Claim Missing Document
Check
Articles

Paradoks Keadilan Algoritmik dalam Implementasi E-Notary pada Sistem Hukum Indonesia Sayid Muhammad Rifki Noval; Ahmad Jamaludin; Ratna Sari Putri Adiwijaya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2900

Abstract

Integrasi masif Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam arsitektur E-Notary Indonesia menjanjikan efisiensi administratif yang eksponensial sekaligus memicu ancaman eksistensial terhadap sistem hukum perdata melalui Paradoks Keadilan Algoritma. Jauh dari entitas yang bebas nilai, arsitektur kotak hitam AI secara inheren rentan untuk secara diam-diam mereplikasi dan memperkuat bias historis. Ketidakjelasan algoritma ini secara sistematis menurunkan prinsip dasar ketidakberpihakan notaris dan mengancam untuk menghilangkan status akta otentik sebagai bukti sempurna (volledig bewijskracht). Krisis struktural ini semakin diperparah oleh kekosongan akut norma hukum dan disonansi tajam antara UU Notaris (UUJN), yang menjunjung doktrin kehadiran fisik, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara eksplisit mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang sah. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, studi ini secara kritis menganalisis bahaya ketidakjelasan sistem otonom tersebut. Berlandaskan pada Teori Hukum Progresif, terdapat kebutuhan mendesak akan rekonstruksi regulasi yang mutlak untuk menyinergikan inovasi digital dengan keadilan substantif. Tata kelola ini diusulkan melalui tiga pilar: melembagakan Kecerdasan Buatan yang Dapat Dijelaskan (Explainable AI/XAI) untuk memastikan transparansi pengambilan keputusan, mewajibkan pengawasan Manusia dalam Lingkaran (Human-in-the-Loop/HITL) sebagai otoritas diskresioner akhir, dan memanfaatkan keamanan kriptografi berbasis blockchain untuk menjamin kekebalan data.
KRIMINALISASI GURU DI ERA YURIDIFIKASI: URGENSI KEADILAN RESTORATIF MENGHADAPI HEGEMONI HUKUM PIDANA DALAM RELASI PENDIDIKAN Sayid Muhammad Rifki Noval; Muhammad Luthfi Almanfaluthi
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2092

Abstract

ABSTRACT This study aims to examine the phenomenon of teacher criminalization in the school environment, which is a negative consequence of the strong current of juridification in the educational sector. The shifting paradigm of an increasingly legalistic society creates a sociological anomaly, wherein teachers' disciplinary actions are frequently construed as criminal offenses. Employing a normative legal research method combined with a statute approach and a conceptual approach, this study discovers that the root of the problem lies in the disharmonious interpretation between the child protection law and the law concerning teachers and lecturers. This condition is exacerbated by the tendency of the criminal justice system to be excessively offender-oriented, alongside a lack of understanding among law enforcement officers regarding the doctrine of the prerogative right to educate (tuchtrecht). Consequently, a litigation culture and defensive teaching practices emerge, which are detrimental to the continuity of education. Therefore, a reformulation of legal protection policies oriented toward the principle of restorative justice as the primary mechanism for dispute resolution is required. This effort must be accompanied by the formulation of measurable disciplinary guidelines in every school and the enhancement of legal literacy among educators.Keywords: Restorative Justice, Criminalization, Juridification.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kriminalisasi terhadap tenaga pendidik di lingkungan sekolah, yang merupakan ekses negatif dari kuatnya arus yuridifikasi dalam bidang pendidikan. Pergeseran paradigma masyarakat yang semakin legalistik ini menciptakan anomali sosiologis, di mana tindakan pendisiplinan guru sering kali dikonstruksikan sebagai wujud tindak kejahatan pidana. Melalui metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan terletak pada disharmonisasi penafsiran antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tentang guru dan dosen. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan sistem peradilan pidana yang terlampau offender oriented, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai doktrin hak prerogatif mendidik (tuchtrecht). Akibatnya, muncul budaya litigasi dan praktik pengajaran defensif yang merugikan kelangsungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan perlindungan hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan restoratif (restorative justice) sebagai sarana utama penyelesaian sengketa. Upaya ini harus diiringi dengan penyusunan pedoman pendisiplinan yang terukur di setiap sekolah dan peningkatan literasi hukum di kalangan tenaga pendidik.Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kriminalisasi, Yuridifikasi.   
Tantangan Hukum di Era Digital Immortality: Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pasca Kematian Sayid Muhammad Rifki Noval
Seminar Nasional Riset Terapan Vol. 13 No. 01 (2024): SNRT XIII TAHUN 2024
Publisher : Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

T The pursuit of immortality appears to have found renewed optimism through the development of digital immortality technologies, which have demonstrated the capacity to resurrect individuals, albeit in the form of virtual entities. This phenomenon warrants critical examination, given that its realization is largely contingent upon the availability of personal data belonging to the individual being resurrected. Such data, inherently personal in nature, necessitates robust legal safeguards, particularly as it is vulnerable to unauthorized access due to the digital footprints left by the individual during their lifetime. The research utilizes a normative juridical approach, coupled with statutory, casebased, analytical, and comparative approaches, this article seeks to offer a preliminary analysis of the preparedness of Indonesia’s legal framework in responding to this emergent issue. Both Law Number 19 of 2016, which amends Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) have yet to explicitly address the legal protection of personal data belonging to deceased individuals
Tinjauan Intermediary Liability Atas Komersialisasi Konten Kekejaman Hewan dalam Optik Hukum Siber Sayid Muhammad Rifki Noval
Seminar Nasional Riset Terapan Vol. 15 No. 01 (2026): SNRT XV TAHUN 2026
Publisher : Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of commercializing animal cruelty in cyberspace has positioned Indonesia as the leading global contributor of animal abuse content. This cybercrime is facilitated by the algorithmic architecture of social media platforms, which prioritizes user engagement to maximize financial profit. Consequently, electronic system operators frequently shield themselves behind the safe harbor policy, perpetuating a crucial legal vacuum regarding intermediary liability within the national cyber law regime. This normative legal research employs statutory, conceptual, and comparative approaches to deconstruct the impunity of digital corporations. Through a comparative analysis with the United Kingdom’s Online Safety Act and the European Union’s Digital Services Act, this study reveals a global paradigm shift from reactive moderation (ex post) toward proactive moderation obligations (ex ante). The article concludes that there is an urgent need to reorient Indonesia's cyber law policies by mandating platforms to filter violent content from the outset, reinforced by the threat of massive administrative fines based on a percentage of global revenue, thereby definitively severing the economic chain of the animal abuse industry.