Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Comparison of Kernel Support Vector Machine in Predicting Judges' Decisions at the Bekasi District Court Harry Dwiyana Kartika; Getah Ester Hayatulah; Ali Khumaidi
Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi) Vol 10 No 3 (2022): Vol. 10, No. 3, December 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIM.2022.v10.i03.p03

Abstract

Proses persidangan suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019-2021 dengan rata-rata lama proses yang diperlukan untuk memutuskan perkara oleh hakim adalah 65-an hari. Pada penelitian ini mengusulkan penggunaan machine learning sebagai alat bantu untuk mempercepat keputusan hakim. Kasus tindak pidana berdasarkan jenis acara pidana dibagi menjadi 3 jenis yaitu pidana biasa, pidana singkat, dan pidana cepat. Data penelitian yang digunakan adalah jenis acara pidana biasa dengan status perkara minutasi yang dipublikasikan sebanyak 1.642 kasus. Proses pengolahan data mengunakan python dengan preprocessing data case folding, remove punctuation, tokenization dan removal stopword kemudian untuk pembobotan kata menggunakan TF-IDF. Untuk memprediksi putusan lama pemidanaan menggunakan pendekatan klasifikasi Support Vector Machine. Sebelum pemodelan dilakukan splitting data dengan perbandingan 80:20 dan hasil perbandingan pemodelan klasifikasi menggunakan SVM dengan 4 kernel yaitu linear (89,4%), RBF (88,4%), sigmoid (88,4%), dan polynomial (89,1%). Kernel SVM terbaik adalah kernel linear dengan nilai akurasi sebesar 89,4% dan nilai error sebesar 10,6%.
Kebijakan Lingkungan dalam Menanggapi Permasalahan Perubahan Iklim di Indonesia: Sebuah Tinjauan Integratif Getah Ester Hayatulah; Jamaluddin Mahasari; Muhammad Ihsan; Muhammad Bagus Adi Wicaksono; Syukra Alhamda
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.28548

Abstract

Climate change can cause problems for humans if not handled properly. Therefore, the government as the authority needs to make policies in dealing with problems caused by climate change. This research then aims to look at the environmental policies that have been or can be implemented by the Indonesian government in overcoming the problem of climate change. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. The results of this study then found that in addition to national policies through the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions (RAN-GRK) and the Climate Change Adaptation Plan (RAN API), the Indonesian government also contributed to agreements and international cooperation to be able to overcome the impacts from climate change. Capacity building, technology transfer, and development of sustainable financing mechanisms are also important aspects of regional and international cooperation. Other policies that can be implemented by the Indonesian government are building education to increase public awareness and understanding of climate change and implementing information campaign initiatives to increase public participation in climate change mitigation and adaptation efforts.
Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia Amin, Fakhry; Ester Hayatulah, Getah
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i1.3394

Abstract

General elections in Indonesia as a pillar of democracy, view political campaigns as the main means of introducing candidates and political parties. However, campaigns must be based on the principles of justice and fair law to maintain the integrity of democracy. Major challenges arise in maintaining campaign fairness, especially regarding campaign fund transparency. This research uses normative legal methods by analyzing legal norms related to campaigns in general elections. The results show that laws and regulations, such as Law No. 7/2017 on General Elections and KPU Regulation No. 23/2018, aim to maintain fairness in political campaigns, although there are still implementation barriers, such as unequal access to resources, lack of transparency in campaign fund arrangements, and uneven media access. The issue of spreading false information or hoaxes is also a concern in political campaigns.
Penguatan Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah Melalui Pelatihan Produk Ekonomi Kreatif bagi Mitra dan Silaturahmi Akademik: PKM ADLPTI Lombok 2022 Esti Ismawati; Bayu Indrayanto; Eri Fatarina; Sari Purnavita; Muhsyanur Muhsyanur; Getah Ester Hayatullah; Margiyono suyitno; Rosa Nikmatul Fajri; Abdurrahman Sadikin; Sri Sutanti
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 3 No 3 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v3i3.1232

Abstract

Desa wisata Bilebante menarik untuk dikenal, disapa, dan diupdate capaiannya. Pengabdian masyarakat Dosen Lintas Perguruan Tinggi Indonesia (ADLPTI) di Lombok ini bertujuan untuk memberikan solusi di di bidang diversifikasi program, pengenalan produk baru, dan kunjungan silaturahmi secara langsung. Metode yang digunakan adalah Pendampingan, Focus Grup Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan. Dari hasil PKM diperoleh beberapa agenda antara lain kesepakatan untuk melanjutkan program yang dimotori oleh 17 Perguruan Tinggi yakni universitas di Lombok dan di luar Lombok yang tergabung dalam ADLPTI, produk sabun sereh berbasis tanaman obat local Lombok, produk plastic ramah lingkungan, dan proposal Kedaireka. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemda Provinsi NTB dan UNW, UNHAM, UNRAM, STIKES Yarsi dan Masyarakat desa Bilebante.
Urgency OG Consitutional Amendement to Regulate Human Rights Protection in the Context of Digitalization Karolus Charlaes Bego; Bambang Supriadi; Getah Ester Hayatulah; Arief Fahmi Lubis
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6786

Abstract

The digital world's quick development has had a significant and wide-ranging effect on contemporary civilization. But this technical advancement also presents significant obstacles to the defense of human rights, especially in the areas of privacy, freedom of speech, and defense against cybercrimes. Despite the fact that Indonesia has a number of human rights laws, both domestic and international, the application of these laws in cyberspace frequently encounters difficulties. As a result, changing Indonesia's constitution is essential to guaranteeing the protection of people's fundamental rights online. The importance of revising Indonesia's constitution to protect human rights in the digital age is covered in this article, along with the opportunities and difficulties of putting these amendments into effect.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia Hendrikus Haipon; Diana Pujiningsih; Getah Ester Hayatulah; Dwi Anindya Harimurti; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6710

Abstract

Penumbuhan sektor e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam e-commerce di Indonesia dan menemukan masalah dan solusi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen telah disahkan, masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.