Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Anton Luter; Ismansyah Ismansyah; Susi Delmiati
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1243

Cases of distribution of goods, especially illegal cigarettes, which are rife in Limapuluh Kota Regency, must be a serious concern. A very significant spike was found in cases resulting from prosecution during the 2019 to 2020 period where the number of illegal cigarettes of various brands destroyed was 4,180,352 (four million one hundred eighty thousand three hundred and fifty two) cigarettes. This research is legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data as main data and primary data as supporting data, which was collected through literature study/document study and field study using interview techniques. The data was then analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form. Based on the results of research, discussion and analysis, the following conclusions can be drawn: First, law enforcement at the level of investigating criminal acts of distribution of illegal cigarettes at the Fifty Cities Police Criminal Investigation Unit by applying the provisions of Article 199 in conjunction with Article 114 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 62 Paragraph ( 1) Juncto Article 8 Paragraph (1) Letter I of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection Juncto Article 55, Article 56 of the Criminal Code. Second, the obstacles faced by the Limapuluh Kota Resort Police Criminal Investigation Unit in enforcing the law against the criminal act of distributing illegal cigarettes are the lack of personnel, lack of community role and the difficulty of finding illegal cigarette distributors. Third, the efforts made by the Limapuluh Kota Resort Police Criminal Investigation Unit in enforcing the law against the criminal act of distributing illegal cigarettes are by conducting examinations of health experts, conducting examinations of criminal experts and conducting examinations of witnesses of PT Leadon Tobacco, which is a factory that produces Luffman brand cigarettes.

Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama Firmansyah Firmansyah; Ismansyah; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.413

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban merupakan tugas dan kewajiban Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama, yang marak terjadi akibat aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Peristiwa pidana tersebut membutuhkan penanganan serius, sebab tindak pidana tersebut berujung merugikan masyarakat sekitar lokasi terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya mengakibatkan luka pada korban juga perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan strategi penanggulangannya.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Yunes Prawira Darma; Susi Delmiati; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.449

Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan dengan sengaja menjanjikan/memberikan/menerima uang atau materi lainnya yang tujuannya mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau dikenal dengan tindak pidana politik uang dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum. Putusan hakim ini jauh dari tuntutan penuntut umum dan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp telah berlandaskan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dijadikan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim. Penerapan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilakda pada tahapan kampanye ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.

KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS Urip Indra Jaya; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.261

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang adalah koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan cara Kapolsek mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Bentuk-bentuk dari koordinasi vertikal ini diantaranya yakni, Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, mendorong masyarakat untuk bertukar pikiran, berpartisipasi, Membina human relations yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Kesemuanya dilakukan dengan melibatkan KAN guna dapat mendekati masyarakat yang berkonflik secara kekeluargaan. Koordinasi horisontal adalah merupakan perlakuan setingkat dari Polsek dengan lembaga KAN dalam mengatasi konflik. Hambatan Dalam Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian selama ini sehingga sulit membangun komunikasi. KAN terkadang bersikap tidak percaya terhadap upaya upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan Kesulitan sehingga menghambat koordinasi yang dilakukan.

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto) Susi Delmiati; Roy Suganda Putra Sinurat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.267

Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang- orang tertentu. Unsur Kesengajaan pelaku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Unsur Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan terpenuhi karena selaku Kepala Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah menjadi hambatan dalam penyidikan. Tersangka berbelit-belit memberikan keterangan sehingga penyidik kesulitan mengungkap perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Subyek penggeledahan menghalang-halangi penggeledahan. Penangkapan yaitu obyek penangkapan melarikan diri, berada di luar kota, sehingga memakan waktu.

ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) Rahmatul Husna; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.312

Peran korban yang meninggal dunia terwakili oleh hasil Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hal tersebut merupakan kajian ilmu viktimologi. Di sisi lain, termasuk salah satu indikator penjatuhan pidana dengan melihat keadaan korban, terlebih pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Seperti dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, terdapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasar pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Korban meninggal dunia karena mengalami penganiyaan yang dipicu oleh perbuatannya sendiri. Dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama Firmansyah Firmansyah; Ismansyah; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.413

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban merupakan tugas dan kewajiban Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama, yang marak terjadi akibat aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Peristiwa pidana tersebut membutuhkan penanganan serius, sebab tindak pidana tersebut berujung merugikan masyarakat sekitar lokasi terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya mengakibatkan luka pada korban juga perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan strategi penanggulangannya.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Yunes Prawira Darma; Susi Delmiati; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.449

Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan dengan sengaja menjanjikan/memberikan/menerima uang atau materi lainnya yang tujuannya mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau dikenal dengan tindak pidana politik uang dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum. Putusan hakim ini jauh dari tuntutan penuntut umum dan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp telah berlandaskan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dijadikan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim. Penerapan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilakda pada tahapan kampanye ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.

Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse Delmiati, Susi; Irsal
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.3

The implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse by the National Narcotics Agency of Payakumbuh City is for drug addicts who are undergoing judicial proceedings can be placed in medical rehabilitation institutions and / or social rehabilitation. For addicts, both those caught and those through the IPWL program, before rehabilitation is carried out, they will first go through an assessment carried out by an integrated assessment team. In addition to medical treatment and/or rehabilitation, healing of drug addicts can be organized by government agencies or the community through religious and traditional approaches. The obstacle faced by the Payakumbuh City National Narcotics Agency in the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation of addicts and victims of drug abuse is that the recommendation letter of the integrated assessment team consisting of the medical team and the legal team is only a recommendation. Rehabilitation places in each area have not been fulfilled (none). Weak coordination between law enforcement, health services and social services. Optimization of the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse at the National Narcotics Agency Payakumbuh City is carried out with counseling, supervision and monitoring, carried out so that victims of narcotics abuse do not return to using narcotics under any conditions by checking periodically for 4 months after completing rehabilitation at BNNK Payakumbuh. Optimization is measured from the results of the rehabilitation and the number of people who participate in rehabilitationRehabilitation participants then no one repeats. This shows that the implementation of rehabilitation has been optimal.

Application of Elements of Criminal Acts of Plantation Land Clearing in National Park Areas by Investigators of the South Coast Police Crime Squad Yovrizal, Ryki; Delmiati, Susi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/tp5vzf08

The South Coast Police Crime Squad conducted an investigation into the crime of carrying out plantation activities without ministerial permission in forest areas. The difficulty of the South Coast Police Detective Investigator is to implement 'Elements in forest areas'. This happened because of the unclear boundaries of the National Park forest area. In the investigation process, the Investigator applied the provisions of Article 17 paragraph (2) letter b Juncto Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction as Police Report Number: LP/25/A/II/2019/ Res-Pessel dated February 12, 2019. The application of the elements of the criminal act of clearing plantation land in the National Park area consists of subjective elements and objective elements. The subjective element is a person, then what is meant by everyone in this article is the perpetrator as a person who can account for his actions and the objective element is that his actions are unlawful, namely: "Elements intentionally, elements carrying out plantation activities, elements without the permission of the Minister and elements dnature forest area". According to investigators, the suspect's actions have fulfilled the formulation and elements of Article 17 paragraph (2) letter b Juncto Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013.

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search