Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Analisis Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
I Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING Ni Putu Putri Karuni; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan penggunaan bahasa asing pada perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing. Penelitian berfokus pada kekosongan norma pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”) terkait pengadaan sanksi akibat ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang tunduk pada hukum Indonesia. Penelitian ini merupan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Kedua pendekatan ini digunakan bersamaan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditelusuri menggunakan teknik studi dokumen. Sumber bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Sehingga, ditemukan kekosongan norma hukum dalam UU Bahasa terkait pengadaan sanski pelanggaran Pasal 31, maka perlu diadakan revisi ataupun penambahan pasal oleh lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini atau peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan hukum tersebut.
PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/eyppgj41

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, menelaah keterbatasan KUHPerdata dalam mengatur pewarisan aset digital, serta menilai urgensi pembentukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif murni dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan hukum waris dan perkembangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital tergolong benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan secara prinsip dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena mekanisme akses terhadap aset digital bergantung pada identitas digital dan private key yang bersifat pribadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa pewarisan di kemudian hari. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum melalui revisi KUHPerdata atau pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital agar kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris dapat terwujud.
PROBLEMATIKA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERMUKIMAN DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Komang Adi Widiartana; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4hgn6x10

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaturan hukum apa saja yang beririsan dengan fenomena konversi kawasan pertanian menjadi areal permukiman yang terjadi di Bali serta mengkaji bagaimana implikasi yang timbul dari terjadinya konversi kawasan pertanian menjadi areal permukiman di Bali. Penulis merealisasikan metode hukum yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang didapat penulis berupa fenomena konversi kawasan pertanian menjadi permukiman di Bali jika dikaji hukum Indonesia, menunjukan ketegangan antara kebutuhan permukiman yang dijamin konstitusi pada Pasal 28H UUD 1945 dan pelestarian kawasan pertanian strategis sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 serta prinsip fungsi sosial hak atas tanah dalam Pasal 6 UUPA, dimana alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang kecuali untuk khalayak umum atau Proyek Strategis Nasional dengan syarat ketat  seperti kajian kelayakan, lahan pengganti, dan pembebasan hak, meskipun perluasan definisi "kepentingan umum" dalam UU Cipta Kerja berpotensi melemahkan perlindungan ini. Di Bali, fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk, ekspansi pariwisata masif, dan kebutuhan permukiman, mengakibatkan implikasi kompleks dimana secara ekologis, penyusutan lahan hijau termasuk sawah mengurangi resapan air, meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan polusi sampah. Disisi lain, secara ekonomi-sosial, petani kehilangan mata pencaharian, ketahanan pangan terancam sehingga meningkatkan ketergantungan impor, serta terjadi pergeseran tenaga kerja yang memicu persaingan dengan pendatang. Secara budaya, degradasi sistem subak dan filosofi Tri Hita Karana mengikis identitas kultural Bali yang menjadi daya tarik pariwisata.
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Pada Sistem Hukum Sistem Kerja Di Negara Kepulauan Indonesia Muhammad Rafli Akbar Fahriza; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.100

Abstract

This article aims to establish Legal safeguards for employees.within the legal framework of the employment system in Negara kepulauan Indonesia. The study utilizes normative legal research with a focus on legal and regulatory methodologies.. The research findings demonstrate that legal protection for workers in the realm of the Negara kepulauan Indonesian employment system includes: 1) Compensation protection, social protection, and social guarantees for workers; 2) Security and health protection for activities; 3) Legal protection in establishing and becoming a workers' union or employee union; 4) Preventing the infringement of workers' rights in negotiations; in the private sector.
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG William Hutapea; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2607

Abstract

Pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan kredit memberikan dorongan bagi para kreator, pencipta, dan penemu untuk terus berkarya secara produktif. Hal ini mencerminkan bentuk apresiasi dan pengakuan negara terhadap karya yang dihasilkan mereka. Namun, implementasi regulasi terkait penggunaan KI sebagai jaminan kredit di Indonesia dinilai masih belum optimal karena berbagai permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan KI sebagai objek jaminan serta menganalisis tantangan dan peluang implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KI sebagai benda tidak berwujud dapat dialihkan dan dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, masih terdapat tantangan seperti belum adanya mekanisme baku terkait penilaian dan due diligence, keterbatasan jangka waktu penjaminan, serta minimnya regulasi pendukung. Meski demikian, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan berbasis KI. Penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN ONLINE DI INDONESIA I Kadek Dwi Permana Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2609

