Articles
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan ]]>
<![CDATA[Lazzuardy, Aldy]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/d1hrac72
<![CDATA[Tindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana serta menentukan aturan hukum mana yang dapat diterapkan terhadap tersangka di dalam suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP. Seperti dalam kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan, yaitu terdapat peminjaman modal guna pembangunan perumahan. Namun dari hasil penyidikan ditemukan adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka untuk memperdaya korban agar memberikan sejumlah uang dengan modus akan memberikan keuntungan.]]>
<![CDATA[Penerapan Pidana Secara Kumulatif Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Abdelmufti, Muhammad Athio]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/rabry969
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan pidana secara kumulatif oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur / Rumah Tahanan Negara di Larantuka sedangkan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw Hakim menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pada kedua kasus tersebut hakim menerapkan pidana kumulatif menggabungkan pembinaan dalam lembaga dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja. Penerapan ini berfokus pada rehabilitasi dan pengembalian anak ke Masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana secara kumulatif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah berupa pidana penjara untuk menjalani proses pembinaan mental agar klien bisa sadar dan bertaubat. cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw dengan fokus pada keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Pertimbangan Pidana kumulatif merujuk pada tujuan agar anak dapat menjalani hukuman yang berimbang, di mana unsur rehabilitasi menjadi prioritas utama. Hakim memperhatikan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat Terhadap Pelanggaran Muatan Kelapa Sawit Melebihi Kapasitas ]]>
<![CDATA[Candra, Fifriki]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Arliman, Laurensius]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/qnmk4v14
<![CDATA[Ketentuan dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat melalui Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berfokus pada upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Pasal 307 mengatur mengenai larangan membawa kendaraan yang muatannya melebihi batas yang ditetapkan, baik itu motor, mobil, maupun truk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya. Di wilayah Pasaman Barat, muatan kelapa sawit yang melebihi kapasitas kendaraan seringkali menjadi masalah, terutama pada truk dan mobil pengangkut yang membawa lebih banyak dari yang diizinkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menindak kendaraan yang membawa muatan berlebih melalui pemeriksaan rutin dan selektif terhadap kendaraan yang melintas]]>
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen Pada Tahap Penyidikan ]]>
<![CDATA[Wiraladini, Arief]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/tj5cq122
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh adalah dengan cara mengkaji niat jahat (mens rea) serta perbuatan nyata (actus reus). Penyidik membuktikan bahwa pelaku sengaja melakukan rangkaian kebohongan ini untuk menipu korban, bukan karena faktor kegagalan bisnis atau kendala distribusi barang. Penyidik mengandalkan bukti elektronik yang dikumpulkan dari rekam jejak komunikasi di WhatsApp, Facebook dan Instagram serta bukti transaksi transfer uang dari korban ke rekening pelaku. Penyidik bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan komunikasi untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh dapat digunakan. Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh diantaranya minimnya barang bukti fisik yang dapat mendukung perbuatan pelaku. Pada kasus penipuan berbasis media sosial, bukti fisik sering kali tidak tersedia, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti digital seperti rekam jejak komunikasi di WhatsApp dan Facebook, bukti transfer bank, serta tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban. Pada Kepolisian resor Payakumbuh belum semua penyidik memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang bukti digital, sehingga menyulitkan mereka dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber secara efektif. Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan platform media sosial juga menjadi kendala dalam penyelidikan kasus ini]]>
<![CDATA[Prevention of Criminal Acts of Forgery of Motor Vehicle Owners' Books through Blocking the Electronic Registration Identification (ERI) System ]]>
<![CDATA[Syamer, Oki Saputra]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/xkymeb37
<![CDATA[This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The blocking action by the West Sumatra Regional Police Directorate as an effort to prevent the misuse of the motor vehicle owner's book is a proactive step in efforts to prevent the misuse of BPKB, especially in the context of violations of the law such as fraud, document forgery, and other criminal acts. The process of blocking action is that the vehicle owner, the police, the leasing institution, or an interested third party (such as a legal institution or court) can apply for a blocking. After receiving the application, the Directorate will verify the completeness and validity of the documents submitted. The block will be recorded in the system. A block can be removed if the legal or administrative issues that led to the block have been resolved. This blocking makes a significant contribution to narrowing the space for criminals who try to use fake BPKB for various illegal acts. Obstacles in preventing the misuse of motor vehicle owners' books with blocking by the West Sumatra Regional Police Directorate are the lack of public knowledge related to the importance of extending vehicle documents, lack of coordination between financing institutions (leasing) and the West Sumatra Regional Police Directorate in reporting vehicle data that must be carried out in the blocking process. This slows down the handling of cases and the removal of blocks for vehicles that have resolved legal or administrative problems. The implementation of the validity of BPKB and the blocking of BPKB must be through the Regident ranmor application system. This happened because the West Sumatra Regional Police Directorate received many cases related to fake BPKB and the leasing party also did not submit a confirmation and block of BPKB at the West Sumatra Regional Police Directorate.]]>
