Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.072
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Bakti Saraswati International Journal of Social Science and Business Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Yustitia JHCLS Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Journal of Digital Law and Policy Contrarius Series: Law & Social Justice
I Wayan Wahyu Wira Udytama
Facualty Of Law, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
The State of Digital Freedom in Indonesia an Assessment of Online Censorship, Privacy, and Free Expression Hera Alvina; Lis Julianti; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Journal of Digital Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Digital Law and Policy - May 2022
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.335 KB) | DOI: 10.58982/jdlp.v1i3.301

Abstract

This article provides an assessment of the state of digital freedom in Indonesia, with a focus on online censorship, privacy, and free expression. The research methodology used in this study was a combination of normative legal approach and literature review, which provided a comprehensive analysis of the legal framework that governs digital rights in Indonesia. The discussion highlights the importance of human rights in the digital realm, and how the legal framework in Indonesia aligns with international human rights standards. The study found that the current state of digital freedom in Indonesia is mixed, with laws and regulations in place to protect privacy and freedom of expression, but concerns about online censorship and restrictions on these rights in practice. The implementation of laws such as the ITE Law has led to the prosecution of individuals for online speech, raising concerns about the impact on freedom of expression. To improve the state of digital freedom in Indonesia, several suggestions are made. Firstly, the implementation of laws and regulations related to digital rights must be consistent with international human rights standards. Secondly, efforts should be made to address the gaps between the legal framework and the reality of digital rights on the ground. This may involve greater transparency and accountability in the enforcement of laws and regulations related to digital rights. Additionally, there is a need for greater public awareness and education about digital rights, both among citizens and among policymakers and law enforcement officials.
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT LIVE STREAMING SINEMATOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Wisnu Nugraha; I Made Gede Wira Sucipta
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang – Undang Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, tindakan Live Streaming film secara illegal dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Proses Live Streaming yang menampilkan karya sinematografi tanpa izin sulit dikategorikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta karena saat kita menonton suatu siaran secara Live Streaming, tayangan yang kita lihat akan segera terhapus saat proses Live Streaming berakhir sehingga menimbulkan tidak terlindunginya bagi pemilik hak cipta, metode penelitian normatif tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, hasil dan pembahasan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik karya sinematografi apabila karyanya di siarkan secara langsung atau Live Streaming oleh pihak lain tanpa izin berupa upaya hukum preventif dan represif
PERANAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR Nyoman Yoana Adisubiksa; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat is one of the traditional social organizations in Bali, led by the Bendesa adat. The Bali Provincial Government provides protection for the existence of Traditional Villages through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The formulation of the problem in this research is what is the role of the traditional village in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits and what factors influence the role of traditional villages in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits. The data collection method used by researchers consisted of interviews and documentation studies. The results of the study show that the role of the Traditional Village in handling land disputes is not optimal. This is because there are no village regulations or awig-awig that regulate this problem. Lack of socialization and also approach with the community is also one of the factors that often causes these problems.
PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT DIGITAL NOMADS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Putu Lantika Oka Permadhi; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.9299

