Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Selat Hasanuddin Law Review Jurnal Panorama Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Res Judicata Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Media Iuris Notaire Jurnal Hukum Acara Perdata Mulawarman Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum HUKUM BISNIS Journal of Judicial Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Batulis Civil Law Review Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan LamLaj Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Ghansham Anand
Faculty Of Law, Airlangga University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS Putra, Ferdiansyah; Anand, Ghansham
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15460

Abstract

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika dikemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihakMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memahami substansi permasalahan yang akan diberikan penyuluhan sehingga mampu memberikan solusi yang benar. Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun hasil akhirnya dikembalikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian para pihak. 
KARAKTERISTIK LEMBAGA KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Herawati, Tantri Noviana; Anand, Ghansham
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.723

Abstract

The social function of land has become one of the basis for Government’s policy to put public interest on top of the individual ones, with regard to rights of the individuals. The main purpose of land procurement for public interest is to provide land for the development, in order to increase the welfare and prosperity of the nation. Despite this notion, any legal interest of the parties concerned must still be guaranteed. To guard the public interest, it is necessary to give compensation to any rightsholder whose land has been acquisited by the government. The land procurement process shall be carried out in accordance with the legal regulations concerned, especially Law Number 2 of 2012 about Land Procurement for Public Utilities Construction. In case the rightsholder refuses to accept the form and/or the value of compensation that has been negotiated previously, the government regulated that the compensation shall be commended in a District Court.   Keywords : Social Function, Compensation, Consignment.   ABSTRAK Fungsi sosial tanah telah menjadi salah satu dasar kebijakan Pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik di atas yang individu, berkaitan dengan hak-hak individu. Tujuan utama pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan lahan untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terlepas dari pengertian ini, setiap kepentingan hukum dari pihak-pihak terkait masih harus dijamin. Untuk menjaga kepentingan publik, perlu memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta yang tanahnya telah diakuisisi oleh pemerintah. Proses pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Utilitas Umum. Jika pemegang hak menolak untuk menerima nilai kompensasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya maka pemerintah mengatur bahwa kompensasi akan dititipkan di Pengadilan Negeri.  Kata kunci: Fungsi Sosial, Kompensasi, Konsinyasi.
Peningkatan Pengetahuan Hukum Kontrak dalam Pengelolaan Ekowisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur melalui Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Hernoko, Agus Yudha; Kurniawan, Faizal; Anand, Ghansham; Agustin, Erni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 2 No 5 (2024): JPMII - Oktober 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.597

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun mencatat, banyak wilayah desa di Kabupaten Madiun di lereng Gunung Wilis yang memiliki potensi wisata dan agrowisata yang dapat digarap, antara lain Sungai Catur, Taman Hutan Pinus Nongko Ijo, dan Base Camp Pendakian Wilis. Pembenahan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata setempat terus dilakukan. Pengelola tempat wisata berasal dari warga desa setempat yang dikaryakan untuk sadar akan potensi wisata di desanya. Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata khususnya ekowisata dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai kontrak kemitraan yang menjadi wadah hubungan hukum para pihak dalam pengembangan pariwisata. Metode pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan dan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ruang lingkup materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah mengenai urgensi pemahaman hukum kontrak, asas-asas, karakteristik kontrak kemitraan yang digunakan dan bermanfaat dalam pengelolaan pariwisata. Sebagai hasil kegiatan ini, Kelompok Sadar Wisata memiliki pengetahuan yang meningkat mengenai karakteristik dan prinsip hukum kontrak yang sesuai dengan bidang pengembangan wisata.
From Advocacy to Indemnity: Rethinking Lawyers’ Fees as Elements of Civil Compensation Anand, Ghansham; Walasondakh, Angelica Novia; Howard, Gwyneth Eugenia Keisya
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 2 (2025): Mulawarman Law Review - December 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/

Abstract

Lawyers' fees often constitute a substantial economic burden for litigants, particularly for parties who perceive themselves as having suffered a violation of their rights due to another's conduct. In practice, there has been a growing tendency to demand the shifting of legal fees to the opposing party as part of a claim for damages in civil proceedings. However, Indonesian legislation has yet to provide explicit regulation on this matter. This legal lacuna has led to divergent judicial interpretations, resulting in a duality of views within judicial practice. This article seeks to analyse the legal standing of lawyers' fees within the framework of civil law as a compensable element of damages, and to identify the legal conditions under which the imposition of legal fees on the opposing party may be justified. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches, this study finds that judicial opinions remain divided regarding the recognition of lawyers' fees as recoverable damages, and that no explicit procedural rule currently governs the shifting of such costs. By way of comparison, the article examines the American Rule and the English Rule on cost allocation to highlight contrasting paradigms in the treatment of legal fees. The analysis ultimately recommends the formulation of clearer norms, whether through judicial instruments such as a Supreme Court Circular or through legislative reform, in order to foster legal certainty and ensure the proportional and equitable protection of civil rights.
Reconsidering Priority Rights in the Reacquisition of Land Rules in Indonesia : A Legal Analysis Post-Termination of Right to Cultivate, Right to Build, and Right to Use Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus; Hidayat, Yogi; Anand, Ghansham
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v11i2.833

