Articles
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KOMIK DIGITAL YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ILEGAL ]]>
<![CDATA[Gede Agung Mahardika]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/c50cp486
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembajakan komik digital yang semakin marak terjadi di internet, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi para kreator komik digital. Melalui pendekatan metodologi hukum normatif dan studi dokumenter, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi komik digital berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam konteks digital saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi isu krusial, terutama bagi para kreator yang mempublikasikan karya mereka secara online. Temuan penelitian menegaskan bahwa setiap tindakan pengambilan atau penggunaan karya tanpa seizin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan penuh kepada kreator komik atas karya digitalnya, kecuali terdapat perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran dapat berupa sanksi pidana atau gugatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 113, yang bertujuan melindungi hak-hak kreator dan mencegah praktik pembajakan di dunia digital. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum dan penegakan hak cipta dalam ekosistem digital, khususnya untuk melindungi karya-karya kreatif para komikus yang dipublikasikan melalui platform online.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dengan sistem outsourcing atau alih daya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam pembahasan penelitian dengan mengacu berdasarkan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta sumber literatur hukum lain yang berkaitan dan relevan untuk mendukung isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan hukum dari pekerja/buruh dan pengusaha sebagai penyedia jasa dalam perjanjian kerja memiliki pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu dalam penelitian ini. Kedudukan tersebut penting untuk diketahui mengingat dalam penulisan ini membahas tentang hak-hak pekerja/buruh outsourcing dalam perspsektif UU Cipta Kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat penghapusan dan perubahan ketentuan yang merevisi UU Ketenagakerjaan sebelumnnya. Mengenai pekerja/buruh outsourcing mendapatkan perluasan dalam batasan-batasan pekerjaan, sebab sebelumnya hal ini dibatasi oleh perusahaan penyedia namun setelah perubahan Pasal 66 pada UU Cipta Kerja batasan ini telah dirubah ketentuannya. Akibatnya pekerja/buruh kini dapat mengambil pekerjaan pokok produksi dan pekerja lainya yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan core (utama). Dalam perspektif UU Cipta kerja apakah dengan perubahan ketentuan tersebut juga turut melindungi hak-hak pekerja/buruh outsourcing didalamnya, isu permasalahan inilah yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh peneliti melalui penulisan jurnal ini. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pengusaha. ABSTRACT This research is conducted to examine the legal protection of the rights of workers/laborers with outsourcing or outsourcing systems in the perspective of positive law in Indonesia, which in the discussion of research refers to the Job Creation Law. This research uses normative legal research methods sourced from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as well as other sources of legal literature that are related and relevant to support the content of this research and uses a statutory approach. In the results of the study conducted, it was found that the legal position of workers / laborers and employers as service providers in employment agreements has a regulation sourced from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Law and other regulations related to the issues in this study. This position is important to know because this paper discusses the rights of outsourced workers/laborers from the perspective of the Job Creation Law. The results of the study show that there are deletions and changes in provisions that revise the previous Labor Law. Regarding outsourced workers/laborers, there has been an expansion in the boundaries of work, because previously this was limited by the provider company, but after the amendment to Article 66 of the Job Creation Law this limitation has been changed. As a result, workers/laborers can now take on basic production work and other work that can be classified as core (main) work. In the perspective of the Job Creation Law, whether the changes in these provisions also protect the rights of outsourced workers/laborers, it is this issue that is then further examined by researchers through the writing of this journal. Keywords: Legal protection, Workers, Employers. ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Nyoman Arya Gumyartha Jaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/p7s83064
<![CDATA[Peimbangunan liar di bantaran sungai di daerah Deinpasar, Bali, teilah meinjadi peirmasalahan yang sangat seirius sehingga meingancam keileistarian lingkungan dan fungsi eikologis sungai. Peineilitian ini meingkaji peirtanggungjawaban peirdata bagi peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai deingan meimpeirtimbangkan aspeik hukum lingkungan dan hukum adat Bali. Meitodei peineilitian yang digunakan meirupakan meitodei yuridis normatif deingan peindeikatan peirundang-undangan dan peindeikatan konseiptual. Hasil peineilitian ini meinunjukkan peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai dapat dimintai peirtanggungjawaban peirdata beirdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 teintang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup deingan meineirapkan prinsip strict liability. Seilain itu, hukum adat Bali meilalui awig-awig deisa adat juga meimiliki peiran peinting dalam meingatur peimanfaatan lahan seimpadan sungai beirdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Inteigrasi hukum neigara dan hukum adat dipeirlukan untuk meimbeirikan peirlindungan optimal teirhadap lingkungan peisisir dan sungai di Bali, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang.]]>
