Garuda - Garba Rujukan Digital

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI PADA DESA BANTUIL KECAMATAN CERBON, BARITO KUALA) Akhmad, Beni; Fibriyanita, Fika; Anhar, Deli; Junaidy, Junaidy
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7699

Pembangunan infrastruktur fisik desa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan prioritas utama yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Bantuil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif. Peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil. Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Fisik, Otonomi

OPTIMIZATION IN IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE INFORMATION SYSTEM IN SOUTH BANJARMASIN DISTRICT, SOUTH KALIMANTAN Riska Aulia Noor; Rizky Subhan; Fika Fibriyanita; Beni Akhmad
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 8 (2025): JULY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i8.827

The importance of public service information systems is currently a high level of need. This is based on the consideration that the population growth in Indonesia is very rapid, the level of needs and the growing economy, as well as the effectiveness and efficiency of handling public services. The public service information system in question is a service system based on information technology, where the availability of applications and capable systems facilitates the achievement of providing optimal services to the community, as well as learning for the community so that they can realize the importance of personal documents so that the fulfillment of service needs can be carried out easily and quickly. The components of this public service information system include service applications, authorized government official structures, competent government employees, and clear service procedures. This can be realized along with the level of need for efficiency in the implementation of task performance and service delivery from government employees to the public.

Analisis Kepuasan Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Sya’rani, Ridwan; Akhmad, Beni; Utomo, Haris; Khalisah, Nur; Setiawan, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15381

Kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pengelola pelayanan publik di Kabupaten seyogyanya diukur berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi bagi institusi tersebut. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu selama ini hanya terbatas pada pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap layanan di MPP. Selain itu evaluasi juga dilakukan terbatas secara kuantitatif, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif, salah satunya dengan penelitian secara kualitatif sebagai penyeimbang data hasil evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Kepuasan Masyarakat di MPP Kabupaten Banjar. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dengan menggunakan analisis kepuasan konsumen. Teknik penelitian adalah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden penelitian adalah pihak DPMPTSP, petugas MPP dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data menggunakan model ServQual (service quality) dari Parasuraman dkk (1988). Hasil penelitian menunjukan bahwa semua indikator dari ServQual menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan masyarakat. Indikator ServQual juga sejalan dengan item pertanyaan pada Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Effectiveness of Public Communication Management: Implementation of Presidential Instruction Number 9 of 2015 in the Banjarmasin City Information Communication and Statistics Service Junaidy, Junaidy; Subhan, Rizky; Akhmad, Beni; Sauqi, Ahmad; Oktaviani DA, Elisa
Journal of Governance and Social Policy Vol 5, No 2 (2024): DECEMBER 2024
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v5i2.41264

This research is intended to determine the management of public communications based on Presidential Instruction Number 9 of 2015 in the Banjarmasin City Communication, Information and Statistics Service. The method used is descriptive qualitative, data obtained through interviews and observation. The research results show that public communication management is carried out through three channels: above the line (print and online media publications, as well as electronic media), below the line (coordination between institutions, socialization of government activities, and exhibitions), and through the line (media publications social). Policy implementation is based on the four factors of George Edward III's implementation theory, namely communication (by policy makers, the public, and media/journalists), resources (constraints on human resources, finance, and equipment), disposition (employee understanding, implementer commitment, and incentives), as well as bureaucratic structure (SOP and clear division of work, as well as good coordination).

Analisis Kelembagaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Syarani, Ridwan; Malawat, Sitna Hajar; Akhmad, Beni; Utomo, Haris
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.2.199-208

Public Service Mall (MPP) is a public service management unit at the Regency/City level whose operations involve several stakeholders. This multi-stakeholder institution certainly requires a solid and agile institution so that the service process runs well according to what is planned and determined. The results of the institutional evaluation are one of the benchmarks for the success of the MPP. The MPP institution, which is coordinated by the Investment and One-Stop Integrated Services Office, has not been comprehensively evaluated. The results of the MPP institutional analysis are expected to provide input for improving the operations of public service institutions in the future. The design of data collection techniques was carried out through interviews and literature, the design of data analysis used analytical qualitative analysis techniques, especially through the perspective of the institutional development framework. The Public Service Mall institution as a whole is the embodiment of the relationships between institutional variables and forms the final part of the institutional process itself. In the institutional process, all elements of linkage or interrelationships between institutional variables are well depicted in the Banjar Regency MPP. Institutionalization as an evaluative variable is the objective of the standard for assessing the success of institutional development efforts at the MPP of Banjar Regency, as reflected in the operational running of services from the beginning of its formation until now.