Abstract

Digital nomad merupakan salah satu hal yang menarik dari digital tourism, dikarenakan dimana seseorang mampu membangun suatu kultur kerja tanpa harus ke tempat kerjanya bahkan bisa sembari untuk berlibur sehingga terdapat kesinambungan dengan sistem remote working yang saat ini semakin luas. sebuah problematika dimana hal ini yang seharusnya para warga negara asing yang datang ke Bali menjadikan suatu peningkatan pendapatan oleh masyarakat namun dengan adanya pergeseran akibat para digital nomad yang saat ini menjadikan bali sebagai tempat kerja untuk menghasilkan pendapatan dirinya sendiri. Dengan hal tersebut, permasalahan yang dikaji yaitu problematika hukum terkait digital nomads ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil pembahasannya berkaitan dengan problematika hukum digital nomad yang ada di Indonesia dilihat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kehadiran digital nomad. Sehingga untuk dapat melihat keberadaan dan eksistensi dari digital nomad perlu dikaji lebih dalam terkait dari aspek hukum dari digital nomad yaitu adanya hubungan kerja, pekerja lepas dan pemanfaatan teknologi yang dalam pelaksanaannya menggunakan tindakan atau peristiwa hukumnya
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BADUNG Putra, I Putu Suardana; Udytama, ), I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam Pemilu adalah penyandang disabilitas. Di Kabupaten Badung penggunaan hak pilih disabilitas hanya rata – rata 40,89% (202 dari 494 orang) pada Pemilu 2019 dan 52,83% (652 dari 1.234 orang) pada Pilkada Badung 2020. Mereka merasa tidak nyaman dengan tata ruang TPS yang tidak ramah akses disabilitas, disamping ingin tetap berada pada ekosistem yang mereka rasa tidak berbeda. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan teori perlindungan HAM, teori Demokrasi, teori peranan, dan teori sistem hukum. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan implementasi dari hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu berdasarkan perpektif HAM yaitu perlindungan hak sipil dan politik setiap warga negara
PERANAN KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI DESA ADAT GULINGAN KAB BADUNG Yulianti, Ni Putu Nita; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the role of Kerta Desa (Village Council) in resolving divorce cases in Gulingan Customary Village, Bali. It provides insights into the role of Kerta Desa in resolving divorce cases in Bali, highlighting the implementation of customary law and social dynamics in the context of family law. The issues addressed in this research are the roles of Kerta Desa in resolving divorce disputes in Gulingan Customary Village, Badung Regency, as well as the challenges faced by Kerta Desa in resolving divorce disputes in Gulingan Customary Village, Badung Regency. The methodology employed in this research is empirical legal research. The conclusion drawn from this research is that Gulingan Customary Village applies customary law based on the concept of Tri Hita Karana, where divorce resolution also involves the Klian Adat (Customary Leaders) in each Banjar Adat (Customary Neighborhood), who engage in mediation, negotiation, and conciliation. Divorce rulings are based on the principle of joint ownership (druwenang sareng-sareng) for property, child custody, and post-divorce obligations. In resolving divorce disputes, Kerta Desa Adat Gulingan faces internal challenges related to the mechanisms and procedures for handling customary cases. The village does not yet have specific regulations for divorce, prioritizing peace based on the principle of druwenang sareng-sareng.
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP I Wayan Wahyu Wira Udytama; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.048 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2982