<![CDATA[Copyright Reduction as a Fidusia Warranty Object in Business Principles in Denpasar City ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>;
<![CDATA[I Wayan Werasmana Sancaya]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.1.1.433.45-51
<![CDATA[Intellectual Property Rights as part of the legal system are closely related to the business world, especially with industry, trade and investment. With Intellectual Property Rights stimulated the improvement of intellectual works as well as research and development that are able to produce new techniques and technologies, which will excite the business world. Copyright is one part of intellectual property has the largest scope of protected objects, because it includes science, art and literature (art and literary) in which also includes computer programs. Copyright becomes the most important base of the national creative economy and has a strategic role in supporting the nation's development and promoting the general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. In Article 16 paragraph (3) Law Number 28 Year 2014 on Copyright determines that Copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. In paragraph (4) it is determined that Copyright as the object of fiduciary guarantee as referred to in paragraph (3) shall be conducted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. From the provisions of Article 16 paragraph (3) and paragraph (4) above, Copyright as intangible moving object may be used as loan collateral (bank) by the creator or copyright owner with fiduciary burden and the imposition of the charge shall be based on legislation in banking field. Research on the imposition of Copyright as the object of fiduciary guarantee in banking practice in Denpasar City is done to know its implementation in banking practice. In addition, also to know the constraints faced by the bank if the credit agreement used Copyright as the object of fiduciary guarantee. By knowing that, the specific targets to be achieved in this research are the results can be used by the legislator to design and formulate the legal substance of the new drafting model of legal norms that regulate the guarantee, especially the Copyright as the object of fiduciary guarantee, so that more can guarantee the existence of legal certainty and business certainty for both creditor (bank) and debtor. This research is an empirical legal research and factual approach is done by looking at the real situation in the research area.]]>
<![CDATA[EFFECTIVENESS OF MEDIATION AS A TYPOLOGY OF CIVIL DISPUTE SETTLEMENT (ADR) AT DISTRICT COURT OF BALI ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicaksana Vol 12 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.104-111
<![CDATA[Mediation has been a typology of civil dispute settlement through negotiation process to obtain agreement from the parties assisted by mediator. The Court implements mediation which is a process of civil disputes settlement that must be taken as an instrument to fulfill the four purposes of the Supreme Court, such as addressing the problem of the accumulation of cases; faster and cheaper dispute resolution; expanding access for the parties to a sense of justice; and strengthening and maximizing the function of the courts in dispute settlement. The focus of this study lies in the investigation of the extent to which effective mediation is applied as an alternative of civil disputes settlement at the District Court of Bali. The method used is empirical law research method. The nature of this research is descriptive. There are two types of data, namely primary data and secondary data with the location of research is the District Court in Bali Province. Data collection was done by using interview techniques; Data processing and analysis were carried out by applying qualitative data analysis method. The result of the research shows that the implementation of mediation in the District Court in Bali has been in accordance with the legislation and has been capable of decomposing cases. However, obstacles in the implemention are still other significant problems that need concern of resolution. The obstacles are those relating to legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi ]]>
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicaksana Vol 13 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.131-139
<![CDATA[Konflik selalu mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Masyarakat adat pada Kafetoran Bikomi yang dipimpin oleh seorang fetor memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Penyelesaian dilakukan dengan upaya mediasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah peranan seorang Fetor dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada Kafetoran Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang dan mekanisme penyelesaian sengketa di Kafetoran Bikomi yang dilakukan oleh seorang Fetor. Conflict always colors life, starting with problems that accompany every activity in human life. The variety of problems that lead to conflict certainly cannot always be resolved in the shortest possible time with the results of solving acceptable problems for parties who disagree or even rarely lead to the emergence of disputes. The indigenous people in the Bikomi Office led by a fetor have their own way of resolving a dispute. The settlement is done by mediation efforts, namely by the negotiation process or bargaining on problems that arise in the community. The main topic of this research is the role of a Fetor in resolving disputes that occur in the Bikomi Office, North Central Timor District, Kupang and the dispute resolution mechanism in the Bikomi Cafeteria conducted by a Fetor.]]>
<![CDATA[Socialization of Role of LPM in Sustainable Village Development in Satra Village Klungkung Regency ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>;
<![CDATA[I.P. R. A. Putra]]>;
<![CDATA[I. D. G. D. Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicaksana Vol 14 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.16-20
