Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN NYURAT AKSARA BALI PADA ANAK-ANAK DI PASRAMAN BUDI PAKERTI NAWASENA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Ni Putu Kepramareni; Ni Putu Mira Andika Putri; Ni Wayan Amira Uyeni
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jadma.v5i2.10070

Abstract

Aksara Bali merupakan salah satu kebudayaan Hindu Bali yang perlu untuk tetap dilestarikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aksara bali semakin tergerus dan keberadaannya mulai hampir punah. Pengaruh globalisasi akan berdampak pada masuknya budaya luar sehingga dapat mengikis budaya yang sudah melekat dalam diri. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena kesulitan dalam mengidentifikasi suku kata dasar dikarenakan suku kata dasar aksara Bali hampir memiliki struktur yang sama. Dalam hal ini, tim pengabdian masyarakat melaksanakan pelatihan dan pendampingan nyurat aksara bali kepada anak-anak di Pasraman Budi Pakerti Nawasena. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman nyurat aksara bali pada anak-anak di Pasraman Budi Pakerti Nawasena. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan metode antara lain observasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman anak-anak yang sebelumnya belum mengetahui dan memahami tentang aksara bali, baik itu aksara dasar yaitu aksara wianjana dan akhirnya sudah mulai memahami dan mengetahui. Selain itu, pemberian kuis yang ditulis di papan sebagai bahan evaluasi seberapa besar pemahaman anak-anak terhadap aksara bali, terlihat bahwa dengan diadakan kuis tersebut sangat berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas pemahaman aksara bali pada anak-anak di Pasraman Budi Pakerti Nawasena.
EFEKTIVITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASSED APROACH (OSS RBA) DALAM PENDAFTARAN NIB DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI Yunia Putri, Ni Kadek; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Complex bureaucracy and slow licensing processes hinder growth and investment in Indonesia. Although the government has introduced the OSS RBA policy to improve the licensing system, challenges remain, including limited understanding and technical difficulties, as well as inadequate IT infrastructure. This study identifies the need for education, training, technical assistance, and enhanced coordination between local governments and the OSS RBA platform administrators to address these issues. An empirical legal research method was used, with data collected through observation, interviews, and document studies. The findings are expected to provide insights into the effectiveness of OSS RBA in NIB registration at the DPMPTSP of Bali Province and the challenges faced in its implementation.
Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali UDYTAMA, I WAYAN WAHYU WIRA; DIANTI, IDA AYU INDIRA SITA
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1346

Abstract

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti bahwa harta diwarisi oleh garis keturunan laki-laki. Dalam masyarakat Bali, terdapat sistem kekeluargaan patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang diakui memiliki hak waris, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem ini menetapkan bahwa anak laki-laki memiliki hak utama untuk menerima warisan, sementara anak perempuan mungkin hanya menerima bagian kecil atau bahkan tidak sama sekali. Sehingga ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali ialah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diperkenankan untuk mewaris.
Strategi Peningkatan Aksesibilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di SLB Negeri 1 Denpasar Suharyanti, Ni Putu Noni; Sutrisni, Ni Komang; Apriliani, Kadek; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 6 No Risdamas (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 6 Vol. Risdamas Desember, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v6iRisdamas.201

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental bersifat universal yang telah diakui keberadaannya di seluruh belahan dunia. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) telah mengakomodir berbagai jenis HAM yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh negara-negara dunia melalui instrumen hukum nasional. Konsekuensi logis adanya hal ini bahwasannya setiap orang tanpa terkecuali memiliki HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Ketentuan tentang HAM di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sebagainya. Bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya seringkali terlihat penyandang disabilitas yang sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama seperti orang non disabilitas. Kesadaran masyarakat akan adanya penyandang disabilitas masih sangat kurang. Masyarakat masih memandang dan memiliki stereotype negatif kepada penyandang disabilitas
STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha; Nyoman Ayu Juliana Dewi; I Made Wisnata Putra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11492

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif–kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.
PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR Tri Siyaminingsih; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan nilai kearifan lokal. Desa Adat Panjer, yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menerapkan awig-awig sebagai aturan adat dalam pengelolaan lingkungan. Filosofi Tri Hita Karana menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta analisis dokumen peraturan desa dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Panjer aktif dalam menjaga lingkungan melalui penerapan sanksi bagi pelanggar awig-awig, kegiatan gotong royong membersihkan desa, serta pelestarian sumber daya alam dan sungai. Namun, implementasi aturan ini menghadapi kendala, seperti perubahan gaya hidup masyarakat, rendahnya kesadaran lingkungan pada beberapa pihak, serta meningkatnya jumlah penduduk yang memperbesar produksi limbah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aturan adat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik
Efektifitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Keraman Wijaya, Hendra; Wedha, Yogi Yasa; Wira Udytama, I Wayan Wahyu; Rosiana, Febe; Santoso Ratu, Dennis
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p08

