Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) International Journal of Education Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan QIJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies) Al-Ahkam Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat At-Taqaddum Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Jurnal Pendidikan Islam Indonesian Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan al-Afkar, Journal For Islamic Studies TSAQAFAH PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah TARLIM : JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM VRISPRAAK, International Journal of Law
Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
( Scopus ID : 57204893549 ) Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Hak Asuh Anak belum Mumayiz Azahra, Silva Trianita; Sulistiani, Siska Lis; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21693

Abstract

Abstract. Divorce often results in legal consequences, including child custody determination. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) and Pasal 14 Undang-Undang (UU) Number 35 of 2014 concerning Child Protection mandate that custody rights for children who are not yet mumayiz are prioritized for the mother, based on the child's best interests. However, the Decision of the Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA) Number 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg upheld the revocation of custody from the mother to the father, even though the child was not yet mumayiz. This study analyzes the alignment of this Decision with Pasal 105 KHI and Pasal 14 UU Number 35 of 2014. Using a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach and case approach), data was collected through interviews and literature studies. The results indicate that the judge's considerations included the mother's failure to file for custody and her employment in a nightclub, which was deemed to potentially affect the child's upbringing. This decision requires further analysis regarding its consistency and potential deviation from legal provisions that prioritize the mother and the child's best interests. Abstrak. Perceraian sering menimbulkan akibat hukum, termasuk penentuan hak asuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan hak asuh anak belum mumayiz diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menguatkan pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah, meski anak belum mumayiz. Penelitian ini menganalisis keselarasan Putusan tersebut dengan Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach dan case approach), data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya, putusan hakim mempertimbangkan ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh serta pekerjaan ibu di tempat hiburan malam yang dinilai berpotensi mempengaruhi pola asuh anak. Putusan ini memerlukan analisis lanjut mengenai keselarasan dan potensi penyimpangannya dari ketentuan hukum yang mengedepankan prioritas ibu dan kepentingan terbaik anak.
Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi terhadap Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Melati, Aathiika Mutiara; Fawzi, Ramdan; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21695

Abstract

Abstract. Civil cases in the Religious Courts, especially family disputes, often involve intense emotional conflicts between parties and therefore require effective resolution mechanisms. As an institution with the authority to handle these cases, the Ponorogo Religious Court is trying to implement mediation in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, the success rate of mediation at the Ponorogo Religious Court is lower compared to other Religious Courts in the surrounding area. Therefore, this research raises the following problem: What are the factors that cause the low success of mediation in the Ponorogo Religious Court? and What is the analysis of PERMA Number 1 of 2016 regarding the low success factors of mediation in the Ponorogo Religious Court? This research uses qualitative methods with an empirical normative approach through data collection techniques in the form of in-depth interviews, literature studies and document analysis. The results of the research reveal that mediation has been carried out in accordance with the procedures in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Court, however the mediation process is still less than optimal due to several factors, namely due to the strong determination of the parties, namely the plaintiff and defendant, the level of difficulty of the case, the lack of good faith from the parties in the presence of the parties, the less than optimal use of caucus and the limitations of the mediator in offering innovative solutions. So this led to the success of mediation at the Lower Ponorogo Religious Court Abstrak. Perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya sengketa keluarga, seringkali melibatkan konflik emosional yang intens antar pihak sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Sebagai institusi yang berwenang menangani perkara tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo berusaha mengimplementasikan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apa saja faktor yang menyebabkan Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Faktor Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun berjalannya mediasi masih kurang optimal karena adanya beberapa faktor yakni disebabkan oleh tekad yang bulat dari para pihak yakni penggugat dan tergugat yang sudah kokoh, tingkat kesulitan kasus, kurangnya iktikad baik dari para pihak kehadiran para pihak, kurang optimalnya penggunaan kaukus dan keterbatasan mediator dalam menawarkan solusi yang inovatif. Sehingga hal tersebut menyebabkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Rendah
Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon Purwanti, Sofie; Encep Abdul Rojak; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 2 Desember 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i2.8291

