Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.809
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Analisis Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Mediasi terhadap Kasus Penipuan Konsumen Yang dilakukan Oleh Pihak Grab: (Kasus: PT Grab Toko Indonesia di Tahun 2020) Stefanus Edwin Ferdianto L; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.91

Abstract

The purpose of this study is to find out efforts to provide legal protection to consumers who experience losses due to business actors, namely elements that are irresponsible, act recklessly and arbitrarily so that it causes harm to consumers, clearly violates and is not in accordance with applicable laws and regulations. apply and regulations. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) which regulates how consumer rights must be fulfilled and the obligations of corporate actors must be carried out in accordance with what has been regulated in it, applies in Indonesia and regulates customers. The perfect example of an online retailer or marketplace that operates honestly, straightforwardly and correctly is PT Grab Toko Indonesia (Grabtoko). As a business actor who has the responsibility to enforce his agreement with customers, Grabtoko does not carry out this commitment properly. It has been determined that Grabtoko is deceiving people who fall for the fake news ads it offers in its advertisements. The fraudulent activities carried out by Grabtoko have fulfilled the fraud requirements stipulated in the UUPK, including default, use of internet-based electronic media in transactions, loss of one party, and incompatibility of trading goods with representatives of the parties.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN Alyssa Maydina Putri; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1638

Abstract

Kajian ini bertujuan menjabarkan pengaturan hak atas video yang diunggah di TikTok menurut UU Hak Cipta serta mengidentifikasi masalah penegakan hukum terkait penayangan ulang video live TikTok tanpa izin. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta. Hasil kajian menunjukkan bahwa video TikTok tergolong Karya Sinematografi yang dilindungi hak cipta sesuai Pasal 40 UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala signifikan, seperti ketidakjelasan aturan terkait penayangan ulang video live, lemahnya implementasi hukum, dan sulitnya pembuktian pelanggaran di ranah digital. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan platform digital terhadap perlindungan hak cipta memperparah situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan peran aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk melindungi hak pembuat konten secara optimal di tengah maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. Langkah konkret seperti penyusunan pedoman teknis dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum juga penting untuk mempermudah proses penindakan. Perlindungan hukum yang kuat akan mendorong kreator konten lebih aktif berkreasi tanpa rasa khawatir atas pencurian karya. Selain itu, peran platform digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta harus ditegaskan melalui kebijakan internal yang mendukung penegakan UU Hak Cipta
Contractual Fairness in Internasional Trade an Analysis of Business Law Standards Putu Laksmi Noviyana; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 1 (2025): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i1.509

Abstract

Contractual fairness is a fundamental principle in international trade, ensuring balanced and equitable agreements between parties of different jurisdictions. However, disparities in bargaining power, varying legal standards, and cultural differences often lead to imbalances that challenge the notion of fairness. This study examines the concept of contractual fairness within the framework of international trade and analyzes the business law standards that govern cross-border agreements. The research explores how contractual fairness is interpreted and enforced under different legal systems, emphasizing its significance in promoting transparency and fostering trust in international business relationships. Through a comparative analysis of legal frameworks in major trading jurisdictions, the study identifies key factors that influence fairness, including standardized contractual terms, dispute resolution mechanisms, and the role of international organizations like the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). This study also highlights the challenges of achieving fairness in complex trade agreements, such as those involving developing economies, where unequal access to legal resources and expertise can create significant disadvantages. By addressing these challenges, the research aims to propose practical solutions for harmonizing business law standards and enhancing contractual fairness in international trade.The findings of this study are expected to contribute to the ongoing dialogue on global trade reform, offering insights for policymakers, legal practitioners, and businesses. The paper concludes by emphasizing the need for a balanced approach that ensures fairness while maintaining the flexibility necessary for dynamic international trade practices.
KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING Ni Putu Putri Karuni; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan penggunaan bahasa asing pada perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing. Penelitian berfokus pada kekosongan norma pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”) terkait pengadaan sanksi akibat ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang tunduk pada hukum Indonesia. Penelitian ini merupan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Kedua pendekatan ini digunakan bersamaan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditelusuri menggunakan teknik studi dokumen. Sumber bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Sehingga, ditemukan kekosongan norma hukum dalam UU Bahasa terkait pengadaan sanski pelanggaran Pasal 31, maka perlu diadakan revisi ataupun penambahan pasal oleh lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini atau peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan hukum tersebut.
PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/eyppgj41

