Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) Huda, Aswin Ardiansyah; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19179

Pekerja yang bekerja lembur terkadang mempunyai perbedaan perhitungan dengan pengusaha terhadap besaran upah kerja lembur yang seharusnya diterima. Terhadap perbedaan tersebut, pekerja lebih memilih menyerahkan penyelesaian besaran upah kerja lembur kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan upah kerja lembur dan mengeluarkan penetapan besaran upah kerja lembur. Terhadap penetapan ini apabila para pihak merasa keberatan maka dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan hakim terhadap penetapan tersebut dapat berupa putusan kabul atau putusan tidak diterima. Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena terhadap objek tata usaha negara yang sama dapat menimbulkan 2 putusan yang berbeda, seharusnya dapat diterapkan peraturan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Penerapan hukum berupa putusan kabul memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan kabul ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengusaha dan pekerja terkait pembayaran kekurangan upah kerja lembur.

KAJIAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL UNTUK MENARIK PERTANGGUNGJAWABAN HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR TUNGGAL James, Okky Arvian; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19226

Fenomena dalam dunia bisnis masih banyak ditemukan suatu Tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan suatu turut serta secara aktif pemegang saham. Suatu pola yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam menggunakan Perusahaan dengan niat buruk (Bad Faith). Perusahaan Induk (Holding Company) sebagai pemegang saham mayoritas dapat dengan leluasa untuk mendominasi kegiatan dari Anak Perusahaan (Subsidiary). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas Piercing the Corporate Veil untuk menarik pertanggungjawaban Perusahaan induk (Holding Company) karena keterlibatannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Perseroan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) putusan Mahkamah agung dan hasil dari kedua penelitian ini saling mendukung dan menunjukan keberhasilannya menerapkan asas Piercing The corporate veil dan melakukan perlindungan terhadap Distributor Tunggal berdasarkan prinsip ”Clean Break” namun tetap memiliki rintangan. Penghalang yang merintangi pengenaan Piercing the Corporate veil adalah pemegang saham berlindung dibalik undang-undang itu sendiri pada prinsip “Limited liability” dan ”Separate Legal Entity” . Kesimpulannya, tingkat kesulitan dan intensitas kegiatan bisnis lintas negara serta perkembangan bisnis yang dinamis semakin berpotensi terjadinya niat buruk dari pemegang saham yang berlindung dibalik suatu Perusahaan sehingga pentingnya kajian ilmiah dalam sebuah penelitian agar tetap dapat menjadi acuan pondasi teoritis pengenaan asas Piercing The Corporate Veil demi terciptanya keadilan.

Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia Achmad, Akbar Adi Satria; Budiman, Anwar; Wiryadi, Uyan
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.850

Penelitian ini menganalisis kendala dalam implementasi penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia serta konsekuensi hukumnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif, karya intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti ketiadaan lembaga yang dapat menilai nilai konten YouTube, ketidakjelasan bentuk akta notaris yang sesuai, dan keraguan lembaga keuangan dalam menerima konten sebagai jaminan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh wawancara lapangan dan data dari informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terbentuknya infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai merupakan penghambat utama. Kesimpulannya, agar skema ini dapat terlaksana dengan baik, pemerintah perlu membentuk lembaga berwenang yang bertugas menilai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia.

The Responsibilities of the Board of Directors in Limited Liability Companies: A Comparative Analysis of the Business Judgment Rule in the United States, the Netherlands, and Indonesia Sinaga, Viator Harlen; Lumbuun, T. Gayus; Latief, Abdul; Budiman, Anwar
Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i1.1134

Civil liability of directors involves managing and representing limited liability companies under the doctrine of the business judgment rule, which originated in the United States within the common law system and is examined in civil cases. In contrast, Indonesia, following the civil law system, holds directors of State-Owned Enterprises (SOEs) accountable for company mismanagement that leads to state losses, typically addressed in criminal cases, such as corruption. However, this responsibility is also linked to the business judgment rule. Directors make business decisions aligned with the company’s goals and objectives (intra vires), but such decisions can also result in breaches of fiduciary duties, leading to company losses. The business judgment rule, as practiced in the United States, is reflected in Law No. 40/2007 and influenced by the Dutch Civil Code. Directors’ actions that result in losses are generally not subject to liability, as long as these actions are executed in accordance with their fiduciary duties and the principles of the business judgment rule.

ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN BERDASARKAN STUDI SEKTOR PERKERETAAPIAN Wibowo, Hardo; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19106

Langkah yang ditempuh pemerintah adalah membuat suatu terobosan baru dalam pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian. Dan yang menjadi terobosan baru tersebut adalah dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) untuk pembiayaan infrastruktur. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana bentuk pembiayaan proyek infrastruktur di Sektor Perkeretaapian menurut Undang-Undang dari aspek Kepastian Hukum? Bagaimana implementasi serta kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Terdapat beberapa bentuk pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian diantaranya dengan menggunakan pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP), Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penyertaan Modal Pemerintah (PMN). Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Sektor Perkeretaapian Melalui SBSN telah dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di berbagai daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan SBSN pada Ditjen Perkeretaapian, ialah lamanya proses administrasi dalam tahap penyiapan proyek SBSN dan mengenai pembebasan lahan.