Abstract

Penelitian ini ditujukan dalam upaya untuk menelusuri terkait apa saja perlindungan hukum yang didapatkan oleh anggota di sistem arisan online jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi dan juga untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan/tidak tertulis yang melandasi kegiatan arisan online di internet. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil yang didapatkan, pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai aktivitas sosial masyarakat, termasuk dalam sistem arisan yang kini dapat dilakukan secara daring. Arisan online menawarkan kemudahan, namun juga menimbulkan risiko hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi akibat ketiadaan perjanjian tertulis. Setiap orang yang menjadi anggota komunitas arisan online berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk meminimalisir potensi kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya perlindungan hukum akibat tindakan wanprestasi dapat dilaksanakan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi selama kesepakatan yang dibuat sah di mata hukum. Perjanjian yang timbul dalam arisan online memiliki bentuk lisan/tidak tertulis yang mana bentuk perjanjian ini tetaplah sah berdasarkan undang-undang walaupun tanpa adanya dokumen/bukti tertulis.
KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG- UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014 I Dewa Gede Keisha Adnyana; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2631

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan konflik norma yang terjadi antara UU SPPN dan PERMA 4/14 terkait pengaturan proes diversi di peradilan anak. Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakna metode studi normative yuridis dengan melakukan pendekatan peraturan perundang- undangan yakni menemukan dan menganalisis substansi dari peraturan perundang undangan tersebut. Kemudian, digunakan pula pendekatan konsep dengan menggonakan konsep- konsep hukum yang ada untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terjadi konflik norma terkait pengaturan diversi dalam peradilan anak. UU SPPN sebagai payung hukum yang mengatur terkait peradilan anak di Indonesia belum mampu untuk mengakomodir seluruh kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi kekosongan hukum. PERMA 4/14 yang mencoba mengisi kekosongan hukum tersebut malah menimbulkan konflik norma yang bertentangan dengan substansi aturan UU SPPN. Pemerintah harus segera untuk mengevaluasi ulang pengaturan diversi pada UU SPPN, karena seharusnya diversi menjadi ruang untuk menjaga masa depan anak yang tersangkut kasus tindak pidana di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL Gede Agung Mahardika; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/c50cp486

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembajakan komik digital yang semakin marak terjadi di internet, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi para kreator komik digital. Melalui pendekatan metodologi hukum normatif dan studi dokumenter, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi komik digital berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam konteks digital saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi isu krusial, terutama bagi para kreator yang mempublikasikan karya mereka secara online. Temuan penelitian menegaskan bahwa setiap tindakan pengambilan atau penggunaan karya tanpa seizin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan penuh kepada kreator komik atas karya digitalnya, kecuali terdapat perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran dapat berupa sanksi pidana atau gugatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 113, yang bertujuan melindungi hak-hak kreator dan mencegah praktik pembajakan di dunia digital. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum dan penegakan hak cipta dalam ekosistem digital, khususnya untuk melindungi karya-karya kreatif para komikus yang dipublikasikan melalui platform online.
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dengan sistem outsourcing atau alih daya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam pembahasan penelitian dengan mengacu berdasarkan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta sumber literatur hukum lain yang berkaitan dan relevan untuk mendukung isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan hukum dari pekerja/buruh dan pengusaha sebagai penyedia jasa dalam perjanjian kerja memiliki pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu dalam penelitian ini. Kedudukan tersebut penting untuk diketahui mengingat dalam penulisan ini membahas tentang hak-hak pekerja/buruh outsourcing dalam perspsektif UU Cipta Kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat penghapusan dan perubahan ketentuan yang merevisi UU Ketenagakerjaan sebelumnnya. Mengenai pekerja/buruh outsourcing mendapatkan perluasan dalam batasan-batasan pekerjaan, sebab sebelumnya hal ini dibatasi oleh perusahaan penyedia namun setelah perubahan Pasal 66 pada UU Cipta Kerja batasan ini telah dirubah ketentuannya. Akibatnya pekerja/buruh kini dapat mengambil pekerjaan pokok produksi dan pekerja lainya yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan core (utama). Dalam perspektif UU Cipta kerja apakah dengan perubahan ketentuan tersebut juga turut melindungi hak-hak pekerja/buruh outsourcing didalamnya, isu permasalahan inilah yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh peneliti melalui penulisan jurnal ini. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pengusaha.   ABSTRACT   This research is conducted to examine the legal protection of the rights of workers/laborers with outsourcing or outsourcing systems in the perspective of positive law in Indonesia, which in the discussion of research refers to the Job Creation Law. This research uses normative legal research methods sourced from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as well as other sources of legal literature that are related and relevant to support the content of this research and uses a statutory approach. In the results of the study conducted, it was found that the legal position of workers / laborers and employers as service providers in employment agreements has a regulation sourced from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Law and other regulations related to the issues in this study. This position is important to know because this paper discusses the rights of outsourced workers/laborers from the perspective of the Job Creation Law. The results of the study show that there are deletions and changes in provisions that revise the previous Labor Law. Regarding outsourced workers/laborers, there has been an expansion in the boundaries of work, because previously this was limited by the provider company, but after the amendment to Article 66 of the Job Creation Law this limitation has been changed. As a result, workers/laborers can now take on basic production work and other work that can be classified as core (main) work. In the perspective of the Job Creation Law, whether the changes in these provisions also protect the rights of outsourced workers/laborers, it is this issue that is then further examined by researchers through the writing of this journal.   Keywords: Legal protection, Workers, Employers.  
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN Nyoman Arya Gumyartha Jaya; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/p7s83064

