Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kemudi

REPRESENTASI POLITIK DALAM FENOMENA KONFLIK GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL Zulfa Harirah; La Ode Muhamad Muliawan; Mochammad Fatkhurrohman
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.214 KB)

Abstract

Wisata Goa pindul menawarkan berbagai keindahan alam di sepanjang aliran sungai bawah tanah yang didalamnya terdapat stalaktit dan stalamit yang menjadi panorama menakjubkan bagi para pengunjungnya. Sering waktu, objek wisata Goa Pindul berubah menjadi kawasan wisata yang menjanjikan keuntungan. Namun, tidak semua pihak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendapatan, sehingga ketidakadilan dalam “bagi-bagi kue” ini lah yang menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Goa Pindul menyingkap banyak perdebatan terkait siapa pihak yang paling berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui teori representasi dari Hannah Pitkins, tulisan ini akan mengkaji mengenai pemetaan representasi politik berdasarkan 4 hal yaitu identifikasi agen, konstituen, kepentingan yang diwakili dan juga responsivitas. Hasilnya diperoleh bahwa fenomena yang terjadi di Goa Pindul yaitu keterlibatan Atik Damayanti justru memperlihatkan hal yang berbeda dari konsep yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin. Agen tidak selamanya ditentukan atau ditujukan untuk membela kepentingan konstituen tetapi tindakan agen justru ditentukan atau ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan elit itu sendiri dan keluarganya.
Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 Tito handoko; Harapan Tua RFS; Zulfa Harirah MS; Dahlan Tampubolon
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1085.697 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3174

Abstract

After the implementation of Large-Scale Social Restrictions, Pekanbaru City enters the New Normal condition based on the Pekanbaru Mayor Circular regarding the new normal life order. The new life order policy or New Normal actually led to an increase in COVID 19 cases, therefore the Pekanbaru City Government issued a micro-scale social restriction policy, especially in sub-districts that were considered to have the highest rate of spread of COVID 19. This study aims to determine the urgency of micro-scale social restriction policy. The method in this research uses qualitative methods by collecting data sources from legal products, articles and news from the mass media as well as interviews with research sources. The results of this study indicate that the urgency of the presence of this Micro-Scale Social Restriction policy is seen in two ways. First, as an initial step for community habituation in facing the new life order or the new normal. The community is not ready to live in a new normal framework so that less-reaching habituation is needed, namely micro-scale social restrictions. Second, the micro-scale social restriction policy was able to reduce the number of health protocol violations. However, it turns out that the decrease in the number of health protocol violations has no correlation with the decrease in the number of positive COVID cases. For 2 reasons, the implementation of this policy was in fact ineffective in suppressing the spread of COVID 19 in Pekanbaru City so that its enforcement was stopped.