Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Hasanuddin Law Review

Method Determining the Contents of the Contract Agus Yudha Hernoko; Ghansham Anand; Fiska Silvia Raden Roro
Hasanuddin Law Review VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2017
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.02 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v3i1.947

Abstract

The contents of the contract are primarily determined by what the real mutually agreed upon by the parties. By interpreting some certain statements, in this case to determine its meaning, to be clear based on what the parties committed themselves. Why is the interpretation required? In facts, on the many cases provided a valuable lesson, how many commercial disputes arise when the performance of the contract. The dispute begins when the parties have a different understanding of the statement that they use in the contract. Indeed, businesses are very familiar with the business processes that they do, but at the time of the business process are set forth in the contract language and designed by those who do not understand the legal aspects of the contract, the contract can be ascertained open possibility for disputes. The power of contract binding (the contents of the agreement) toward to the characteristic and the wide spectrum of the rights and obligations contractually, basically a contract represents the power of performance among others in order implementing the rights and obligations of the parties. As an instrument to understand the contract, the method of determining the content of the contract (e.g., through interpretation, autonomous and heteronomous factors), further can be used to assess the reciprocation of rights and obligations in a meaningful and proportional contractual relationship.
Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien Syafruddin Syafruddin; Ghansham Anand
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.879 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i2.89

Abstract

Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga negara hidup sejahtera yang antara lain melalui pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara melalui upaya-upaya yang memungkinkan menurut standar kesehatan yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan, adalah penyediaan tenaga dokter yang profesional dan bekerja sesuai etika profesi kedokteran. Salah satu bentuk profesionalitas dokter dalam kerangka perlindungan hakhak pasien adalah keberadaan informed consent sebagai hak pasien untuk mendapatkan informasi medis dari pihak rumah sakit sebelum mendapatkan tindakan-tindakan medis tertentu yang berdampak pada hilangnya nyawa pasien. Sehubungan dengan itulah, tulisan ini bertujuan menjelaskan secara filosofis dogmatik tentang urgensi informed consent sebagai jaminan perlindungan hak-hak pasien di rumah sakit. Tulisan ini, secara metodologis menggunakan analisis normatif dengan pendekatan konseptual, sehingga tentu saja, bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber analisis, lebih terkonsentrasi pada bahan-bahan hukum primer. Kesimpulannya, keberadaan informed consent memegang peranan sangat penting dalam kerangka memberikan perlindungan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sesuai amanah konstitusi, apalagi mengingat fakta mala praktek kedokteran yang tampak pada beberapa kasus di rumah sakit di Indonesia, merupakan dampak dari pengabaian penerapan informed consent yang belum berjalan sesuai harapan.