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEKUTUAN FIRMA Rumbyarso, Yonas Prima Arga; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19109

Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, yang berujung pada proses hukum untuk penyelesaian utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum terhadap kepailitan pada dua jenis badan usaha, yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Firma. Kedua badan usaha ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda, yang mempengaruhi mekanisme penyelesaian kepailitan dan dampaknya terhadap kreditor serta pemegang saham atau anggota. Dalam konteks PT, terdapat pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap utang perusahaan, sementara dalam Persekutuan Firma, anggota persekutuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban bisnis, baik secara pribadi maupun bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan kepailitan dan hukum perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar dalam pengaturan tanggung jawab hukum antara PT dan Firma, keduanya memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor sekaligus memastikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan kepailitan kedua badan usaha ini sangat penting bagi pengusaha, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) Huda, Aswin Ardiansyah; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19179

Pekerja yang bekerja lembur terkadang mempunyai perbedaan perhitungan dengan pengusaha terhadap besaran upah kerja lembur yang seharusnya diterima. Terhadap perbedaan tersebut, pekerja lebih memilih menyerahkan penyelesaian besaran upah kerja lembur kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan upah kerja lembur dan mengeluarkan penetapan besaran upah kerja lembur. Terhadap penetapan ini apabila para pihak merasa keberatan maka dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan hakim terhadap penetapan tersebut dapat berupa putusan kabul atau putusan tidak diterima. Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena terhadap objek tata usaha negara yang sama dapat menimbulkan 2 putusan yang berbeda, seharusnya dapat diterapkan peraturan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Penerapan hukum berupa putusan kabul memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan kabul ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengusaha dan pekerja terkait pembayaran kekurangan upah kerja lembur.

KAJIAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL UNTUK MENARIK PERTANGGUNGJAWABAN HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR TUNGGAL James, Okky Arvian; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19226

Fenomena dalam dunia bisnis masih banyak ditemukan suatu Tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan suatu turut serta secara aktif pemegang saham. Suatu pola yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam menggunakan Perusahaan dengan niat buruk (Bad Faith). Perusahaan Induk (Holding Company) sebagai pemegang saham mayoritas dapat dengan leluasa untuk mendominasi kegiatan dari Anak Perusahaan (Subsidiary). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas Piercing the Corporate Veil untuk menarik pertanggungjawaban Perusahaan induk (Holding Company) karena keterlibatannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Perseroan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) putusan Mahkamah agung dan hasil dari kedua penelitian ini saling mendukung dan menunjukan keberhasilannya menerapkan asas Piercing The corporate veil dan melakukan perlindungan terhadap Distributor Tunggal berdasarkan prinsip ”Clean Break” namun tetap memiliki rintangan. Penghalang yang merintangi pengenaan Piercing the Corporate veil adalah pemegang saham berlindung dibalik undang-undang itu sendiri pada prinsip “Limited liability” dan ”Separate Legal Entity” . Kesimpulannya, tingkat kesulitan dan intensitas kegiatan bisnis lintas negara serta perkembangan bisnis yang dinamis semakin berpotensi terjadinya niat buruk dari pemegang saham yang berlindung dibalik suatu Perusahaan sehingga pentingnya kajian ilmiah dalam sebuah penelitian agar tetap dapat menjadi acuan pondasi teoritis pengenaan asas Piercing The Corporate Veil demi terciptanya keadilan.

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pt Pupuk Indonesia Berdasarkan ISO 26000 Permatasari, Mayang; Saefullah, Saefullah; Budiman, Anwar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corporate social responsibility is social responsibility to society and the environment beyond economic responsibility, or a company's commitment to contributing to sustainable economic development. The problems discussed in this research are how to implement PT Pupuk Indonesia's corporate social responsibility based on ISO 26000? What obstacles does PT Pupuk Indonesia face in implementing Corporate Social Responsibility based on ISO 26000? Normative juridical research methods. In conclusion, PT Pupuk Indonesia uses international instruments in implementing its Corporate Social Responsibility program, namely ISO 26000 on Social Responsibility. In implementing CSR based on ISO 26000, PT Pupuk Indonesia implements CSR programs which are broadly aimed at four pillars, namely: Pillar Social (MSME Funding Program, Poverty Alleviation Program, Health Improvement Program, Community Education Program); Economic Pillar; Environmental Pillar; and the Law and Governance Pillar. In implementing PT Pupuk Indonesia's Corporate Social Responsibility there are several obstacles or factors that slightly hinder the implementation of CSR. These obstacles can be seen from several factors, including: Communication factors; Resource; Disposition; Bureaucratic Structure; Mapping Social Problems That Have Not Been Implemented Well; and Inappropriate Absorption of Corporate Social Responsibility Funds.

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Terhadap Kepailitan dalam Perjanjian Pinjaman (Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst) Nanik Indah Setyani; Anwar Budiman; Saefullah Saefullah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6527

This study examines the legal liability of a Limited Liability Company (LLC) before and after bankruptcy, with a focus on the roles of the board of directors, board of commissioners, and the curator appointed by the Commercial Court. Prior to bankruptcy, the liability for the company's obligations rests primarily with the board of directors and the board of commissioners, especially when debts arising from binding agreements remain unpaid. In situations where the company is unable to fulfill its payment obligations, and such inability is confirmed by a final court ruling, responsibility for managing and settling the company’s debts and assets is transferred to a court-appointed curator. The research analyzes the legal framework governing the curator’s authority, which operates under the supervision of a supervisory judge from the Commercial Court. The curator acts as the sole party responsible for handling the bankrupt entity’s obligations to creditors, ensuring compliance with applicable bankruptcy laws. This study uses a normative juridical approach, relying on legislation, case law, and legal doctrine to examine the extent of responsibility at each stage of the bankruptcy process. Special attention is given to the legal considerations of the Central Jakarta Commercial Court in Decisions Number 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst and Number 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Both rulings are found to be appropriate, as they meet the legal requirements for declaring an LLC bankrupt based on verified facts and circumstances. The findings underscore the importance of distinguishing between pre-bankruptcy liabilities—borne by company management—and post-bankruptcy responsibilities, which are entirely managed by the appointed curator. This clear allocation of responsibility ensures creditor protection, maintains judicial oversight, and upholds the principles of fairness and legal certainty in bankruptcy proceedings

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search