Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anterior Jurnal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurnal Pendidikan dan Konseling Vox Populi SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Journal of Governance and Social Policy Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pengabdian Eksplorasi Humaniora
Beni Akhmad
FISIP, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI PADA DESA BANTUIL KECAMATAN CERBON, BARITO KUALA) Akhmad, Beni; Fibriyanita, Fika; Anhar, Deli; Junaidy, Junaidy
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7699

Abstract

Pembangunan infrastruktur fisik desa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan prioritas utama yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Bantuil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif. Peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil. Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Fisik, Otonomi
Analisis Kepuasan Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Sya’rani, Ridwan; Akhmad, Beni; Utomo, Haris; Khalisah, Nur; Setiawan, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15381

Abstract

Kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pengelola pelayanan publik di Kabupaten seyogyanya diukur berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi bagi institusi tersebut. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu selama ini hanya terbatas pada pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap layanan di MPP. Selain itu evaluasi juga dilakukan terbatas secara kuantitatif, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif, salah satunya dengan penelitian secara kualitatif sebagai penyeimbang data hasil evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Kepuasan Masyarakat di MPP Kabupaten Banjar. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dengan menggunakan analisis kepuasan konsumen. Teknik penelitian adalah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden penelitian adalah pihak DPMPTSP, petugas MPP dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data menggunakan model ServQual (service quality) dari Parasuraman dkk (1988). Hasil penelitian menunjukan bahwa semua indikator dari ServQual menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan masyarakat. Indikator ServQual juga sejalan dengan item pertanyaan pada Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.
Effectiveness of Public Communication Management: Implementation of Presidential Instruction Number 9 of 2015 in the Banjarmasin City Information Communication and Statistics Service Junaidy, Junaidy; Subhan, Rizky; Akhmad, Beni; Sauqi, Ahmad; Oktaviani DA, Elisa
Journal of Governance and Social Policy Vol 5, No 2 (2024): DECEMBER 2024
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v5i2.41264

Abstract

This research is intended to determine the management of public communications based on Presidential Instruction Number 9 of 2015 in the Banjarmasin City Communication, Information and Statistics Service. The method used is descriptive qualitative, data obtained through interviews and observation. The research results show that public communication management is carried out through three channels: above the line (print and online media publications, as well as electronic media), below the line (coordination between institutions, socialization of government activities, and exhibitions), and through the line (media publications social). Policy implementation is based on the four factors of George Edward III's implementation theory, namely communication (by policy makers, the public, and media/journalists), resources (constraints on human resources, finance, and equipment), disposition (employee understanding, implementer commitment, and incentives), as well as bureaucratic structure (SOP and clear division of work, as well as good coordination).
Analisis Kelembagaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Syarani, Ridwan; Malawat, Sitna Hajar; Akhmad, Beni; Utomo, Haris
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.2.199-208

Abstract

Public Service Mall (MPP) is a public service management unit at the Regency/City level whose operations involve several stakeholders. This multi-stakeholder institution certainly requires a solid and agile institution so that the service process runs well according to what is planned and determined. The results of the institutional evaluation are one of the benchmarks for the success of the MPP. The MPP institution, which is coordinated by the Investment and One-Stop Integrated Services Office, has not been comprehensively evaluated. The results of the MPP institutional analysis are expected to provide input for improving the operations of public service institutions in the future. The design of data collection techniques was carried out through interviews and literature, the design of data analysis used analytical qualitative analysis techniques, especially through the perspective of the institutional development framework. The Public Service Mall institution as a whole is the embodiment of the relationships between institutional variables and forms the final part of the institutional process itself. In the institutional process, all elements of linkage or interrelationships between institutional variables are well depicted in the Banjar Regency MPP. Institutionalization as an evaluative variable is the objective of the standard for assessing the success of institutional development efforts at the MPP of Banjar Regency, as reflected in the operational running of services from the beginning of its formation until now.
PELAYANAN PUBLIK PEMUKIMAN RAMAH LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI DI KELURAHAN KUIN UTARA KOTA BANJARMASIN Merdayanty, Dewi; Akhmad, Beni; Mungin, Mungin; Emelia, Winda; Sherlina, Sherlina; Armidina, Nida Pratiwi
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 12, No 1 (2026): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v12i1.16617

