Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Advokasi JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal SOLMA Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Social Science and Business Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Aktual Justice JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA Journal of Digital Law and Policy Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Lis Julianti
Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEBERSIHAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN Putu Milania Riska Purnami; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.76 KB)

Abstract

Manpower as an important element in a company requires protection, maintenance and security in carrying out its work. The protection of workers still has to be improved, including improving working conditions, improving welfare and implementing work safety and welfare that is integrated with all workforce development programs accompanied by law enforcement efforts. The Environment Office Tabanan Regency did not register its workers because of existing regulations, in addition to the insufficient budget for The Social Security Administration Agency payments. The inhibiting factor in the implementation of legal protection for workers in the Tabanan Regency The Environment Office was internal factors regarding legal awareness of workers not knowing about the Legislation, external factors, namely not the existence of supervision and guidance on entrepreneurs and workers by the Manpower Office so that the implementation of legal protection does not run in accordance with the statutory regulations.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL PADA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP JAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi kasus PT. BPR TISH Batubulan, Sukawati, Gianyar) Ni Made Ariningsih; lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.956 KB)

Abstract

Dalam praktik perbankan penggunaan jaminan berupa hak milik atas tanah sebagai jaminan untuk perolehan fasilitas kredit biasa terjadi. Nasabah demikian atau yang secara hukum biasa disebut debitur wajib untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang disuguhkan oleh pihak bank atau yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Syarat dan ketentuan perolehan fasilitas kredit sekiranya sudah dibakukan disetiap lembaga perbankan baik itu di bank umum (bank Badan Usaha Milik Negara, Milik Daerah, maupun swasta nasional) tak luput juga pada di Bank Perkreditan Rakyat. Syarat inti secara umum adalah berupa identitas debitur seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, data pekerjaan seperti slip gaji atau kelengkapan usaha milik debitur, dan tentunya jaminan berupa hak milik atas tanah (prioritas penelitian) dengan ketentuan penandatanganan perjanjian kredit serta akta pemberian hak tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun, adakalanya ketika debitur mengalami wanprestasi (kredit macet) tiap-tiap bank memiliki strategi yang berbeda dalam menindaklanjutinya termasuk didalamnya mengenai eksekusi jaminan milik debitur yakni berupa hak milik atas tanah sebagaimana tersebut diatas. Seperti halnya yang dilakukan PT. Bank Perkeditan Rakyat Tish (obyek penelitian) ketika ada debitur yang mengarah ke wanprestasi, maka akan dilakukan berbagai sarana pendekatan kepada debitur, sebelum dinyatakan benar-benar mengalami wanprestasi baik itu restrukturisasi kredit, reschedule jangka waktu, dan lain sebagainya. Ketika debitur telah dinyatakan mengalami wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan metode parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terhadap jaminan hak milik atas tanah milik debitur, yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.
Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan Ni Kadek Eny Widiastini; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi paling banyak untuk dikunjungi oleh masyarakat domestik atau asing. Di Bali juga terdapat aturan yang disebut dengan awig-awig yang diterapkan oleh berbagai desa maupun suku contohnya seperti Desa Adat Kerobokan,Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan awig-awig desa adat kerobokan dalam pengelolaan tanah adat terkait kegiatan investasi pariwisata dan efektivitas peraturan hukum adat dalam pengelolaan tanah adat untuk investasi pariwisata.Jenis Penelitian yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris, Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tersebut dapat dinyatakan bahwa awig-awig yang diterapkan di desa tersebut masih belum efektif untuk di implementasikan.
IMPLEMENTASI KETAATAN DOKUMEN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PELAKU USAHA DAN /ATAU PELAKU KEGIATAN DI KABUPATEN BADUNG Ni Nyoman Indra Deviyani; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of compliance with environmental documents according to the UUPPLH for business actors and/or activities, with supervision efforts from the Badung Regency Environment and Sanitation Service on the level of compliance of those in charge of businesses and/or activities with the provisions of laws. The type of research used in the research used in this research is empirical legal research. In implementing environmental documents, there are still many business actors who have not fulfilled their obligations in accordance with laws and regulations, due to a lack of understanding, commitment, and concern for environmental documents owned by business actors and/or activities to carry out obligations, fulfill requirements, and avoid prohibitions. . The target for the implementation of monitoring of pollution and environmental destruction is set forth in the Budget Execution List (DPA) every year and the realization of its implementation is regulated in accordance with the cash flow which has been determined every month. Business actors and/or activities proven to have violated environmental management are given administrative sanctions in accordance with the violations committed and business actors and/or activities that have complied with environmental management are given appreciation.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANIMATOR DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG KARYA FILMNYA DIUNGGAH PADA SITUS STREAMING ILEGAL DI DENPASAR Sekar mas , I Made Angrurah; Julianti, lis
