Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Selat Hasanuddin Law Review Jurnal Panorama Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Res Judicata Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Media Iuris Notaire Jurnal Hukum Acara Perdata Mulawarman Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum HUKUM BISNIS Journal of Judicial Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional International Journal of Science and Society (IJSOC) Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan LamLaj Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Ghansham Anand
Faculty Of Law, Airlangga University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEABSAHAN AKTA NOTARIS KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PEMBUBUHAN SIDAK JARI PENGHADAP Ghansham Anand
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v2i1.38

Abstract

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kewajiban pembubuhan sidik jari penghadap dalam Minuta Akta ini menimbulkan kerancuan dan menyimpangi hakekat dari akta Notaris, sehingga seakan-akan adanya ketidakpercayaan pembuat undang-undang kepada Notaris. Selain itu di dalam ketentuan Pasal tersebut juga tidak dijelaskan sidik jari penghadap yang mana yang harus dibubuhkan di dalam akta Notaris. Pelanggaranatau kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat saja menimbulkan kerugian kepada penghadap atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notarisdalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig), dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (onderhands acte), dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS Putra, Ferdiansyah; Anand, Ghansham
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15460

Abstract

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika dikemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihakMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memahami substansi permasalahan yang akan diberikan penyuluhan sehingga mampu memberikan solusi yang benar. Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun hasil akhirnya dikembalikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian para pihak. 
KARAKTERISTIK LEMBAGA KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Herawati, Tantri Noviana; Anand, Ghansham
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.723

Abstract

The social function of land has become one of the basis for Government’s policy to put public interest on top of the individual ones, with regard to rights of the individuals. The main purpose of land procurement for public interest is to provide land for the development, in order to increase the welfare and prosperity of the nation. Despite this notion, any legal interest of the parties concerned must still be guaranteed. To guard the public interest, it is necessary to give compensation to any rightsholder whose land has been acquisited by the government. The land procurement process shall be carried out in accordance with the legal regulations concerned, especially Law Number 2 of 2012 about Land Procurement for Public Utilities Construction. In case the rightsholder refuses to accept the form and/or the value of compensation that has been negotiated previously, the government regulated that the compensation shall be commended in a District Court.   Keywords : Social Function, Compensation, Consignment.   ABSTRAK Fungsi sosial tanah telah menjadi salah satu dasar kebijakan Pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik di atas yang individu, berkaitan dengan hak-hak individu. Tujuan utama pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan lahan untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terlepas dari pengertian ini, setiap kepentingan hukum dari pihak-pihak terkait masih harus dijamin. Untuk menjaga kepentingan publik, perlu memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta yang tanahnya telah diakuisisi oleh pemerintah. Proses pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Utilitas Umum. Jika pemegang hak menolak untuk menerima nilai kompensasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya maka pemerintah mengatur bahwa kompensasi akan dititipkan di Pengadilan Negeri.  Kata kunci: Fungsi Sosial, Kompensasi, Konsinyasi.
Peningkatan Pengetahuan Hukum Kontrak dalam Pengelolaan Ekowisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur melalui Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Hernoko, Agus Yudha; Kurniawan, Faizal; Anand, Ghansham; Agustin, Erni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 2 No 5 (2024): JPMII - Oktober 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.597

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun mencatat, banyak wilayah desa di Kabupaten Madiun di lereng Gunung Wilis yang memiliki potensi wisata dan agrowisata yang dapat digarap, antara lain Sungai Catur, Taman Hutan Pinus Nongko Ijo, dan Base Camp Pendakian Wilis. Pembenahan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata setempat terus dilakukan. Pengelola tempat wisata berasal dari warga desa setempat yang dikaryakan untuk sadar akan potensi wisata di desanya. Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata khususnya ekowisata dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai kontrak kemitraan yang menjadi wadah hubungan hukum para pihak dalam pengembangan pariwisata. Metode pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan dan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ruang lingkup materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah mengenai urgensi pemahaman hukum kontrak, asas-asas, karakteristik kontrak kemitraan yang digunakan dan bermanfaat dalam pengelolaan pariwisata. Sebagai hasil kegiatan ini, Kelompok Sadar Wisata memiliki pengetahuan yang meningkat mengenai karakteristik dan prinsip hukum kontrak yang sesuai dengan bidang pengembangan wisata.
From Advocacy to Indemnity: Rethinking Lawyers’ Fees as Elements of Civil Compensation Anand, Ghansham; Walasondakh, Angelica Novia; Howard, Gwyneth Eugenia Keisya
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 2 (2025): Mulawarman Law Review - December 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/

