Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Ilmu Sosial Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Kosmik Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Indonesian Journal of Multidisciplinary Science INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Management, Economic, and Financial Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Mohamad Tohari, Mohamad
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Alid, Idul Hanzah; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Salsabila, Shafa' Diva; Oktavina, Sinta
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.451

Abstract

The rapid development of information technology has changed people's behavior in conducting transactions from conventional methods to electronic commerce (E-Commerce), where the Cash on Delivery (COD) payment system has become a popular option due to its convenience and efficiency. However, this buying and selling practice often poses legal risks and losses due to a lack of understanding of the rights and obligations of the parties involved. This study aims to analyze two main aspects: the legal basis governing the COD payment system in E-Commerce transactions and the forms of legal protection for consumers in such transactions. The research method employed is a normative juridical approach with an analytical and prescriptive focus, which involves reviewing literature and secondary data, as well as applicable legal norms, to provide arguments regarding emerging legal issues. The results of the study show that the legal basis for COD transactions in Indonesia is based on the Civil Code (KUHPer) concerning agreements, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and is specifically regulated in the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 8 of 2025 concerning Commercial Postal Services, which provides a legal framework for on-site payment facilities. Legal protection for consumers is guaranteed through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which regulates the right to comfort, security, and truthful information, as well as the obligation to act in good faith. In conclusion, existing regulations have established a robust legal framework to protect both consumers and business actors.
ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN Wieke Dewi Suryandari; Irfan Rizky Hutomo; Mohamad Tohari; Thomas Carlo Christiyono
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.747

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK Lamijan Lamijan; Mohamad Tohari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.381

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan persoalan yang sulit diberantas dan diatasi. Banyak celah dan keadaan dalam masyarakat yang malah menjadi lahan subur dan penyebab terjadinya korupsi. Tujuan dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi? (2) Apa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik? (3) Bagaimana upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi? Pendekatan penelitian ini adalah yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalis melalui logika induktif-deduktif, dalam sajian kualitatif. Analisis data meliputi tahap: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi korupsi karena beberapa hal, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan, sikap mental dan perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa berusaha yang substansial. Dampak yang timbul dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, mengembangkan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran. Secara represif, memberikan sanksi pidana yang berat kepada koruptor, dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi.Kata kunci: korupsi, pidana, ekonomi, politik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HIBURAN MALAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KETENAGAKERJAAN ( STUDI KASUS DI CAFÉ ATAU TEMPAT KARAOKE DI WILAYAH KECAMATAN BANDUNGAN) Irfan Rizky Hutomo; Mohamad Tohari; Kadar Budi Utomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.581

Abstract

ABSTRAKPemasalahan perlindungan tenaga kerja perempuan adalah salah satu masalah yang sering di hadapi jika kita berbicara tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti yang terjadi pada hiburan tempat karaoke Pesona di wilayah Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Selain masalah pengupahan, ada hal yang penting tetapi tidak dilaksanakan oleh pengelola karaoke pesona Bandungan, Yaitu berkaitan dengan kontrak. Pekerja malamKonsekuensi yuridis dari perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan secara lisan, kita mengalami kesulitan untuk pembuktian bahwa kita melakukan kontrak untuk upah dan jam kerja itu yang seperti apa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, Hiburan Malam,
INSPEKSI KESELAMATAN TERHADAP MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BAWEN irfan Rizky Hutomo; Mohamad Tohari; Tri Susilowati; Enggar Prayuda
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.672