PELAYANAN PUBLIK PEMUKIMAN RAMAH LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI DI KELURAHAN KUIN UTARA KOTA BANJARMASIN Merdayanty, Dewi; Akhmad, Beni; Mungin, Mungin; Emelia, Winda; Sherlina, Sherlina; Armidina, Nida Pratiwi
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 12, No 1 (2026): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v12i1.16617

Pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kuin Utara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aparatur dan kader serta masyarakat tentang pemukiman ramah lingkungan yang terkait dengan Program Kampung Iklim. Metode yang digunakan dengan melaksanakan pre-test, memberikan materi dengan metode ceramah, melaksanakan pos test dan dilanjutkan dengan menganalisis selisih data pre-test dan pos-test. Kelurahan ini telah meraih kategori Madya dari pemerintah berdasarkan kategori Program Kampung Iklim, namun masih perlu peningkatan untuk mencapai kategori Utama. Pengabdian kepada masyarakat dilakkan melalui metode ceramah dan tanya jawab interaktif mengenai pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan penggunaan energi terbarukan. Hasil pre-test dan post-test menunjukan peningkatan pada pengetahuan aparatur dan kader kelurahan pada aspek pelayanan publik. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong implementasi pemukiman ramah lingkungan.

Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak dan Hak Guru PAUD dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Sistem Hukum Indonesia : Penelitian Hairansyah; Devia Hetty Hernany; Beni Akhmad; Amelia Puspita
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7255

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa golden age. Keberhasilan penyelenggaraan PAUD tidak hanya bergantung pada terpenuhinya hak anak sebagai peserta didik, tetapi juga pada terpenuhinya hak guru PAUD sebagai tenaga profesional yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak dan hak guru PAUD dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji keterkaitan antara pemenuhan hak guru dengan pemenuhan hak anak dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak anak dan hak guru PAUD melalui berbagai regulasi di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya kesejahteraan guru, perlindungan profesi, pemerataan kualitas layanan PAUD, serta efektivitas koordinasi antar lembaga penyelenggara pendidikan. Berdasarkan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pemenuhan hak anak dan hak guru dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak guru PAUD merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih integratif melalui penguatan regulasi, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, serta penguatan budaya hukum yang mendukung penyelenggaraan PAUD secara berkelanjutan.

Sosialisasi Peningkatan Literasi Informasi Masyarakat melalui Optimalisasi Layanan Perpustakaan Daerah di Kota Banjarmasin: Penelitian Devia Hetty Hernany; Beni Akhmad; Amelia Puspita; Hairansyah; Heri; Aelaya Frida Putri; Ahmad Fauzi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7381

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi. Namun, kemudahan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilih, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat sehingga meningkatkan risiko penyebaran misinformasi dan hoaks. Di sisi lain, pemanfaatan layanan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin sebagai pusat literasi dan sumber informasi masih belum optimal. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi informasi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tim pengabdian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin, serta masyarakat sebagai peserta utama. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, sosialisasi, pelatihan literasi informasi, pendampingan praktik pemanfaatan layanan perpustakaan, diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan. Materi yang diberikan mencakup pentingnya literasi informasi, teknik mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel, pemanfaatan koleksi perpustakaan, penggunaan katalog digital, serta pemanfaatan berbagai layanan perpustakaan sebagai sumber belajar sepanjang hayat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi informasi, meningkatnya kemampuan peserta dalam mencari dan mengevaluasi informasi yang valid, serta bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, pengembangan pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin menjadi faktor pendukung keberhasilan program sekaligus memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang edukasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam membangun budaya literasi informasi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Kelembagaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Ridwan Syarani; Sitna Hajar Malawat; Beni Akhmad; Haris Utomo
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.2.199-208

Public Service Mall (MPP) is a public service management unit at the Regency/City level whose operations involve several stakeholders. This multi-stakeholder institution certainly requires a solid and agile institution so that the service process runs well according to what is planned and determined. The results of the institutional evaluation are one of the benchmarks for the success of the MPP. The MPP institution, which is coordinated by the Investment and One-Stop Integrated Services Office, has not been comprehensively evaluated. The results of the MPP institutional analysis are expected to provide input for improving the operations of public service institutions in the future. The design of data collection techniques was carried out through interviews and literature, the design of data analysis used analytical qualitative analysis techniques, especially through the perspective of the institutional development framework. The Public Service Mall institution as a whole is the embodiment of the relationships between institutional variables and forms the final part of the institutional process itself. In the institutional process, all elements of linkage or interrelationships between institutional variables are well depicted in the Banjar Regency MPP. Institutionalization as an evaluative variable is the objective of the standard for assessing the success of institutional development efforts at the MPP of Banjar Regency, as reflected in the operational running of services from the beginning of its formation until now.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penambangan Intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Decky Kuncoro; Ahmad Jamaluddin Islami; Beni Akhmad
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 11, No 1 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v11i1.9083

Diamond mining in Cempaka District, Banjarbaru, significantly contributes to the local economy but also causes adverse environmental impacts. This study aims to assess the implementation of environmental management policies in diamond mining activities in the area and identify the factors hindering their implementation. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews of key stakeholders, including local government, community members, and miners. The findings reveal that although environmental management policies have been implemented, key challenges such as weak law enforcement, lack of community participation, and limited resources for supervision hinder their effectiveness. Environmental impacts include land degradation, reduced water quality, and threats to biodiversity. The study recommends improving supervision, enforcing stricter laws, and raising community awareness and involvement in environmental management processes.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search