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Film merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh buah fikir seseoraang. Sehingga perlu dilindungi agar suatu kaya cipta tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak-hak pencipta siapapun itu dan juga karya karyanya. Seiring pekembangan zaman dan kemajuan teknologi berbagai macam hal menjadi mudah dilakukan termasuk juga tindakan yang melanggar hukum salah satunya pembajakan. Pembajakan merupakan suatu perbuatan yang telah ada dari dulu tetapi kini semakin marak akibat dari kemajuan teknologi tersebut. contoh Kasus pembajakan yang terjadi seperti pembajakan terhadap karya animator berupa film yang disebarluaskan kedalam situs streaming ilegal atau situs nonton film yang tidak resmi, sehingga perlu upaya untuk melindungi suatu karya cipta film tersebut sekaligus juga sebagai pencegahan terhadap tindakan pembajakan karya film yang disebarluaskan kedalam situs streaming ilegal tesebut. Maka dari itu dalam penulisan ini digunakan penelitian empiris, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pencegahan terhadap perbuatan tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.
IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI SISTEM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR Vionita, Ni Putu Vina; Julianti, Lis
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electronic traffic law enforcement (ETLE) is law enforcement in the traffic sector based on information technology using electronic devices in the form of cameras that can detect various types of traffic violations and provide motor vehicle data automatically based on Automatic Number Plate Recognition (ANPR). This research aims to implement and impact the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as a system for controlling traffic violations in Denpasar City. The research method that researchers use is empirical juridical research. The research results show that the implementation of ETLE has not been effective in handling traffic violations in Denpasar City. This is because there are still obstacles in implementing ETLE in terms of law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, as well as community legal culture factors. The use of ETLE is also a form of Polri's contribution in realizing Denpasar City as a smart city and is in line with bureaucratic reform. The impact of implementing ETLE in Denpasar City is that more and more people are being recorded committing violations and have not been able to reduce of violations because the public's legal awareness is still low.
PENGATURAN KEIMIGRASIAN TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI DIGITAL NOMAD DI BALI Tresnawan, I Made Pieri Rayana; Julianti, lis
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital nomads are developing rapidly in Bali, this rapid development has not been able to be monitored optimally and effectively. The large number of Digital nomad tourists who enter using only visit visas is considered to be very detrimental in terms of foreign exchange income for the country. Research into the arrangements for Digital nomad visas and residence permits in Bali must be carried out with the aim of discussing the lack of clarity in the regulations governing this matter. This research discusses the regulation of visas and residence permits for foreign citizens in Indonesia and the legal consequences of the lack of regulations related to their regulation. The results of this research are that many foreigner take advantage of this regulatory vacuum which causes misuse of visas and residence permits for foreigner in Indonesia.
Pembuktian Terkait Keabsahan Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Ni Kadek Dita Indriyani; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam perspektif hukum positif Indonesia serta proses pembuktian terkait keabsahan perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum tentang perjanjian di bawah tangan cukup mendukung keberlakuan dan kekuatan mengikatnya, terdapat kendala dalam aspek pembuktian. Keabsahan perjanjian ini sangat bergantung pada pengakuan pihak-pihak yang terlibat. Jika terjadi penyangkalan, beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengklaim keabsahan perjanjian, yang harus menghadirkan bukti tambahan, seperti saksi atau dokumen lain. Penelitian ini juga mendapati bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian di bawah tangan dapat menjadi alternatif, meskipun masih menghadapi tantangan terkait keabsahannya dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam ketentuan hukum mengenai prosedur pembuktian untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.
Co-Authors A.A Kt. Sudiana A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Sudharmawan, AA Abda Abda Abdullah, Nurhidayah binti Abu Bakar Munir Agung, Gusti Bagus Ngurah Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Gunawan, Anggraeni Sari Hadiati, Mia Hera Alvina I Dewa Gede Aryaka Aryamisra I Gusti Ayu Vina Widiadnya Putri I Gusti Ngurah Anom I MADE RAHMAWAN ADITYA WISMARA I Putu Danny Pramana Putra I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama Ida Bagus Gede Subawa Ismail Hanif Batubara Kadek De Adnyana Ketut Sukawati P Perbawa Kristina, Ni Made Yuli Kt Sukawati Lanang P. Perbawa Made Emy Andayani Citra Made Indra Saputra Made Natalia Supadmi Marfungah, Luthfi Meinarni, Ni Putu Suci Moody Rizqy Syailendra Putra Nengah Teguh Artha Sedana Ni Kadek Dita Indriyani Ni Kadek Eny Widiastini Ni Komang Sutrisni Ni Made Ariningsih Ni Made Suartini Ni Nyoman Indra Deviyani Ni Wayan Dita Maharani Ningsih, Ni Made Ayu Priska Cahya Pinpak, Artit Putu Dhiyo Hadi Pramana Putu Lantika Oka Permadhi Putu Milania Riska Purnami PUTU SEKARWANGI SARASWATI Putu Sekarwangi Saraswati Putu Wisnu Nugraha Rismayanti, Ni Putu Indah Salsabila, Unik Hanifah Sanjaya, I Komang Adi Sari, Happy Budyana Sekar mas , I Made Angrurah Septiovita, Erma Subekti, Rika Putri Suharyanti, Ni Putu Noni Sukma, Putu Angga Pratama Thalib, Emmy Febriani Tresnawan, I Made Pieri Rayana Vionita, Ni Putu Vina