan yang muatannya melebihi batas yang ditetapkan, baik itu motor, mobil, maupun truk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya. Di wilayah Pasaman Barat, muatan kelapa sawit yang melebihi kapasitas kendaraan seringkali menjadi masalah, terutama pada truk dan mobil pengangkut yang membawa lebih banyak dari yang diizinkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menindak kendaraan yang membawa muatan berlebih melalui pemeriksaan rutin dan selektif terhadap kendaraan yang melintas
Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen Pada Tahap Penyidikan Wiraladini, Arief; Delmiati, Susi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tj5cq122

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.  Penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh adalah dengan cara mengkaji niat jahat (mens rea) serta perbuatan nyata (actus reus). Penyidik membuktikan bahwa pelaku sengaja melakukan rangkaian kebohongan ini untuk menipu korban, bukan karena faktor kegagalan bisnis atau kendala distribusi barang.  Penyidik mengandalkan bukti elektronik yang dikumpulkan dari rekam jejak komunikasi di WhatsApp, Facebook dan Instagram serta bukti transaksi transfer uang dari korban ke rekening pelaku. Penyidik bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan komunikasi untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh dapat digunakan.  Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh diantaranya minimnya barang bukti fisik yang dapat mendukung perbuatan pelaku. Pada  kasus penipuan berbasis media sosial, bukti fisik sering kali tidak tersedia, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti digital seperti rekam jejak komunikasi di WhatsApp dan Facebook, bukti transfer bank, serta tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban. Pada Kepolisian resor Payakumbuh belum semua penyidik memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang bukti digital, sehingga menyulitkan mereka dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber secara efektif. Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan platform media sosial juga menjadi kendala dalam penyelidikan kasus ini
Prevention of Criminal Acts of Forgery of Motor Vehicle Owners' Books through Blocking the Electronic Registration Identification (ERI) System Syamer, Oki Saputra; Delmiati, Susi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/xkymeb37

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The blocking action by the West Sumatra Regional Police Directorate as an effort to prevent the misuse of the motor vehicle owner's book is a proactive step in efforts to prevent the misuse of BPKB, especially in the context of violations of the law such as fraud, document forgery, and other criminal acts. The process of blocking action is that the vehicle owner, the police, the leasing institution, or an interested third party (such as a legal institution or court) can apply for a blocking. After receiving the application, the Directorate will verify the completeness and validity of the documents submitted. The block will be recorded in the system. A block can be removed if the legal or administrative issues that led to the block have been resolved. This blocking makes a significant contribution to narrowing the space for criminals who try to use fake BPKB for various illegal acts. Obstacles in preventing the misuse of motor vehicle owners' books with blocking by the West Sumatra Regional Police Directorate are the lack of public knowledge related to the importance of extending vehicle documents, lack of coordination between financing institutions (leasing) and the West Sumatra Regional Police Directorate in reporting vehicle data that must be carried out in the blocking process. This slows down the handling of cases and the removal of blocks for vehicles that have resolved legal or administrative problems. The implementation of the validity of BPKB and the blocking of BPKB must be through the Regident ranmor application system. This happened because the West Sumatra Regional Police Directorate received many cases related to fake BPKB and the leasing party also did not submit a confirmation and block of BPKB at the West Sumatra Regional Police Directorate.
Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan Khairi, Thariq Ilhamdi; Delmiati, Susi; Yuspar
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/gnnyez85

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan penganiayaan tahanan, dengan fokus pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan data sekunder dari studi dokumen dan data primer melalui wawancara yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang meliputi tahap audit investigasi, pemeriksaan, dan sidang komisi kode etik. Penganiayaan tahanan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena "esprit de corps" dan koordinasi antar unit.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas "blue code of silence", sistem pengawasan internal yang lemah, inkonsistensi penerapan sanksi, intervensi politik dan kekuasaan eksternal, serta peran media dan tekanan publik. Strategi komprehensif yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui peningkatan pendidikan etika dan penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan represif dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Transformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Co-Authors Abdelmufti, Muhammad Athio Abdi Amiruddin Andes Junaidi Andiko Anton Luter Ashari, Arya Candra, Fifriki Eko Kurniawan Elizabeth Gozali Fahmiron Firmansyah Firmansyah Fujianto, Hariman Helmiranita, Siska Irfantoni Irsal Irsal Irvan Ismail Agus Saputra Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah J. Sam Miekhel Junaidi, Andes Khairi, Thariq Ilhamdi Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy M, Susrida Miekhel, J. Sam Mochammad Ridha MT, Edward Muhammad Arvi Otong Rosadi Philips A. Kana Rahmatul Husna Rianda prima putri Roy Suganda Putra Sinurat Rudi Chandra Ryki Yovrizal Surya Putra, Eka Syamer, Oki Saputra Undra Putra Urip Indra Jaya Wiraladini, Arief Yovrizal, Ryki Yunes Prawira Darma Yuspar