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, menelaah keterbatasan KUHPerdata dalam mengatur pewarisan aset digital, serta menilai urgensi pembentukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif murni dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan hukum waris dan perkembangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital tergolong benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan secara prinsip dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena mekanisme akses terhadap aset digital bergantung pada identitas digital dan private key yang bersifat pribadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa pewarisan di kemudian hari. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum melalui revisi KUHPerdata atau pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital agar kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris dapat terwujud.
PROBLEMATIKA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERMUKIMAN DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Komang Adi Widiartana; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4hgn6x10

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaturan hukum apa saja yang beririsan dengan fenomena konversi kawasan pertanian menjadi areal permukiman yang terjadi di Bali serta mengkaji bagaimana implikasi yang timbul dari terjadinya konversi kawasan pertanian menjadi areal permukiman di Bali. Penulis merealisasikan metode hukum yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang didapat penulis berupa fenomena konversi kawasan pertanian menjadi permukiman di Bali jika dikaji hukum Indonesia, menunjukan ketegangan antara kebutuhan permukiman yang dijamin konstitusi pada Pasal 28H UUD 1945 dan pelestarian kawasan pertanian strategis sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 serta prinsip fungsi sosial hak atas tanah dalam Pasal 6 UUPA, dimana alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang kecuali untuk khalayak umum atau Proyek Strategis Nasional dengan syarat ketat  seperti kajian kelayakan, lahan pengganti, dan pembebasan hak, meskipun perluasan definisi "kepentingan umum" dalam UU Cipta Kerja berpotensi melemahkan perlindungan ini. Di Bali, fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk, ekspansi pariwisata masif, dan kebutuhan permukiman, mengakibatkan implikasi kompleks dimana secara ekologis, penyusutan lahan hijau termasuk sawah mengurangi resapan air, meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan polusi sampah. Disisi lain, secara ekonomi-sosial, petani kehilangan mata pencaharian, ketahanan pangan terancam sehingga meningkatkan ketergantungan impor, serta terjadi pergeseran tenaga kerja yang memicu persaingan dengan pendatang. Secara budaya, degradasi sistem subak dan filosofi Tri Hita Karana mengikis identitas kultural Bali yang menjadi daya tarik pariwisata.
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Pada Sistem Hukum Sistem Kerja Di Negara Kepulauan Indonesia Muhammad Rafli Akbar Fahriza; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.100

Abstract

This article aims to establish Legal safeguards for employees.within the legal framework of the employment system in Negara kepulauan Indonesia. The study utilizes normative legal research with a focus on legal and regulatory methodologies.. The research findings demonstrate that legal protection for workers in the realm of the Negara kepulauan Indonesian employment system includes: 1) Compensation protection, social protection, and social guarantees for workers; 2) Security and health protection for activities; 3) Legal protection in establishing and becoming a workers' union or employee union; 4) Preventing the infringement of workers' rights in negotiations; in the private sector.
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT: TANTANGAN DAN PELUANG William Hutapea; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2607

Abstract

Pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan kredit memberikan dorongan bagi para kreator, pencipta, dan penemu untuk terus berkarya secara produktif. Hal ini mencerminkan bentuk apresiasi dan pengakuan negara terhadap karya yang dihasilkan mereka. Namun, implementasi regulasi terkait penggunaan KI sebagai jaminan kredit di Indonesia dinilai masih belum optimal karena berbagai permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan KI sebagai objek jaminan serta menganalisis tantangan dan peluang implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KI sebagai benda tidak berwujud dapat dialihkan dan dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, masih terdapat tantangan seperti belum adanya mekanisme baku terkait penilaian dan due diligence, keterbatasan jangka waktu penjaminan, serta minimnya regulasi pendukung. Meski demikian, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan berbasis KI. Penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN ONLINE DI INDONESIA I Kadek Dwi Permana Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2609