Abstract

Lawyers' fees often constitute a substantial economic burden for litigants, particularly for parties who perceive themselves as having suffered a violation of their rights due to another's conduct. In practice, there has been a growing tendency to demand the shifting of legal fees to the opposing party as part of a claim for damages in civil proceedings. However, Indonesian legislation has yet to provide explicit regulation on this matter. This legal lacuna has led to divergent judicial interpretations, resulting in a duality of views within judicial practice. This article seeks to analyse the legal standing of lawyers' fees within the framework of civil law as a compensable element of damages, and to identify the legal conditions under which the imposition of legal fees on the opposing party may be justified. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches, this study finds that judicial opinions remain divided regarding the recognition of lawyers' fees as recoverable damages, and that no explicit procedural rule currently governs the shifting of such costs. By way of comparison, the article examines the American Rule and the English Rule on cost allocation to highlight contrasting paradigms in the treatment of legal fees. The analysis ultimately recommends the formulation of clearer norms, whether through judicial instruments such as a Supreme Court Circular or through legislative reform, in order to foster legal certainty and ensure the proportional and equitable protection of civil rights.
Reconsidering Priority Rights in the Reacquisition of Land Rules in Indonesia : A Legal Analysis Post-Termination of Right to Cultivate, Right to Build, and Right to Use Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus; Hidayat, Yogi; Anand, Ghansham
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v11i2.833

Abstract

Abstract: Land is a fundamental resource for fulfilling social and economic needs. In Indonesia, the expiration of limited land rights, namely the Right to Cultivate, Right to Build, and Right to Use, raises complex legal issues concerning both the legal status of the land and the position of former right holders. Government Regulation No. 18 of 2021 introduces the concept of “priority rights,” granting former holders the opportunity to reapply for rights over the same land. However, the regulation fails to stipulate a clear time limit or legal duration for exercising such priority. This regulatory gap has generated legal ambiguity, inconsistent interpretation, and recurring land disputes, thereby weakening legal certainty in Indonesian land governance. This study aims to analyze the normative foundation, legal implications, and temporal scope of priority rights in the context of post-expiration land tenure. The research employs a doctrinal legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are obtained through library research and analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretation to assess the validity, coherence, and effectiveness of the existing regulatory framework governing priority rights. The findings indicate that the absence of a definitive legal time frame for exercising priority rights creates a rechtsvacuum (legal vacuum), which not only undermines legal certainty but also exacerbates conflicts over land that has reverted to state control. Although the land formally returns to the state upon the expiration of the original rights, former holders retain a form of civil legal interest derived from their previous lawful tenure, which serves as a valid basis for prioritization. Keywords: Land Rights, Priority Rights, Expiration of Tenure, Legal Certainty.
Critical Legal Analysis on Medicine or Vaccine License for Strengthening Access to Justice in Indonesia: A Case of Corona Vaccine Licensing Sujatmiko, Agung; Anand, Ghansham; Romadhona, Mochamad Kevin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i3.1759

Abstract

This study examines the issue of voluntary licensing for COVID-19 vaccines as a case study to understand the interaction between patent protection, contractual obligations, and accountability mechanisms during a public health emergency. Although the debate on vaccine import and export is no longer central in 2025, analyzing voluntary licensing practices from the pandemic period remains relevant for evaluating the legal and governance frameworks applied at that time. The research focuses on the licensing agreement between PT Bio Farma (Persero) and Sinovac Biotech Co., which played a crucial role in Indonesia’s vaccine procurement and production. The analysis explores how the patent regime regulated under Law Number 13 of 2016 on Patents structured the rights and obligations of the parties, including risk allocation, liability provisions, and the licensor’s responsibilities regarding the safety and performance of the vaccine. Using a statutory and conceptual approach, this study argues that voluntary licensing during the pandemic was not merely a technical mechanism for transferring patent rights, but also a process intertwined with transparency requirements, risk mitigation, and legal protection for the state and end-users. The findings aim to contribute to the body of knowledge on health governance, patent licensing in emergency situations, and the development of more accountable vaccine procurement models for future health crises.
Co-Authors Adisti Pratama Ferevaldy Afifah, Dyah Ismi Agung Sujatmiko Agus Sekarmadji Agus Yudha Hernoko Agustin, Ika Yuli Ajrina Yuka Ardhira Angelina Uirianto Antonius Gunawan Dharmadji Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Budi, Kukuh Pramono Cindy Fransisca Subagijo Darmawan, Monica Caecilia Dinda Silviana Putri Dyah Ismi Afifah Emil Cahyo Prasojo Erni Agustin Faizal Kurniawan Ferdiansyah Putra Ferevaldy, Adisti Pratama Fiska Silvia Raden Roro Gabriele Edria Tjoputra Herawati, Tantri Noviana Hidayat, Yogi Howard, Gwyneth Eugenia Keisya Julienna Hartono Karina Megawati Lintang Yudhantaka Lintang Yudhantaka Manik Lingkar Katulistiwi Mariano Putra Prayoga Sumangkut Melati Ayu Pusparani Mokhamad Khoirul Huda Mudjiharto Mudjiharto Nugraha, Xavier Oemar Moechthar Prasojo, Emil Cahyo Purnamawadita, Baiq Elma Putri, Dita Elvia Kusuma Putri, Dita Elvia Kusuma Rahmat , Nur Ezan Rahmat, Nur Ezan Romadhona, Mochamad Kevin Septiningrum, Shintya Yulfa Sudirman Sudirman Syafruddin Syafruddin Syafruddin, Syafruddin Tantri Noviana Herawati Utama, Wiriya Adhi Vitto Odie Prananda Walasondakh, Angelica Novia Wibisono, Berardus Bilyarto Yohanes Sogar Simamora