Abstract

Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people. sense of justice and the development of the times, in the Draft Criminal Code there is respect for local wisdom which is reflected in the settlement of cases taking into account the customs in each region, of course this will result in the diversity of procedures for enforcing criminal law in Indonesia. In the criminal system, of course, a person cannot be sentenced to more than one legal system, the purpose of the punishment itself is nothing but deterrence or a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his crime again, while customary law is more about restoring balance and harmony between human beings, the environment and the environment. divine pattern. Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara, perkembagan hukum di Indonesia yang sangat dinamis mendorong terciptanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sudah berumur sangat lama, sehingga diperlukan pembaharuan dari segala sisi guna memenuhi rasa keadilan dan perkembangan jaman, di dalam RUU KUHP terdapat penghormatan terhadap kearifan lokal yang tercermin dalam penyelesaian perkara mempertimbangkan adat istiadat di masing masing daerah, tentunya hal ini akan mengakibatkan keberagaman tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pemidanaan tentunya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu sistem hukum, tujuan dari pemidanaan sendiri tidak lain adalah penjeraan atau memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatanya kembali, sedangkan hukum adat lebih kepada pengembalian keseimbangan dan keharmonisan baik sesama manusia, lingkungan dan pola ketuhanan.
PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN WILAYAH DESA ADAT DAN MENJAWAB KEPERLUAN TANTANGAN INVESTASI PARIWISATA DI BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Wisnu Nugraha
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan khususnya di Bali, segala lini kehidupan di Bali sangat potensial digunakan untuk kegiatan pariwisata, dalam pariwisata tentunya memerlukan sarana pendukung pariwisata itu sendiri seperti infrastruktur pariwisata, kesiapan masyarakatnya sendiri sampai dengan area pendukung atraksi wisata. Desa Adat di Bali memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan wilayah desa adatnya masing masing, hal tersebut meupakan bagian dari Awig Awig secara umum di Bali pada bagian Sukerta tata Palemhan. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan data dan gejala hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Desa Adat di Bali sangat memiliki peranan penting dalam pelestarian wilayah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan budaya di Bali dengan jalan menciptakan perangkat hukum adat yang mengakomodir kepentingan pelestrian wilayah desa adat serta tidak menutup perkembangan pariwisata yang akan dijalankan di wilayah desa adat masing masing, hanya saja desa adat boleh melakukan pembatasan sejauh mana investasi dapat dilakukan, model pengembangan pariwisata desa adat dan pemetaan kawasan di wilayah desa adat. Desa adat masih terkendala untuk menjalankan hal tersebut dikarenakan faktor internal desa adat dan faktor eksternal desa adat, sehingga rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya pendmpingan kepada desa adat terkait dengan pola pengembangan pariwisata yang tidak merubah alam lingkungan wilayah desa adat baik dari dinas terkait dalam hal ini Dinas pendampingan Desa Adat, Dinas pariwisata serta akademisi.
AKIBAT HUKUM TERKAIT HARGA YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN KUTA UTARA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Made Emy Andayani Citra; Kadek Apriliani; Ida Ayu Tuti
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang- undangan, namun memang hingga saat ini belum ada aturan khusus serta tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar terbagi atas dua sanksi, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; Yogi Yasa Wedha; Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia, the phenomenon of child adoption is very common even though in each traditional region, there are various different procedures and systems. In some cases, adopted children completely sever their relationship with their biological parents, and in other cases there are also those who retain the right to continue their relationship with their biological parents. The definition of an adopted child in Bali is someone else's child who someone takes, cares for and treats as their own offspring. In its development, adoption of children in Bali is no longer in accordance with existing regulations, especially the conditions for children being adopted. The adoption of a child will also result in inheritance for the adopted child himself. This development certainly raises its own problems, both regarding the adoption of children and their inheritance. So based on the description above, the aim of this research is to examine the traditional procedures for adopting children according to the Balinese Customary Law Perspective as well as the position of adopted children regarding their parents' inheritance
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Sudharmawan, AA Dennis Santoso Ratu DIANTI, IDA AYU INDIRA SITA Febe Rosiana Hendra Wijaya Hera Alvina I Gusti Agung Ayu Intan Yannick Novianti I Gusti Ngurah Anom I Made Gede Wira Sucipta I Made Handariantika Nugraha I Made Wisnata Putra I Wayan Eka Artama I Wayan Gde Wiryawan IDA AYU INDIRA SITA DIANTI Ida Ayu Tuti Kadek Apriliani Kadek Jessica Widyastuti Lis Julianti Made Emy Andayani Citra Made Hendra Wijaya Mei Antari, Kadek Mella Ismelina Farma Rahayu Ni Komang Sutrisni Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dangin Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih Ni Putu Mira Andika Putri Ni Wayan Amira Uyeni Nyoman Ayu Juliana Dewi Nyoman Yoana Adisubiksa Putra, I Putu Suardana Putu Kepramareni PUTU SEKARWANGI SARASWATI Putu Wisnu Nugraha Putu Wisnu Nugraha Rosiana, Febe Santoso Ratu, Dennis Suharyanti, Ni Putu Noni Syamsiar, Syamsiar Tri Siyaminingsih Yogi Yasa Wedha Yulianti, Ni Putu Nita Yunia Putri, Ni Kadek