Abstract

Abstract: Land is a fundamental resource for fulfilling social and economic needs. In Indonesia, the expiration of limited land rights, namely the Right to Cultivate, Right to Build, and Right to Use, raises complex legal issues concerning both the legal status of the land and the position of former right holders. Government Regulation No. 18 of 2021 introduces the concept of “priority rights,” granting former holders the opportunity to reapply for rights over the same land. However, the regulation fails to stipulate a clear time limit or legal duration for exercising such priority. This regulatory gap has generated legal ambiguity, inconsistent interpretation, and recurring land disputes, thereby weakening legal certainty in Indonesian land governance. This study aims to analyze the normative foundation, legal implications, and temporal scope of priority rights in the context of post-expiration land tenure. The research employs a doctrinal legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are obtained through library research and analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretation to assess the validity, coherence, and effectiveness of the existing regulatory framework governing priority rights. The findings indicate that the absence of a definitive legal time frame for exercising priority rights creates a rechtsvacuum (legal vacuum), which not only undermines legal certainty but also exacerbates conflicts over land that has reverted to state control. Although the land formally returns to the state upon the expiration of the original rights, former holders retain a form of civil legal interest derived from their previous lawful tenure, which serves as a valid basis for prioritization. Keywords: Land Rights, Priority Rights, Expiration of Tenure, Legal Certainty.
Critical Legal Analysis on Medicine or Vaccine License for Strengthening Access to Justice in Indonesia: A Case of Corona Vaccine Licensing Sujatmiko, Agung; Anand, Ghansham; Romadhona, Mochamad Kevin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i3.1759

Abstract

This study examines the issue of voluntary licensing for COVID-19 vaccines as a case study to understand the interaction between patent protection, contractual obligations, and accountability mechanisms during a public health emergency. Although the debate on vaccine import and export is no longer central in 2025, analyzing voluntary licensing practices from the pandemic period remains relevant for evaluating the legal and governance frameworks applied at that time. The research focuses on the licensing agreement between PT Bio Farma (Persero) and Sinovac Biotech Co., which played a crucial role in Indonesia’s vaccine procurement and production. The analysis explores how the patent regime regulated under Law Number 13 of 2016 on Patents structured the rights and obligations of the parties, including risk allocation, liability provisions, and the licensor’s responsibilities regarding the safety and performance of the vaccine. Using a statutory and conceptual approach, this study argues that voluntary licensing during the pandemic was not merely a technical mechanism for transferring patent rights, but also a process intertwined with transparency requirements, risk mitigation, and legal protection for the state and end-users. The findings aim to contribute to the body of knowledge on health governance, patent licensing in emergency situations, and the development of more accountable vaccine procurement models for future health crises.
Binding Power of Dispute Board Judgment in Construction Dispute Settlement Yudhantaka, Lintang; Simamora, Yohanes Sogar; Ghansham Anand
Yuridika Vol. 38 No. 1 (2023): Volume 38 No 1 January 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i1.42717

Abstract

Construction work in its implementation is carried out based on a contract. If there are problems in carrying out construction work, a dispute between the parties, in this case the service user and the service provider, will occur. Indonesia Law No. 2/2017 about Construction Services (hereafter called UU 2/2017) provides a new dispute resolution model option if problems occur in the construction sector, namely through the Dispute Board. The Dispute Board was created by the International Federation of Consulting Engineers / Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils or FIDIC which was adopted into UU 2/2017. However, the regulation regarding the Dispute Board in UU 2/2017 needs to be studied further, especially regarding the nature of the final binding decision, because it still raises problems in its implementation. The purpose of this study is to examine the development of dispute resolution in the field of construction and the implementation of the final and binding nature of dispute board decisions. This study employed legal research methods with a conceptual and statute approach. The results of this study found that construction disputes can be resolved through litigation or non-litigation. The presence of the Dispute Board still does not provide legal certainty for the parties because the nature of the decision is final and binding but is not supported by an implementation mechanism.
Asas Proporsionalitas dalam Non-Compete Clause pada Perjanjian Kerja Ricky Wijaya Gunawan; Ghansham Anand; Lanny Ramli; Gianto Al Imron
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.86733

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas proporsionalitas sebagai dasar penilaian sah atau tidaknya non-compete clause dalam perjanjian kerja serta relevansinya dalam pembatalan atau pemutusan klausul tersebut. Permasalahan timbul karena tidak adanya pengaturan khusus terkait non-compete clause dalam hukum Indonesia sehingga menimbulkan pertentangan antar putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas proporsionalitas yang seharusnya diterapkan dalam perancangan non-compete clause pada perjanjian kerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kewajaran pembatasan hak pekerja melalui pertukaran hak dan kewajiban yang adil. Penerapan asas ini menuntut adanya kepentingan bisnis yang sah, pembatasan waktu dan wilayah yang wajar, relevansi jabatan pekerja, investasi pemberi kerja, serta pemberian kompensasi finansial. Pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dapat mengakibatkan non-compete clause pada perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Pengaturan non-compete clause pada perjanjian kerja di Jerman mencerminkan asas proporsionalitas yang lebih seimbang melalui kewajiban kompensasi dan pembatasan yang rasional. Terdapat urgensi pengaturan khusus non-compete clause pada perjanjian kerja untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan keadilan kontraktual dalam hubungan kerja.
Enhancing Consumer Dispute Literacy and The Complaint System of The National Consumer Protection Agency (BPKN) in Realizing A Smart Consumer Society Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi; Anand, Ghansham; Chumaida, Zahry Vandawati
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 6 No 1 (2026): JAMSI - Januari 2026
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.2366