Abstract

ABSTRAK Dari data yang telah dihimpun melalui berbagai sumber masih cukup banyak ditemukan data terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri mengklaim bahwa angka kecelakaan di seluruh Indonesia telah mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal ini disampaikan oleh AKBP Hendra Wahyudi, Kasi Pulahjianta Subditlaka Ditgakkum. Menurutnya, pada 2019 jumlah kecelakaan mencapai 116.411 kasus, lebih tinggi dibanding 2020 dengan 100.028 kejadian. Kemudian di 2021 kembali terjadi penurunan menjadi hanya 103.645 kasus dan selama 2022 sejauh ini hanya ada 55.777 kejadian. “Korban tewas di 2019 mencapai 25.671 jiwa sedangkan pada 2020 turun menjadi 23.529 jiwa. Kemudian jumlah meninggal dunia pada 2021 mengalami peningkatan menjadi 25.266 jiwa dan selama 2022 (hingga Mei) sudah ada 11.183 jiwa tak terselamatkan,” tegasnya. Penyebab terjadinya kecelakaan umumnya disebabkan oleh kesalahan pengemudi. Hingga data terakhir di 2022 terdapat 15.885 kecelakaan karena pengemudi tidak waspada, gagal menjaga jarak aman 15.315 dan selebihnya dikarenakan ceroboh saat berbelok Penyebaran lokasi kecelakaan cukup bervariasi. Kata kunci : Inspeksi, Keselamatan, Transportasi, Lalu - lintas
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG Lamijan Lamijan; Mohamad Tohari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.458

Abstract

Salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah rahasia perusahaan (trade secret). Objek adalah suatu bentuk informasi rahasia dagang perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila perusahaan tidak menyadari bahwa rahasia perusahaan merupakan aset yang dilindungi undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dimungkinkan akan terjadi banyak pelanggaran. Permasalahan yang akan diteliti adalah : Apa keuntungan dan kerugian dari perlindungan rahasia dagang rahasia perusahaan dengan sistem tersebut?, Dan langkah apa saja yang perlu dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keuntungan rahasia perusahaan yang dilindungi oleh sistem rahasia dagang tidak terbatas pada jangka waktu perlindungan, sedangkan kerugiannya adalah perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungan yang ketat. Langkah dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan dapat dilakukan dengan mendaftarkan data rahasia dagang yang bersifat administratif pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun langkah konkrit untuk melindungi rahasia perusahaan antara lain melalui tindakan fisik dan langkah pembuatan perjanjian tertulis. Pemberian perlindungan rahasia perusahaan melalui dua langkah di atas memberikan kontribusi yang besar untuk mengurangi perusahaan melakukan pelanggaran rahasia dagang di lingkungan perusahaan. Kata kunci: kekayaan intelektual, perusahaan, rahasia dagang
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA LAMIJAN LAMIJAN; MOHAMAD TOHARI
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.333

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi? (2) Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan?Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normaif atau doktrinal, dalam kajian eksplanasi data secara socio-legal. Data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka, berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Awal Proklamasi, Orde Lama, dan Orde Baru tidak dapat menunjukkan independensi yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Baru pada masa Reformasi (mulai 1998) benih-benih independensi kekuasaan kehakiman mulai dapat ditumbuhkan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya lima prinsip, yakni: (1) Lembaga peradilan yang tidak tersubordinasi oleh kekuasan lembaga lain; (2) Kebebasan berekspresi bagi para hakim mengembangkan kualitas profesinya; (3) Seleksi dan kualifikasi hakim atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Perlindungan dan kerahasiaan hakim dalam proses peradilan yang dilaksanakan; dan (5) Pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim sesuai dengan prosedur hukum yang transparan dan objektif.
Law Enforcement of Defaults in Intellectual Property Rights as Digital Trade Objects Muhdar Muhdar; Mohamad Tohari; Wieke Dewi Suryandari
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 6 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i6.208