Abstract

This discussion examines the role of customary law in preserving Rejang Keraman Dance in Kedis Village, Buleleng, Bali, amid the influence of globalization. The aim is to understand how customary law is able to maintain this tradition from the threat of modernization. this article uses a qualitative juridical emperis method with a legal anthropology approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, direct observation of the ceremony, as well as a review of related literature. The results of this discussion show that customary law functions as an effective mechanism in maintaining the sacredness and preservation of Rejang Keraman Dance, by involving the entire village community. The conclusion of this discussion is that customary law in Kedis Village does not only function as a formal rule, but also as a means of protecting culture and social identity that can withstand the pressures of globalization. This discussion provides important insights for the development of customary law-based cultural preservation policies. Pembahasan ini mengkaji peran hukum adat dalam melestarikan Tari Rejang Keraman di Desa Kedis, Buleleng, Bali, di tengah pengaruh globalisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum adat mampu menjaga tradisi ini dari ancaman modernisasi. artikel ini menggunakan metode kualitatif yuridis emperis dengan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pengamatan langsung upacara, serta tinjauan literatur terkait. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam menjaga kesakralan dan kelestarian Tari Rejang Keraman, dengan melibatkan seluruh komunitas desa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hukum adat di Desa Kedis tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pelindung budaya dan identitas sosial yang mampu bertahan menghadapi tekanan globalisasi. Pembahasan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan pelestarian budaya berbasis hukum adat.
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1061

Abstract

In terms of needing land, from the legal provisions, not many people know how to obtain it andwhat is the evidence. If the land in question has the status of property rights, it will be easy to know thatthe land in question can be controlled and used indefinitely. But for someone who is going to buy land,knowledge of these things. The land mafia can be outside or inside. The type of research used is empiricallegal research. The nature of the research used is descriptive. The data collection techniques used are fieldstudy techniques and library study techniques. The data processing technique uses a qualitative descriptivetechnique. From the results of data collection and analysis, the conclusions are explained as follows:Obstacles in the implementation of registration of property rights to land at the Tabanan Regency LandOffice are caused by Government policy factors regarding tax obligations in land registration activities,Factors Lack of understanding the function and use of certificates, Assumption factors Communitiesneed expensive fees to carry out land registration, the assumption is that it takes a long time in obtainingcertificates, the assumption is that the basis for land rights owned is very strong, the publication system isnegative. Countermeasures such as: counseling/socialization on the benefits of Land Registration, carryingout the implementation of land registration with PRONA and PRODA in order to raise public awarenessand the weak economic group can obtain guarantees of legal certainty of land rights. Because it is theresponsibility of the Land Office
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA LESLIE AURIC YANG TIDAK MENDAFTARKAN HAK MEREK DAGANG DALAM KEGIATAN USAHA Udytama, I Wayan Wahyu Wira; Mei Antari, Kadek
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1129

Abstract

Merek sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Merek semakin menjadi hal yang sangat urgent mengingat pesatnya perdagangan baik nasional maupun internasinal dalam era globaliasi modern menjadikan merek sulit untuk dibedakan satu produk dengan produk lain untuk memberikan perlindungan merek. Merek baju Leslie Auric merupakan salah satu dari merek yang tidak mendaftarkan hak mereknya, maka sampai saat merek yang Leslie Auric ini belum ada yang menjiplak merek tersebut. Namun dampak terhadap rendahnya pemahaman pelaku bisnis merek baju yang tidak mendaftarkan merek baju mereka adalah jika nanti terjadi klaim mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap klaim merek baju tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek terhadap merek baju yang tidak didaftarkan serta mengetahui akibat hukum bagi pemilik merek baju Laslie Auric yang tidak mendaftarkan merek dagangnya dalam kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis faktor – faktor yang mendukung dan menghambat keefektivitasan Undang–Undang Merek dan Perlindungan Hak Merek terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran merek atas produknya.
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI DESA SEDANG ABIANSEMAL I Gusti Agung Ayu Intan Yannick Novianti; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang Abiansemal, merupakan penelitian yuridis empiris,hasil menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Sedang Abiansemal belum memenuhi standar kepastian hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepastian hukum termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya regulasi yang jelas dan tegas mengenai perjanjian bagi hasil. Masyarakat masih banyak yang mengandalkan perjanjian lisan, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pengawasan, dan penciptaan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pertanian berkelanjutan di daerah tersebut.