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kuin Utara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aparatur dan kader serta masyarakat tentang pemukiman ramah lingkungan yang terkait dengan Program Kampung Iklim. Metode yang digunakan dengan melaksanakan pre-test, memberikan materi dengan metode ceramah, melaksanakan pos test dan dilanjutkan dengan menganalisis selisih data pre-test dan pos-test. Kelurahan ini telah meraih kategori Madya dari pemerintah berdasarkan kategori Program Kampung Iklim, namun masih perlu peningkatan untuk mencapai kategori Utama. Pengabdian kepada masyarakat dilakkan melalui metode ceramah dan tanya jawab interaktif mengenai pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan penggunaan energi terbarukan. Hasil pre-test dan post-test menunjukan peningkatan pada pengetahuan aparatur dan kader kelurahan pada aspek pelayanan publik. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong implementasi pemukiman ramah lingkungan.
Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak dan Hak Guru PAUD dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Sistem Hukum Indonesia : Penelitian Hairansyah; Devia Hetty Hernany; Beni Akhmad; Amelia Puspita
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7255

Abstract

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa golden age. Keberhasilan penyelenggaraan PAUD tidak hanya bergantung pada terpenuhinya hak anak sebagai peserta didik, tetapi juga pada terpenuhinya hak guru PAUD sebagai tenaga profesional yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak dan hak guru PAUD dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji keterkaitan antara pemenuhan hak guru dengan pemenuhan hak anak dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak anak dan hak guru PAUD melalui berbagai regulasi di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya kesejahteraan guru, perlindungan profesi, pemerataan kualitas layanan PAUD, serta efektivitas koordinasi antar lembaga penyelenggara pendidikan. Berdasarkan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pemenuhan hak anak dan hak guru dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak guru PAUD merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih integratif melalui penguatan regulasi, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, serta penguatan budaya hukum yang mendukung penyelenggaraan PAUD secara berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penambangan Intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Decky Kuncoro; Ahmad Jamaluddin Islami; Beni Akhmad
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 11, No 1 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v11i1.9083

Abstract

Diamond mining in Cempaka District, Banjarbaru, significantly contributes to the local economy but also causes adverse environmental impacts. This study aims to assess the implementation of environmental management policies in diamond mining activities in the area and identify the factors hindering their implementation. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews of key stakeholders, including local government, community members, and miners. The findings reveal that although environmental management policies have been implemented, key challenges such as weak law enforcement, lack of community participation, and limited resources for supervision hinder their effectiveness. Environmental impacts include land degradation, reduced water quality, and threats to biodiversity. The study recommends improving supervision, enforcing stricter laws, and raising community awareness and involvement in environmental management processes.
Co-Authors Ahmad Jamaluddin Islami Ahmad Sauqi Alma Rizkia Amelia Puspita Anhar, Deli Armidina, Nida Pratiwi Decky Kuncoro Devia Hetty Hernany Emelia, Winda Fibriyanita, Fika Fika Fibriyanita Fitriani Fitriani Fitriani Fitriani Hairansyah Hairansyah Hairansyah Junaidy Junaidy Junaidy, Junaidy Khalisah, Nur Kumalasari, Desy Malawat, Sitna Hajar Merdayanty, Dewi Mita Sari Mita Sari Mungin, Mungin Norkhadiza, Norkhadiza Novi Susanti Nur Laila Fitriyah Oktaviani DA, Elisa Putri Irianti Sintaman Putri Irianti Sintaman Ridwan Sya'rani Riska Aulia Noor Rizky Subhan SARI, MITA Sherlina Sherlina, Sherlina Sitna Hajar Malawat Subhan, Rizky Sugiannor Sugiannor Syarani, Ridwan Sya’rani, Ridwan Taufik Hidayat Utomo, Haris Winda Emelia