Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.964
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Ilmu Sosial Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Kosmik Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Return : Study of Management, Economic and Bussines INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Management, Economic, and Financial
Mohamad Tohari, Mohamad
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA LAMIJAN, LAMIJAN; TOHARI, MOHAMAD
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.333

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi? (2) Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan?Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normaif atau doktrinal, dalam kajian eksplanasi data secara socio-legal. Data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka, berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Awal Proklamasi, Orde Lama, dan Orde Baru tidak dapat menunjukkan independensi yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Baru pada masa Reformasi (mulai 1998) benih-benih independensi kekuasaan kehakiman mulai dapat ditumbuhkan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya lima prinsip, yakni: (1) Lembaga peradilan yang tidak tersubordinasi oleh kekuasan lembaga lain; (2) Kebebasan berekspresi bagi para hakim mengembangkan kualitas profesinya; (3) Seleksi dan kualifikasi hakim atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Perlindungan dan kerahasiaan hakim dalam proses peradilan yang dilaksanakan; dan (5) Pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim sesuai dengan prosedur hukum yang transparan dan objektif.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN INDEKS TATA KELOLA POLRI BERBASIS ONLINE (ITK-O) PADA POLRES SEMARANG Karim, Abdul; Tohari, Mohamad; Sri Legowo, Yogi Ageng
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.385

Abstract

ABSTRAK Institusi Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan reformasi birokrasi menuju prinsip good governance yang memenuhi unsur: kompeten, responsive, perilaku (manner), transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabel. Namun salam melayani masyarakat masih lambat,  masih terjadi praktik korupsi,  kurang ramah dan masih membedakan antara yang satu dengan yang lainya.         Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan non doktinal (sociolegal research), selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif dan kuantitatif baik data internal maupun eksternal. Responden internal sebanyak 51 personil Polres dari  17 satuan dan responden ekternal sebanyak 51 orang.Hasil penelitian dari faktor internal Polres, bahwa  kondisi sosial politik wilayah Polres Semarang relatif aman dan sangat jarang terjadi koflik. Dalam mengelola sumber daya manusia dilakukan secara terbuka, dan hampir tidak ada gratifikasi, dan  dalam pendampingan hukum bagi yang bermasalah  dilakukan secara adil. Pembinaan terhadap fungsi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja seluruh satfung dilakukan dengan baik dan adil. Gratifikasi/korupsi tidak pernah terjadi dan telah dilakukan upaya  pencegahan dan pemberansan korupsi secara optimal. Kemudian dari faktor eksternal, bahwa masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2022 telah memanfaatkan layanan dari Polres, keberadaan FKPM cukup efektif. Babinkamtibmas berinisiaptif dalam penyuluhan dan menegakkan hukum dilakukan cukup tinggi. Bersikap baik  dalam melayani masyarkat. Cukup cepat dalam melayani pembuatan SIM, SKCK, namun masih ada praktik korupsi dalam mengusus SIM dan proses lidik-sidik serta praktik percaloan SIM. Cukup optimal dalam mengendalikan gratifikasi/korupsi, adil dalam melayani masyarakat dan jarang terjadi konflik dalam masyarakat, kalaupun terjadi konflik pada saat pemilu masih bisa terkendali. Kemudian dalam skala penilaian Indeks Tata Kelola Online secara kuantitatif diperoleh nilai 7,88 dalam hal ini temasuk kriteria “Baik”Kata kunci: Indeks Tata Kelola, Berbasis Online, Polri Polres Semarang
Dynamics and Challenges of Legal Regulation concerning Human Smuggling with Refugee Objects in Indonesia Kukuh Kharisma, Lalu; Susilowati, Tri; Tohari, Mohamad
Journal of Management, Economic, and Financial Vol. 2 No. 6 (2024): Journal of Management, Economics and Finance
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jmef.v2i6.65