Abstract

The rise of information technology has highlighted the significance of Intellectual Property Rights (IPR), which protect creative efforts and economic investments. In the digital era, intellectual property rights have become a key means to support innovation, creativity, and healthy competition. This study aims to provide a comprehensive analysis and understanding of how to enforce laws regarding breaches of contract in the context of IPR within digital trade. The research contributes to the development of robust legal frameworks and practices in the digital economy. The research method used to write this is normative legal research method, which is legal research carried out by examining library materials and secondary data, where the approach used will be a normative juridical (statute approach) with descriptive-analytical character (Soerjowinoto, 2006). The normative approach is used to analyze Law Number 28 of 2014 concerning Intellectual Property rights and civil law, carried out through examining specific regulations or written laws related to the concept of law enforcement concerning intellectual property Rights as objects of digital trade.
The Impact Of Using Technology And Innovation In Law Enforcement In The Era Of Digitalization Cecep Prayatno; Mohamad Tohari; Tri Susilowati
Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.127

Abstract

In an era of rapid digitalization, technology and innovation have fundamentally transformed the landscape of law enforcement. This article examines the profound impact of information technology on various aspects of law enforcement in the digital age. It offers a comprehensive review of how technology has reshaped evidence collection, surveillance, rule enforcement, and dispute resolution processes. Additionally, the article discusses the challenges and opportunities the legal system faces in adapting to these technological advancements. Utilizing a literature review methodology, the research analyzes case studies and conceptual frameworks to provide a deeper understanding of how technology enhances the effectiveness and efficiency of law enforcement while considering its broader implications for justice and human rights. Furthermore, this study lays the groundwork for future research, encouraging further empirical exploration of these critical issues. This research examines the impact of technology on the accessibility of justice, highlighting both its potential to democratize legal services and the challenges it poses, such as privacy concerns and security risks. By exploring these dynamics, the study lays the groundwork for future research on the evolving role of technology in law enforcement and legal systems.
The Role of Law in Addressing Environmental Crimes Caused by Companies Murtono Murtono; Mohamad Tohari; Wieke Dewi Suryandari
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32849

Abstract

Environmental crimes committed by corporations have become a global issue requiring serious attention within the legal system. Irresponsible exploitation of natural resources, environmental pollution, and ecosystem destruction are the primary forms of environmental crimes frequently perpetrated by corporations. These crimes not only threaten environmental sustainability but also cause significant economic and public health harm to society. The role of law is therefore crucial in preventing and addressing environmental crimes committed by corporations. This study aims to analyze how law functions in preventing and addressing corporate environmental crimes through administrative, civil, and criminal legal instruments. A normative juridical research method is employed with a regulatory approach supported by relevant legal theories. The data consist of primary legal materials, including applicable laws and regulations, as well as secondary legal materials comprising scholarly literature, legal journals, and other legal documents. This study examines various legal instruments that have been implemented to control corporate environmental crimes, including licensing regulations, administrative sanctions, civil lawsuits, and criminal penalties for companies and their directors. Furthermore, this research addresses challenges in environmental law enforcement, such as weak oversight, political and economic interests, and a lack of inter-agency coordination. A deeper understanding of the role of law in this area is expected to contribute to the strengthening of environmental regulations to ensure corporate compliance with sustainable environmental standards.
Co-Authors Abdul Karim Amin Zaini, Naya Anggraeni, Hari Sri Cecep Prayatno Christiyono, Thomas Carlo Denni Syafutra Enggar Prayuda Ferynando, Hamka Idul Hanzah Alid Indra Saputra Iqbal Kamalludin Irfan Rizky Hutomo Jaya Waruwu, Berkat Kadar Budi Utomo Kukuh Kharisma, Lalu Lailasari Ekaningsih Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lina Oktavilia Maemunah, Titi Moh. Fakih, Moh. Muhdar Muhdar Murtono Murtono Oktavina, Sinta Pratami, Bunga Desyana Prayatno, Cecep Rahmadhani, Savira Rosida, Alfina Salsabila, Shafa' Diva Suseno, Jarot Jati Bagus Syafutra, Denni Thomas Carlo Christiyono Tri Susilowati Tri Susilowati Tri Susilowati Umar, Achmad Jauhari Wieke Dewi Suryandari Yogi Ageng Sri Legowo