Abstract

Penelitian ini ditujukan dalam upaya untuk menelusuri terkait apa saja perlindungan hukum yang didapatkan oleh anggota di sistem arisan online jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi dan juga untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan/tidak tertulis yang melandasi kegiatan arisan online di internet. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil yang didapatkan, pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai aktivitas sosial masyarakat, termasuk dalam sistem arisan yang kini dapat dilakukan secara daring. Arisan online menawarkan kemudahan, namun juga menimbulkan risiko hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi akibat ketiadaan perjanjian tertulis. Setiap orang yang menjadi anggota komunitas arisan online berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk meminimalisir potensi kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya perlindungan hukum akibat tindakan wanprestasi dapat dilaksanakan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi selama kesepakatan yang dibuat sah di mata hukum. Perjanjian yang timbul dalam arisan online memiliki bentuk lisan/tidak tertulis yang mana bentuk perjanjian ini tetaplah sah berdasarkan undang-undang walaupun tanpa adanya dokumen/bukti tertulis.
KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG- UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014 I Dewa Gede Keisha Adnyana; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2631

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan konflik norma yang terjadi antara UU SPPN dan PERMA 4/14 terkait pengaturan proes diversi di peradilan anak. Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakna metode studi normative yuridis dengan melakukan pendekatan peraturan perundang- undangan yakni menemukan dan menganalisis substansi dari peraturan perundang undangan tersebut. Kemudian, digunakan pula pendekatan konsep dengan menggonakan konsep- konsep hukum yang ada untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terjadi konflik norma terkait pengaturan diversi dalam peradilan anak. UU SPPN sebagai payung hukum yang mengatur terkait peradilan anak di Indonesia belum mampu untuk mengakomodir seluruh kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi kekosongan hukum. PERMA 4/14 yang mencoba mengisi kekosongan hukum tersebut malah menimbulkan konflik norma yang bertentangan dengan substansi aturan UU SPPN. Pemerintah harus segera untuk mengevaluasi ulang pengaturan diversi pada UU SPPN, karena seharusnya diversi menjadi ruang untuk menjaga masa depan anak yang tersangkut kasus tindak pidana di Indonesia.
Co-Authors Alyssa Maydina Putri Billy Jayando Parasian Sinaga Cridevi, Putu Dewisyara Cahyani, Kadek Devia Diah Ratna Sari Hariyanto Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Gede Agi Prayoga Gede Agung Mahardika I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Keisha Adnyana I Dewa Gede Rama Budi Premana I Gusti Made Darwin Damareksa Putra I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra I Kadek Dwi Permana Putra I Ketut Tjukup I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Werasmana Sancaya Ida Bagus Adhitya Prayoga D. Jimmy Z. Usfunan Kadek Ari Armando Sutama Kadek Gustama Prabawita Kadek Gustama Prabawita Kesuma, Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma Komang Adi Widiartana Made Ananda Bella Cahyani Mahardika, Kadek Debi Triwangsa Muhammad Rafli Akbar Fahriza Ni Luh Putu Novita Sari Ni Putu Putri Karuni Nyoman Arya Gumyartha Jaya Prasetya, Komang Erycko Puspa Sari, Ni Kadek Rista Putra, I Putu Rasmadi Arsha Rasmadi Putu Devi Yustisia Utami Putu Laksmi Noviyana Putu Silkyamara Nandha Rossana Shinta Maulidia Stefanus Edwin Ferdianto L Tjokorda Gde Agung Smara Raditia William Hutapea Yuliawati, Ni Kadek Gita