Abstract

This research discusses the dynamics and challenges in legal regulation related to human smuggling, focusing on refugees in Indonesia. Despite Indonesia being a significant transit country for refugees, the existing legal framework, particularly Law No. 6 of 2011 on Immigration, does not specifically regulate the status and protection of refugees. Consequently, refugees are often viewed as illegal immigrants, leading to human rights violations and legal uncertainty. The first subsection analyzes how dynamic legal regulations interact with the challenges faced in the context of human smuggling. It further explores necessary efforts to create legal certainty, including the need for more specific regulations and transparent procedures. This research is expected to contribute to the development of better policies and practices in dealing with human smuggling cases and protecting the rights of refugees in Indonesia.
Implementation of Loss Assessment Theory in Improving the Effectiveness of the Connexity Justice System Rahmadhani, Savira; Tohari, Mohamad; Amin Zaini, Naya
Journal of Management, Economic, and Financial Vol. 2 No. 6 (2024): Journal of Management, Economics and Finance
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jmef.v2i6.66

Abstract

This research discusses the dynamics and challenges in legal regulation related to human trafficking with a focus on refugees in Indonesia. Although Indonesia is a significant transit country for refugees, the existing legal framework, particularly Law No. 6 of 2011 on Immigration, does not specifically regulate the status and protection of refugees. Consequently, refugees are often viewed as illegal immigrants, leading to human rights violations and legal uncertainties. The first subtitle conducts an analysis of how dynamic legal regulations interact with the challenges faced in human trafficking. It further explores the necessary efforts to create legal certainty, including the need for more specific regulations and transparent procedures. This research is expected to contribute to the development of better policies and practices in handling human trafficking cases and protecting the rights of refugees in Indonesia
Peningkatan Partisipasi dan Kebersihan Lingkungan Sekolah Melalui Program Lomba Daring dan Plogging Anggraeni, Hari Sri; Rosida, Alfina; Maemunah, Titi; Tohari, Mohamad; Legowo, Yogi Ageng Sri
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 3 (2025): Januari
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/a5m30j26

Abstract

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sanggar Bimbingan (SB) Rawang ini bertujuan meningkatkan partisipasi siswa dalam lomba daring sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah melalui program Plogging serta bertujuan untuk memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berkegiatan kreatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa dalam perlombaan daring dan kegiatan plogging. Metode pelaksanaan meliputi persiapan lomba daring untuk perwakilan perlombaan KBRI dengan pelatihan intensif dan kegiatan plogging yang diikuti oleh seluruh siswa dari TK hingga kelas 6. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan kreativitas siswa, menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan kondusif. Beberapa kendala ditemukan, seperti masalah konektivitas internet dan distribusi alat kebersihan, hal ini memberikan wawasan untuk pengembangan program di masa depan.  
Law Enforcement of Defaults in Intellectual Property Rights as Digital Trade Objects Muhdar, Muhdar; Tohari, Mohamad; Suryandari, Wieke Dewi
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 6 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i6.208

Abstract

The rise of information technology has highlighted the significance of Intellectual Property Rights (IPR), which protect creative efforts and economic investments. In the digital era, intellectual property rights have become a key means to support innovation, creativity, and healthy competition. This study aims to provide a comprehensive analysis and understanding of how to enforce laws regarding breaches of contract in the context of IPR within digital trade. The research contributes to the development of robust legal frameworks and practices in the digital economy. The research method used to write this is normative legal research method, which is legal research carried out by examining library materials and secondary data, where the approach used will be a normative juridical (statute approach) with descriptive-analytical character (Soerjowinoto, 2006). The normative approach is used to analyze Law Number 28 of 2014 concerning Intellectual Property rights and civil law, carried out through examining specific regulations or written laws related to the concept of law enforcement concerning intellectual property Rights as objects of digital trade.
Fan Culture dan Batasan Hukum: Analisis Tindakan Sasaeng Fans dalam Perspektif Hukum Pidana Anggraeni, Hari Sri; Tohari, Mohamad; Susilowati, Tri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11752

