Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.809
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Analisis Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL Gede Agung Mahardika; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/c50cp486

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembajakan komik digital yang semakin marak terjadi di internet, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi para kreator komik digital. Melalui pendekatan metodologi hukum normatif dan studi dokumenter, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi komik digital berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam konteks digital saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi isu krusial, terutama bagi para kreator yang mempublikasikan karya mereka secara online. Temuan penelitian menegaskan bahwa setiap tindakan pengambilan atau penggunaan karya tanpa seizin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan penuh kepada kreator komik atas karya digitalnya, kecuali terdapat perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran dapat berupa sanksi pidana atau gugatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 113, yang bertujuan melindungi hak-hak kreator dan mencegah praktik pembajakan di dunia digital. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum dan penegakan hak cipta dalam ekosistem digital, khususnya untuk melindungi karya-karya kreatif para komikus yang dipublikasikan melalui platform online.
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dengan sistem outsourcing atau alih daya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam pembahasan penelitian dengan mengacu berdasarkan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta sumber literatur hukum lain yang berkaitan dan relevan untuk mendukung isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan hukum dari pekerja/buruh dan pengusaha sebagai penyedia jasa dalam perjanjian kerja memiliki pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu dalam penelitian ini. Kedudukan tersebut penting untuk diketahui mengingat dalam penulisan ini membahas tentang hak-hak pekerja/buruh outsourcing dalam perspsektif UU Cipta Kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat penghapusan dan perubahan ketentuan yang merevisi UU Ketenagakerjaan sebelumnnya. Mengenai pekerja/buruh outsourcing mendapatkan perluasan dalam batasan-batasan pekerjaan, sebab sebelumnya hal ini dibatasi oleh perusahaan penyedia namun setelah perubahan Pasal 66 pada UU Cipta Kerja batasan ini telah dirubah ketentuannya. Akibatnya pekerja/buruh kini dapat mengambil pekerjaan pokok produksi dan pekerja lainya yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan core (utama). Dalam perspektif UU Cipta kerja apakah dengan perubahan ketentuan tersebut juga turut melindungi hak-hak pekerja/buruh outsourcing didalamnya, isu permasalahan inilah yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh peneliti melalui penulisan jurnal ini. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pengusaha.   ABSTRACT   This research is conducted to examine the legal protection of the rights of workers/laborers with outsourcing or outsourcing systems in the perspective of positive law in Indonesia, which in the discussion of research refers to the Job Creation Law. This research uses normative legal research methods sourced from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as well as other sources of legal literature that are related and relevant to support the content of this research and uses a statutory approach. In the results of the study conducted, it was found that the legal position of workers / laborers and employers as service providers in employment agreements has a regulation sourced from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Law and other regulations related to the issues in this study. This position is important to know because this paper discusses the rights of outsourced workers/laborers from the perspective of the Job Creation Law. The results of the study show that there are deletions and changes in provisions that revise the previous Labor Law. Regarding outsourced workers/laborers, there has been an expansion in the boundaries of work, because previously this was limited by the provider company, but after the amendment to Article 66 of the Job Creation Law this limitation has been changed. As a result, workers/laborers can now take on basic production work and other work that can be classified as core (main) work. In the perspective of the Job Creation Law, whether the changes in these provisions also protect the rights of outsourced workers/laborers, it is this issue that is then further examined by researchers through the writing of this journal.   Keywords: Legal protection, Workers, Employers.  
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN Nyoman Arya Gumyartha Jaya; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/p7s83064

Abstract

Peimbangunan liar di bantaran sungai di daerah Deinpasar, Bali, teilah meinjadi peirmasalahan yang sangat seirius sehingga meingancam keileistarian lingkungan dan fungsi eikologis sungai. Peineilitian ini meingkaji peirtanggungjawaban peirdata bagi peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai deingan meimpeirtimbangkan aspeik hukum lingkungan dan hukum adat Bali. Meitodei peineilitian yang digunakan meirupakan meitodei yuridis normatif deingan peindeikatan peirundang-undangan dan peindeikatan konseiptual. Hasil peineilitian ini meinunjukkan peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai dapat dimintai peirtanggungjawaban peirdata beirdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 teintang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup deingan meineirapkan prinsip strict liability. Seilain itu, hukum adat Bali meilalui awig-awig deisa adat juga meimiliki peiran peinting dalam meingatur peimanfaatan lahan seimpadan sungai beirdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Inteigrasi hukum neigara dan hukum adat dipeirlukan untuk meimbeirikan peirlindungan optimal teirhadap lingkungan peisisir dan sungai di Bali, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang.
Co-Authors Alyssa Maydina Putri Billy Jayando Parasian Sinaga Cridevi, Putu Dewisyara Cahyani, Kadek Devia Diah Ratna Sari Hariyanto Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Gede Agi Prayoga Gede Agung Mahardika I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Keisha Adnyana I Dewa Gede Rama Budi Premana I Gusti Made Darwin Damareksa Putra I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra I Kadek Dwi Permana Putra I Ketut Tjukup I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Werasmana Sancaya Ida Bagus Adhitya Prayoga D. Jimmy Z. Usfunan Kadek Ari Armando Sutama Kadek Gustama Prabawita Kadek Gustama Prabawita Kesuma, Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma Komang Adi Widiartana Made Ananda Bella Cahyani Mahardika, Kadek Debi Triwangsa Muhammad Rafli Akbar Fahriza Ni Luh Putu Novita Sari Ni Putu Putri Karuni Nyoman Arya Gumyartha Jaya Prasetya, Komang Erycko Puspa Sari, Ni Kadek Rista Putra, I Putu Rasmadi Arsha Rasmadi Putu Devi Yustisia Utami Putu Laksmi Noviyana Putu Silkyamara Nandha Rossana Shinta Maulidia Stefanus Edwin Ferdianto L Tjokorda Gde Agung Smara Raditia William Hutapea Yuliawati, Ni Kadek Gita