Abstract

Consumer protection in Indonesia continues to face challenges related to the low level of consumer legal literacy and limited utilization of the complaint mechanisms provided by the National Consumer Protection Agency (BPKN). This study aims to analyze how the improvement of consumer dispute literacy and the optimization of BPKN’s complaint system contribute to the realization of smart consumers in society. Using a juridical-normative approach, this research examines the legal framework governing consumer protection, supported by conceptual and case-based analyses from relevant regulations, legal literature, and official reports. The findings indicate that while Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Presidential Regulation No. 50 of 2017 provide a solid foundation, the implementation remains hindered by normative limitations, weak institutional coordination, and low legal awareness among consumers. The discussion reveals that the effectiveness of BPKN’s complaint system depends not only on regulatory strength but also on public literacy and participation. Therefore, the study concludes that enhancing consumer literacy and strengthening institutional synergy are crucial in building a responsive and inclusive consumer protection system. These efforts will enable BPKN to play a more strategic role in empowering consumers and fostering a culture of smart, critical, and legally aware consumption behavior.
The Legal Character of Mining Service Contracts by State-Owned Enterprises/SOEs (Persero) in Indonesia Umar, Wahyudi; Hernoko, Agus Yudha; Anand, Ghansham; Anggriawan, Rizaldy
Batulis Civil Law Review Vol 7, No 1 (2026): VOLUME 7 ISSUE 1, MARCH 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v7i1.3716

Abstract

Introduction: Mining service contracts executed by State-Owned Enterprises (SOEs) in the form of persero play a strategic role in Indonesia’s natural resource governance. Although formally framed as commercial contracts, these agreements involve public assets, state authority, and environmental responsibilities, creating legal complexities that challenge traditional private contract doctrines.Purposes of the Research:  This article aims to examine the legal character of mining service contracts entered by Indonesian SOEs persero and to determine whether such contracts can be classified as purely private commercial agreements or should be understood as contracts with inherent public dimensions.Methods of the Research: This study employs normative legal research using statutory, and conceptual approaches. Legal materials are examined through document analysis of legislation, doctrinal writings, and relevant legal principles governing contracts, state owned enterprises persero, and mineral and coal mining activities.Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: The study finds that mining service contracts by SOEs cannot be categorized as ordinary private contracts. Instead, they constitute public–commercial contracts characterized by limited contractual freedom, heightened public accountability, and embedded state obligations. This conceptualization offers a refined legal framework for understanding SOE contracts in strategic sectors.
Co-Authors Adisti Pratama Ferevaldy Afifah, Dyah Ismi Agung Sujatmiko Agus Sekarmadji Agus Yudha Hernoko Agustin, Ika Yuli Ajrina Yuka Ardhira Angelina Uirianto Anggriawan, Rizaldy Antonius Gunawan Dharmadji Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Budi, Kukuh Pramono Cindy Fransisca Subagijo Darmawan, Monica Caecilia Dinda Silviana Putri Dyah Ismi Afifah Emil Cahyo Prasojo Erni Agustin Faizal Kurniawan Fauzan Prawinda, Galang Ferdiansyah Putra Ferevaldy, Adisti Pratama Fiska Silvia Raden Roro Gabriele Edria Tjoputra Gianto Al Imron Herawati, Tantri Noviana Hidayat, Yogi Howard, Gwyneth Eugenia Keisya Julienna Hartono Karina Megawati Lanny Ramli Lintang Yudhantaka Manik Lingkar Katulistiwi Mariano Putra Prayoga Sumangkut Melati Ayu Pusparani Mokhamad Khoirul Huda Mudjiharto Mudjiharto Nugraha, Xavier Oemar Moechthar Prasojo, Emil Cahyo Prawinda, Galang Fauzan Purnamawadita, Baiq Elma Putri, Dita Elvia Kusuma Putri, Dita Elvia Kusuma Rahmat , Nur Ezan Rahmat, Nur Ezan Ricky Wijaya Gunawan Romadhona, Mochamad Kevin Septiningrum, Shintya Yulfa Simamora, Yohanes Sogar Sudirman Sudirman Syafruddin Syafruddin Syafruddin, Syafruddin Tantri Noviana Herawati Trisadini Prasastinah Usanti Utama, Wiriya Adhi Vitto Odie Prananda Wahyudi Umar Walasondakh, Angelica Novia Wibisono, Berardus Bilyarto Yudhantaka, Lintang Zahry Vandawati Chumaida