Abstract

The phenomenon of sasaeng fans in the K-pop industry has become a serious issue that threatens the privacy and security of idols. Behaviors such as stalking, spreading personal information, and even physical threats are common actions of sasaeng fans, which are often difficult to address legally. This study analyzes sasaeng fans' behavior from the perspective of South Korean criminal law, focusing on case studies of BTS and NCT. The research employs a normative and empirical juridical approach, utilizing legal regulations, court decisions, news reports, and relevant case documentation as data sources. The findings reveal that although South Korea has implemented the Stalking Punishment Act and other regulations, their enforcement faces several challenges, including difficulties in proving intent, relatively lenient penalties, and idols’ reliance on agencies to report cases. Therefore, stricter policy revisions, active agency involvement in reporting violations, and fan education on ethical boundaries in idol support are necessary. The results of the study show that although South Korea has enacted the Stalking Punishment Act and other regulations related to the protection of public figures, its implementation still faces significant obstacles. The original findings in this study indicate that one of the roots of the problem is not merely the legal vacuum, but rather the gap between the existence of the law and legal awareness of both victims and law enforcement officers. In addition, the results of this study also reveal that the sanctions imposed on sasaeng perpetrators tend to be light and do not have a deterrent effect, so that the practice of violating privacy against idols remains widespread.
ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN Suryandari, Wieke Dewi; Hutomo, Irfan Rizky; Tohari, Mohamad; Christiyono, Thomas Carlo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.747

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri
The Impact Of Using Technology And Innovation In Law Enforcement In The Era Of Digitalization Prayatno, Cecep; Tohari, Mohamad; Susilowati, Tri
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): JETBIS : Journal Of Economics, Technology and Business
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.127

Abstract

In an era of rapid digitalization, technology and innovation have fundamentally transformed the landscape of law enforcement. This article examines the profound impact of information technology on various aspects of law enforcement in the digital age. It offers a comprehensive review of how technology has reshaped evidence collection, surveillance, rule enforcement, and dispute resolution processes. Additionally, the article discusses the challenges and opportunities the legal system faces in adapting to these technological advancements. Utilizing a literature review methodology, the research analyzes case studies and conceptual frameworks to provide a deeper understanding of how technology enhances the effectiveness and efficiency of law enforcement while considering its broader implications for justice and human rights. Furthermore, this study lays the groundwork for future research, encouraging further empirical exploration of these critical issues. This research examines the impact of technology on the accessibility of justice, highlighting both its potential to democratize legal services and the challenges it poses, such as privacy concerns and security risks. By exploring these dynamics, the study lays the groundwork for future research on the evolving role of technology in law enforcement and legal systems.
The Impact Of Using Technology And Innovation In Law Enforcement In The Era Of Digitalization Prayatno, Cecep; Tohari, Mohamad; Susilowati, Tri
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.127

Abstract

In an era of rapid digitalization, technology and innovation have fundamentally transformed the landscape of law enforcement. This article examines the profound impact of information technology on various aspects of law enforcement in the digital age. It offers a comprehensive review of how technology has reshaped evidence collection, surveillance, rule enforcement, and dispute resolution processes. Additionally, the article discusses the challenges and opportunities the legal system faces in adapting to these technological advancements. Utilizing a literature review methodology, the research analyzes case studies and conceptual frameworks to provide a deeper understanding of how technology enhances the effectiveness and efficiency of law enforcement while considering its broader implications for justice and human rights. Furthermore, this study lays the groundwork for future research, encouraging further empirical exploration of these critical issues. This research examines the impact of technology on the accessibility of justice, highlighting both its potential to democratize legal services and the challenges it poses, such as privacy concerns and security risks. By exploring these dynamics, the study lays the groundwork for future research on the evolving role of technology in law enforcement and legal systems.
Co-Authors Abdul Karim Amin Zaini, Naya Anggraeni, Hari Sri Christiyono, Thomas Carlo Denni Syafutra Ferynando, Hamka Idul Hanzah Alid Indra Saputra Iqbal Kamalludin Irfan Rizky Hutomo Jaya Waruwu, Berkat Kukuh Kharisma, Lalu Lailasari Ekaningsih Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan, Lamijan Lina Oktavilia Maemunah, Titi Moh. Fakih, Moh. Muhdar Muhdar, Muhdar Pratami, Bunga Desyana Prayatno, Cecep Prayuda, Enggar Rahmadhani, Savira Rosida, Alfina Suseno, Jarot Jati Bagus Syafutra, Denni Tawakal, Ikbal Tri Susilowati Umar, Achmad Jauhari Utomo, Kadar Budi Wieke Dewi Suryandari Yoga, Dimas Yogi Ageng Sri Legowo