Abstract

Abstrak. Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun. Fenomena ini memicu banyak permohonan dispensasi kawin, termasuk di Pengadilan Agama Cirebon. Namun, pada tahun 2024 jumlah permohonan yang dikabulkan menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin serta menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan perkara. Kerangka pemikiran penelitian merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, Qawaid Fiqhiyyah, dan teori Maqashid Syari’ah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan umumnya didasari kekhawatiran pelanggaran norma agama akibat hubungan di luar nikah. Penurunan perkara yang dikabulkan disebabkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, penerapan syarat administratif yang ketat sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019, serta intensifnya edukasi pemerintah. Simpulan penelitian menyatakan bahwa hakim kini lebih selektif dengan mempertimbangkan usia, kesiapan psikologis, kesehatan, dan ekonomi calon mempelai demi menjaga kemaslahatan anak. Abstract. Underage marriage still occurs frequently despite Law No. 16 of 2019 raising the minimum age to 19 years. This phenomenon has led to numerous requests for marriage dispensations, including at the Cirebon Religious Court. However, in 2024, the number of approved requests decreased significantly compared to previous years. This study aims to determine the judges' considerations in granting marriage dispensations and to analyze the factors causing the decline in cases. The research framework refers to the Qur'an, Hadith, Qawaid Fiqhiyyah, and the theory of Maqashid Syari'ah, which emphasizes public interest and the prevention of harm. The research method is qualitative with a legal-empirical approach, through literature review, documentation, and interviews with judges and related parties. The results of the study indicate that applications are generally based on concerns about violating religious norms due to extramarital relationships. The decrease in approved cases is attributed to increased legal awareness among the public, the strict application of administrative requirements in accordance with PERMA No. 5 of 2019, and intensive government education. The study concludes that judges are now more selective, considering the age, psychological readiness, health, and economic status of prospective spouses to safeguard the welfare of children.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adisa Nurul Hikmah Adwiyah, Rabiatul Agus Firmansyah Ahmad Ainul Yaqin Ahmad Mujahid Rasyid Alhamuddin Asep Hakim Zakiran Asep Ramdan Hidayat Astuti Azahra, Silva Trianita Baehaqi Daniah Daniah Daniah Daniah Daniah Dian Nur Afifah Dikdik Tandika Dini Nurjanah Elma Nuraeni Encep Abdul Rojak Encep Abdul Rojak Erika nurrohmah Shobaikah Eva Fauziah Fadil Yusuf Muhamad Fawzi, Ramdan Febriadi, Sandy Rizki Gusti Khairina Shofia Hanif, Hamdan Arief Hendro Setyanto Hendro Setyanto, Hendro Hudzaifah Muhammad Maricar Ifan Ardiansyah Ilham Mujahid Irma Yulita Silviany Jihaan Fauziyah Rahman Laksmiyanti Annake Harijadi Noor Liza Dzulhijjah M. Abdurrahman Maman Surahman Maman Surahman Maricar, Hudzaifah Muhammad Maulan Rif’atul Wafy Maulida, Ira Siti Rohmah Melati, Aathiika Mutiara Miftahur Rahmi Muhammad Fauzi Arif muhammad fauzi arif Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Nanik Eprianti Nasihin, Khoirun Neneng Hasanah Noor, Laksmiyanti Annake Harijadi Nurifah arum Nurul Fathurrohmah Sofyani Putri Parihat Popon Srisusilawati Purwanti, Sofie Putra Bagus Mochammad Putranto Bifadlillah Bifadlillah Rabiatul Adwiyah Rifki Gapuraning Syahid Sahara, Alfan Selfi Oktafiani Shindu Irwansyah Shofia, Gusti Khairina Sinta Bela Febriana Siska Lis Sulistiani Siti Azzahro Suci Pebrianti Syahid, Rifki Gapuraning Tanti Gusmawati Tria Septi Wulani Wijayanti, Intan Manggala Yandi Maryandi Zakie Mabdaul Haq