<![CDATA[This study aims to analyze the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in supporting development that is not optimal. This study uses normative legal method with the aim of outlining the problem for further discussion based on legal theory. Then, the data were analyzed descriptively. The results of this study show that the Satra Village Community, Klungkung District, Klungkung Regency, generally do not understand the duties, functions and authority of the LPM including its existence as a work partner of the village head. Community understanding, village officials and LPM management are still not optimally related to work programs and positions as partners of village heads in implementing and planning development in the short, medium and long term. Thus, the existence of the LPM is currently limited to completing the organizational structure in the village administration and does not know the purpose why it was formed, what are its duties and authorities as village apparatus partner, thus, this condition can be ensured there is a gap between LPM and other organisation in the village administration, which until now has not been regulated even there are no regulations that explicitly regulate the benefits as LPM administrators. This caused many LPM officials who did not appear to be enthusiastic about managing LPM.]]>
<![CDATA[Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>;
<![CDATA[Jimmy Z. Usfunan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicaksana Vol 14 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.29-38
<![CDATA[Juvenile delinquency is an act or behavior of adolescents that is contrary to the law, religion, and norms of society, which harms others, public peace and himself. This study aims to examine juridically about juvenile delinquency as a crime, and how appropriate countermeasures can be done. This study uses normative juridical method by using interview techniques in collecting data. The results showed that juvenile delinquency is something that disturbs the security of the community in which they live, because juvenile delinquency is a crime that is an act that violates legal norms, decency and even religious norms. In addition, juvenile delinquency is a deviant act that is contrary to the applicable laws and regulations and can damage the future of adolescents, it is necessary to overcome them. Belimbing Village Government, Pupuan Subdistrict, Tabanan Regency has made a breakthrough in tackling juvenile delinquency crime by making preventive countermeasures with a religious-communal approach.]]>
<![CDATA[Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code ]]>
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Kertha Wicaksana Vol 16 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.99-107
<![CDATA[The development of an e-payment system that uses QR-Code as an effective payment method and is proven to have efficiency, but the efficiency and effectiveness offered raises problems in the community related to security regarding this QR-Code method. Analyzing legal protection to customers in the use of the QR-Code method in transactions is the goal of this research. This study uses a normative method, using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that are systematically collected and traced by documentation studies and supplemented with supporting data. All legal materials collected were analyzed by descriptive analysis technique. This study found several regulations governing e-payment and QR-Code which are still scattered in several regulations, this of course confuses customers as consumers regarding legal protection. So that in the application of e-payment in which there is a QR-Code as one of the methods, special rules need to be made, besides that customers as consumers are expected to educate themselves related to payment technology so that they are not harmed materially or immaterially if in practice the implementation of the QR-Code does not heed consumer rights. It can be concluded that with a study on legal protection against the implementation of QR-Code-based e-payments, customers can protect their rights as consumers.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Bali Dengan Driver Online Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan ]]>
<![CDATA[Kadek Gustama Prabawita]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[International Forum of Researchers and Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1195
<![CDATA[In the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia with online motorcycle taxi drivers does not meet the principle of balance. The principle of balance which is intended to harmonize legal institutions in agreements known in civil law which has the aim of making the agreement equal or balanced. This study aims to determine the legal consequences of not fulfilling the principle of balance in the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia Bali Branch With Online Ojek Drivers. As discussed in this study are the legal consequences and legal protection of agreements that do not meet the principle of balance in the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia Bali Branch with online motorcycle taxi drivers. The research method in this study is a normative research method, which is a legal research library by reviewing regulations and theories of experts related to the problems discussed. After doing the research, it was concluded that the result of the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia Bali Branch with online motorcycle taxi drivers creates an imbalance between the rights and obligations of the parties. And GO-JEK in resolving problems that cannot be carried out through deliberation is allowed to take legal action by bringing the dispute to a court that has been determined by GO-JEK, namely the South Jakarta Court, but with the determination of the Court by GO-JEK, it can be difficult for partners who live outside city or far from the Court.]]>