<![CDATA[Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan ]]>
<![CDATA[Khairi, Thariq Ilhamdi]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Yuspar]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/gnnyez85
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan penganiayaan tahanan, dengan fokus pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan data sekunder dari studi dokumen dan data primer melalui wawancara yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang meliputi tahap audit investigasi, pemeriksaan, dan sidang komisi kode etik. Penganiayaan tahanan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena "esprit de corps" dan koordinasi antar unit.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas "blue code of silence", sistem pengawasan internal yang lemah, inkonsistensi penerapan sanksi, intervensi politik dan kekuasaan eksternal, serta peran media dan tekanan publik. Strategi komprehensif yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui peningkatan pendidikan etika dan penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan represif dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Transformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[Rahman, Mutia]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Benni, Beatrix]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/h72a3020
<![CDATA[Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan Melalui verifikasi langsung terhadap nomor rangka dan mesin kendaraan serta penerapan inovasi digital seperti QR Code dan sistem registrasi elektronik, Ditlantas Polda Sumbar berhasil menekan angka kasus pemalsuan secara signifikan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat 7 kasus, turun menjadi 5 kasus di tahun 2023, sedikit naik menjadi 6 kasus di tahun 2024, dan hanya 1 kasus hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dokumen serta kerja sama lintas sektor yang solid antara kepolisian dan lembaga pembiayaan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan metode pemalsuan yang makin canggih, langkah-langkah ini berhasil memperkuat integritas sistem administrasi kendaraan serta meminimalisir risiko kerugian dalam sektor pembiayaan. Kendala dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar yaitu Kendala internal 1) kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani volume pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. 2) Kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan. Secara Eksternal 1) Modus pemalsuan dokumen yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan kini menggunakan teknologi digital untuk membuat STNK dan BPKB palsu yang sangat mirip dengan dokumen asli. 2) Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi atau pengajuan kredit. 3) Kurangnya integrasi data antara kepolisian dan lembaga pembiayaan atau perbankan, sehingga beberapa kasus pemalsuan dokumen kendaraan baru terungkap setelah kredit disetujui.]]>
<![CDATA[KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS ]]>
<![CDATA[Jaya, Urip Indra]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.261
<![CDATA[Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang adalah koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan cara Kapolsek mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Bentuk-bentuk dari koordinasi vertikal ini diantaranya yakni, Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, mendorong masyarakat untuk bertukar pikiran, berpartisipasi, Membina human relations yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Kesemuanya dilakukan dengan melibatkan KAN guna dapat mendekati masyarakat yang berkonflik secara kekeluargaan. Koordinasi horisontal adalah merupakan perlakuan setingkat dari Polsek dengan lembaga KAN dalam mengatasi konflik. Hambatan Dalam Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian selama ini sehingga sulit membangun komunikasi. KAN terkadang bersikap tidak percaya terhadap upaya upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan Kesulitan sehingga menghambat koordinasi yang dilakukan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto) ]]>
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>;
<![CDATA[Putra Sinurat, Roy Suganda]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.267
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang- orang tertentu. Unsur Kesengajaan pelaku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Unsur Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan terpenuhi karena selaku Kepala Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah menjadi hambatan dalam penyidikan. Tersangka berbelit-belit memberikan keterangan sehingga penyidik kesulitan mengungkap perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Subyek penggeledahan menghalang-halangi penggeledahan. Penangkapan yaitu obyek penangkapan melarikan diri, berada di luar kota, sehingga memakan waktu.]]>
<![CDATA[ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) ]]>
<![CDATA[Husna, Rahmatul]]>;
<![CDATA[Delmiati, Susi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.312
<![CDATA[Peran korban yang meninggal dunia terwakili oleh hasil Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hal tersebut merupakan kajian ilmu viktimologi. Di sisi lain, termasuk salah satu indikator penjatuhan pidana dengan melihat keadaan korban, terlebih pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Seperti dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, terdapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasar pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Korban meninggal dunia karena mengalami penganiyaan yang dipicu oleh perbuatannya sendiri. Dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.]]>