Abstract

Peimbangunan liar di bantaran sungai di daerah Deinpasar, Bali, teilah meinjadi peirmasalahan yang sangat seirius sehingga meingancam keileistarian lingkungan dan fungsi eikologis sungai. Peineilitian ini meingkaji peirtanggungjawaban peirdata bagi peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai deingan meimpeirtimbangkan aspeik hukum lingkungan dan hukum adat Bali. Meitodei peineilitian yang digunakan meirupakan meitodei yuridis normatif deingan peindeikatan peirundang-undangan dan peindeikatan konseiptual. Hasil peineilitian ini meinunjukkan peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai dapat dimintai peirtanggungjawaban peirdata beirdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 teintang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup deingan meineirapkan prinsip strict liability. Seilain itu, hukum adat Bali meilalui awig-awig deisa adat juga meimiliki peiran peinting dalam meingatur peimanfaatan lahan seimpadan sungai beirdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Inteigrasi hukum neigara dan hukum adat dipeirlukan untuk meimbeirikan peirlindungan optimal teirhadap lingkungan peisisir dan sungai di Bali, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang.
Co-Authors Alyssa Maydina Putri Angga Putra Pratama Billy Jayando Parasian Sinaga Cridevi, Putu Dewisyara Cahyani, Kadek Devia Diah Ratna Sari Hariyanto Dwikarunia Setiawan Guntik Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Ega Nabilasari Lesmana Gede Agi Prayoga Gede Agung Mahardika Gusti Putu Krisna Murti AV I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Keisha Adnyana I Dewa Gede Rama Budi Premana I Gusti Made Darwin Damareksa Putra I Gusti Made Oka Mahendra I Gusti Ngurah Made Siwa Mertayasa I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra I Kadek Dwi Permana Putra I Ketut Tjukup I Made Ananda Dwirama Wiguna I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang I Made Gunartha I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan D. Gotama I Wayan Werasmana Sancaya I.P. R. A. Putra Ida Bagus Adhitya Prayoga D. Jimmy Z. Usfunan Kadek Ari Armando Sutama Kadek Debi Triwangsa Mahardika Kadek Gustama Prabawita Kadek Gustama Prabawita Kesuma, Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma Komang Adi Widiartana Made Ananda Bella Cahyani Muhammad Rafli Akbar Fahriza Ni Luh Putu Novita Sari Ni Putu Putri Karuni Nyoman Arya Gumyartha Jaya Prasetya, Komang Erycko Puspa Sari, Ni Kadek Rista Putra, I Putu Rasmadi Arsha Rasmadi Putu Devi Yustisia Utami Putu Laksmi Noviyana Putu Silkyamara Nandha Rossana Shinta Maulidia Stefanus Edwin Ferdianto L Tjokorda Gde Agung Smara Raditia William Hutapea Yuliawati, Ni Kadek Gita